Malut Line

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, MALUTLINE – Pascakebakaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), pihak PDAM terus melakukan upaya perbaikan jaringan air bersih, termasuk saluran air di Desa Dolik, Kecamatan Gane Barat Utara.

Direktur PDAM Halsel, Soleman Bobote, menyampaikan bahwa perbaikan saluran air di Desa Dolik dilakukan sepanjang kurang lebih 200 meter.

Perbaikan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penanganan jaringan distribusi air bersih agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Karena itu, perbaikan jaringan distribusi menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan saluran air dapat berfungsi secara optimal.

Soleman Bobote menegaskan bahwa penanganan jaringan air terus menjadi perhatian PDAM Halsel, termasuk di wilayah Kecamatan Gane Barat Utara yang membutuhkan perbaikan infrastruktur distribusi air.

Melalui perbaikan saluran sepanjang 200 meter tersebut, diharapkan distribusi air bersih di Desa Dolik dapat berjalan lebih baik dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.

PDAM Halsel diharapkan terus meningkatkan pemeliharaan serta penanganan jaringan air di wilayah pelayanan, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan air bersih secara lebih optimal. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, MALUTLINE — Sanggar Budaya Waidoba sukses menggelar Festival Budaya Kampung Orimakurunga di Desa Orimakurunga, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, pada 26–27 Oktober 2026.

Festival yang mengusung tema “Merawat Tradisi, Melestarikan Budaya, Menghidupkan Pangan Lokal” ini menampilkan kekayaan budaya masyarakat setempat, dengan fokus pada Tarian Togal, Tarian Soya-Soya, serta tradisi pengolahan pangan lokal. Kegiatan tersebut terselenggara berkat dukungan Dana Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan (FPK) dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Maluku Utara.

Kegiatan ini dihadiri Fauziah Rasid, S.S., M.Si., yang mewakili Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Maluku Utara, Muhammad Tang, S.S., M.Hum. Fauziah sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan festival.

Ketua Panitia Festival Budaya Kampung Orimakurunga, M. Rizki Hasyim, mengatakan bahwa festival tersebut bukan sekadar pertunjukan seni maupun hiburan, melainkan bentuk nyata komitmen masyarakat dalam menjaga identitas budaya, merawat tradisi, dan mewariskan kekayaan leluhur kepada generasi muda.

Menurut Rizki, terdapat tiga unsur budaya yang menjadi perhatian utama dalam kegiatan tersebut, yakni Tarian Togal, Tarian Soya-Soya, dan tradisi pengolahan pangan lokal.

Ketiganya memiliki nilai penting dalam memperkenalkan kekayaan budaya daerah, memperkuat identitas masyarakat, sekaligus menumbuhkan kebanggaan terhadap warisan leluhur.

Togal dan Soya-Soya, Warisan Budaya yang Perlu Dijaga

Rizki menjelaskan, Tarian Togal merupakan salah satu bentuk ekspresi seni yang memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat Maluku Utara, termasuk masyarakat Makian-Kayoa.

Melalui gerakan tari, iringan musik, dan kebersamaan para penarinya, Togal menjadi sarana untuk mengekspresikan kegembiraan, mempererat hubungan sosial, serta menunjukkan kecintaan masyarakat terhadap tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.

Karena itu, melalui festival ini, pihaknya ingin memberikan ruang kepada para penari, pelaku seni, dan generasi muda untuk terus mempelajari, menampilkan, serta mengembangkan Tarian Togal tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional yang terkandung di dalamnya.

Ia berharap Togal tidak hanya dikenal di lingkungan masyarakat setempat, tetapi juga dapat diperkenalkan secara lebih luas sebagai salah satu kekayaan budaya daerah yang patut dihargai dan dilestarikan.

Sementara itu, Tarian Soya-Soya memiliki keterkaitan dengan sejarah perjuangan masyarakat Maluku Utara, termasuk kisah kepahlawanan dan perlawanan terhadap Portugis. Tarian ini dikenal dengan gerakannya yang dinamis serta penggunaan perlengkapan tari, seperti ngana-ngana dan perisai, yang merepresentasikan semangat keberanian dan perjuangan.

Meski Tarian Soya-Soya belum sempat ditampilkan dalam festival tersebut, Rizki menegaskan bahwa pengenalan nilai sejarah yang terkandung di dalamnya tetap penting bagi generasi muda.

Menurutnya, generasi penerus tidak cukup hanya mengenal gerakan tarian, tetapi juga perlu memahami sejarah, semangat perjuangan, kedisiplinan, keberanian, dan kecintaan terhadap tanah kelahiran yang menjadi bagian dari pesan budaya tersebut.

Pengolahan Pangan Lokal Jadi Perhatian Utama

Selain kesenian tradisional, festival ini juga memberikan perhatian khusus terhadap pengetahuan lokal dalam pengolahan pangan.

Rizki mengatakan, pangan tradisional bukan sekadar sumber makanan, tetapi juga bagian dari identitas budaya, keterampilan masyarakat, serta hubungan manusia dengan alam yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Melalui demonstrasi pengolahan pangan lokal, masyarakat, khususnya generasi muda, diharapkan dapat melihat dan mempelajari secara langsung pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki para pelaku tradisi.

Ia menilai pengetahuan lokal mengenai pengolahan pangan perlu terus diwariskan agar tidak hilang akibat perubahan pola hidup dan perkembangan zaman.

Lebih dari itu, pangan lokal juga memiliki potensi ekonomi apabila dikembangkan secara kreatif dan berkelanjutan. Pengembangan produk pangan berbasis potensi daerah dapat membuka peluang usaha, meningkatkan kreativitas masyarakat, serta mendukung perekonomian keluarga dan generasi muda.

Karena itu, Rizki mengajak masyarakat untuk menghormati para pelaku tradisi, petani, serta para maestro yang selama ini menjaga dan mewariskan pengetahuan lokal.

Generasi Muda Jangan Melupakan Budaya Sendiri

Dalam kesempatan tersebut, Rizki yang akrab disapa Iki mengajak seluruh generasi muda Orimakurunga agar tidak malu mengenal, mempelajari, dan mencintai kebudayaan sendiri.

Ia mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dan derasnya arus budaya global tidak boleh membuat generasi muda melupakan tarian, makanan tradisional, bahasa, sejarah, serta adat istiadat yang diwariskan oleh para leluhur.

Menurutnya, media sosial memang membuka akses terhadap berbagai informasi dan tren dari luar daerah. Namun, generasi muda juga perlu memanfaatkan teknologi untuk memperkenalkan dan mempromosikan kebudayaan lokal kepada masyarakat luas.

“Jangan sampai kita lebih mengenal kebudayaan dari luar, tetapi melupakan tarian, makanan, bahasa, sejarah, dan tradisi yang diwariskan oleh leluhur kita,” ujar Iki.

Ia berharap generasi muda tidak hanya menjadi penonton perkembangan zaman, tetapi juga mengambil peran aktif dalam menjaga keberlangsungan kebudayaan daerah.

Rizki menambahkan, Festival Budaya Kampung Orimakurunga diharapkan menjadi titik awal bagi pengembangan kegiatan kebudayaan yang berkelanjutan. Jika dikelola dengan baik, kebudayaan dapat menjadi kekuatan dalam pendidikan, mempererat persatuan sosial, mendukung pariwisata, serta mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat.

Pihaknya ingin Kampung Orimakurunga tidak hanya dikenal sebagai tempat penyelenggaraan pertunjukan seni, tetapi juga sebagai ruang tumbuh bagi generasi yang mencintai, memahami, dan melestarikan warisan leluhurnya.

“Budaya hidup dalam ingatan para sesepuh, gerakan para penari, keterampilan tangan para pelaku tradisi, makanan yang kita warisi, serta kebersamaan masyarakat dalam menjaga identitasnya,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Rizki juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Maluku Utara beserta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya festival tersebut.

Ia berharap dukungan terhadap kegiatan kebudayaan di tingkat desa terus diperkuat agar tradisi lokal tetap hidup dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Balai Pelestarian Kebudayaan Dorong Pelestarian Warisan Daerah

Sementara itu, Fauziah Rasid, S.S., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan pesan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Maluku Utara, Muhammad Tang, S.S., M.Hum., agar masyarakat terus menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan daerah sebagai identitas bangsa sekaligus warisan berharga bagi generasi mendatang.

Fauziah, yang akrab disapa Zhia, mengatakan bahwa pesan tersebut menjadi pengingat penting bagi masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak melupakan nilai-nilai budaya lokal di tengah perkembangan zaman.

Menurutnya, kebudayaan bukan sekadar tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan juga cerminan jati diri, sejarah, dan kearifan lokal yang membentuk karakter masyarakat.

Ia juga menyampaikan bahwa Balai Pelestarian Kebudayaan terbuka bagi masyarakat, komunitas, dan pelaku seni yang ingin mengusulkan proposal maupun program pengembangan kebudayaan di daerah.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menjadi landasan dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan nasional.

Dalam regulasi tersebut, terdapat 10 Objek Pemajuan Kebudayaan yang mencakup tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.

“Balai Pelestarian Kebudayaan terbuka bagi siapa saja yang ingin mengusulkan proposal dan program untuk pengembangan kebudayaan di daerah,” ujarnya.

Ia berharap masyarakat dan komunitas budaya di Maluku Utara semakin aktif mengambil bagian dalam upaya pelestarian kebudayaan melalui kegiatan yang terencana, berkelanjutan, dan melibatkan generasi muda.

Festival Budaya Kampung Orimakurunga pun menjadi momentum penting untuk memperkuat kesadaran bahwa pelestarian budaya bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau pelaku seni, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Sanggar Budaya Waidoba berharap tradisi lokal tetap hidup, pangan lokal semakin dihargai, dan generasi muda terus memiliki kebanggaan terhadap identitas budaya daerahnya. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, MALUTLINE — Kabar baik datang dari Desa Laluin, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Proses penyelesaian sengketa lahan Puskesmas Laluin akhirnya dinyatakan selesai setelah dilakukan mediasi yang melibatkan Pemerintah Desa Laluin, Pemerintah Kecamatan Kayoa Selatan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pihak keluarga ahli waris.

Penyelesaian tersebut menjadi langkah penting dalam mengakhiri persoalan lahan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat, khususnya warga Desa Laluin dan lima desa di wilayah sekitarnya.

Mediasi tersebut dihadiri Camat Kayoa Selatan, Nasarudin Tuanany, Kepala Desa Laluin, Viki Salamat, serta Ketua BPD Desa Laluin, Anuar Ahad, bersama sejumlah anggota BPD, yakni Haruna Marsaoly, Muin Ade, Usain Tuanaya, dan Minggu Madang.

Turut hadir Kaur Pemerintahan, Samiun Ahad, serta perwakilan keluarga ahli waris dari Desa Gurapin yang mewakili keluarga Krois, yakni Tete Usaman Krois dan Nene Maryama Krois. Dari Desa Laluin, pihak keluarga diwakili oleh Hasim Ahad, Daria Sale, Bakar Salim, dan Wahid.

Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan adanya upaya bersama untuk menyelesaikan persoalan lahan melalui mediasi dan komunikasi antara pemerintah serta pihak keluarga yang berkepentingan.

Kepala Desa Laluin, Viki Salamat, menyampaikan bahwa atas nama Pemerintah Desa Laluin dan Pemerintah Kecamatan Kayoa Selatan, pihaknya mengumumkan kepada masyarakat bahwa proses penyelesaian sengketa lahan Puskesmas Laluin telah selesai.

“Alhamdulillah, proses penyelesaian lahan Puskesmas Laluin sudah selesai melalui mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Laluin bersama Pemerintah Kecamatan Kayoa Selatan,” demikian penyampaian Viki Salamat.

Ia juga menyampaikan bahwa informasi penyelesaian tersebut ditujukan kepada seluruh masyarakat Desa Laluin serta warga di lima desa yang berkepentingan agar mengetahui perkembangan dan hasil proses mediasi tersebut.

Dengan selesainya proses penyelesaian ini, diharapkan tidak ada lagi kesalahpahaman di tengah masyarakat dan persoalan lahan Puskesmas Laluin dapat dituntaskan dengan baik, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan dengan lancar.

Pemerintah desa dan pemerintah kecamatan diharapkan terus menjaga komunikasi dengan pihak keluarga ahli waris serta masyarakat agar hasil penyelesaian dapat dipahami dan dihormati bersama.

Penyelesaian ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kekeluargaan, menjaga stabilitas masyarakat, dan mendukung keberlangsungan pelayanan kesehatan di Kecamatan Kayoa Selatan. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, MALUTLINE — Persoalan melonjaknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di tingkat pengecer di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, mendapat sorotan dari Ketua LSM Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI), Dani Haris Purnawan.

Dani menilai, persoalan penjualan Pertalite di tingkat pengecer tidak hanya berkaitan dengan kenaikan harga, tetapi juga menyangkut legalitas usaha penjualan BBM, pengawasan distribusi BBM bersubsidi, serta penegakan aturan oleh pihak berwenang.

Menurutnya, penjualan BBM harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait tidak mengabaikan persoalan tersebut dengan alasan membantu masyarakat kecil.

“Apapun namanya, jika menjual BBM harus memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku. Apalagi BBM bersubsidi seperti Pertalite, pengawasan distribusinya harus dilakukan secara serius,” tegas Dani.

Ia mengungkapkan, praktik penjualan Pertalite eceran di tengah masyarakat kini menjadi sumber penghasilan bagi sebagian warga. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu dilihat secara menyeluruh agar persoalan ekonomi masyarakat tidak menghilangkan kewajiban untuk mematuhi aturan.

Aktivitas Pengisian di SPBU Disebut Berkurang

Dani juga menyoroti perubahan pola pengisian BBM di SPBU yang disebutnya berdampak terhadap ketersediaan Pertalite di tingkat pengecer.

Ia menyebutkan, sebelumnya ada kendaraan, khususnya sepeda motor, yang bisa melakukan pengisian BBM hingga lima sampai enam kali dalam sehari. Namun, dalam beberapa hari terakhir, aktivitas tersebut disebutnya paling banyak hanya dua kali pengisian.

Situasi itu, menurut Dani, turut memengaruhi pasokan Pertalite yang dijual kembali oleh pengecer. Ketika pasokan yang diperoleh semakin terbatas, harga jual di tingkat masyarakat pun cenderung meningkat.

“Sekarang bisnis ini sudah menjadi lapangan pekerjaan bagi sebagian masyarakat. Ketika pengisian di SPBU semakin terbatas, mereka terpaksa menjual dengan harga lebih mahal. Namun, kondisi ini tetap membutuhkan pengawasan agar tidak merugikan masyarakat,” ujarnya.

Meski demikian, penyebab berkurangnya frekuensi pengisian BBM serta faktor yang mendorong kenaikan harga eceran perlu ditelusuri lebih lanjut oleh instansi terkait agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi di lapangan.

Kewenangan Pemerintah dan Pengawasan BBM

Lebih lanjut, Dani mempertanyakan batas kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur harga Pertalite di tingkat pengecer. Menurut pandangannya, kebijakan harga BBM merupakan ranah pemerintah pusat, terutama karena Pertalite termasuk BBM yang penyaluran dan penggunaannya diatur melalui kebijakan nasional.

Ia menilai, pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan dalam pengaturan harga, distribusi, dan pengawasan BBM, sehingga langkah penanganan yang diambil tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, persoalan penjualan BBM oleh pengecer perlu ditangani secara proporsional. Pemerintah dan aparat terkait diharapkan dapat membedakan antara persoalan legalitas penjualan, dugaan penyimpangan distribusi, dan kebutuhan masyarakat terhadap akses BBM.

Dengan demikian, penanganan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan seperti Halmahera Selatan.

Minta Aparat Tidak Tutup Mata

Dani turut menyoroti belum adanya proses hukum terhadap pengecer yang diketahuinya terkait persoalan tersebut. Ia meminta aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan dan memastikan setiap dugaan pelanggaran diperiksa berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, alasan membantu masyarakat kecil tidak seharusnya menjadi pembenaran apabila ditemukan praktik penjualan atau distribusi BBM yang melanggar aturan. Namun, penanganan juga harus dilakukan secara adil dan tidak serta-merta menganggap seluruh pengecer melakukan pelanggaran tanpa pemeriksaan.

“Jangan sampai aturan hanya menjadi tulisan, sementara pelaksanaannya di lapangan tidak berjalan. Kami berharap aparat dan instansi terkait melakukan pengawasan secara serius, sehingga persoalan ini tidak terus berlarut-larut,” katanya.

Ketua FAKI itu berharap kondisi distribusi dan harga Pertalite di Halmahera Selatan segera membaik. Ia juga mendorong adanya koordinasi antara pemerintah daerah, pihak SPBU, instansi pengawas BBM, dan aparat penegak hukum untuk mencari solusi yang sesuai dengan aturan sekaligus tidak memberatkan masyarakat.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari pemerintah daerah maupun instansi terkait mengenai tanggapan atas pernyataan Ketua FAKI tersebut. Karena itu, klarifikasi mengenai kewenangan pengaturan harga, mekanisme penjualan Pertalite oleh pengecer, serta kondisi distribusi BBM di Halmahera Selatan masih diperlukan. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, MALUTLINE — Aksi balap liar yang diduga kerap berlangsung di kawasan depan SPBU Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, pada dini hari menuai keresahan masyarakat. Warga meminta Polres Halmahera Selatan, khususnya Satuan Lalu Lintas (Satlantas), segera mengambil tindakan tegas melalui patroli rutin dan razia terhadap para pelaku balap liar.

Berdasarkan keluhan warga, aktivitas yang melibatkan sejumlah pengendara sepeda motor tersebut disebut berlangsung hampir setiap malam, mulai pukul 01.00 hingga 04.00 WIT. Selain diduga melakukan aksi kebut-kebutan di jalan raya, para pengendara juga menggunakan knalpot racing yang mengeluarkan suara bising dan mengganggu ketenangan masyarakat.

Kondisi ini tidak hanya meresahkan warga yang bermukim di sekitar Kota Labuha, tetapi juga berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya yang melintas di kawasan tersebut, terutama pada jam-jam rawan dini hari.

Suara knalpot yang memekakkan telinga, ditambah aktivitas berkendara dengan kecepatan tinggi, dinilai dapat mengganggu waktu istirahat warga sekaligus meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Masyarakat menilai jalan raya bukanlah tempat untuk mengadu kecepatan. Apabila aksi tersebut benar merupakan balap liar, maka diperlukan langkah penanganan yang serius agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar dan mengancam keselamatan pengguna jalan.

Karena itu, warga berharap Satlantas Polres Halsel segera turun ke lokasi untuk melakukan pemantauan, patroli pada jam-jam rawan, serta menindak pengendara yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penertiban juga diharapkan menyasar penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis kendaraan bermotor, sehingga masyarakat dapat menikmati suasana malam yang aman, tertib, dan nyaman.

Warga berharap aparat kepolisian tidak hanya melakukan penindakan sesaat, tetapi juga meningkatkan pengawasan secara berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah aksi serupa terus berulang dan memberikan efek jera kepada para pelanggar.

Masyarakat juga mengimbau para pengendara, khususnya kalangan anak muda, agar tidak menjadikan jalan umum sebagai arena balapan. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan tersebut dapat mengancam keselamatan orang lain yang sama-sama menggunakan jalan.

Warga berharap Polres Halmahera Selatan segera merespons keluhan tersebut demi menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan berlalu lintas di kawasan Labuha. Jangan sampai aktivitas yang seharusnya menjadi ruang publik bagi masyarakat justru berubah menjadi sumber keresahan akibat ulah segelintir pengendara yang mengabaikan keselamatan dan kenyamanan bersama. (Red)