TERNATE, MALUTLINE โ€“ Nama Ahmad Purbaya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara, kembali menjadi sorotan. Bukan tanpa alasan, sejumlah persoalan hukum dan dugaan penyimpangan anggaran yang pernah mencuat dalam beberapa tahun terakhir terus dikaitkan dengan pejabat yang memiliki posisi strategis dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Mulai dari perkara dugaan gratifikasi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK), dugaan korupsi dana penanganan Covid-19 senilai Rp163 miliar, pengadaan dua unit kapal Billfish, proyek pembangunan Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Goto, hingga sejumlah paket pekerjaan pembangunan di lingkungan BPKAD.

Rentetan persoalan tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana pertanggungjawaban pejabat pengelola keuangan daerah dalam memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Meski hingga kini berbagai pemeriksaan tersebut tidak serta-merta menjadikan Ahmad Purbaya sebagai tersangka atau terpidana, rekam jejak persoalan yang pernah mencuat tetap menjadi catatan penting bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara, khususnya Gubernur Sherly Tjoanda, dalam mengevaluasi jabatan strategis yang bersangkutan.

1. Terungkap dalam Persidangan, Pemberian Uang Rp1,2 Miliar kepada AGK

Salah satu perkara yang paling menyita perhatian publik adalah terungkapnya keterangan mengenai pemberian uang kepada mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, dalam persidangan perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate.

Dalam persidangan pada 31 Juli 2024, Jaksa Penuntut Umum KPK mengungkap catatan pemberian uang dari sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah kepada AGK.

Nama Ahmad Purbaya turut disebut dengan nilai pemberian mencapai sekitar Rp1,2 miliar. Dalam keterangannya di persidangan, Purbaya mengakui pemberian uang tersebut dilakukan secara bertahap melalui sejumlah orang dekat AGK.

Ia juga menerangkan bahwa uang tersebut bersumber dari honor, perjalanan dinas, dan kegiatan yang dikumpulkannya.

Fakta persidangan tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut hubungan antara pejabat pengelola keuangan daerah dengan kepala daerah yang kemudian terseret perkara korupsi.

Publik membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai dasar, tujuan, serta konteks penyerahan uang tersebut, termasuk apakah seluruh transaksi telah ditelusuri oleh penyidik KPK.

2. Kantor BPKAD Digeledah KPK, Ahmad Purbaya Turut Diperiksa

Pada 22 Desember 2023, penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor BPKAD Provinsi Maluku Utara dalam rangkaian penyidikan perkara dugaan suap dan gratifikasi yang berkaitan dengan pemerintahan AGK.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah dokumen penting diamankan penyidik. Ahmad Purbaya juga turut menjalani pemeriksaan untuk dimintai keterangan.

Selanjutnya, pada 11 Januari 2024, KPK kembali memeriksa Purbaya bersama sejumlah pejabat Pemprov Malut lainnya guna mendalami dugaan intervensi AGK dalam berbagai proyek pengadaan barang dan jasa.

Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya KPK mengungkap konstruksi perkara, termasuk hubungan antara kebijakan penganggaran, pelaksanaan proyek, dan dugaan aliran uang kepada kepala daerah.

Namun, pemeriksaan maupun penggeledahan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Ahmad Purbaya terbukti melakukan tindak pidana.

3. Dugaan Korupsi Dana Covid-19 Rp163 Miliar

Persoalan lainnya muncul pada Desember 2022 ketika Ahmad Purbaya mengaku telah diperiksa oleh Kejati Maluku Utara terkait dugaan tindak pidana korupsi anggaran penanganan Covid-19 tahun anggaran 2020โ€“2022 yang disebut mencapai Rp163 miliar.

Anggaran tersebut merupakan dana publik yang dialokasikan untuk mendukung penanganan pandemi dan kebutuhan masyarakat dalam situasi darurat kesehatan.

Karena BPKAD memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan keuangan daerah, pemeriksaan terhadap pejabat terkait menjadi penting untuk mengurai mekanisme penganggaran, pencairan, realisasi belanja, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana.

Publik hingga kini membutuhkan penjelasan mengenai perkembangan dan hasil akhir penanganan perkara tersebut, termasuk apakah terdapat temuan yang mengarah pada kerugian keuangan negara dan siapa saja pihak yang harus bertanggung jawab.

4. Pengadaan Kapal Billfish Rp5,9 Miliar Diperiksa Kejati

Pada Februari 2025, Ahmad Purbaya kembali diperiksa penyidik Pidana Khusus Kejati Maluku Utara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan dua unit kapal mancing Billfish untuk mendukung kegiatan Widi International Fishing Tournament (WIFT) tahun 2017.

Pengadaan dua kapal tersebut dimenangkan CV Mandiri Makmur dengan nilai kontrak sekitar Rp5.906.208.000.

Dalam pemeriksaan tersebut, Purbaya mengakui dimintai keterangan mengenai proses penganggaran dan menyerahkan sejumlah dokumen kepada penyidik.

Perkembangan berikutnya, pada September 2025, Kejati Malut menyampaikan bahwa perkara tersebut telah berada pada tahap penyidikan dan penyidik berkoordinasi dengan BPK untuk menghitung kerugian keuangan negara.

Kasus ini menjadi penting untuk menguji apakah proses penganggaran dan pencairan dana telah berjalan sesuai ketentuan serta apakah terdapat pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana.

5. Proyek TPI Goto, Ahmad Purbaya Kembali Diperiksa Januari 2026

Belum selesai menjadi perhatian dalam perkara sebelumnya, Ahmad Purbaya kembali diperiksa aparat penegak hukum.

Kali ini, Kepala BPKAD Malut tersebut dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan pada 21 Januari 2026 terkait penyidikan dugaan korupsi pembangunan Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Goto pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2021.

Proyek tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp2 miliar lebih.

Kepala Kejari Tidore Kepulauan, Sabar Evryanto Batubara, menjelaskan bahwa Ahmad Purbaya diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Kepala BPKAD sekaligus Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk mendalami alur pencairan anggaran, mulai dari pembayaran uang muka hingga pencairan pembayaran 100 persen.

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa penyidik masih menelusuri aspek pengelolaan dan pencairan keuangan dalam proyek TPI Goto.

6. Paket Pekerjaan BPKAD Senilai Puluhan Miliar Jadi Sorotan

Selain perkara yang ditangani aparat penegak hukum, sejumlah paket pekerjaan di lingkungan BPKAD Maluku Utara juga pernah menjadi sorotan kelompok mahasiswa dan aktivis antikorupsi.

Dalam aksi pada Maret 2025, Front Mahasiswa Anti Korupsi (FMAK) Maluku Utara menyuarakan dugaan penyimpangan terhadap 13 paket pekerjaan dengan total nilai anggaran sekitar Rp49,87 miliar.

Sejumlah pekerjaan yang disorot antara lain pembangunan kantin, rumah dinas pejabat, pos jaga dan ATM, mushala, gedung serbaguna, gedung asrama, penataan lanskap, serta paket pengawasan pembangunan.

FMAK juga menyoroti anggaran pengawasan pembangunan gedung asrama BPKAD senilai sekitar Rp835 juta.

Kelompok tersebut meminta Kejati Maluku Utara melakukan pemeriksaan dan mendesak Gubernur Sherly Tjoanda mengevaluasi jabatan Ahmad Purbaya.

Namun, seluruh tudingan tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen kontrak, proses pengadaan, realisasi pekerjaan, pembayaran, dan hasil audit. Desakan demonstrasi bukan merupakan bukti bahwa tindak pidana telah terjadi.

7. Dugaan Aliran Dana Pembangunan Kampus STP Bacan

Sorotan lainnya datang dari Lembaga Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara yang pada Juni 2025 mendesak Kejati Malut menelusuri dugaan aliran dana pembangunan Sekolah Tinggi Pertanian (STP) Bacan yang kini dikenal sebagai Universitas Nurul Hasan.

Dalam laporan yang dipublikasikan Malutline, FAKI menyoroti dua komponen anggaran yang disebut tercantum dalam hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemprov Malut tahun anggaran 2022.

Kedua komponen tersebut meliputi pembangunan gedung sekretariat STP Bacan senilai Rp1.209.068.000 dan anggaran ganti rugi pengembangan lahan kampus sebesar Rp3.105.850.000.

FAKI mendesak agar aliran anggaran tersebut ditelusuri, termasuk peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses penganggaran, pencairan, dan pertanggungjawaban keuangan.

Sorotan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan memeriksa dokumen asli LHP BPK, dasar penyaluran anggaran, bukti realisasi, serta hasil klarifikasi pihak terkait.

8. Laporan Kontraktor dan Persoalan Lainnya

Selain perkara-perkara tersebut, pemberitaan media pada Agustus 2024 juga menyebut Ahmad Purbaya pernah dilaporkan seorang kontraktor kepada pihak kepolisian atas dugaan penipuan.

Namun, perkembangan dan status akhir laporan tersebut belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia. Karena itu, perkara tersebut masih memerlukan konfirmasi kepada pihak kepolisian dan pihak-pihak yang bersangkutan sebelum dapat disimpulkan lebih jauh.

Gubernur Sherly Diminta Evaluasi Jabatan Kepala BPKAD

Banyaknya persoalan yang pernah mencuat dan pemeriksaan yang melibatkan Ahmad Purbaya menjadi catatan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Kepala BPKAD merupakan pejabat yang memegang peran penting dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Posisi tersebut menuntut standar integritas, profesionalitas, transparansi, serta akuntabilitas yang tinggi.

Karena itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda diharapkan tidak mengabaikan berbagai catatan publik tersebut dalam melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan BPKAD.

Meskipun berbagai perkara yang pernah dikaitkan dengan pemeriksaan Ahmad Purbaya belum menjadikan dirinya terpidana, hal tersebut tidak berarti pemerintah daerah harus menutup mata terhadap persoalan tata kelola, kepercayaan publik, dan kebutuhan klarifikasi.

Evaluasi jabatan dapat dilakukan berdasarkan ketentuan manajemen ASN, hasil penilaian kinerja, integritas, rekam jejak, serta prosedur yang berlaku, tanpa mendahului proses peradilan.

Prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum juga harus diterapkan tanpa membedakan jabatan maupun kedudukan seseorang.

KPK dan Kejati Diminta Berikan Kepastian Hukum

Masyarakat kini menunggu penjelasan resmi KPK, Kejati Maluku Utara, dan Kejari Tidore Kepulauan mengenai perkembangan masing-masing perkara.

Aparat penegak hukum diminta menjelaskan apakah perkara-perkara tersebut masih dalam penyelidikan atau penyidikan, apakah telah dilakukan audit kerugian negara, serta bagaimana tindak lanjut terhadap keterangan dan dokumen yang telah diperoleh.

Apabila ditemukan bukti yang cukup dan unsur tindak pidana terpenuhi, proses hukum harus dilanjutkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan unsur pidana, penyidik juga harus memberikan kepastian hukum.

Malutline menegaskan bahwa pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan Ahmad Purbaya bersalah. Setiap orang tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Ahmad Purbaya, Gubernur Maluku Utara, KPK, Kejati Maluku Utara, serta pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini.

Sebab, pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar persoalan administrasi dan angka dalam dokumen anggaran. Di dalamnya terdapat uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan administratif. (Red)

TERNATE, MALUTLINE โ€“ Penanganan dugaan korupsi tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019โ€“2024 senilai Rp139,2 miliar masih menyisakan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pasalnya, meski perkara tersebut telah memasuki tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, hingga November 2026 belum ada penetapan tersangka.

Sorotan publik kini mengarah kepada Abubakar Abdullah, mantan Sekretaris DPRD (Sekwan) Provinsi Maluku Utara yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Provinsi Maluku Utara.

Nama Abubakar menjadi perhatian karena ketika menjabat sebagai Sekwan DPRD Malut periode 2019โ€“2024, dirinya disebut memiliki kedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengelolaan anggaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD.

Dalam perkara tersebut, penyidik Kejati Malut tengah mendalami dugaan penyimpangan pembayaran sejumlah komponen tunjangan, mulai dari tunjangan operasional, tunjangan rumah tangga, tunjangan perumahan hingga tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD.

Nilai anggaran yang menjadi sorotan mencapai sekitar Rp139,27 miliar. Sementara itu, dugaan penyimpangan pada komponen tunjangan perumahan dan transportasi juga menjadi perhatian khusus dengan nilai yang disebut mencapai Rp29,8 miliar.

Abubakar Abdullah sendiri dikabarkan telah diperiksa penyidik Kejati Malut dalam kapasitasnya sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami mekanisme penganggaran, kewenangan pejabat pengguna anggaran, proses administrasi hingga pertanggungjawaban pencairan dana.

Namun, lambannya penyelesaian perkara tersebut mulai memunculkan kritik dan pertanyaan publik. Sebab, perkara dengan nilai anggaran fantastis itu belum juga memperlihatkan perkembangan hukum yang signifikan, sementara pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan anggaran masih menjadi sorotan.

Menunggu Audit, Penetapan Tersangka Belum Terlihat

Berdasarkan perkembangan penanganan perkara yang diberitakan sejumlah media, Kejati Maluku Utara masih menunggu hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk penetapan tersangka.

Kondisi ini tentu menjadi perhatian masyarakat. Publik berharap proses penyidikan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif maupun permintaan keterangan sejumlah pihak, tetapi mampu mengungkap secara terang siapa saja yang bertanggung jawab apabila ditemukan unsur tindak pidana korupsi.

Dalam perspektif hukum pidana, kedudukan seseorang sebagai KPA tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana. Namun, kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran tetap harus diuji melalui proses penyidikan, termasuk menelusuri dokumen pencairan, dasar pembayaran, kesesuaian regulasi serta pertanggungjawaban keuangan negara.

Karena itu, penyidik dituntut bekerja secara profesional, independen dan transparan agar tidak muncul kesan adanya perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu.

Sorotan Dana Refocusing Covid-19 Ikut Mencuat

Belum tuntasnya dugaan korupsi tunjangan DPRD juga diikuti sorotan terhadap pengelolaan anggaran refocusing penanganan Covid-19 di lingkungan Sekretariat DPRD Maluku Utara pada periode pandemi 2020โ€“2022.

Sejumlah elemen masyarakat dan aktivis antikorupsi sebelumnya mendesak aparat penegak hukum, termasuk Polda Maluku Utara, untuk menelusuri dugaan penyimpangan anggaran tersebut.

Sorotan muncul karena kebijakan pengelolaan anggaran pada masa darurat kesehatan semestinya mengedepankan prinsip efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kepentingan masyarakat.

Publik pun meminta agar seluruh penggunaan anggaran pada masa pandemi diperiksa secara menyeluruh, termasuk memastikan apakah realisasi belanja telah sesuai dengan peruntukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Desakan Pencopotan Kadikbud dan Pertanyaan Publik

Di tengah bergulirnya perkara tersebut, pengangkatan Abubakar Abdullah sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara juga menuai kritik dari sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok antikorupsi.

Organisasi seperti Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Maluku Utara, FPAKI dan GPM sebelumnya telah menyuarakan desakan kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, agar mempertimbangkan penonaktifan atau pencopotan Abubakar dari jabatan Kadikbud.

Desakan tersebut dilandasi kekhawatiran terhadap aspek integritas, kepercayaan publik dan pentingnya menjaga objektivitas proses penegakan hukum.

Meski demikian, status seseorang yang masih diperiksa sebagai saksi tidak dapat disamakan dengan status tersangka, apalagi dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Namun, prinsip praduga tak bersalah juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan tuntutan transparansi dan akuntabilitas pejabat publik.

Dinilai Kebal Hukum, Kejati Malut Diminta Jangan Tebang Pilih

Belum adanya kepastian hukum dalam perkara bernilai ratusan miliar rupiah tersebut mulai menimbulkan persepsi di tengah masyarakat bahwa penanganan kasus ini berjalan lambat dan terkesan tidak menyentuh pihak-pihak yang memiliki kewenangan besar.

Bahkan, muncul kritik bahwa pejabat yang namanya berulang kali disebut dalam pusaran persoalan tersebut seolah belum tersentuh tindakan hukum yang tegas.

Persepsi inilah yang harus dijawab oleh Kejati Maluku Utara melalui langkah penyidikan yang terukur, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Aparat penegak hukum diminta tidak tebang pilih dalam mengusut dugaan penyimpangan anggaran daerah. Siapa pun yang terbukti memiliki keterlibatan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum harus mengacu pada prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law), sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Jangan sampai penanganan perkara yang menyangkut uang rakyat justru menimbulkan kesan bahwa jabatan dan kekuasaan dapat menjadi tameng dari proses hukum.

Masyarakat kini menunggu keberanian Kejati Maluku Utara untuk menuntaskan perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk mengungkap konstruksi peristiwa, pihak yang bertanggung jawab, serta ada atau tidaknya kerugian keuangan negara.

Hak Jawab dan Klarifikasi

Hingga berita ini disusun, belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan Abubakar Abdullah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut. Status dan keterlibatan masing-masing pihak tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.

Redaksi Malutline membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Abubakar Abdullah, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta Kejati Maluku Utara guna memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.

Publik berhak mengetahui ke mana uang rakyat dikelola, bagaimana pertanggungjawabannya, dan siapa yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan penyimpangan. (Red)

HALSEL, MALUTLINE โ€“ Kasus dugaan kekerasan terhadap lima siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) asal Desa Pasimbaos, Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), yang bersekolah di SMA Bajo, menuai kecaman dari pihak keluarga korban.

Keluarga korban melalui Alfina Jani menyayangkan tindakan sekelompok warga Desa Bajo yang diduga melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap lima siswa tersebut saat dalam perjalanan pulang sekolah menuju kampung halaman mereka di Desa Pasimbaos.

Alfina Jani mengungkapkan, peristiwa kekerasan tersebut tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga meninggalkan trauma dan kekhawatiran bagi keluarga, mengingat para korban masih berstatus sebagai pelajar dan merupakan anak di bawah umur.

Adapun lima siswa yang dilaporkan menjadi korban dalam insiden tersebut masing-masing berinisial AQ, Mursit Jani, Saldi Buhari, Ramadan Sedek, Afdal Usman, serta Asrul Jani.

Khusus korban Asrul Jani, dilaporkan mengalami sejumlah luka fisik, di antaranya pembengkakan pada bagian bawah mata, kepala dan wajah, serta luka goresan di bagian tangan.

Bahkan, korban juga mengeluhkan rasa sakit yang cukup serius pada mata sebelah kanan hingga menyebabkan penglihatannya menjadi buram. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran pihak keluarga terhadap kemungkinan dampak lanjutan dari kekerasan yang dialaminya.

Menurut keterangan keluarga, para korban diduga diseret di jalan dan mengalami pemukulan serta tindakan penganiayaan oleh sekelompok warga. Akibat kejadian tersebut, sejumlah korban mengalami pembengkakan pada bagian tubuh dan luka goresan.

Alfina menegaskan, pihak keluarga tidak ingin persoalan ini dianggap sebagai masalah biasa yang dapat diselesaikan begitu saja melalui pendekatan kekeluargaan di tingkat desa.

Pasalnya, tindakan kekerasan yang diduga dilakukan terhadap para pelajar tersebut dinilai sudah masuk dalam persoalan serius yang harus ditangani melalui mekanisme hukum.

“Kami sebagai keluarga sangat menyayangkan kejadian ini. Mereka hanya anak-anak sekolah yang setiap hari pulang dengan berjalan kaki dari Bajo menuju Desa Pasimbaos. Seharusnya mereka mendapatkan perlindungan, bukan justru mengalami kekerasan,” ungkap Alfina.

Ia juga menyampaikan bahwa pihak keluarga telah mengantongi sejumlah bukti yang dinilai dapat membantu mengungkap peristiwa tersebut. Bukti itu berupa dokumentasi foto dan video yang diperoleh dari unggahan status WhatsApp sejumlah warga Desa Bajo yang memperlihatkan insiden dugaan kekerasan tersebut.

Berbekal bukti tersebut, Alfina memastikan keluarga akan membawa persoalan ini ke ranah hukum dengan melaporkannya secara resmi ke Polres Halmahera Selatan.

Menurutnya, langkah hukum tersebut penting dilakukan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi, terutama terhadap anak-anak yang masih menempuh pendidikan.

“Kami akan membawa persoalan ini ke Polres Halsel. Kami memiliki bukti foto maupun video. Keluarga menolak apabila persoalan ini hanya diselesaikan di tingkat desa. Ini menyangkut dugaan penganiayaan, pemukulan dan pengeroyokan terhadap anak di bawah umur, sehingga harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Alfina berharap aparat kepolisian segera memberikan perhatian serius terhadap kasus tersebut, melakukan penyelidikan, mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat, serta memeriksa seluruh bukti dan keterangan saksi.

Ia juga meminta agar penanganan perkara dilakukan secara profesional dan transparan, sehingga para korban mendapatkan perlindungan serta keadilan sebagaimana mestinya.

Kasus ini sekaligus menjadi perhatian terhadap pentingnya perlindungan anak di lingkungan masyarakat. Sebab, tindakan kekerasan terhadap pelajar tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele, terlebih apabila mengakibatkan korban mengalami luka fisik dan gangguan penglihatan.

Secara hukum, dugaan kekerasan terhadap anak dapat ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak serta ketentuan pidana yang relevan, sesuai hasil penyelidikan dan pembuktian aparat penegak hukum.

Hingga berita ini disusun, keterangan dari pihak terduga pelaku maupun pemerintah Desa Bajo belum diperoleh. Karena itu, seluruh dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pendalaman lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

Keluarga berharap Polres Halmahera Selatan segera menindaklanjuti laporan yang akan disampaikan agar persoalan ini mendapatkan kepastian hukum dan tidak menimbulkan korban berikutnya. (Red)

HALSEL, MALUTLINE โ€“ Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara, menghadirkan program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat, salah satunya melalui kegiatan sunatan gratis bagi anak-anak.

Kegiatan sosial tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 November 2026, mulai pukul 08.30 WIT, bertempat di Puskesmas Kayoa. Program ini diharapkan menjadi kesempatan bagi para orang tua untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada putra mereka tanpa harus terbebani biaya.

Kepala Puskesmas Kayoa, Fahrudin U. Sabtu, S.KM, mengatakan bahwa kegiatan sunatan gratis tersebut merupakan bagian dari komitmen Puskesmas Kayoa dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, sekaligus menyemarakkan peringatan HKN ke-62 Tahun 2026.

Menurut Fahrudin, momentum Hari Kesehatan Nasional tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi harus dimaknai sebagai kesempatan untuk memperkuat kepedulian terhadap kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang nyata dan dapat dirasakan langsung oleh warga.

“Melalui momentum Hari Kesehatan Nasional ke-62 ini, kami ingin menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Sunatan gratis ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dan perhatian kami terhadap kesehatan anak-anak, sekaligus membantu meringankan beban orang tua,” ungkap Fahrudin.

Ia menjelaskan, sunat merupakan salah satu bagian dari pelayanan kesehatan yang penting bagi anak laki-laki. Karena itu, melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang telah disiapkan.

Fahrudin juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya para orang tua yang memiliki anak laki-laki dan belum menjalani sunat, agar tidak melewatkan kesempatan pelayanan gratis tersebut.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Kayoa untuk memanfaatkan kesempatan ini. Silakan membawa putra tercinta ke Puskesmas Kayoa pada Kamis, 12 November 2026, mulai pukul 08.30 WIT. Kami berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat,” ajaknya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberadaan Puskesmas bukan hanya sebagai tempat masyarakat mendapatkan pengobatan ketika sakit, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan edukasi, pencegahan penyakit, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan sejak dini.

Menurutnya, pelayanan kesehatan harus terus didekatkan kepada masyarakat agar setiap warga memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang layak, berkualitas, dan terjangkau.

“Prinsip kami adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mudah. Kesehatan merupakan kebutuhan bersama, sehingga diperlukan kerja sama antara tenaga kesehatan, pemerintah, keluarga, dan seluruh elemen masyarakat,” tambahnya.

Peringatan HKN ke-62 Tahun 2026 dengan tema ‘Sehat untuk Semua’ menjadi momentum untuk memperkuat semangat pembangunan kesehatan nasional, sekaligus mengajak masyarakat agar lebih peduli terhadap pola hidup bersih dan sehat.

Fahrudin berharap, melalui kegiatan sosial tersebut, hubungan antara tenaga kesehatan dan masyarakat semakin erat. Ia juga menginginkan agar kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan secara rutin semakin meningkat.

“Harapan kami, kegiatan ini bukan hanya bermanfaat pada saat pelaksanaan HKN, tetapi juga menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus menjaga kesehatan diri dan keluarga. Sebab, masyarakat yang sehat merupakan fondasi penting bagi terciptanya kehidupan yang sejahtera,” tutupnya.

Dengan semangat ‘Sehat Bersama, Masyarakat Sejahtera’, Puskesmas Kayoa berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan kesehatan yang humanis, merata, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan.

Melalui kegiatan sunatan gratis ini, Puskesmas Kayoa berharap peringatan HKN ke-62 tidak sekadar menjadi perayaan tahunan, tetapi benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. (Red)

LABUHA, MALUTLINE โ€“ Sejumlah guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji. Hingga kini, hak keuangan yang seharusnya diterima para tenaga pendidik tersebut dikabarkan belum juga dicairkan.

Kondisi ini memunculkan keresahan di kalangan guru. Pasalnya, pembayaran gaji PNS dan PPPK pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan disebut telah direalisasikan, sementara gaji para guru yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan justru belum diterima.

Sejumlah guru yang menyampaikan keluhan tersebut mempertanyakan alasan terjadinya keterlambatan pembayaran. Mereka menilai, sebagai aparatur pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pelayanan pendidikan, hak keuangan tenaga pendidik seharusnya mendapatkan perhatian serius dari instansi terkait.

Persoalan ini turut menjadi sorotan terhadap kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan yang saat ini dipimpin Kepala Dinas Siti Khotijah, M.Pd.

Para guru berharap pimpinan Dinas Pendidikan segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab belum dicairkannya gaji mereka, terlebih ketika pegawai pada sejumlah instansi pemerintah lainnya dikabarkan telah menerima pembayaran.

Guru Keluhkan Hak Gaji Belum Dibayarkan

Bagi para guru, gaji merupakan sumber penghasilan utama untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga. Mulai dari kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan anak, transportasi, hingga kebutuhan sehari-hari lainnya.

Karena itu, keterlambatan pembayaran gaji bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi juga dapat berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan tenaga pendidik.

Sejumlah guru mengaku membutuhkan kepastian dari pemerintah daerah mengenai waktu pembayaran gaji tersebut. Mereka berharap tidak ada perbedaan perlakuan dalam pemenuhan hak keuangan aparatur pemerintah, baik yang bertugas di lingkungan Dinas Pendidikan maupun OPD lainnya.

“Kami hanya berharap hak kami segera dibayarkan. Kalau PNS dan PPPK di dinas lain sudah menerima gaji, mengapa kami para guru belum juga dibayarkan? Kami juga mempunyai kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi,” ungkap sejumlah guru.

Mereka menegaskan tidak meminta perlakuan khusus, melainkan hanya menginginkan hak kepegawaian dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepemimpinan Kadis Pendidikan Ikut Disorot

Belum cairnya gaji guru PNS dan PPPK tersebut kemudian memunculkan pertanyaan terhadap mekanisme pengelolaan administrasi pembayaran di lingkungan Dinas Pendidikan Halsel.

Kepala Dinas Pendidikan, Siti Khotijah, M.Pd., diharapkan segera memberikan penjelasan mengenai kondisi tersebut. Apakah keterlambatan terjadi akibat kendala administrasi, proses pengajuan dokumen pembayaran, verifikasi data pegawai, atau persoalan teknis lainnya.

Penjelasan dari pimpinan instansi sangat dibutuhkan agar para guru tidak terus berada dalam ketidakpastian.

Selain itu, Dinas Pendidikan perlu memastikan bahwa seluruh tahapan administrasi pembayaran gaji telah diproses sesuai mekanisme yang berlaku sehingga tidak menimbulkan keterlambatan berkepanjangan.

BPKAD dan Sekda Diminta Turun Tangan

Persoalan tersebut juga diharapkan mendapat perhatian Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Kedua instansi tersebut diharapkan dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memastikan penyebab keterlambatan sekaligus mencari solusi percepatan pembayaran.

Pemerintah daerah perlu memberikan kepastian kepada para tenaga pendidik mengenai status pembayaran gaji, termasuk kapan hak mereka dapat direalisasikan.

Apabila terdapat kendala teknis maupun administratif, hal tersebut harus dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan dugaan adanya kelalaian dalam pengelolaan hak keuangan pegawai.

Hak Guru Harus Menjadi Perhatian Pemerintah

Guru merupakan salah satu ujung tombak pembangunan sumber daya manusia. Tanggung jawab mereka tidak hanya sebatas mengajar di ruang kelas, tetapi juga membentuk karakter, meningkatkan pengetahuan, serta mempersiapkan generasi muda untuk masa depan.

Oleh karena itu, kesejahteraan tenaga pendidik semestinya menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemenuhan hak kepegawaian, termasuk pembayaran gaji secara tepat waktu, merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan produktif.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba diharapkan segera mengevaluasi persoalan tersebut agar tidak mengganggu kenyamanan dan konsentrasi para guru dalam menjalankan tugas pendidikan.

Para guru juga berharap persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian, mengingat mereka memiliki tanggung jawab pekerjaan sekaligus kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi.

Hingga berita ini diterbitkan, penyebab pasti keterlambatan pembayaran gaji guru PNS dan PPPK tersebut masih memerlukan klarifikasi resmi dari Kepala Dinas Pendidikan Siti Khotijah, M.Pd., maupun BPKAD Kabupaten Halmahera Selatan.

Para guru tidak meminta keistimewaan. Mereka hanya menuntut kepastian atas hak yang menjadi kewajiban pemerintah. Jangan sampai tenaga pendidik dituntut menjalankan tanggung jawab secara profesional, sementara hak keuangan mereka justru belum mendapatkan kepastian. (Red)