Malut Line

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

LABUHA, MALUTLINE – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Inspektorat Daerah menggelar kegiatan Sosialisasi Anti-Korupsi dalam rangka memperingati Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna, Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan, dengan melibatkan unsur pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa, LSM, insan pers, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat pemahaman, meningkatkan kesadaran, serta membangun komitmen bersama dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan, baik pada tingkat kabupaten maupun pemerintahan desa.

Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan, Ilham Abubakar, S.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut memiliki arti penting dalam memperkuat integritas aparatur pemerintah. Namun, ia menyayangkan masih banyak pimpinan OPD yang tidak menghadiri kegiatan tersebut secara langsung dan hanya mengutus perwakilan.

Menurut Ilham, persoalan pencegahan korupsi merupakan hal serius yang membutuhkan perhatian dan keterlibatan langsung seluruh pimpinan perangkat daerah. Sebab, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara dan daerah saat ini menjadi perhatian secara nasional, termasuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Aparat Penegak Hukum (APH).

Ia menegaskan bahwa pemahaman mengenai tindak pidana korupsi harus terus ditingkatkan, terutama terhadap berbagai bentuk penyimpangan yang selama ini terkadang dianggap sebagai sesuatu yang biasa dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Ilham juga mengingatkan bahwa praktik korupsi tidak hanya berkaitan dengan penyalahgunaan uang negara, tetapi dapat berawal dari penyimpangan kewenangan, benturan kepentingan, serta tindakan lain yang menguntungkan diri sendiri maupun kelompok tertentu.

Karena itu, kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi dinilai sangat penting agar setiap aparatur pemerintah memahami batas kewenangan, tanggung jawab, serta konsekuensi hukum dari setiap keputusan dan penggunaan anggaran.

Lebih lanjut, Ilham menjelaskan bahwa dalam mekanisme tindak lanjut hasil pemeriksaan, terdapat ketentuan mengenai batas waktu penyelesaian rekomendasi dan pengembalian kerugian keuangan negara atau daerah selama 60 hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dalam batas waktu tersebut kewajiban tindak lanjut tidak diselesaikan, maka persoalan tersebut dapat diteruskan kepada Aparat Penegak Hukum sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), termasuk Inspektorat Daerah, akan tetap menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Persoalan pencegahan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab Inspektorat, melainkan tanggung jawab bersama. Karena itu, melalui kegiatan ini kita berharap seluruh pihak memiliki pemahaman dan komitmen yang sama untuk mencegah terjadinya praktik korupsi,” demikian substansi penegasan Ilham dalam sambutannya.

Sementara itu, sambutan Bupati Halmahera Selatan yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Hi. Bustamin Soleman, menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan serius yang dapat merugikan keuangan negara sekaligus menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dimulai dari diri sendiri, terutama melalui pembentukan karakter, integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah jabatan.

Menurutnya, jabatan dalam pemerintahan merupakan amanah yang harus dijalankan untuk kepentingan masyarakat, bukan dimanfaatkan sebagai sarana memperkaya diri sendiri, keluarga, maupun kelompok tertentu.

Bustamin juga menilai kegiatan sosialisasi anti-korupsi tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Ia menekankan bahwa pencegahan korupsi harus diwujudkan melalui pengawasan pengelolaan anggaran sesuai ketentuan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara profesional dan transparan.

Selain itu, seluruh aparatur pemerintah diminta memahami bahwa gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan, serta berbagai bentuk perbuatan yang mengarah pada tindak pidana korupsi tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.

Setiap pejabat dan aparatur pemerintah harus mampu menggunakan kewenangan secara bertanggung jawab, menghindari benturan kepentingan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Koordinator Bidang Investigasi Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Kehadiran BPKP diharapkan dapat memperkuat pemahaman peserta mengenai sistem pengawasan, pencegahan penyimpangan, serta pentingnya pengelolaan keuangan negara dan daerah yang sesuai dengan ketentuan.

Melalui kegiatan Sosialisasi Anti-Korupsi dalam rangka Hari Anti-Korupsi Sedunia 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan diharapkan tidak hanya membangun kesadaran aparatur melalui kegiatan seremonial, tetapi juga memperkuat langkah konkret dalam pengawasan dan pencegahan penyimpangan anggaran.

Keterlibatan OPD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, LSM, dan insan pers juga menjadi bagian penting dalam membangun budaya antikorupsi serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Pencegahan korupsi bukan sekadar slogan, melainkan komitmen yang harus dibuktikan melalui integritas, transparansi, pengawasan, dan keberanian mempertanggungjawabkan setiap penggunaan uang rakyat. (Bur)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

LABUHA, MALUTLINE – Pelaksanaan Sosialisasi Anti-Korupsi dalam rangka memperingati Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia) 2026 di Kabupaten Halmahera Selatan menjadi perhatian setelah Kepala Inspektorat Halsel, Ilham Abubakar, S.H., menyoroti minimnya kehadiran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Inspektorat Daerah tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna, Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan, dengan melibatkan unsur OPD, pemerintah kecamatan, kepala desa, LSM, insan pers, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan pantauan dalam kegiatan tersebut, hanya tujuh pimpinan SKPD yang tercatat hadir secara langsung. Mereka masing-masing Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kader Noh; Kepala Dinas Perhubungan, Ramli Manui; Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Syamsu Abubakar; dan Kepala Dinas Pariwisata, Ali Dano Hasan.

Selanjutnya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Rustam Salmon; Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), Muhammad Imron; serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Halifat Wahid, kadis perkim Ikbal Hi Mustafa

Sementara itu, sejumlah pimpinan OPD lainnya tidak menghadiri kegiatan secara langsung dan hanya diwakili oleh sekretaris maupun kepala bidang dari masing-masing perangkat daerah.

Kondisi tersebut turut menjadi sorotan Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan, Ilham Abubakar, dalam sambutannya. Ia menyayangkan sejumlah pimpinan OPD yang telah menerima undangan resmi, tetapi tidak hadir secara langsung dalam kegiatan yang dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap bahaya korupsi.

Menurut Ilham, persoalan pencegahan korupsi membutuhkan perhatian serius seluruh pimpinan perangkat daerah. Sebab, pengawasan pengelolaan keuangan negara dan daerah saat ini menjadi perhatian nasional, termasuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Aparat Penegak Hukum (APH).

Ia juga mengingatkan bahwa penyimpangan yang dianggap sebagai kebiasaan dalam pelaksanaan pemerintahan dapat menjadi persoalan serius apabila mengandung unsur penyalahgunaan kewenangan, benturan kepentingan, maupun tindakan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu.

Ilham turut menjelaskan mekanisme tindak lanjut hasil pemeriksaan, termasuk ketentuan batas waktu 60 hari untuk penyelesaian rekomendasi dan pengembalian kerugian keuangan negara atau daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, sambutan Bupati Halmahera Selatan yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Hi. Bustamin Soleman, menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, maupun kelompok tertentu.

Bustamin juga menekankan pentingnya pengawasan penggunaan anggaran, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara profesional dan transparan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Koordinator Bidang Investigasi Pengawasan BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

Minimnya kehadiran pimpinan OPD secara langsung dalam kegiatan sosialisasi ini menjadi catatan penting bahwa upaya pencegahan korupsi membutuhkan keseriusan dan keterlibatan seluruh pejabat, terutama mereka yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran daerah.

Pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui imbauan dan kegiatan sosialisasi. Komitmen antikorupsi harus dibuktikan melalui kehadiran, kepatuhan terhadap aturan, transparansi, serta tanggung jawab dalam mengelola uang rakyat. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

LABUHA, MALUTLINE – Ketua Wilayah Perkumpulan Srikandi Indonesia (Persikindo) Provinsi Maluku Utara, Fadilah Mahmud, secara resmi melantik pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persikindo Kabupaten Halmahera Selatan. Dalam pelantikan tersebut, Fara Safiun dipercaya menakhodai organisasi perempuan itu untuk periode kepengurusan mendatang.

Prosesi pelantikan berlangsung di lokasi UMKM Milenial, Desa Tembal, Kecamatan Bacan Selatan, Senin (2/11/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat eksistensi kelembagaan Persikindo sekaligus mendorong peran strategis perempuan dalam pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan.

Dalam sambutannya, Fadilah Mahmud berharap kepengurusan DPC Persikindo Halsel di bawah kepemimpinan Fara Safiun mampu menghadirkan semangat dan energi baru bagi organisasi.

Ia juga mendorong agar Persikindo terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah serta berbagai elemen masyarakat, terutama dalam mendampingi perempuan di desa-desa agar mampu mengembangkan potensi diri, meningkatkan keterampilan, dan menciptakan kemandirian ekonomi.

Menurutnya, pemberdayaan perempuan tidak hanya menjadi tanggung jawab organisasi, tetapi membutuhkan dukungan dan kolaborasi semua pihak agar perempuan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk berkontribusi dalam pembangunan keluarga maupun masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPC Persikindo Halmahera Selatan yang baru dilantik, Fara Safiun, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi tersebut.

Ia menegaskan komitmennya untuk menjalankan roda organisasi secara transparan, membangun kebersamaan antarpengurus, serta memperluas kerja-kerja pemberdayaan perempuan hingga ke tingkat desa.

Fara juga mengajak seluruh elemen perempuan di Halmahera Selatan agar bersatu, saling mendukung, dan mengambil bagian dalam berbagai program produktif yang dapat memberikan manfaat nyata bagi keluarga dan masyarakat.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru ini, Persikindo diharapkan tidak sekadar menjadi wadah berhimpun, tetapi juga mampu menjadi ruang pengembangan kapasitas, kreativitas, serta kemandirian perempuan dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi.

Kehadiran Persikindo di Halmahera Selatan diharapkan semakin memperkuat kontribusi perempuan sebagai salah satu pilar penting dalam mendorong kemajuan daerah. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

LABUHA, MALUTLINE – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Inspektorat Daerah terus memperkuat komitmen dalam mencegah praktik korupsi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemkab Halmahera Selatan akan menggelar kegiatan Sosialisasi Anti-Korupsi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), insan pers hingga para pelaku usaha di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 4 November 2026, mulai pukul 08.00 WIT hingga selesai, bertempat di Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan, Labuha.

Berdasarkan undangan resmi yang telah disampaikan kepada sejumlah pihak, kegiatan tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, Dr. Abdillah Kamarullah, S.E., M.M.

Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman sekaligus membangun komitmen bersama dalam mencegah tindak pidana korupsi, baik di lingkungan pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Pelibatan LSM, media massa, dan pelaku usaha dinilai penting karena ketiga unsur tersebut memiliki peran strategis dalam mendorong transparansi, mengawasi jalannya pembangunan, serta memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bangun Budaya Pemerintahan yang Bersih

Pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui sosialisasi dan imbauan. Diperlukan komitmen nyata dari seluruh penyelenggara pemerintahan untuk menjalankan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, serta tanggung jawab dalam setiap penggunaan anggaran daerah.

Terlebih, anggaran yang dikelola pemerintah merupakan uang rakyat yang harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, setiap program pembangunan, pengadaan barang dan jasa, serta penggunaan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) harus dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, keberadaan pers dan LSM juga menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan publik. Kritik, laporan masyarakat, serta temuan yang disampaikan secara bertanggung jawab semestinya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperbaiki kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, insan pers, dan dunia usaha untuk bersama-sama mencegah penyalahgunaan kewenangan serta praktik yang berpotensi merugikan keuangan daerah.

Sosialisasi Anti-Korupsi tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi mampu melahirkan langkah nyata dalam memperkuat integritas aparatur, meningkatkan keterbukaan informasi, serta memastikan pembangunan di Kabupaten Halmahera Selatan berjalan secara bersih dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, MALUTLINE – Persoalan status kepemilikan tanah pemukiman di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), kembali menjadi perhatian masyarakat. Pasalnya, hingga saat ini sekitar 70 persen warga Desa Panambuang masih mendirikan dan menempati rumah di atas lahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tanpa kepastian hukum yang jelas.

Persoalan tersebut disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan belum mendapatkan penyelesaian konkret dari pemerintah daerah, meskipun janji penghibahan tanah kepada masyarakat telah disampaikan sejak 2013.

Pada masa kepemimpinan Bupati Dr. Muhammad Kasuba, masyarakat Desa Panambuang sebelumnya telah menerima janji bahwa lahan pemukiman yang ditempati warga akan dihibahkan kepada masyarakat.

Namun, harapan tersebut belum juga terealisasi. Bahkan, pada masa kepemimpinan bupati-bupati berikutnya, persoalan yang sama terus menjadi harapan masyarakat tanpa adanya penyelesaian yang memberikan kepastian hukum.

Kondisi ini membuat masyarakat merasa khawatir terhadap status tanah yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka bersama keluarga.

Melalui aspirasi yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan DPRD Halsel, masyarakat meminta agar persoalan tersebut tidak lagi dibiarkan berlarut-larut.

Masyarakat secara khusus mendesak Bupati Halmahera Selatan bersama Ketua dan seluruh Anggota DPRD Halsel agar segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan status tanah pemukiman di Desa Panambuang.

Ada sejumlah tuntutan yang disampaikan, di antaranya pemerintah daerah segera melakukan pendataan dan inventarisasi lahan, memperjelas status aset pemerintah, serta memproses penghibahan tanah kepada masyarakat sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, DPRD Halsel juga diharapkan menjalankan fungsi pengawasan dengan mengawal proses penyelesaian persoalan tersebut hingga masyarakat mendapatkan kepastian.

Masyarakat menilai, persoalan tanah pemukiman ini bukan sekadar menyangkut administrasi aset daerah, tetapi juga berkaitan langsung dengan hak, ketenangan, dan masa depan kehidupan warga yang telah bertahun-tahun menetap di wilayah tersebut.

Mereka berharap pemerintah tidak kembali memberikan janji tanpa realisasi. Sebaliknya, diperlukan kebijakan dan langkah administratif yang jelas agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai status tanah yang mereka tempati.

Masyarakat Desa Panambuang berharap Bupati dan DPRD Halmahera Selatan dapat memberikan perhatian serius serta menghadirkan solusi nyata terhadap persoalan yang telah berlangsung sejak 2013 tersebut.

Sebab, kepastian tempat tinggal merupakan harapan mendasar masyarakat yang tidak seharusnya terus digantung tanpa kejelasan penyelesaian. (Red)