TERNATE, MALUTLINE – Perjalanan panjang penanganan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Goto, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, kini memasuki babak baru. Setelah melalui proses penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan sejumlah saksi, penggeledahan kantor pemerintahan, hingga penetapan tersangka, perkara proyek bernilai miliaran rupiah tersebut akhirnya bergulir di meja persidangan.
Persidangan yang berlangsung hari ini, Jumat (20/11/2026), menjadi momentum penting untuk menguji seluruh konstruksi perkara yang sebelumnya dibangun oleh penyidik Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan.
Sidang dipimpin Hakim Ketua Kadar Noh, SH, dengan didampingi hakim anggota lainnya dalam majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut.
Masuknya perkara ini ke ruang sidang sekaligus membuka kesempatan bagi publik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana proyek yang awalnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat nelayan itu justru berujung pada proses hukum dugaan korupsi.
Perkara ini bukan sekadar menyangkut proyek pembangunan fasilitas perikanan. Ada sejumlah persoalan mendasar yang harus diuji di hadapan majelis hakim, mulai dari pelaksanaan kontrak, dugaan praktik pinjam bendera perusahaan, progres fisik pekerjaan, penerbitan dokumen penyelesaian proyek, hingga mekanisme pencairan anggaran.
Salah satu fakta yang menjadi perhatian adalah perbedaan mencolok antara progres fisik pekerjaan yang dilaporkan baru mencapai 46,488 persen pada saat kontrak berakhir dengan dokumen administrasi yang kemudian menyatakan pekerjaan telah selesai 100 persen.
Sementara itu, hasil audit BPK RI sebagaimana tercantum dalam informasi perkara menyebutkan adanya dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp779.504.088,65.
Angka tersebut menjadi salah satu aspek penting yang perlu diuji melalui pembuktian di persidangan.
Proyek Rp2,92 Miliar yang Berujung Persoalan Hukum
Pembangunan TPI Goto bersumber dari APBD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021 melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara.
Proyek tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp2.921.940.000 dan dikerjakan oleh PT Gelora Megah Sejahtera.
Kontrak pekerjaan ditandatangani pada 21 Mei 2021 dengan Nomor 33/KONTRAK/APBD/DKP-MU/V/2021. Masa pelaksanaan ditetapkan selama 210 hari kalender, dengan batas akhir pekerjaan pada 17 Desember 2021.
Selain pekerjaan konstruksi, kegiatan perencanaan dan pengawasan dipercayakan kepada CV Zigi Prima Perkasa dengan nilai Rp199.287.000.
Secara tujuan, pembangunan TPI Goto diharapkan menjadi fasilitas pendukung aktivitas ekonomi masyarakat perikanan, khususnya nelayan dan pelaku usaha hasil laut di wilayah Tidore Kepulauan.
Namun, perjalanan proyek tersebut kemudian menyisakan persoalan yang harus dipertanggungjawabkan melalui proses hukum.
Progres 46,488 Persen, Dokumen Justru Menyatakan Rampung 100 Persen
Salah satu titik krusial dalam perkara ini adalah realisasi pekerjaan fisik.
Berdasarkan kronologi penyidikan yang menjadi bahan pemberitaan, hingga batas akhir kontrak pada 17 Desember 2021, progres pembangunan TPI Goto baru mencapai 46,488 persen.
Artinya, masih terdapat pekerjaan yang belum terealisasi sebesar 53,512 persen.
Namun, sembilan hari setelah batas akhir kontrak, tepatnya pada 26 Desember 2021, muncul berita acara pemeriksaan pekerjaan dan serah terima yang menyatakan pekerjaan telah mencapai 100 persen.
Perbedaan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai dasar pemeriksaan dan penerbitan dokumen administrasi proyek.
Bagaimana pekerjaan yang sebelumnya dilaporkan belum mencapai separuh dari keseluruhan target dapat dinyatakan selesai sepenuhnya?
Siapa yang melakukan pemeriksaan fisik? Apakah volume pekerjaan benar-benar diukur di lapangan? Apakah konsultan pengawas memberikan laporan sesuai kondisi sebenarnya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi bagian penting yang harus dijawab melalui keterangan saksi, dokumen, serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan.
Pembayaran Rp2,57 Miliar dan Dugaan Kerugian Negara Rp779,5 Juta
Persoalan lainnya berkaitan dengan realisasi pembayaran proyek.
Berdasarkan informasi perkara, pembayaran pekerjaan dilaporkan mencapai Rp2.576.619.818.
Sementara itu, hasil audit BPK RI sebagaimana diberitakan menemukan dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp779.504.088,65.
Rinciannya terdiri atas dugaan kerugian pekerjaan konstruksi sebesar Rp714.504.088,65 dan pekerjaan perencanaan serta pengawasan sebesar Rp65.000.000.
Temuan tersebut dikaitkan dengan persoalan kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian mutu konstruksi.
Dalam informasi pemeriksaan yang diberikan, mutu beton juga disebut hanya mencapai 82,46 persen dari mutu yang direncanakan.
Angka-angka tersebut menjadi bagian yang perlu diuji di persidangan, termasuk metode penghitungan kerugian, hasil pemeriksaan teknis, dan hubungan antara kekurangan pekerjaan dengan pembayaran yang telah direalisasikan.
Dugaan Pinjam Bendera Perusahaan Ikut Menjadi Sorotan
Selain persoalan fisik bangunan, penyidik juga disebut mendalami dugaan praktik pinjam bendera perusahaan dalam pelaksanaan proyek.
PT Gelora Megah Sejahtera diduga tidak sepenuhnya menjalankan pekerjaan secara langsung dan disebut memberikan ruang kepada pihak lain untuk mengerjakan proyek tersebut.
Bahkan, dalam informasi penyidikan yang diberikan, muncul dugaan adanya fee sebesar 2 persen dari nilai kontrak.
Apabila dugaan tersebut terungkap dalam pembuktian, maka hal yang perlu diperiksa adalah siapa pihak yang mengendalikan pekerjaan, bagaimana hubungan antara perusahaan pemenang kontrak dengan pelaksana sebenarnya, serta apakah mekanisme tersebut bertentangan dengan ketentuan pengadaan dan isi kontrak.
Penyidik juga disebut mendalami persoalan dokumen akta kuasa notaris yang keasliannya dibantah oleh notaris bersangkutan.
Seluruh persoalan tersebut kini penting untuk ditelusuri melalui dokumen dan keterangan para pihak di hadapan majelis hakim.
Dari Penyidikan hingga Dua Tersangka
Penanganan perkara ini dilaporkan mulai memasuki tahap penyidikan pada 24 Februari 2025 melalui surat perintah penyidikan Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan.
Penyidik kemudian melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak, termasuk pejabat yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran.
Pada 21 Januari 2026, Kepala BPKAD Provinsi Maluku Utara, Ahmad Purbaya, turut diperiksa sebagai saksi untuk mendalami mekanisme pembayaran dan pencairan anggaran proyek.
Selanjutnya, pada 2 Maret 2026, penyidik Pidana Khusus Kejari Tidore Kepulauan dilaporkan melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan serta Kantor BPKAD Provinsi Maluku Utara.
Penggeledahan tersebut berkaitan dengan kebutuhan penyidik mengumpulkan dokumen dan barang bukti yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek.
Dalam perkembangan berikutnya, pada September 2026, Kejari Tidore Kepulauan dilaporkan menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni Abdullah Assagaf (AA), mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara yang disebut menjabat sebagai KPA, serta MS, Kuasa Direktur PT Gelora Megah Sejahtera.
Keduanya dilaporkan menjalani penahanan di Rutan Kelas IIB Ternate untuk kepentingan proses hukum.
Status hukum dan perkembangan perkara terhadap pihak lain yang disebut dalam rangkaian penyidikan tetap perlu merujuk pada keterangan resmi kejaksaan.
Persidangan Menjadi Momentum Menguji Seluruh Fakta
Dengan bergulirnya perkara ke pengadilan, perhatian kini tertuju kepada proses pembuktian di hadapan majelis hakim.
Hakim Ketua Kadar Noh, SH, bersama hakim anggota lainnya memiliki tanggung jawab memimpin jalannya persidangan secara objektif dan independen.
Dalam proses tersebut, jaksa penuntut umum harus membuktikan dakwaan melalui alat bukti yang sah. Sementara itu, pihak terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan, mengajukan pembelaan, serta menghadirkan bukti yang meringankan.
Majelis hakim nantinya akan menilai seluruh fakta persidangan, termasuk keterangan saksi, dokumen kontrak, berita acara pemeriksaan pekerjaan, laporan konsultan pengawas, hasil audit, dan bukti lain yang diajukan.
Dengan demikian, persidangan bukan sekadar menguji siapa yang menandatangani dokumen, tetapi juga menelusuri bagaimana keputusan diambil, bagaimana pekerjaan dilaksanakan, dan bagaimana uang negara dipertanggungjawabkan.
Publik Menunggu Terangnya Pertanggungjawaban Proyek
Kasus TPI Goto memberikan pelajaran penting mengenai perlunya pengawasan ketat terhadap setiap proyek yang menggunakan anggaran publik.
Pembangunan fasilitas perikanan seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi administrasi, kualitas pekerjaan, maupun hasil pembangunan.
Ada sejumlah pertanyaan yang kini layak menjadi perhatian dalam persidangan:
1. Siapa yang bertanggung jawab atas perbedaan progres fisik 46,488 persen dengan dokumen penyelesaian 100 persen?
2. Apa dasar penerbitan berita acara pemeriksaan dan serah terima pada 26 Desember 2021?
3. Bagaimana fungsi pengawasan konsultan dijalankan selama masa kontrak?
4. Siapa yang mengendalikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi?
5. Bagaimana mekanisme pencairan pembayaran Rp2,57 miliar dilakukan?
6. Bagaimana hasil audit BPK RI dibuktikan dan dipertanggungjawabkan di hadapan majelis hakim?
Jawaban atas pertanyaan tersebut diharapkan terungkap melalui proses persidangan yang terbuka, objektif, dan berlandaskan alat bukti yang sah.
MALUTLINE akan terus mengawal perkembangan perkara ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran daerah.
Sebab, yang dipertaruhkan dalam perkara ini bukan hanya nilai proyek miliaran rupiah, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan dan pertanggungjawaban uang negara. (Red)



TERNATE, MALUTLINE – Sangaji Obi Kesultanan Ternate, Sangaji Obi, menyatakan dukungannya terhadap perpanjangan izin operasional PT Karya Alam Bahari (KAB), perusahaan yang bergerak di bidang budidaya mutiara laut di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara.
Dokter Boyke Paparkan Pentingnya Kesehatan dan Keharmonisan Keluarga
Perempuan bukan hanya memiliki peran penting dalam lingkup keluarga, tetapi juga menjadi bagian dari kekuatan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, sosial, ekonomi, hingga pemberdayaan masyarakat.

