HALSEL, MALUTLINE – Rencana aksi demonstrasi Laskar Muda Ikatan Keluarga Besar (IKB) Makayoa yang dijadwalkan berlangsung di depan Kantor Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan pada Kamis, 19 November 2026, mendapat tanggapan dari salah satu warga Makayoa, Asbur Abu.
Aksi yang dipimpin Ketua Laskar Muda IKB Makayoa, Muhklas Adam, tersebut rencananya mendesak Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan mengusut dugaan penyimpangan pengadaan delapan unit speedboat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan dengan total anggaran mencapai Rp8,7 miliar.
Dalam poster dan seruan aksi, Laskar Muda IKB Makayoa menyampaikan tujuh tuntutan, di antaranya mendesak penyelidikan dugaan penyimpangan pengadaan, pemeriksaan Kepala Dinas Kesehatan dan pihak-pihak terkait, audit investigatif, transparansi penggunaan anggaran, hingga penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Namun, penggunaan nama organisasi IKB Makayoa dalam gerakan demonstrasi tersebut justru mendapat tanggapan kritis dari Asbur Abu.
Sebagai warga Makayoa, Asbur mengaku tidak sepakat apabila organisasi yang dibangun atas dasar ikatan kekeluargaan dijadikan wadah untuk melakukan gerakan demonstrasi terhadap berbagai persoalan pemerintahan dan penegakan hukum.
Menurutnya, Peguyuban Makayoa semestinya lebih memprioritaskan kepentingan keluarga besar, memperkuat hubungan persaudaraan, menjaga solidaritas, serta membangun kebersamaan antarsesama warga Makayoa, baik di kampung halaman maupun di perantauan.
“Saya tidak mempersoalkan hak masyarakat untuk melakukan demonstrasi, mengkritisi pemerintah, mengawasi penggunaan anggaran negara, maupun mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan korupsi. Itu merupakan hak setiap warga negara. Tetapi saya tidak sepakat apabila peguyuban yang berorientasi pada kekeluargaan justru dijadikan alat untuk melakukan gerakan aksi seperti lembaga independen antikorupsi,” tegas Asbur.
Jangan Campuradukkan Kepentingan Keluarga dengan Gerakan Antikorupsi
Asbur berpandangan bahwa organisasi paguyuban dan lembaga independen yang bergerak dalam pengawasan kebijakan publik memiliki fungsi serta orientasi yang berbeda.
Menurutnya, perjuangan mengawal dugaan penyimpangan anggaran daerah merupakan hal penting. Namun, kegiatan tersebut sebaiknya dilakukan melalui wadah yang memang memiliki mandat khusus dalam advokasi, investigasi, pengawasan, dan pemberantasan korupsi.
Ia mengingatkan agar penggunaan nama besar IKB Makayoa dalam sebuah aksi tidak serta-merta dianggap sebagai representasi sikap seluruh keluarga besar Makayoa.
Sebab, setiap anggota peguyuban memiliki hak untuk menyampaikan pandangan dan sikap yang berbeda terhadap persoalan pemerintahan maupun kebijakan publik.
“Jangan sampai keputusan segelintir orang kemudian dianggap sebagai keputusan seluruh keluarga besar Makayoa. Kita harus membedakan kepentingan organisasi kekeluargaan dengan kepentingan gerakan demonstrasi,” ujarnya.
Ingat Asas Praduga Tak Bersalah
Selain mempersoalkan penggunaan nama organisasi, Asbur juga mengingatkan bahwa setiap gerakan yang mendesak proses hukum harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Menurutnya, dugaan penyimpangan anggaran harus disampaikan berdasarkan data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Aparat penegak hukum juga harus diberikan ruang untuk melakukan penyelidikan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum.
Jangan sampai sebuah aksi justru membangun opini seolah-olah pihak tertentu telah terbukti melakukan tindak pidana, sementara proses hukum masih berjalan atau bahkan belum dimulai.
“Mengawal dugaan korupsi merupakan hak masyarakat, tetapi jangan sampai perjuangan tersebut mengabaikan asas praduga tak bersalah dan berujung pada tindakan yang merugikan harkat serta martabat seseorang,” tambahnya.
Pertanyakan Penggunaan Nama IKB Makayoa dan AD/ART
Asbur juga meminta pengurus IKB Makayoa menjelaskan dasar penggunaan nama dan atribut organisasi dalam rencana aksi demonstrasi tersebut.
Menurutnya, setiap kegiatan yang membawa identitas organisasi harus memiliki landasan yang jelas, termasuk mekanisme pengambilan keputusan dan persetujuan organisasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Ia menilai penting bagi pengurus untuk memastikan apakah rencana aksi tersebut merupakan keputusan resmi organisasi atau inisiatif kelompok tertentu yang menggunakan identitas Laskar Muda IKB Makayoa.
“Kalau memang membawa nama organisasi, harus jelas mekanismenya. Apakah sudah melalui musyawarah, apakah telah mendapatkan persetujuan sesuai AD/ART, dan apakah kegiatan tersebut memang sejalan dengan tujuan organisasi,” katanya.
Asbur berharap persoalan ini tidak menimbulkan perbedaan berkepanjangan di tengah keluarga besar Makayoa.
Asbur Tegaskan Bukan Menolak Pemberantasan Korupsi
Lebih lanjut, Asbur menegaskan bahwa pandangannya bukan berarti menolak pemberantasan korupsi ataupun menghalangi masyarakat menyampaikan aspirasi terkait dugaan penyimpangan pengadaan delapan unit speedboat senilai Rp8,7 miliar di Dinas Kesehatan Halsel.
Ia mendukung agar setiap dugaan penyimpangan keuangan negara ditelusuri secara profesional dan transparan oleh aparat penegak hukum. Namun, menurutnya, penggunaan organisasi kekeluargaan untuk kepentingan gerakan demonstrasi perlu dipertimbangkan secara matang.
Ia berharap Peguyuban Makayoa tetap menjadi rumah besar yang mengutamakan persatuan, persaudaraan, solidaritas, serta kepentingan keluarga.
“Jangan sampai kita begitu bersemangat mengawal persoalan orang lain, tetapi justru melupakan tanggung jawab utama untuk menjaga persatuan dan kehormatan keluarga besar sendiri,” tutup Asbur Abu.
Asbur berharap pengurus IKB Makayoa membuka ruang dialog dan musyawarah agar setiap kegiatan yang membawa nama organisasi tetap berpedoman pada AD/ART serta tidak mengorbankan persatuan keluarga besar Makayoa.
Baginya, mengawal penegakan hukum merupakan hak setiap warga negara, tetapi menjaga marwah dan persatuan keluarga besar Makayoa juga merupakan tanggung jawab bersama. (Red)






Dalam dokumen tersebut tercatat bahwa laporan diterima pada Kamis, 12 November 2026, pukul 09.30 WIT, dengan pelapor atas nama Asrul Jani.