Malut Line

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Nasional|oleh

HALSEL, MALUTLINE – Sejak dipercaya menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Halmahera Selatan (Halsel), Iptu Wahyu Hermawan, S.H., M.M., terus menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugas penegakan hukum serta memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat.

Iptu Wahyu Hermawan resmi menduduki jabatan Kasat Reskrim Polres Halsel pada awal Mei 2026, menggantikan pejabat sebelumnya, Iptu Rizaldy Pasaribu. Sebelum bertugas di Halmahera Selatan, Wahyu diketahui pernah menjabat sebagai Pamin 6 Subbagrenmin Ditreskrimum Polda Maluku Utara.

Di bawah kepemimpinannya, Satreskrim Polres Halsel menangani berbagai perkara menonjol, mulai dari tindak pidana pencurian, penganiayaan, dugaan penipuan investasi, hingga kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Salah satu perhatian serius jajaran Satreskrim adalah penanganan perkara Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 192 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak telah ditangani oleh Satreskrim Polres Halsel.

Dalam penanganan kasus tersebut, penyidik melakukan berbagai langkah hukum, termasuk penanganan perkara dugaan kekerasan seksual terhadap anak. Pada November 2026, polisi menahan dua tersangka dalam perkara dugaan persetubuhan anak.

Selain proses hukum, kepolisian juga memberikan perhatian terhadap kondisi korban melalui penempatan di rumah aman guna memperoleh perlindungan serta pendampingan psikologis.

Langkah tegas juga dilakukan dalam perkara dugaan pelecehan terhadap siswi SDN 258 di Desa Sayoang. Setelah tersangka Jembris dua kali tidak memenuhi panggilan resmi penyidik, Satreskrim mengambil langkah hukum berupa penerbitan surat perintah penjemputan paksa sesuai prosedur.

Tidak hanya fokus pada perlindungan perempuan dan anak, Satreskrim Polres Halsel juga aktif mengungkap tindak kriminalitas yang meresahkan masyarakat.

Pada Juli 2026, Tim Resmob Nireus berhasil mengamankan seorang terduga pelaku pencurian berinisial RM di Desa Marabose, Kecamatan Bacan. Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti berupa sepeda motor dan emas yang diduga merupakan hasil pencurian dari sejumlah tempat kejadian perkara, termasuk Wayamiga dan Yaba.

Sementara pada November 2026, Tim Resmob Nireus kembali bergerak cepat melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap para terduga pelaku penganiayaan di wilayah Tomori, Kabupaten Halmahera Selatan.

Di bidang penanganan perkara ekonomi, Satreskrim juga menerima laporan masyarakat terkait dugaan investasi bodong Zahra Berkah pada September 2026. Total kerugian yang dilaporkan para korban mencapai lebih dari Rp2 miliar.

Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh penyidik melalui koordinasi dengan Polres Ternate guna menelusuri perkembangan perkara yang sebelumnya juga pernah ditangani di wilayah tersebut.

Selain itu, Iptu Wahyu Hermawan juga pernah memberikan klarifikasi resmi terkait tuduhan dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam penarikan kendaraan yang sedang disengketakan. Ia menegaskan bahwa kehadiran kepolisian dalam persoalan tersebut bertujuan menjadi fasilitator netral guna mencegah terjadinya konflik fisik antarpihak.

Berbagai penanganan perkara tersebut memperlihatkan besarnya tanggung jawab Satreskrim Polres Halsel dalam menjaga keamanan, mengungkap tindak pidana, serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Ke depan, konsistensi dalam meningkatkan profesionalitas penyidik, mempercepat penanganan laporan masyarakat, dan memberikan kepastian hukum menjadi bagian penting dari tugas Satreskrim.

Dengan dukungan seluruh personel dan pengawasan pimpinan, Satreskrim Polres Halmahera Selatan diharapkan terus hadir sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Sebab keberhasilan penegakan hukum bukan hanya diukur dari banyaknya perkara yang berhasil diungkap, tetapi juga dari hadirnya rasa aman, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, MALUTLINE – Kiprah Masdar Mansur dalam dunia politik dan pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, semakin mendapat perhatian setelah dipercaya mengemban sejumlah tanggung jawab strategis, baik di lembaga legislatif maupun di internal partai politik.

Sebagai anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan periode 2024–2029 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang juga ketua DPC partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDI-P) Masdar merupakan representasi masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi wilayah Gane Raya dan Kepulauan Joronga.

Tidak hanya menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, ia juga dipercaya menjabat Wakil Ketua Komisi III DPRD Halsel. Di luar parlemen, Masdar memperoleh kepercayaan memimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Halmahera Selatan periode 2025–2030.

Rangkaian kepercayaan tersebut menempatkan Masdar pada posisi penting dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat konsolidasi politik di tingkat daerah.

Raih 2.390 Suara, Kepercayaan Masyarakat Dapil III

Perjalanan Masdar menuju kursi legislatif tidak terlepas dari dukungan masyarakat pada Pemilihan Umum 2024.

Dalam kontestasi politik tersebut, ia berhasil memperoleh 2.390 suara dari Dapil III. Capaian itu mengantarkannya menjadi salah satu wajah baru di DPRD Kabupaten Halmahera Selatan periode 2024–2029.

Perolehan suara tersebut sekaligus menjadi amanah politik yang harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata, terutama dalam menyuarakan kebutuhan masyarakat di wilayah Gane Raya dan Kepulauan Joronga.

Sebagai wakil rakyat, tanggung jawabnya tidak sebatas menghadiri rapat-rapat kedewanan, tetapi juga memastikan aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Kawasan Gane Raya dan Kepulauan Joronga memiliki berbagai kebutuhan pembangunan, mulai dari infrastruktur jalan dan transportasi laut, pelayanan pendidikan dan kesehatan, hingga pemerataan ekonomi masyarakat pesisir dan kepulauan.

Karena itu, keberadaan wakil rakyat dari Dapil III diharapkan mampu menjadi penghubung yang efektif antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.

Dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Halsel

Di lembaga legislatif, Masdar Mansur dipercaya mengemban jabatan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Selatan periode 2024–2029.

Posisi tersebut memiliki tanggung jawab penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan, pembahasan anggaran, serta pembentukan kebijakan daerah sesuai bidang tugas komisi.

Sebagai unsur pimpinan komisi, Masdar memiliki ruang untuk mendorong pembahasan berbagai persoalan pembangunan yang menjadi perhatian masyarakat.

Peran tersebut tentu membutuhkan kemampuan komunikasi, ketelitian dalam mengkaji kebijakan, serta keberanian menyampaikan persoalan yang dihadapi masyarakat kepada pemerintah daerah.

Terlebih, wilayah Gane Raya dan Kepulauan Joronga masih membutuhkan perhatian serius dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan posisi strategis di Komisi III, masyarakat tentu menaruh harapan agar berbagai kebutuhan pembangunan di daerah pemilihannya dapat diperjuangkan secara konsisten melalui mekanisme parlemen.

Pimpin PDI Perjuangan Halsel Periode 2025–2030

Kepercayaan terhadap Masdar Mansur tidak hanya datang dari masyarakat pemilih, tetapi juga dari internal partai politik.

Melalui Konferensi Cabang (Konfercab) PDI Perjuangan pada 13 Desember 2025, Masdar ditetapkan sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Halmahera Selatan periode 2025–2030.

Penetapan tersebut menjadi babak baru dalam perjalanan politiknya. Sebagai pimpinan partai di tingkat kabupaten, ia memiliki tanggung jawab memperkuat struktur organisasi, menjaga soliditas kader, serta membangun komunikasi politik dengan berbagai elemen masyarakat.

Kepemimpinan partai juga menuntut kemampuan menyatukan berbagai kepentingan dan memastikan organisasi tetap hadir di tengah persoalan masyarakat.

Dengan demikian, jabatan sebagai Ketua DPC bukan hanya berkaitan dengan kepentingan politik elektoral, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat peran partai dalam mengawal kebijakan pembangunan daerah.

Dorong Perjuangan Pemekaran Wilayah

Salah satu isu strategis yang pernah diperjuangkan Masdar bersama anggota DPRD lainnya dari Dapil III adalah usulan pemekaran wilayah.

Pada Desember 2024, enam anggota DPRD Halsel dari Dapil III, termasuk Masdar Mansur, mendorong anggota DPD RI agar turut memperjuangkan pembentukan Kabupaten Pulau Obi dan Kota Bacan sebagai daerah otonomi baru (DOB).

Dorongan tersebut dilatarbelakangi kebutuhan penataan wilayah, peningkatan efektivitas pelayanan pemerintahan, serta percepatan pembangunan di kawasan Halmahera Selatan yang memiliki wilayah geografis luas dan karakteristik kepulauan.

Bagi masyarakat Gane Raya dan Kepulauan Joronga, isu pemekaran wilayah juga memiliki arti strategis karena berkaitan dengan masa depan administrasi pemerintahan, akses pelayanan publik, serta pemerataan pembangunan.

Meski demikian, perjuangan pembentukan daerah otonomi baru membutuhkan proses panjang, kajian kelayakan, persyaratan administratif, dukungan politik, serta kebijakan pemerintah pusat.

Karena itu, aspirasi pemekaran tersebut memerlukan pengawalan berkelanjutan agar tidak berhenti sebatas wacana politik.

Tantangan Membuktikan Amanah melalui Kerja Nyata

Dengan tiga tanggung jawab penting, yakni sebagai anggota DPRD, Wakil Ketua Komisi III, dan Ketua DPC PDI Perjuangan Halsel, Masdar Mansur memiliki ruang sekaligus tanggung jawab besar untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.

Namun, ukuran keberhasilan seorang wakil rakyat bukan semata-mata dilihat dari banyaknya jabatan yang dipercayakan kepadanya atau besarnya perolehan suara dalam pemilu.

Lebih dari itu, masyarakat membutuhkan bukti konkret berupa aspirasi yang diperjuangkan, kebijakan yang dikawal, anggaran yang diawasi, serta program pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat.

Khusus bagi masyarakat Gane Raya dan Kepulauan Joronga, perhatian terhadap pembangunan infrastruktur, pemerataan pendidikan, fasilitas kesehatan, transportasi antarpulau, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat harus menjadi agenda perjuangan yang berkelanjutan.

Hingga kini, informasi publik yang tersedia belum merinci secara lengkap produk peraturan daerah maupun daftar proyek pembangunan yang secara khusus merupakan hasil inisiatif pribadi Masdar Mansur selama menjabat.

Karena itu, rekam jejaknya ke depan akan semakin kuat apabila didukung keterbukaan mengenai program aspirasi, hasil pengawasan, serta kontribusi nyata dalam memperjuangkan kebutuhan konstituennya.

Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat merupakan amanah yang harus dijaga. Jabatan di parlemen dan kepemimpinan partai menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa politik tidak hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang pengabdian, keberpihakan, dan tanggung jawab terhadap masa depan masyarakat Halmahera Selatan. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, MALUTLINE – Sejak dipercaya menjabat sebagai Kapolres Halmahera Selatan (Halsel) pada Agustus 2024, AKBP Hendra Gunawan, S.H., S.I.K., M.M., terus mendorong penguatan penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta peningkatan pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Di bawah kepemimpinannya, Polres Halmahera Selatan mencatat sejumlah capaian dalam penanganan perkara pidana sepanjang 2025. Selain mengedepankan proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan, institusi kepolisian tersebut juga memberikan ruang bagi pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice terhadap perkara tertentu yang memenuhi persyaratan hukum.

Tangani 248 Laporan Tindak Pidana Sepanjang 2025

Berdasarkan rilis akhir tahun yang disampaikan pada 31 Desember 2025, Polres Halmahera Selatan tercatat menangani sekitar 248 laporan tindak pidana sepanjang tahun tersebut.

Dari jumlah itu, sebanyak 136 perkara dilaporkan berhasil diselesaikan melalui proses penanganan kepolisian dan mekanisme hukum yang berlaku.

Adapun jenis tindak pidana yang mendominasi laporan antara lain penganiayaan sebanyak 68 kasus, pengeroyokan 38 kasus, pencurian 24 kasus, kekerasan terhadap anak 25 kasus, serta persetubuhan terhadap anak sebanyak 20 kasus. Selain itu, kepolisian juga menangani sejumlah perkara narkotika.

Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kekerasan dan gangguan keamanan masih menjadi tantangan serius dalam menjaga situasi kamtibmas di wilayah Halmahera Selatan.

Dalam evaluasi akhir tahun tersebut, minuman keras (miras) turut disoroti sebagai salah satu faktor yang kerap memicu terjadinya tindak kekerasan, perselisihan, penganiayaan, hingga pengeroyokan di tengah masyarakat.

Kondisi ini menjadi perhatian penting bagi jajaran Polres Halsel untuk terus memperkuat langkah pencegahan, penindakan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif penyalahgunaan minuman keras.

Kedepankan Restorative Justice, Berikan Ruang bagi Pemulihan

Selain penanganan perkara melalui jalur peradilan, pendekatan keadilan restoratif juga menjadi salah satu langkah yang diterapkan Polres Halmahera Selatan dalam menangani perkara tertentu.

Salah satu contohnya terlihat pada November 2026, ketika Satreskrim Polres Halsel memfasilitasi penyelesaian perkara dugaan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang melibatkan dua anak berusia 12 dan 15 tahun, yang masih berstatus sebagai pelajar.

Dalam perkara tersebut, penyelesaian ditempuh melalui mediasi dengan mempertemukan pihak korban dan keluarga anak yang berhadapan dengan hukum hingga tercapai kesepakatan damai secara kekeluargaan.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara yang melibatkan anak membutuhkan pertimbangan khusus, dengan tetap memperhatikan hak-hak anak, kepentingan korban, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam sistem peradilan pidana anak, diversi dan keadilan restoratif merupakan instrumen penting untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal apabila persyaratan hukum terpenuhi.

Namun, penerapannya tetap harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan semata-mata berdasarkan kesepakatan perdamaian para pihak.

Jumat Keliling dan Minggu Kasih, Perkuat Kedekatan dengan Masyarakat

Di luar tugas penegakan hukum, AKBP Hendra Gunawan juga mendorong pendekatan humanis melalui kegiatan kemasyarakatan, di antaranya Jumat Keliling dan Minggu Kasih.

Melalui kegiatan tersebut, Kapolres bersama jajaran kepolisian berupaya membangun komunikasi langsung dengan masyarakat, menyerap aspirasi, mendengarkan keluhan warga, sekaligus menyampaikan pesan-pesan kamtibmas.

Pendekatan ini menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat, mengingat stabilitas keamanan tidak dapat diwujudkan hanya melalui tindakan penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Kapolres juga mengajak masyarakat mengedepankan musyawarah dan penyelesaian secara bijaksana terhadap persoalan sosial di lingkungan masing-masing, sepanjang perkara tersebut memungkinkan diselesaikan melalui mekanisme yang sah dan tidak mengabaikan hak korban.

Penegakan Hukum dan Pelayanan Humanis Harus Berjalan Seimbang

Berbagai capaian tersebut menjadi bagian dari evaluasi perjalanan kepemimpinan AKBP Hendra Gunawan di Polres Halmahera Selatan.

Tantangan ke depan tentu tidak ringan. Tingginya angka penganiayaan, pengeroyokan, serta tindak pidana yang melibatkan anak menunjukkan bahwa upaya pencegahan harus terus diperkuat melalui kolaborasi kepolisian, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan keluarga.

Pada akhirnya, keberhasilan seorang Kapolres tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang berhasil diselesaikan, tetapi juga dari kemampuan menjaga keamanan, memberikan kepastian hukum, melindungi kelompok rentan, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Dengan mengedepankan profesionalisme, pendekatan humanis, dan penegakan hukum yang berkeadilan, Polres Halmahera Selatan diharapkan terus menjadi institusi yang hadir memberikan rasa aman dan perlindungan bagi seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, MALUTLINE – Ir. Ikbal Hi. Mustafa, ST., MT., merupakan salah satu pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, yang memiliki pengalaman dalam memimpin sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya pada sektor teknis dan pembangunan.

Sepanjang perjalanan karier birokrasi, Ikbal pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, mulai dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), hingga Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan).

Pengalaman lintas sektor tersebut memberinya ruang untuk terlibat dalam berbagai agenda pembangunan daerah, mulai dari penataan kawasan permukiman, penyediaan infrastruktur dasar, hingga pengembangan fasilitas publik.

Sitangkas, Inovasi Penataan Kawasan Permukiman

Salah satu gagasan yang menjadi catatan dalam perjalanan kepemimpinannya adalah inovasi Sitangkas atau Strategi Penataan Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Halmahera Selatan.

Gagasan tersebut diperkenalkan pada April 2025 ketika Ikbal menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sitangkas dirancang sebagai strategi inovatif untuk menjawab berbagai persoalan penataan kawasan perumahan dan permukiman di Halmahera Selatan. Inovasi tersebut dipaparkan dalam kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator/Pengawas (PIM) dan diproyeksikan menjadi pilot project dalam mendorong penataan kawasan permukiman yang lebih terarah.

Melalui gagasan ini, penataan wilayah tidak hanya dipandang sebagai pekerjaan pembangunan fisik, tetapi juga membutuhkan perencanaan yang terintegrasi, pengelolaan kawasan yang baik, serta keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat.

Percepatan Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Publik

Di sektor perumahan dan kawasan permukiman, Ikbal juga tercatat mengawal sejumlah pekerjaan infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satunya adalah pembangunan 20 unit Mandi, Cuci, Kakus (MCK) di Desa Leleojaya serta perbaikan fasilitas intake air bersih di wilayah tersebut.

Program ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi dan ketersediaan air bersih, dua kebutuhan mendasar yang memiliki hubungan erat dengan kualitas kesehatan dan lingkungan permukiman.

Selain itu, Dinas Perkimtan di bawah kepemimpinannya turut terlibat dalam penyiapan sejumlah fasilitas pendukung agenda daerah, termasuk pembangunan musala dan penyediaan WC portabel menjelang kegiatan besar Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan pada Juni 2026.

Pekerjaan tersebut menunjukkan pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung dalam menunjang kelancaran kegiatan pemerintahan maupun aktivitas masyarakat.

Kawal Kesiapan Infrastruktur Agenda Daerah

Peran Ikbal juga terlihat dalam pendampingan kepala daerah saat meninjau kesiapan pembangunan dan fasilitas pendukung kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) di Gane Luar pada September 2026.

Selain memastikan kesiapan sarana pendukung kegiatan, perhatian pemerintah daerah juga diarahkan pada peningkatan infrastruktur wilayah, termasuk rencana pengaspalan jalan di kawasan Gane Luar.

Keterlibatan perangkat daerah dalam agenda tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kegiatan berskala daerah berjalan dengan dukungan fasilitas yang memadai, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di wilayah kecamatan.

Pengalaman Lintas OPD dan Organisasi Kemasyarakatan

Sebelum berkiprah di sektor perumahan dan permukiman, Ikbal juga pernah memimpin Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Selatan.

Pada Mei 2024, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dispora, ia tercatat melepas 156 pembalap dalam sebuah kegiatan lomba balap sepeda.

Pengalaman tersebut memperlihatkan keterlibatannya tidak hanya dalam urusan infrastruktur, tetapi juga dalam mendukung kegiatan kepemudaan, olahraga, dan pengembangan potensi generasi muda.

Di luar tugas pemerintahan, Ikbal juga aktif dalam organisasi kemasyarakatan, di antaranya sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar (IKB) Masatawa serta dalam kegiatan kepramukaan dan organisasi daerah lainnya.

Profesionalisme dan Akuntabilitas Tetap Menjadi Tolok Ukur

Di tengah berbagai pengalaman dan program yang pernah dikawal, jabatan strategis di sektor teknis tentu memiliki tanggung jawab besar, terutama dalam memastikan setiap proyek pembangunan berjalan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, ketentuan pengadaan barang dan jasa, serta prinsip transparansi anggaran.

Dinamika dan sorotan publik terhadap sejumlah proyek infrastruktur yang pernah muncul juga menjadi bagian dari ruang evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap persoalan maupun tudingan yang berkembang perlu disikapi secara profesional melalui klarifikasi, pemeriksaan, dan pembuktian berdasarkan fakta.

Pada akhirnya, keberhasilan seorang pejabat publik tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan atau jabatan yang pernah dipercayakan kepadanya, tetapi juga dari kualitas hasil pekerjaan, manfaat pembangunan bagi masyarakat, serta kemampuan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara.

Dengan pengalaman lintas OPD, gagasan inovasi Sitangkas, dan keterlibatan dalam sejumlah agenda pembangunan daerah, Ikbal Hi. Mustafa memiliki rekam jejak birokrasi yang menarik untuk dicermati dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, MALUTLINE – Kepemimpinan Kepala Desa Rusdi Hi. Sidik di Desa Orimakurunga, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, diarahkan pada upaya meningkatkan pelayanan masyarakat, memperkuat pemberdayaan warga, serta mendorong pembangunan dan penataan lingkungan desa.

Sejak memimpin pemerintahan desa, Rusdi Hi. Sidik menjalankan sejumlah program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Program tersebut meliputi bantuan sosial, dukungan terhadap kelembagaan desa, pemberdayaan kelompok masyarakat, hingga penyediaan fasilitas pelayanan publik.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pembangunan pagar desa. Pembangunan pagar tersebut merupakan bagian dari upaya penataan lingkungan agar kawasan desa terlihat lebih tertib, rapi, dan memiliki batas lingkungan yang lebih jelas.

Keberadaan pagar desa diharapkan tidak hanya memperindah kawasan permukiman, tetapi juga memberikan nilai tambah terhadap penataan fasilitas dan lingkungan masyarakat.

Di bidang pemberdayaan sosial, Pemerintah Desa Orimakurunga juga tercatat menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap I Tahun Anggaran 2025 untuk periode Januari hingga Juli 2025 kepada keluarga penerima manfaat.

Selain itu, pada Maret 2025, pemerintah desa merealisasikan pembayaran insentif bagi sejumlah unsur kelembagaan, di antaranya Badan Sara, guru mengaji, Kaur Poldes, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta ketua RT dan RW.

Dukungan terhadap pemberdayaan perempuan juga dilakukan melalui pengadaan peralatan dapur bagi Tim Penggerak PKK menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Fasilitas tersebut dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan PKK dan membantu kebutuhan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Sementara itu, keberadaan Pos Pelayanan Bantuan Hukum (Pos Bankum) Desa menjadi salah satu fasilitas pelayanan yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat memperoleh akses informasi dan bantuan hukum.

Berbagai program tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup penguatan kelembagaan, pelayanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

Bagi Rusdi Hi. Sidik, pembangunan desa membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Dukungan warga, semangat gotong royong, serta pengelolaan anggaran yang transparan menjadi bagian penting dalam mewujudkan desa yang lebih maju dan mandiri.

Ke depan, masyarakat tentu berharap program pembangunan Desa Orimakurunga terus ditingkatkan, sehingga manfaat Dana Desa benar-benar dirasakan secara merata dan berkelanjutan.

Dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat serta penataan lingkungan, Desa Orimakurunga diharapkan semakin berkembang menjadi desa yang tertib, nyaman, dan memiliki kualitas pelayanan publik yang lebih baik. (Red)