Malut Line

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

LABUHA, MALUTLINE – Ketua Wilayah Perkumpulan Srikandi Indonesia (Persikindo) Provinsi Maluku Utara, Fadilah Mahmud, secara resmi melantik pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persikindo Kabupaten Halmahera Selatan. Dalam pelantikan tersebut, Fara Safiun dipercaya menakhodai organisasi perempuan itu untuk periode kepengurusan mendatang.

Prosesi pelantikan berlangsung di lokasi UMKM Milenial, Desa Tembal, Kecamatan Bacan Selatan, Senin (2/11/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat eksistensi kelembagaan Persikindo sekaligus mendorong peran strategis perempuan dalam pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan.

Dalam sambutannya, Fadilah Mahmud berharap kepengurusan DPC Persikindo Halsel di bawah kepemimpinan Fara Safiun mampu menghadirkan semangat dan energi baru bagi organisasi.

Ia juga mendorong agar Persikindo terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah serta berbagai elemen masyarakat, terutama dalam mendampingi perempuan di desa-desa agar mampu mengembangkan potensi diri, meningkatkan keterampilan, dan menciptakan kemandirian ekonomi.

Menurutnya, pemberdayaan perempuan tidak hanya menjadi tanggung jawab organisasi, tetapi membutuhkan dukungan dan kolaborasi semua pihak agar perempuan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk berkontribusi dalam pembangunan keluarga maupun masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPC Persikindo Halmahera Selatan yang baru dilantik, Fara Safiun, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi tersebut.

Ia menegaskan komitmennya untuk menjalankan roda organisasi secara transparan, membangun kebersamaan antarpengurus, serta memperluas kerja-kerja pemberdayaan perempuan hingga ke tingkat desa.

Fara juga mengajak seluruh elemen perempuan di Halmahera Selatan agar bersatu, saling mendukung, dan mengambil bagian dalam berbagai program produktif yang dapat memberikan manfaat nyata bagi keluarga dan masyarakat.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru ini, Persikindo diharapkan tidak sekadar menjadi wadah berhimpun, tetapi juga mampu menjadi ruang pengembangan kapasitas, kreativitas, serta kemandirian perempuan dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi.

Kehadiran Persikindo di Halmahera Selatan diharapkan semakin memperkuat kontribusi perempuan sebagai salah satu pilar penting dalam mendorong kemajuan daerah. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

LABUHA, MALUTLINE – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Inspektorat Daerah terus memperkuat komitmen dalam mencegah praktik korupsi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemkab Halmahera Selatan akan menggelar kegiatan Sosialisasi Anti-Korupsi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), insan pers hingga para pelaku usaha di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 4 November 2026, mulai pukul 08.00 WIT hingga selesai, bertempat di Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan, Labuha.

Berdasarkan undangan resmi yang telah disampaikan kepada sejumlah pihak, kegiatan tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, Dr. Abdillah Kamarullah, S.E., M.M.

Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman sekaligus membangun komitmen bersama dalam mencegah tindak pidana korupsi, baik di lingkungan pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Pelibatan LSM, media massa, dan pelaku usaha dinilai penting karena ketiga unsur tersebut memiliki peran strategis dalam mendorong transparansi, mengawasi jalannya pembangunan, serta memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bangun Budaya Pemerintahan yang Bersih

Pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui sosialisasi dan imbauan. Diperlukan komitmen nyata dari seluruh penyelenggara pemerintahan untuk menjalankan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, serta tanggung jawab dalam setiap penggunaan anggaran daerah.

Terlebih, anggaran yang dikelola pemerintah merupakan uang rakyat yang harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, setiap program pembangunan, pengadaan barang dan jasa, serta penggunaan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) harus dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, keberadaan pers dan LSM juga menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan publik. Kritik, laporan masyarakat, serta temuan yang disampaikan secara bertanggung jawab semestinya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperbaiki kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, insan pers, dan dunia usaha untuk bersama-sama mencegah penyalahgunaan kewenangan serta praktik yang berpotensi merugikan keuangan daerah.

Sosialisasi Anti-Korupsi tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi mampu melahirkan langkah nyata dalam memperkuat integritas aparatur, meningkatkan keterbukaan informasi, serta memastikan pembangunan di Kabupaten Halmahera Selatan berjalan secara bersih dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, MALUTLINE – Persoalan status kepemilikan tanah pemukiman di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), kembali menjadi perhatian masyarakat. Pasalnya, hingga saat ini sekitar 70 persen warga Desa Panambuang masih mendirikan dan menempati rumah di atas lahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tanpa kepastian hukum yang jelas.

Persoalan tersebut disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan belum mendapatkan penyelesaian konkret dari pemerintah daerah, meskipun janji penghibahan tanah kepada masyarakat telah disampaikan sejak 2013.

Pada masa kepemimpinan Bupati Dr. Muhammad Kasuba, masyarakat Desa Panambuang sebelumnya telah menerima janji bahwa lahan pemukiman yang ditempati warga akan dihibahkan kepada masyarakat.

Namun, harapan tersebut belum juga terealisasi. Bahkan, pada masa kepemimpinan bupati-bupati berikutnya, persoalan yang sama terus menjadi harapan masyarakat tanpa adanya penyelesaian yang memberikan kepastian hukum.

Kondisi ini membuat masyarakat merasa khawatir terhadap status tanah yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka bersama keluarga.

Melalui aspirasi yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan DPRD Halsel, masyarakat meminta agar persoalan tersebut tidak lagi dibiarkan berlarut-larut.

Masyarakat secara khusus mendesak Bupati Halmahera Selatan bersama Ketua dan seluruh Anggota DPRD Halsel agar segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan status tanah pemukiman di Desa Panambuang.

Ada sejumlah tuntutan yang disampaikan, di antaranya pemerintah daerah segera melakukan pendataan dan inventarisasi lahan, memperjelas status aset pemerintah, serta memproses penghibahan tanah kepada masyarakat sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, DPRD Halsel juga diharapkan menjalankan fungsi pengawasan dengan mengawal proses penyelesaian persoalan tersebut hingga masyarakat mendapatkan kepastian.

Masyarakat menilai, persoalan tanah pemukiman ini bukan sekadar menyangkut administrasi aset daerah, tetapi juga berkaitan langsung dengan hak, ketenangan, dan masa depan kehidupan warga yang telah bertahun-tahun menetap di wilayah tersebut.

Mereka berharap pemerintah tidak kembali memberikan janji tanpa realisasi. Sebaliknya, diperlukan kebijakan dan langkah administratif yang jelas agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai status tanah yang mereka tempati.

Masyarakat Desa Panambuang berharap Bupati dan DPRD Halmahera Selatan dapat memberikan perhatian serius serta menghadirkan solusi nyata terhadap persoalan yang telah berlangsung sejak 2013 tersebut.

Sebab, kepastian tempat tinggal merupakan harapan mendasar masyarakat yang tidak seharusnya terus digantung tanpa kejelasan penyelesaian. (Red)

Maluku Utara, Nasional|oleh

TERNATE, MALUTLINE COM– Dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin kembali menyeret nama seorang anggota Humas Polres Halmahera Barat, Briptu Andre D Jini. Ia diduga kembali menjalin hubungan terlarang dengan seorang perempuan berinisial MSA, yang diketahui merupakan istri dari sesama anggota Polri berinisial Bripka B.

Persoalan ini menjadi sorotan karena dugaan tersebut muncul setelah kasus serupa sebelumnya sempat dimediasi dan diselesaikan melalui mekanisme yang melibatkan pihak berwenang. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, hubungan keduanya diduga kembali berlanjut meskipun telah ada kesepakatan agar peristiwa serupa tidak terulang.

Peristiwa pertama disebut terjadi pada 8 April 2026. Saat itu, Briptu Andre D Jini dan MSA diduga kedapatan berada bersama di Hotel Karunia, Kota Ternate. Keberadaan keduanya diketahui langsung oleh Bripka B selaku suami MSA.

Persoalan tersebut kemudian berlanjut ke proses mediasi. Pada 15 Juli 2026, Bripka B disebut mencabut laporan dengan kesepakatan bahwa Briptu Andre tidak lagi menjalin hubungan maupun mengganggu rumah tangga yang bersangkutan.

Penyelesaian ketika itu disebut dilakukan melalui mekanisme sanksi adat dan Briptu Andre dikabarkan telah menerima keputusan tersebut.

Namun, dugaan pelanggaran kembali mencuat. Pada 1 Agustus 2026, Briptu Andre D Jini disebut kembali terlihat bersama MSA di sebuah tempat hiburan malam dan Hotel Kibet, Kota Ternate.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, dugaan hubungan tersebut terus berlanjut dan berdampak pada keretakan rumah tangga Bripka B dengan istrinya.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai komitmen terhadap kesepakatan mediasi sebelumnya serta tanggung jawab anggota Polri dalam menjaga kehormatan pribadi, keluarga, dan institusi.

KAPOLDA DIMINTA TURUN TANGAN

Berdasarkan informasi yang diterima Malutline, pihak keluarga Bripka B bersama sejumlah rekannya menyayangkan belum adanya kejelasan tindakan kedinasan terhadap dugaan perilaku tersebut.

Mereka meminta Kapolda Maluku Utara turun tangan dengan memerintahkan pemeriksaan secara objektif terhadap Briptu Andre D Jini, sekaligus mengevaluasi penanganan perkara oleh pimpinan Polres Halmahera Barat apabila ditemukan adanya kelalaian atau pembiaran.

Mereka menegaskan bahwa institusi kepolisian harus menjadi contoh dalam penegakan disiplin dan etika. Karena itu, dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota Polri tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan dan kejelasan pertanggungjawaban.

UJI KODE ETIK DAN DISIPLIN POLRI

Dugaan peristiwa tersebut perlu ditangani melalui mekanisme pemeriksaan etik dan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri menjadi salah satu dasar yang relevan untuk menilai dugaan perilaku anggota yang berpotensi mencederai kehormatan profesi dan institusi.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri juga mengatur kewajiban serta larangan bagi setiap anggota kepolisian.

Dari sisi hukum pidana, ketentuan mengenai perzinaan perlu dilihat berdasarkan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026. Penerapannya bergantung pada terpenuhinya unsur tindak pidana dan adanya pengaduan dari pihak yang berhak.

JANGAN ADA KEKEBALAN HUKUM

Malutline memandang bahwa dugaan persoalan ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pimpinan kepolisian. Setiap anggota Polri memiliki kewajiban menjaga kehormatan profesi dan mematuhi aturan institusi, tanpa terkecuali.

Kapolda Maluku Utara diharapkan memastikan adanya pemeriksaan yang transparan, profesional, dan objektif. Apabila dugaan pelanggaran terbukti, tindakan tegas harus diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, informasi mengenai tanggapan resmi Briptu Andre D Jini maupun keterangan dari Kapolres Halmahera Barat belum diperoleh. Malutline tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.

Penegakan disiplin di tubuh Polri harus berlaku sama bagi seluruh anggota. Tidak boleh ada pembiaran, tetapi setiap orang juga berhak mendapatkan pemeriksaan yang adil berdasarkan bukti dan ketentuan hukum. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, MALUTLINE – Sebagai wujud kepedulian terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Halmahera Selatan menggelar kegiatan bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dengan menghadirkan sejumlah dokter spesialis di UPTD Puskesmas Bajo, Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, Sabtu, 7 November 2026.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIT tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sekaligus menyambut Hari Kesehatan Nasional (HKN).

Bakti sosial ini menjadi salah satu bentuk nyata pengabdian para dokter kepada masyarakat, khususnya warga yang berada di wilayah kepulauan dan pesisir yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan spesialis.

Sejak kegiatan dimulai, masyarakat dari sejumlah desa di Kecamatan Botang Lomang tampak antusias mendatangi Puskesmas Bajo untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan berkonsultasi langsung dengan tenaga medis profesional.

Kehadiran para dokter spesialis tersebut memberikan kesempatan berharga bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan maupun menempuh perjalanan jauh menuju Kota Labuha.

Lima Dokter Spesialis Hadir Berikan Pelayanan

Dalam kegiatan bakti sosial tersebut, IDI Cabang Halmahera Selatan menghadirkan lima bidang pelayanan dokter spesialis yang disesuaikan dengan kebutuhan kesehatan masyarakat.

Adapun pelayanan yang tersedia meliputi dokter spesialis bedah, dokter spesialis kandungan, dokter spesialis anak, dokter spesialis jiwa, serta dokter spesialis penyakit dalam.

Melalui pelayanan tersebut, masyarakat dapat melakukan pemeriksaan, menyampaikan keluhan kesehatan, sekaligus memperoleh konsultasi medis secara langsung sesuai dengan bidang keahlian masing-masing dokter.

Kehadiran berbagai disiplin ilmu kedokteran ini diharapkan mampu membantu mendeteksi lebih dini sejumlah gangguan kesehatan yang dialami masyarakat, sekaligus memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga pola hidup sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Bagi masyarakat Kecamatan Botang Lomang, pelayanan tersebut memiliki arti penting. Sebab, kondisi geografis wilayah kepulauan sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi warga ketika membutuhkan penanganan medis lanjutan, terutama pelayanan yang membutuhkan dokter spesialis.

Wujud Pengabdian dan Kepedulian Dokter kepada Masyarakat

Ketua panitia sekaligus perwakilan IDI Cabang Halmahera Selatan menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen organisasi profesi dokter untuk terus hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, momentum peringatan HUT ke-76 IDI tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus dimaknai sebagai kesempatan untuk memperkuat semangat pengabdian, solidaritas, dan tanggung jawab kemanusiaan dalam menjalankan profesi kedokteran.

“Kehadiran kami di Puskesmas Bajo hari ini merupakan bukti bahwa pengabdian seorang dokter tidak hanya dilakukan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan perkotaan. Kami juga harus hadir di tengah masyarakat, termasuk di wilayah kepulauan yang membutuhkan perhatian pelayanan kesehatan,” ungkapnya.

Ia berharap, kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat serta menjadi dorongan bagi berbagai pihak untuk terus memperluas jangkauan pelayanan kesehatan hingga ke pelosok daerah.

Staf Puskesmas Bajo Apresiasi Kehadiran IDI Halsel

Pelaksanaan kegiatan bakti sosial tersebut juga mendapat sambutan positif dari para staf UPTD Puskesmas Bajo. Mereka menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada IDI Cabang Halmahera Selatan atas kepedulian serta kontribusi nyata dalam menghadirkan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat Kecamatan Botang Lomang.

Menurut para staf, kegiatan tersebut merupakan langkah positif yang sangat membantu masyarakat, khususnya warga di wilayah kepulauan yang selama ini memiliki keterbatasan akses untuk mendapatkan pemeriksaan dan konsultasi langsung dengan dokter spesialis.

Mereka menilai, kehadiran para dokter spesialis di Puskesmas Bajo bukan hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menjadi bentuk dukungan terhadap tenaga kesehatan setempat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Kolaborasi seperti ini dinilai penting untuk terus dibangun dan diperkuat, sehingga pelayanan kesehatan tidak hanya terpusat di ibu kota kabupaten, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau terpencil.

Para staf Puskesmas Bajo berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak tenaga medis dan menjangkau kecamatan lainnya di Kabupaten Halmahera Selatan.

Harapan Pemerataan Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kepulauan

Antusiasme masyarakat yang mengikuti pemeriksaan gratis menjadi gambaran bahwa pelayanan kesehatan spesialis yang mendekat langsung ke desa-desa sangat dibutuhkan.

Bagi warga yang selama ini harus mengeluarkan waktu dan biaya perjalanan untuk mendapatkan konsultasi dokter spesialis di Kota Labuha, kehadiran tenaga medis di Puskesmas Bajo menjadi kesempatan yang sangat berarti.

Karena itu, kegiatan serupa diharapkan tidak berhenti sebagai agenda peringatan hari besar organisasi, tetapi dapat menjadi program pengabdian berkelanjutan yang menjangkau kecamatan-kecamatan lain di wilayah Halmahera Selatan.

Pemerataan pelayanan kesehatan bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas dan tenaga medis, tetapi juga menyangkut bagaimana masyarakat di wilayah terpencil dan kepulauan mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.

Momentum HUT ke-76 IDI dan Hari Kesehatan Nasional ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapatkan perhatian bersama.

Melalui semangat pengabdian dan kepedulian sosial, IDI Cabang Halmahera Selatan diharapkan terus mengambil peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Sebab, pelayanan kesehatan yang baik bukan hanya diukur dari kemajuan fasilitas rumah sakit di perkotaan, melainkan juga dari sejauh mana masyarakat di pelosok dan pulau-pulau terpencil dapat merasakan kehadiran tenaga medis secara adil, merata, dan berkesinambungan. (Red)