JAKARTA, Malutline–Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Di bawah kepemimpinan Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Halmahera Selatan sukses meraih penghargaan bergengsi dalam ajang nasional bertema “Celebrating Greatness Inspiring Innovation Creating Legacy”.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur PDAM Halmahera Selatan, Soleman Bobote, dalam seremoni penghargaan yang berlangsung megah dan penuh khidmat di Jakarta. Kegiatan itu dihadiri sejumlah tokoh nasional, pimpinan perusahaan daerah, pejabat pemerintahan, serta perwakilan instansi dari berbagai daerah di Indonesia.

Capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Halmahera Selatan, sebab penghargaan itu merupakan bentuk pengakuan atas keberhasilan PDAM Halsel dalam melakukan pembenahan, peningkatan pelayanan, serta penguatan tata kelola perusahaan daerah yang lebih profesional dan inovatif.

 

Dalam sambutannya usai menerima penghargaan, Direktur PDAM Halsel Soleman Bobote menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Ia menilai penghargaan yang diraih bukan sekadar simbol prestasi, tetapi juga hasil dari kerja kolektif dan dukungan penuh pemerintah daerah dalam membangun pelayanan publik yang lebih baik.

Menurut Soleman, penghargaan itu secara khusus dipersembahkan kepada Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin yang selama ini konsisten memberikan dukungan, arahan, pembinaan, serta motivasi kepada jajaran PDAM Halsel dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

“Penghargaan ini kami persembahkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan yang selalu mendukung dan membina kami sebagai pimpinan daerah sehingga PDAM Halsel dapat meraih prestasi ini,” ungkap Soleman Bobote.

Ia menegaskan, keberhasilan tersebut tidak diraih secara instan, melainkan melalui proses panjang yang penuh tantangan. Berbagai upaya pembenahan terus dilakukan, mulai dari peningkatan sistem pelayanan, penguatan manajemen internal, hingga komitmen menjaga kualitas distribusi air bersih bagi masyarakat.

Soleman juga memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh karyawan dan karyawati PDAM Halmahera Selatan yang selama ini tetap bekerja dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Menurutnya, semangat kebersamaan dan loyalitas para pegawai menjadi salah satu kekuatan utama hingga PDAM Halsel mampu menunjukkan perkembangan signifikan dan memperoleh pengakuan di tingkat nasional.

“Prestasi ini bukan hanya milik pimpinan, tetapi milik seluruh keluarga besar PDAM Halsel. Ini adalah hasil kerja keras bersama seluruh karyawan dan karyawati yang selama ini terus berjuang meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya itu, Soleman turut menyampaikan terima kasih kepada DPRD Halmahera Selatan yang selama ini memberikan dukungan terhadap program pengembangan PDAM, termasuk masyarakat Halmahera Selatan yang terus memberikan kepercayaan dan dukungan terhadap pelayanan perusahaan daerah tersebut.

Ia berharap penghargaan yang diraih dapat menjadi motivasi baru bagi seluruh jajaran PDAM Halsel untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan air bersih di seluruh wilayah Halmahera Selatan.

“Terima kasih juga kepada DPRD Halsel dan seluruh masyarakat Halmahera Selatan atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami. Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat untuk terus bekerja lebih baik lagi,” tambahnya.

Penghargaan nasional yang diterima PDAM Halsel tersebut sekaligus menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan daerah, legislatif, dan masyarakat mampu melahirkan kemajuan yang positif dan berdaya saing.

Di bawah kepemimpinan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan terus mendorong peningkatan pelayanan publik di berbagai sektor strategis, termasuk penyediaan air bersih yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

Komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan publik dinilai mulai menunjukkan hasil nyata. Berbagai program pembenahan yang dilakukan secara bertahap berhasil meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan daerah.

Keberhasilan PDAM Halsel meraih penghargaan tingkat nasional ini juga menjadi pesan positif bahwa daerah di Maluku Utara mampu bersaing di tingkat nasional apabila dikelola dengan komitmen, kerja keras, inovasi, dan kolaborasi yang baik.

Masyarakat Halmahera Selatan pun berharap penghargaan tersebut tidak menjadi akhir dari sebuah pencapaian, melainkan awal dari lahirnya inovasi dan terobosan baru demi mewujudkan pelayanan air bersih yang lebih baik, modern, profesional, dan merata hingga ke seluruh pelosok daerah.

Dengan diraihnya penghargaan bergengsi tersebut, nama Kabupaten Halmahera Selatan kembali harum di tingkat nasional. Prestasi itu sekaligus menjadi simbol keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat serta kemajuan daerah secara berkelanjutan. (Red)

HALSEL, Malutline–Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di SD Negeri 264 Halmahera Selatan menuai sorotan publik. Sekolah tersebut diduga tidak sepenuhnya mengikuti petunjuk teknis (Juknis) SPMB yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah, sehingga memunculkan kesan diskriminatif terhadap calon murid tertentu.

Sorotan itu muncul setelah beredarnya brosur resmi penerimaan siswa baru SDN 264 Halmahera Selatan yang mencantumkan sejumlah persyaratan dan mekanisme pendaftaran yang dinilai perlu dikaji kembali agar tidak bertentangan dengan aturan pendidikan yang berlaku.

Dalam brosur tersebut, pihak sekolah membuka penerimaan murid baru untuk Tahun Ajaran 2026/2027 mulai Mei hingga Juni 2026. Namun, beberapa pihak mempertanyakan teknis penerimaan yang dianggap belum sepenuhnya mengacu pada prinsip pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah.

Masyarakat menilai, sekolah negeri seharusnya menjadi ruang pendidikan yang terbuka dan inklusif tanpa adanya kesan membatasi atau mendiskreditkan calon peserta didik tertentu. Apalagi, juknis SPMB yang diterbitkan pemerintah pada dasarnya bertujuan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh anak untuk memperoleh layanan pendidikan dasar.

“Sekolah negeri harus mengedepankan asas keadilan dan keterbukaan. Jangan sampai ada masyarakat yang merasa dipersulit atau tidak diberikan kesempatan yang sama,” ungkap salah satu warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Nama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah, Jamina Wabula, ikut menjadi perhatian publik terkait polemik tersebut. Sebagai pimpinan sekolah, ia diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme penerimaan murid baru agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Selain itu, sejumlah pihak meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan segera melakukan evaluasi terhadap proses SPMB di sekolah tersebut guna memastikan seluruh tahapan penerimaan siswa berjalan sesuai aturan dan tidak bertentangan dengan juknis resmi pemerintah daerah.

Pengamat pendidikan menilai, transparansi dalam penerimaan murid baru sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Sekolah juga diminta lebih berhati-hati dalam menyusun informasi publik agar tidak menimbulkan tafsir yang dapat dianggap diskriminatif atau merugikan calon peserta didik.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak SD Negeri 264 Halmahera Selatan maupun Plt Kepala Sekolah Jamina Wabula belum memberikan klarifikasi resmi terkait sorotan tersebut. (Red)

LABUHA, Malutline–Aliansi Peduli Masyarakat Desa Tomori kembali turun ke jalan dengan menggelar aksi lanjutan, Senin (…/9/2025). Setelah sebelumnya melakukan pemalangan kantor desa, kali ini massa aksi mendatangi Kantor Bupati Halmahera Selatan dan Inspektorat Halsel.

Pantauan di lapangan, massa membawa spanduk dan poster berisi tuntutan serta menyampaikan orasi secara bergantian. Mereka menuntut adanya audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran Desa Tomori yang dinilai sarat penyalahgunaan kewenangan dan kurang transparan.

Koordinator aksi, Iksan Barmawi, menegaskan bahwa pemalangan kantor desa hanya langkah awal. “Gerakan ini lahir karena kekecewaan masyarakat atas tata kelola pemerintahan desa yang tidak terbuka. Kami datang ke Kantor Bupati dan Inspektorat agar ada penanganan serius,” ujarnya.

Dalam orasinya, massa juga menyoroti sejumlah isu krusial, antara lain:

Program Ketahanan Pangan 2025, yang dianggap tidak jelas perencanaan dan realisasinya.

Lahan pekuburan umum, yang disebut tidak dikelola dengan baik dan merugikan masyarakat.

Anggaran PKK 2023, yang diduga tidak sesuai peruntukan dan minim transparansi.


“Program ketahanan pangan seharusnya prioritas desa, apalagi tahun 2025 sudah dekat. Tapi faktanya tidak ada keterbukaan, apalagi hasil nyata. Ini harus diperiksa,” tegas Iksan.

Massa mendesak Inspektorat Halsel untuk tidak hanya memantau, tetapi juga turun langsung memeriksa dan menindaklanjuti dugaan penyimpangan anggaran. Mereka menegaskan akan terus mengawal isu ini bahkan membuka opsi menempuh jalur hukum jika tuntutan masyarakat tidak ditindaklanjuti.

“Kami bukan sekadar aksi, ini soal hak masyarakat mendapatkan pemerintahan desa yang bersih dan transparan. Kalau tidak ada langkah konkret, kami siap bawa ke ranah hukum,” tegas Iksan lagi.

Aksi ditutup dengan penyerahan dokumen tuntutan resmi kepada Pemkab dan Inspektorat Halsel. Warga berharap langkah cepat diambil agar pelayanan publik di Desa Tomori kembali berjalan normal serta kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan. (Bur)

LABUHA, Malutline–Pembaruan data terakhir pada, 12 Juli 2024 Penyaluran Dana Desa (DDs) tahun 2024 oleh kepala Desa Suma tinggi kecamatan Bacan kabupaten Halmahera Selatan provinsi Maluku Utara dengan total anggaran setiap tahun Rp. 761.291.000 dengan Pagu Rp. 761.173.100.

Berdasarkan Tahapan Penyaluran, dengan Status Desa Berkembang
1 Rp 372.258.800
48.91
2 Rp 388.914.3000
51.09
3 Rp 0 0.00 dengan Detail data penyaluran Keadaan Mendesak Rp 187.200.000, Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa Rp 15.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa, (RPJMDes/RKPDes,dll) Rp 10.000.000 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa

Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst Rp 7.800.000, Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) Rp 15.300.000
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 10.000.000

Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)Rp 67.000.000, Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota Rp 8.700.000
Pembinaan PKK Rp 7.000.000
Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa Rp 141.512.270. (red)

LABUHA, Malutline–Dalam rangka memeriahkan Hari ulang tahun Republik Indonesia (Ri) ke 80 yang di selenggarakan pada tanggal 17 Agustus tahun 2025 kepala Desa Kubung kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Masbul Hi Muhamad membangun jembatan merah putih (JMP) di desa Kubung di apresiasi warga.

Apresiasi warga terhadap kinerja kepala Desa kubung kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halsel, Masbul Hi Muhamad, di sampaikan oleh Bahrun Abas, melalui unggahan postingan Facebooknya kamis (14/08/2025) mengatakan sikap kepedulian kades Kubung Masbul Hi Muhamad membangun jembatan merah putih (KMP) dengan cara suwadaya masyarakat.

Dikatakannya jembatan merah putih (JMP) yang di bangun oleh kades kubung Masbul Hi Muhamad ini akibat dari jembatan yang di bangun oleh Pemda Halsel sebelumnya rusak akibat dari Bencana Banjir bandang belum lama ini sehingga warga Desa Kubung mengalami kesulitan bahkan warga Kubung diketahui tidak bisa melewati kali yang jembatan sudah rusak tersebut sehingga kades Kubung Masbul Hi Muhamad berinsiatif membangun jembatan merah putih dengan cara suwadaya agar warga Desa Kubung bisa melewati kali tersebut.

Kepala Desa Masbul Hi Muhamad dinilai Punya kepedulian yang tinggi terhadap kemajuan desa Kubung kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan kades juga tidak biarkan masyarakatnya sengsara karena jembatan putus akibat banjir bandang belum lama ini dan jembatan yang di bangun tersebut di pasangi umbul-umbul bendera pelangi dan bendera merah putih dan di cat menggunakan cat warnah merah putih yang bertepatan dengan DIRGAHAYU Republik Indonesia ke 80 tahun 2025. Cetusnya. (Red)