Berita, Daerah, Halsel, Nasional, Polda, Polres, Polsek|oleh

LABUHA, Malutline–Sejumlah masyarakat mendesak Kapolda Maluku Utara untuk segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan praktik pungutan liar yang diduga dilakukan oleh sejumlah oknom petinggi di polres Halmahera Selatan berkaitan dengan aktivitas pertambangan ilegal di Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan provinsi Maluku Utara.

Desakan tersebut muncul setelah beredarnya informasi mengenai dugaan adanya oknum petinggi di Polres Halmahera Selatan yang diduga melakukan pungutan terhadap para pelaku usaha tambang ilegal yang beroperasi di secara ilegal wilayah Kecamatan Obi di manfaatkan oleh sejumlah oknom anggota polres Halsel untuk melakukan pemerasan dengan menjamin aktifitas pertambahan ilegal mereka aman di saat pemeriksaan oleh APH di kabupaten Halmahera Selatan maupun APH provinsi Maluku baik Polda maupun instansi APH lainnya tetap aman.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Malutline dari sejumlah narasumber, besaran pungutan yang diduga diminta kepada para pengusaha tambang ilegal bervariasi, mulai dari Rp4 juta hingga puluhan juta rupiah untuk setiap tromol atau pengusaha tambang ilegal, bergantung pada skala aktivitas pertambangan yang dijalankan. Informasi tersebut juga diperkuat dengan pengakuan sejumlah pelaku usaha tambang ilegal yang ditemui wartawan di lokasi pertambangan. Namun demikian, seluruh informasi tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui penyelidikan oleh aparat penegak hukum.

Masyarakat berharap Kapolda Maluku Utara membentuk tim untuk mengusut dugaan tersebut secara profesional, transparan, dan independen. Mereka menilai, apabila informasi tersebut tidak benar, hasil penyelidikan harus disampaikan kepada publik guna menghindari munculnya spekulasi. Sebaliknya, apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum maupun pelanggaran etik, masyarakat meminta agar setiap pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, LSM Front Delik Anti Korupsi (FDAK) melalui Sekretarisnya, Husadi Saiman, menyatakan akan melaporkan dugaan tersebut secara resmi kepada Kapolda Maluku Utara. Menurutnya, FDAK telah mengantongi sejumlah bukti awal berupa rekaman suara, rekaman video pengakuan beberapa pengusaha tambang ilegal, serta keterangan warga di sekitar lokasi pertambangan yang akan diserahkan kepada penyidik sebagai bahan awal penyelidikan.

FDAK meminta Kapolda Maluku Utara mengusut tuntas dugaan tersebut tanpa pandang bulu. Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya keterlibatan oknum anggota maupun pejabat di lingkungan Polres Halmahera Selatan, FDAK mendesak agar yang bersangkutan diproses sesuai hukum yang berlaku, dikenakan sanksi etik, serta dicopot dari jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Hingga berita ini diterbitkan, Malutline masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Polres Halmahera Selatan maupun Polda Maluku Utara terkait informasi dan dugaan tersebut. Pemberitaan ini akan diperbarui setelah terdapat tanggapan resmi dari pihak-pihak terkait.

Media ini juga memberikan ruang hak jawab kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, guna menjaga prinsip keberimbangan, akurasi, serta asas praduga tak bersalah. (Red)

Artikel, Berita, Daerah, Kesehatan, Maluku Utara, Nasional, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline–Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru di Poltekkes Kemenkes Ternate kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah orang tua calon mahasiswa mengaku kecewa dan mempertanyakan transparansi sistem seleksi yang diterapkan pihak kampus.

Keluhan itu muncul setelah sejumlah peserta yang sebelumnya mengikuti tahapan seleksi dinyatakan tidak lolos, sementara beberapa nama yang lolos justru diduga memiliki hubungan keluarga maupun kedekatan khusus dengan oknum dosen di lingkungan kampus.

Sejumlah wali calon mahasiswa yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengungkapkan adanya dugaan praktik tidak adil dalam proses penerimaan mahasiswa baru tahun ini. Mereka menilai, peserta yang berhasil lolos sebagian besar merupakan calon mahasiswa yang memiliki hubungan kekerabatan dengan dosen, bahkan ada pula peserta yang disebut tinggal di rumah dosen tertentu.

“Yang jadi pertanyaan kami, apakah proses seleksi ini benar-benar berdasarkan kemampuan akademik atau ada faktor lain. Banyak peserta yang punya nilai bagus justru tidak lolos,” ungkap salah satu orang tua peserta.

Mereka juga menyoroti sistem tes akademik yang masih dilakukan secara manual. Menurut mereka, metode tersebut membuka ruang subjektivitas karena hasil ujian dinilai langsung oleh pihak dosen melalui panitia internal kampus.

Para orang tua mempertanyakan alasan pihak kampus tidak menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang dinilai jauh lebih transparan karena peserta dapat langsung mengetahui nilai hasil ujian secara terbuka tanpa campur tangan pihak tertentu.

“Kalau memang seleksi berdasarkan kemampuan akademik, kenapa tidak menggunakan sistem CAT seperti lembaga lain. Dengan CAT peserta langsung tahu nilainya. Kalau manual seperti ini, masyarakat bisa curiga ada permainan di internal kampus,” lanjut sumber tersebut.

Sorotan tajam juga diarahkan kepada pimpinan kampus, Direktur Ridwan Yamko. Sejumlah pihak mendesak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia segera melakukan evaluasi terhadap proses penerimaan mahasiswa baru di Poltekkes Ternate.

Mereka meminta Kementerian Kesehatan turun langsung melakukan audit menyeluruh terhadap panitia seleksi, dosen yang terlibat, hingga sistem penerimaan mahasiswa agar dugaan praktik nepotisme tidak terus mencederai dunia pendidikan kesehatan di Maluku Utara.

“Pendidikan harus menjunjung prinsip keadilan. Jangan sampai kampus negara justru memberi ruang bagi praktik yang merugikan calon mahasiswa yang benar-benar berjuang dengan kemampuan sendiri,” tegas salah satu wali peserta.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Poltekkes Kemenkes Ternate belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan yang berkembang di tengah masyarakat. (Red)

Berita, Daerah, Kesehatan, Maluku Utara, Nasional, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline–Proses penerimaan calon mahasiswa baru di Poltekkes Kemenkes Ternate kembali menjadi sorotan serius. Kali ini, sejumlah pihak mendesak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia segera melakukan audit menyeluruh terhadap pihak rektorat maupun panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diduga tidak berjalan secara objektif dan transparan.

Desakan itu muncul setelah berkembang dugaan kuat bahwa proses seleksi penerimaan mahasiswa tahun ini lebih mengutamakan peserta yang memiliki akses “orang dalam” dibanding murni berdasarkan kemampuan akademik.

Sumber yang diperoleh media ini menyebutkan, terdapat sejumlah peserta seleksi yang diduga menjadi “jatah orang dalam” karena memiliki hubungan kedekatan dengan oknum dosen maupun panitia internal kampus. Bahkan, dari informasi yang dihimpun, beberapa peserta yang dinyatakan lolos diketahui tinggal di rumah para dosen maupun pihak yang terlibat langsung dalam proses seleksi.

Pihak media ini juga mengaku telah mengantongi sejumlah data dan informasi dari berbagai sumber terkait dugaan adanya peserta-peserta tertentu yang sejak awal telah dipersiapkan untuk diloloskan dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru di kampus tersebut.

“Ini bukan lagi soal siapa lulus atau tidak lulus, tetapi soal keadilan dalam dunia pendidikan. Kami mendapatkan informasi bahwa ada sejumlah peserta yang memang menjadi jatah orang dalam dan mereka diketahui memiliki kedekatan khusus dengan pihak internal kampus, bahkan ada yang tinggal di rumah dosen maupun panitia seleksi,” ujar sumber kepada media ini.

Lebih lanjut, dugaan tersebut semakin menguat lantaran pihak kampus hanya mengumumkan nama peserta yang dinyatakan lulus tanpa membuka hasil nilai akademik atau rincian skor peserta secara transparan kepada publik.

Menurut sumber, alasan kampus yang menyebut peserta tertentu tidak lulus karena nilai tidak memenuhi syarat diduga hanya menjadi dalih untuk menutupi proses seleksi yang sebenarnya tidak sepenuhnya berdasarkan hasil akademik.

“Alasan tidak lulus karena nilai tidak memenuhi syarat itu hanya alasan yang disampaikan pihak kampus. Faktanya, ada peserta yang diduga diloloskan bukan karena nilai akademik, melainkan karena faktor kedekatan dengan pihak internal kampus,” tegas sumber tersebut.

Sejumlah pihak kini meminta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia segera turun tangan melakukan audit investigatif terhadap sistem seleksi, panitia penerimaan mahasiswa, hingga pihak pimpinan Poltekkes Kemenkes Ternate agar dugaan praktik nepotisme di dunia pendidikan kesehatan tidak terus terjadi.

Masyarakat menilai, jika dugaan ini benar, maka proses penerimaan mahasiswa di kampus negeri tersebut telah mencederai prinsip keadilan dan merampas hak peserta lain yang seharusnya lolos berdasarkan kemampuan akademik murni.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Poltekkes Kemenkes Ternate belum memberikan klarifikasi resmi terkait berbagai tudingan yang berkembang. (Red)

Berita, Daerah, Kesehatan, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline–Sejumlah calon mahasiswa dan orang tua peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru di Poltekkes Kemenkes Ternate mempertanyakan mekanisme pengumuman hasil seleksi yang dinilai tidak transparan.

Pasalnya, panitia seleksi hanya mengumumkan daftar nama peserta yang dinyatakan lulus tanpa mencantumkan hasil nilai akademik atau presentasi nilai yang diperoleh seluruh peserta saat mengikuti ujian seleksi.

Kondisi ini memicu tanda tanya besar di kalangan peserta, karena tidak ada keterbukaan mengenai dasar penilaian yang digunakan panitia dalam menentukan siapa yang berhak dinyatakan lolos sebagai calon mahasiswa baru.

Sejumlah peserta menilai, pengumuman hasil seleksi seharusnya tidak hanya menampilkan nama peserta yang lulus, tetapi wajib disertai dengan rincian nilai akademik masing-masing peserta agar proses seleksi berjalan secara adil, objektif, dan dapat diawasi publik.

“Yang kami pertanyakan kenapa panitia hanya umumkan nama peserta yang lulus, sementara nilai hasil tes tidak dibuka. Harusnya nilai atau presentasi hasil ujian semua peserta dicantumkan supaya transparan dan semua orang tahu dasar kelulusannya,” ungkap salah satu peserta.

Menurut mereka, keterbukaan nilai menjadi hal penting untuk menghindari munculnya dugaan ketidakadilan dalam proses penerimaan mahasiswa baru, terlebih seleksi akademik dilakukan secara manual dan hasilnya hanya diketahui pihak internal kampus.

Peserta juga meminta agar sistem pengumuman seleksi ke depan mengikuti prinsip keterbukaan seperti sistem Computer Assisted Test (CAT) yang memungkinkan peserta langsung mengetahui nilai setelah ujian berlangsung.

“Kalau hanya nama yang diumumkan tanpa nilai, tentu publik akan bertanya-tanya. Kami meminta panitia seleksi membuka presentasi nilai seluruh peserta, bukan hanya menetapkan siapa yang lulus tanpa penjelasan hasil akademiknya,” tegas peserta lainnya.

Sorotan ini semakin menguat karena muncul tuntutan agar pimpinan Poltekkes Kemenkes Ternate segera memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat terkait sistem penilaian yang digunakan dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun ini.

Bagi para peserta, transparansi nilai adalah bentuk keadilan, sehingga setiap calon mahasiswa mengetahui secara jelas hasil perjuangan mereka, bukan hanya menerima pengumuman nama-nama yang dinyatakan lulus tanpa mengetahui berapa nilai yang diperoleh. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Kesehatan, Nasional|oleh

HALSEL, Malutline–Sorotan tajam datang dari masyarakat Kecamatan Obi Utara terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Madapolo yang dinilai mengalami persoalan serius terkait tidak tersedianya sejumlah obat-obatan bagi pasien yang membutuhkan pelayanan medis.

Kondisi tersebut memicu kekecewaan warga yang menilai lemahnya pengawasan dan manajemen pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas. Akibat persoalan itu, masyarakat mendesak Hasan Ali Bassam Kasuba agar segera mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi bahkan mencopot Djais Laria, Amd.Kep dari jabatannya sebagai Kepala Puskesmas Madapolo.

Menurut sejumlah warga, fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama memastikan ketersediaan obat-obatan dasar yang sangat dibutuhkan pasien setiap hari. Namun fakta di lapangan justru memperlihatkan adanya kekosongan obat yang berdampak langsung pada pelayanan.

“Puskesmas adalah tempat masyarakat menggantungkan harapan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kalau obat tidak tersedia, tentu ini menjadi persoalan serius yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah daerah,” ungkap salah satu warga yang meminta agar persoalan tersebut mendapat perhatian serius.

Masyarakat menilai, jika benar terjadi kelalaian dalam pengelolaan stok obat maupun distribusi kebutuhan medis, maka hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa karena menyangkut hak dasar masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak.

Karena itu, warga meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba untuk melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan di Puskesmas Madapolo, termasuk menelusuri penyebab utama terjadinya kekosongan obat yang dikeluhkan masyarakat.

Selain evaluasi internal, masyarakat juga berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan pelayanan publik di sektor kesehatan, mengingat keberadaan fasilitas kesehatan di wilayah kepulauan seperti Obi Utara sangat vital bagi kehidupan warga.

“Kami mendesak Bupati Halsel agar segera mengambil tindakan tegas. Pelayanan kesehatan tidak boleh terganggu hanya karena kelalaian manajemen. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegas warga.

Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan agar kejadian serupa tidak kembali terulang dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal sesuai harapan warga. (Lan)