Malut Line

HALSEL, MALUTLINE – Rencana aksi demonstrasi Laskar Muda Ikatan Keluarga Besar (IKB) Makayoa yang dijadwalkan berlangsung di depan Kantor Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan pada Kamis, 19 November 2026, mendapat tanggapan dari salah satu warga Makayoa, Asbur Abu.

Aksi yang dipimpin Ketua Laskar Muda IKB Makayoa, Muhklas Adam, tersebut rencananya mendesak Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan mengusut dugaan penyimpangan pengadaan delapan unit speedboat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan dengan total anggaran mencapai Rp8,7 miliar.

Dalam poster dan seruan aksi, Laskar Muda IKB Makayoa menyampaikan tujuh tuntutan, di antaranya mendesak penyelidikan dugaan penyimpangan pengadaan, pemeriksaan Kepala Dinas Kesehatan dan pihak-pihak terkait, audit investigatif, transparansi penggunaan anggaran, hingga penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Namun, penggunaan nama organisasi IKB Makayoa dalam gerakan demonstrasi tersebut justru mendapat tanggapan kritis dari Asbur Abu.

Sebagai warga Makayoa, Asbur mengaku tidak sepakat apabila organisasi yang dibangun atas dasar ikatan kekeluargaan dijadikan wadah untuk melakukan gerakan demonstrasi terhadap berbagai persoalan pemerintahan dan penegakan hukum.

Menurutnya, Peguyuban Makayoa semestinya lebih memprioritaskan kepentingan keluarga besar, memperkuat hubungan persaudaraan, menjaga solidaritas, serta membangun kebersamaan antarsesama warga Makayoa, baik di kampung halaman maupun di perantauan.

“Saya tidak mempersoalkan hak masyarakat untuk melakukan demonstrasi, mengkritisi pemerintah, mengawasi penggunaan anggaran negara, maupun mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan korupsi. Itu merupakan hak setiap warga negara. Tetapi saya tidak sepakat apabila peguyuban yang berorientasi pada kekeluargaan justru dijadikan alat untuk melakukan gerakan aksi seperti lembaga independen antikorupsi,” tegas Asbur.

Jangan Campuradukkan Kepentingan Keluarga dengan Gerakan Antikorupsi

Asbur berpandangan bahwa organisasi paguyuban dan lembaga independen yang bergerak dalam pengawasan kebijakan publik memiliki fungsi serta orientasi yang berbeda.

Menurutnya, perjuangan mengawal dugaan penyimpangan anggaran daerah merupakan hal penting. Namun, kegiatan tersebut sebaiknya dilakukan melalui wadah yang memang memiliki mandat khusus dalam advokasi, investigasi, pengawasan, dan pemberantasan korupsi.

Ia mengingatkan agar penggunaan nama besar IKB Makayoa dalam sebuah aksi tidak serta-merta dianggap sebagai representasi sikap seluruh keluarga besar Makayoa.

Sebab, setiap anggota peguyuban memiliki hak untuk menyampaikan pandangan dan sikap yang berbeda terhadap persoalan pemerintahan maupun kebijakan publik.

“Jangan sampai keputusan segelintir orang kemudian dianggap sebagai keputusan seluruh keluarga besar Makayoa. Kita harus membedakan kepentingan organisasi kekeluargaan dengan kepentingan gerakan demonstrasi,” ujarnya.

Ingat Asas Praduga Tak Bersalah

Selain mempersoalkan penggunaan nama organisasi, Asbur juga mengingatkan bahwa setiap gerakan yang mendesak proses hukum harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Menurutnya, dugaan penyimpangan anggaran harus disampaikan berdasarkan data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Aparat penegak hukum juga harus diberikan ruang untuk melakukan penyelidikan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum.

Jangan sampai sebuah aksi justru membangun opini seolah-olah pihak tertentu telah terbukti melakukan tindak pidana, sementara proses hukum masih berjalan atau bahkan belum dimulai.

“Mengawal dugaan korupsi merupakan hak masyarakat, tetapi jangan sampai perjuangan tersebut mengabaikan asas praduga tak bersalah dan berujung pada tindakan yang merugikan harkat serta martabat seseorang,” tambahnya.

Pertanyakan Penggunaan Nama IKB Makayoa dan AD/ART

Asbur juga meminta pengurus IKB Makayoa menjelaskan dasar penggunaan nama dan atribut organisasi dalam rencana aksi demonstrasi tersebut.

Menurutnya, setiap kegiatan yang membawa identitas organisasi harus memiliki landasan yang jelas, termasuk mekanisme pengambilan keputusan dan persetujuan organisasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Ia menilai penting bagi pengurus untuk memastikan apakah rencana aksi tersebut merupakan keputusan resmi organisasi atau inisiatif kelompok tertentu yang menggunakan identitas Laskar Muda IKB Makayoa.

“Kalau memang membawa nama organisasi, harus jelas mekanismenya. Apakah sudah melalui musyawarah, apakah telah mendapatkan persetujuan sesuai AD/ART, dan apakah kegiatan tersebut memang sejalan dengan tujuan organisasi,” katanya.

Asbur berharap persoalan ini tidak menimbulkan perbedaan berkepanjangan di tengah keluarga besar Makayoa.

Asbur Tegaskan Bukan Menolak Pemberantasan Korupsi

Lebih lanjut, Asbur menegaskan bahwa pandangannya bukan berarti menolak pemberantasan korupsi ataupun menghalangi masyarakat menyampaikan aspirasi terkait dugaan penyimpangan pengadaan delapan unit speedboat senilai Rp8,7 miliar di Dinas Kesehatan Halsel.

Ia mendukung agar setiap dugaan penyimpangan keuangan negara ditelusuri secara profesional dan transparan oleh aparat penegak hukum. Namun, menurutnya, penggunaan organisasi kekeluargaan untuk kepentingan gerakan demonstrasi perlu dipertimbangkan secara matang.

Ia berharap Peguyuban Makayoa tetap menjadi rumah besar yang mengutamakan persatuan, persaudaraan, solidaritas, serta kepentingan keluarga.

“Jangan sampai kita begitu bersemangat mengawal persoalan orang lain, tetapi justru melupakan tanggung jawab utama untuk menjaga persatuan dan kehormatan keluarga besar sendiri,” tutup Asbur Abu.

Asbur berharap pengurus IKB Makayoa membuka ruang dialog dan musyawarah agar setiap kegiatan yang membawa nama organisasi tetap berpedoman pada AD/ART serta tidak mengorbankan persatuan keluarga besar Makayoa.

Baginya, mengawal penegakan hukum merupakan hak setiap warga negara, tetapi menjaga marwah dan persatuan keluarga besar Makayoa juga merupakan tanggung jawab bersama. (Red)

HALSEL, MALUTLINE – Penanganan kasus dugaan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap seorang siswa SMA asal Desa Pasimbaos, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), menuai sorotan tajam dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Provinsi Maluku Utara.

Ketua FAKI Maluku Utara, Dani Haris Purnawan, mendesak Kapolda Maluku Utara agar mengevaluasi bahkan mencopot Kapolres Halmahera Selatan, AKBP Hendra Gunawan, S.I.K., apabila terbukti tidak menjalankan pengawasan dan tanggung jawab secara optimal dalam penanganan laporan masyarakat.

Desakan tersebut muncul lantaran penanganan kasus dugaan pengeroyokan terhadap seorang pelajar di Desa Bajo dinilai belum mendapatkan perhatian serius dari pimpinan Polres Halsel.

FAKI juga menyoroti informasi yang berkembang bahwa pihak penyidik menyebut tidak tersedianya anggaran operasional sebagai salah satu kendala penanganan perkara tersebut.

Bagi Dani, persoalan ini sangat memprihatinkan. Sebab, perkara yang dilaporkan bukan persoalan sepele, melainkan dugaan kekerasan terhadap seorang siswa SMA yang menjadi korban ketika berusaha melerai temannya.

Menurutnya, Kapolres sebagai pimpinan institusi kepolisian di tingkat kabupaten memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kinerja jajarannya, termasuk memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.

FAKI mempertanyakan mengapa kasus yang menyangkut keselamatan seorang pelajar justru terkesan tidak menjadi perhatian serius pimpinan Polres Halsel.

Laporan Resmi Sudah Diterima Polres Halsel

Berdasarkan dokumen Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi (STTPL), perkara tersebut telah dilaporkan secara resmi dengan Nomor:

STTPL/407/XI/2026/SPKT POLRES HALSEL/POLDA MALUKU UTARA.

Laporan diterima pada Kamis, 12 November 2026, pukul 09.30 WIT, dengan pelapor sekaligus korban bernama Asrul Jani, seorang pelajar asal Desa Pasimbaos, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang.

Sementara peristiwa dugaan penganiayaan dan pengeroyokan terjadi pada Rabu, 11 November 2026, sekitar pukul 14.00 WIT, di Desa Bajo, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan.

Kronologis Korban Hendak Melerai, Justru Ikut Dipukul

Dalam uraian kronologis yang tercantum pada dokumen laporan polisi, peristiwa bermula ketika korban sedang berjalan pulang dari sekolah bersama teman-temannya.

Dalam perjalanan, korban melihat rekannya bernama Risaldi Buhari sedang ditahan oleh seseorang. Saat itu, Risaldi diduga ditampar dan dipukul.

Melihat kejadian tersebut, Asrul Jani kemudian berusaha melerai dan memisahkan pertikaian antara rekannya dengan orang tersebut.

Namun, niat korban untuk membantu temannya justru berujung petaka. Dalam laporan yang disampaikan kepada kepolisian, korban mengaku turut menjadi sasaran pemukulan oleh seseorang bernama Wahyu bersama sejumlah orang lainnya.

Atas kejadian tersebut, korban kemudian mendatangi Polres Halmahera Selatan untuk melaporkan dugaan penganiayaan dan pengeroyokan yang dialaminya.

FAKI Desak Kapolda Turun Tangan

Dani Haris Purnawan menegaskan, persoalan ini harus menjadi perhatian Kapolda Maluku Utara. Menurutnya, pimpinan kepolisian di tingkat Polda perlu memastikan apakah penanganan laporan tersebut telah berjalan sesuai standar operasional dan ketentuan hukum.

FAKI meminta Kapolda melakukan evaluasi terhadap Kapolres Halsel, termasuk menelusuri sejauh mana pengawasan pimpinan terhadap penyidik yang menangani perkara tersebut.

Selain itu, informasi mengenai tidak adanya anggaran operasional yang disebut-sebut menjadi kendala juga harus diperiksa secara transparan.

Menurut FAKI, persoalan anggaran internal kepolisian tidak seharusnya membuat masyarakat kehilangan kepastian hukum. Apalagi, laporan tersebut menyangkut dugaan kekerasan terhadap seorang pelajar yang membutuhkan perlindungan.

Atas dasar itu, FAKI menyatakan akan menyiapkan pengaduan kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Mabes Polri untuk meminta pemeriksaan terhadap dugaan ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara tersebut.

FAKI juga mendesak Kapolda Maluku Utara mengambil langkah evaluasi terhadap kepemimpinan Kapolres Halsel. Apabila ditemukan pelanggaran atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas dan pengawasan, FAKI meminta tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk mempertimbangkan pencopotan jabatan.

Kapolres Halsel Belum Berikan Klarifikasi

Hingga berita ini dipublikasikan, Kapolres Halmahera Selatan, AKBP Hendra Gunawan, S.I.K., belum berhasil dikonfirmasi terkait dugaan bahwa perkara tersebut belum menjadi perhatian serius pimpinan Polres maupun informasi mengenai tidak tersedianya anggaran operasional penanganan kasus.

Redaksi Malutline tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Kapolres Halsel maupun Kapolda Maluku Utara guna menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.

Publik kini menantikan langkah dan penjelasan dari pimpinan Polda Maluku Utara. Sebab, penanganan perkara ini menyangkut perlindungan seorang siswa SMA yang diduga menjadi korban pengeroyokan serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

FAKI berharap kasus tersebut segera mendapatkan kepastian hukum dan tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. (Red)

HALSEL, MALUTLINE – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Provinsi Maluku Utara berencana mengadukan Kapolres Halmahera Selatan (Halsel), AKBP Hendra Gunawan, S.I.K., kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Mabes Polri.

Rencana pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara penganiayaan dan pengeroyokan terhadap seorang siswa asal Desa Pasimbaos, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, yang terjadi di Desa Bajo.

Ketua FAKI Provinsi Maluku Utara, Dani Haris Purnawan, menyoroti informasi yang diperoleh pihaknya terkait alasan penanganan perkara tersebut. Pasalnya, muncul dugaan bahwa kasus tersebut belum mendapatkan perhatian serius dari pimpinan Polres Halsel, bahkan disebut terkendala karena tidak tersedianya anggaran operasional penanganan perkara.

Menurut Dani, apabila benar terdapat penyampaian dari oknum penyidik bahwa Polres Halsel tidak memiliki anggaran operasional untuk menangani kasus tersebut, maka hal ini perlu mendapatkan penjelasan dan pemeriksaan dari Propam Mabes Polri.

FAKI mempertanyakan bagaimana mungkin laporan dugaan tindak pidana terhadap seorang pelajar yang telah diterima secara resmi oleh kepolisian justru dikaitkan dengan persoalan anggaran operasional.

Persoalan tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai standar pelayanan dan profesionalitas penanganan laporan masyarakat di lingkungan Polres Halmahera Selatan.

Laporan Polisi Nomor STTPL/407/XI/2026

Berdasarkan dokumen Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi (STTPL) yang diterbitkan Polres Halmahera Selatan, perkara tersebut tercatat dengan Nomor:

STTPL/407/XI/2026/SPKT POLRES HALSEL/POLDA MALUKU UTARA.

Laporan tersebut diterima pada Kamis, 12 November 2026, pukul 09.30 WIT, dengan pelapor sekaligus korban bernama Asrul Jani, seorang pelajar asal Desa Pasimbaos, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang.

Adapun peristiwa dugaan penganiayaan dan pengeroyokan itu terjadi pada Rabu, 11 November 2026, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di Desa Bajo, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan.

Kronologis Dugaan Pengeroyokan

Dalam uraian kronologis yang tercantum pada surat tanda penerimaan laporan polisi, kejadian bermula ketika korban sedang berjalan pulang dari sekolah bersama seorang teman dan beberapa rekannya.

Dalam perjalanan, korban melihat seorang temannya bernama Risaldi Buhari sedang ditahan oleh seseorang bernama Bom… sebagaimana tertulis dalam dokumen laporan.

Saat itu, orang tersebut diduga menampar dan memukul Risaldi Buhari. Melihat kejadian tersebut, Asrul Jani kemudian berniat melerai dan memisahkan pertikaian yang terjadi.

Namun, niat korban untuk membantu temannya justru berujung menjadi korban kekerasan. Dalam laporannya, Asrul mengaku kemudian dipukul oleh seseorang bernama Wahyu bersama sejumlah orang lainnya.

Korban menyebut dirinya mengalami tindakan pengeroyokan dan atau penganiayaan secara bersama-sama.

Merasa dirugikan atas kejadian tersebut, korban kemudian mendatangi Polres Halmahera Selatan untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

FAKI Soroti Dugaan Penanganan Tebang Pilih

Dani Haris Purnawan menilai informasi mengenai tidak tersedianya anggaran operasional tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Sebab, setiap laporan masyarakat seharusnya mendapatkan pelayanan dan penanganan sesuai prosedur hukum.

FAKI juga menyoroti dugaan adanya perlakuan tebang pilih dalam penanganan perkara di lingkungan Polres Halsel. Pihaknya meminta agar dugaan tersebut diperiksa secara objektif, termasuk memastikan apakah terdapat perbedaan perlakuan terhadap laporan masyarakat.

Menurut FAKI, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut laporan dugaan pengeroyokan terhadap seorang siswa, tetapi juga menyangkut transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas institusi kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

Karena itu, FAKI berencana membawa persoalan tersebut ke Kadiv Propam Mabes Polri agar dilakukan pemeriksaan terhadap informasi dan dugaan yang berkembang dalam penanganan perkara tersebut.

FAKI menginginkan adanya penjelasan mengenai apakah benar kendala anggaran operasional menjadi alasan belum optimalnya penanganan perkara, bagaimana tindak lanjut penyidik terhadap laporan korban, serta apakah pimpinan Polres Halsel telah mengetahui perkembangan kasus tersebut.

Kapolres Halsel Belum Berikan Klarifikasi

Hingga berita ini dipublikasikan, Kapolres Halmahera Selatan AKBP Hendra Gunawan, S.I.K., belum berhasil dikonfirmasi untuk dimintai penjelasan mengenai dugaan tidak tersedianya anggaran operasional penanganan perkara tersebut maupun tudingan penanganan laporan yang dinilai tebang pilih.

Redaksi Malutline tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Kapolres Halsel serta pihak-pihak terkait lainnya.

Publik kini menantikan penjelasan resmi dari pimpinan Polres Halmahera Selatan. Sebab, persoalan ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, terutama dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi korban tindak pidana.

FAKI menegaskan rencana pengaduan ke Propam Mabes Polri sebagai langkah untuk meminta pemeriksaan dan memastikan penanganan laporan masyarakat berjalan profesional, transparan, serta tidak diskriminatif. (Red)

HALSEL, MALUTLINE – Penanganan kasus dugaan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap seorang siswa asal Desa Pasimbaos, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), menuai sorotan. Pasalnya, muncul informasi bahwa pihak Polres Halmahera Selatan diduga tidak memiliki anggaran operasional untuk menangani perkara tersebut.

Informasi mengenai tidak tersedianya anggaran operasional ini menjadi pertanyaan serius bagi keluarga korban. Mereka menyayangkan apabila proses penanganan laporan dugaan tindak pidana terhadap seorang pelajar harus terkendala dengan alasan ketersediaan anggaran di internal kepolisian.

Padahal, laporan polisi telah diterima secara resmi oleh Polres Halmahera Selatan dengan Nomor: STTPL/407/XI/2026/SPKT POLRES HALSEL/POLDA MALUKU UTARA, tertanggal 12 November 2026.

Dalam laporan tersebut, pelapor sekaligus korban diketahui bernama Asrul Jani, seorang pelajar asal Desa Pasimbaos, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang.

Peristiwa dugaan penganiayaan dan pengeroyokan itu terjadi di Desa Bajo pada Rabu, 11 November 2026, sekitar pukul 14.00 WIT.

Berdasarkan kronologi yang tercantum dalam laporan polisi, kejadian bermula ketika korban pulang dari sekolah bersama teman-temannya. Dalam perjalanan, korban melihat rekannya bernama Risaldi Buhari sedang ditahan oleh seseorang.

Korban kemudian melihat rekannya tersebut ditampar dan dipukul. Bermaksud melerai dan memisahkan pertikaian, korban justru mengaku ikut menjadi sasaran pemukulan oleh seseorang bernama Wahyu bersama sejumlah orang lainnya.

Akibat kejadian tersebut, korban kemudian mendatangi Polres Halmahera Selatan untuk melaporkan dugaan penganiayaan dan pengeroyokan yang dialaminya.

Namun, setelah laporan diterima, muncul informasi bahwa penanganan perkara tersebut diduga terkendala karena tidak adanya anggaran operasional.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme penanganan laporan masyarakat apabila benar terdapat keterbatasan anggaran operasional di lingkungan Polres Halsel.

Keluarga Pertanyakan Tanggung Jawab Kepolisian

Keluarga korban menilai, persoalan anggaran operasional internal kepolisian tidak semestinya menjadi alasan yang menghambat proses penanganan laporan masyarakat.

Mereka berharap kepolisian tetap menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan sesuai prosedur, termasuk melakukan pemeriksaan saksi, mengumpulkan alat bukti, serta menindaklanjuti pihak-pihak yang diduga terlibat.

Keluarga juga meminta Kapolres Halmahera Selatan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kebenaran informasi tidak tersedianya anggaran operasional tersebut.

Sebab, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap laporan dugaan tindak pidana mendapatkan penanganan sesuai ketentuan hukum, tanpa dibayangi persoalan anggaran yang tidak diketahui secara jelas.

Kapolres Halsel Belum Dikonfirmasi

Hingga berita ini dipublikasikan, Kapolres Halmahera Selatan, AKBP Hendra Gunawan, S.I.K., belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan penjelasan mengenai informasi dugaan tidak tersedianya anggaran operasional penanganan kasus tersebut.

Redaksi Malutline masih berupaya memperoleh klarifikasi resmi, termasuk memastikan apakah benar terdapat kendala anggaran yang memengaruhi tindak lanjut laporan dugaan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Asrul Jani.

Malutline membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kapolres Halsel maupun pihak terkait lainnya demi menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.

Publik kini menantikan penjelasan resmi Polres Halmahera Selatan: apakah benar penanganan laporan dugaan pengeroyokan seorang siswa di Desa Bajo terkendala karena tidak tersedianya anggaran operasional (red)

HALSEL, MALUTLINE – Kasus dugaan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap seorang siswa asal Desa Pasimbaos, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), mulai menjadi sorotan. Keluarga korban menyayangkan penanganan kasus tersebut dan mempertanyakan keseriusan aparat kepolisian dalam memberikan kepastian hukum.

Korban diketahui bernama Asrul Jani, seorang pelajar yang tercatat sebagai warga Desa Pasimbaos, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang. Ia diduga menjadi korban pengeroyokan dan penganiayaan oleh sejumlah orang di Desa Bajo, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, pada Rabu, 11 November 2026, sekitar pukul 14.00 WIT.

Peristiwa tersebut telah dilaporkan secara resmi ke Polres Halmahera Selatan. Hal itu dibuktikan dengan dokumen Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi (STTLP) Nomor: STTPL/407/XI/2026/SPKT POLRES HALSEL/POLDA MALUKU UTARA tertanggal 12 November 2026.

Dalam dokumen tersebut tercatat bahwa laporan diterima pada Kamis, 12 November 2026, pukul 09.30 WIT, dengan pelapor atas nama Asrul Jani.

Berdasarkan uraian kejadian dalam laporan polisi, peristiwa bermula ketika korban baru pulang dari sekolah bersama sejumlah temannya.

Dalam perjalanan, korban melihat seorang rekannya bernama Risaldi Buhari sedang ditahan oleh seseorang berinisial atau bernama Bom… (sebagaimana tertulis dalam laporan).

Saat itu, korban melihat Risaldi Buhari ditampar dan dipukul. Korban kemudian berniat melerai serta memisahkan kedua pihak yang terlibat.

Namun, niat korban untuk melerai justru berujung petaka. Dalam laporan tersebut, Asrul Jani mengaku dirinya kemudian dipukul oleh seseorang bernama Wahyu bersama sejumlah orang lainnya.

Korban menyebut dirinya mengalami tindakan pengeroyokan dan atau penganiayaan yang diduga dilakukan secara bersama-sama.

Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan dan memutuskan mendatangi Polres Halmahera Selatan untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Keluarga Pertanyakan Penanganan Kasus

Meski laporan telah diterima secara resmi oleh pihak kepolisian, keluarga korban menyampaikan kekecewaan terhadap penanganan perkara tersebut.

Keluarga berharap laporan dugaan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap seorang pelajar ini tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian. Mereka meminta aparat kepolisian segera mengambil langkah hukum, melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan alat bukti, serta memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat.

Di sisi lain, muncul dugaan dan pertanyaan mengenai ketersediaan anggaran operasional di lingkungan Polres Halmahera Selatan yang disebut-sebut menjadi kendala dalam penanganan perkara tersebut.

Persoalan ini perlu mendapatkan penjelasan resmi dari pimpinan kepolisian agar tidak menimbulkan tanda tanya dan persepsi negatif di tengah masyarakat.

Keluarga korban menilai, kasus yang menimpa seorang pelajar seharusnya mendapatkan perhatian serius. Sebab, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum tanpa harus terbebani persoalan teknis maupun administratif dalam pelayanan kepolisian.

Kapolres Belum Berikan Klarifikasi

Hingga berita ini dipublikasikan, Kapolres Halmahera Selatan, AKBP Hendra Gunawan, S.I.K., belum berhasil dikonfirmasi untuk dimintai keterangan terkait perkembangan penanganan laporan dugaan pengeroyokan dan penganiayaan tersebut.

Termasuk mengenai dugaan adanya kendala anggaran operasional yang menjadi pertanyaan pihak keluarga korban.

Redaksi Malutline tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Kapolres Halmahera Selatan maupun pihak terkait lainnya guna memperoleh penjelasan yang berimbang.

Masyarakat berharap Polres Halmahera Selatan dapat memberikan kepastian hukum atas laporan tersebut, sehingga korban dan keluarganya mendapatkan perlindungan serta keadilan sebagaimana mestinya. (Red)