TERNATE, MALUTLINE – Perkara dugaan korupsi pembangunan Istana Daerah (Isda) Kabupaten Pulau Taliabu senilai Rp17,5 miliar mulai membuka sejumlah fakta penting di persidangan. Bahkan, perkembangan pemeriksaan saksi memunculkan perhatian terhadap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam proses pencairan anggaran proyek tersebut.
Dalam sidang lanjutan perkara dengan terdakwa mantan Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ternate, sejumlah keterangan saksi mengungkap mekanisme pencairan anggaran yang kini menjadi perhatian majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.
Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pulau Taliabu, Abdul Kadir Nur Ali alias Dero.
Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Kadar Noh meminta JPU mendalami peran Dero setelah muncul perbedaan keterangan terkait proses pencairan dana proyek Isda.
Hakim Minta Jaksa Dalami Peran Dero
Perhatian majelis hakim menguat setelah Dero memberikan keterangan mengenai proses pencairan anggaran proyek senilai Rp17,5 miliar tersebut.

Dero sebelumnya mengaku tidak mengetahui secara langsung mekanisme pencairan anggaran, meskipun saat itu menjabat sebagai kepala instansi yang mengelola keuangan daerah.
Sikap tersebut kemudian dipertanyakan majelis hakim, terutama terkait pencairan dana yang disebut berlangsung dalam dua tahap.
Hakim Kadar Noh meminta JPU menelusuri fakta-fakta persidangan dan mendalami kemungkinan pertanggungjawaban hukum Dero apabila ditemukan bukti yang cukup.
Kesaksian Nunung Ungkap Dua Tahap Pencairan
Fakta lain terungkap melalui kesaksian Nunung Susilawati, mantan bendahara yang menangani proses pencairan anggaran.
Dalam persidangan Senin (16/11/2026), Nunung menerangkan pencairan dana proyek Isda dilakukan dua tahap, yakni sekitar Rp3 miliar pada Maret 2023 dan lebih dari Rp5 miliar pada Mei 2023.
Nunung juga mengungkapkan bahwa proses pengurusan dokumen kontrak dan pencairan dilakukan atas perintah Dero melalui komunikasi pesan WhatsApp.
Bahkan, menurut keterangan Nunung, terdapat pesan yang meminta agar pencairan segera diselesaikan dengan alasan Tuan Takur sudah marah. Sebutan tersebut merujuk kepada Aliong Mus.
Keterangan ini menjadi salah satu bagian penting dalam pembuktian perkara karena membuka pertanyaan mengenai siapa yang mengendalikan proses pencairan dan bagaimana aliran dana tersebut direalisasikan.
Anggaran Rp17,5 Miliar, Kerugian Negara Lebih dari Rp8 Miliar
Dalam dakwaan JPU Kejati Maluku Utara, proyek pembangunan Isda yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023 memiliki nilai anggaran sekitar Rp17,5 miliar.
Jaksa mengungkap dugaan kerugian keuangan negara lebih dari Rp8 miliar. Selain itu, Aliong Mus diduga menerima aliran dana sebesar Rp2,4 miliar.
Atas perkara tersebut, Aliong didakwa dengan Pasal 603 juncto Pasal 620 huruf G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto ketentuan penyesuaian pidana dan Pasal 18 UU Tipikor, serta dakwaan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor.
Sebelumnya, sejumlah pihak dalam perkara yang sama telah dijatuhi hukuman. Yopi Saraung divonis enam tahun penjara, denda Rp500 juta, serta uang pengganti Rp2 miliar. Sementara Melankton Relandesang dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda Rp100 juta.
Pejabat Lain Berpotensi Dimintai Pertanggungjawaban
Perkembangan persidangan Isda Taliabu memperlihatkan pentingnya menelusuri seluruh mata rantai pengelolaan anggaran, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penunjukan pelaksana, pencairan dana, hingga pertanggungjawaban pekerjaan.
Selain Aliong Mus, sejumlah nama pejabat dan pihak terkait telah muncul dalam persidangan, termasuk mantan Kepala Dinas PUPR Suprayitno dan mantan Kepala BPKAD Abdul Kadir Nur Ali alias Dero.
Namun, kemunculan nama seseorang dalam kesaksian tidak otomatis membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana. Setiap dugaan harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah dan proses hukum sesuai ketentuan.
Publik kini menantikan langkah Kejati Maluku Utara dalam menindaklanjuti arahan majelis hakim serta mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki tanggung jawab dalam perkara tersebut.
Kasus ini tidak boleh berhenti pada pengungkapan sejumlah pelaksana proyek. Seluruh proses pengelolaan uang rakyat harus dibuka secara terang agar siapa pun yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
Uang rakyat harus diselamatkan, fakta persidangan harus dituntaskan, dan penegakan hukum harus berjalan tanpa tebang pilih. (Red)




Salah satu daya tarik seminar tersebut adalah kehadiran dr. H. Boyke Dian Nugraha. Dalam pemaparannya, ia membahas sejumlah hal terkait kesehatan keluarga, keharmonisan rumah tangga, serta pentingnya menerapkan pola hidup sehat.

HALSEL, MALUTLINE – Kepala Desa Laluin, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Viky Salamat, melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembangunan Dermaga Desa Laluin yang saat ini sedang dikerjakan oleh CV Citra Mandiri melalui sumber anggaran APBD Tahun Anggaran 2026.