Jakarta, Malutline. Dalam suasana hangat penuh keakraban, Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menerima kunjungan silaturahmi dari salah satu kolega sekaligus sahabat lamanya, Menko Pembangunan, di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

Pertemuan ini bukan sekadar agenda kenegaraan, melainkan juga momen pertemuan dua sahabat lama yang telah melewati perjalanan panjang dalam pengabdian kepada bangsa. Bagi sang tamu, kompleks kantor Kemenko Polhukam bukan tempat asing — ia pernah berkantor di kawasan tersebut ketika menjabat sebagai Asisten (Deputi) Menteri Sekretaris Negara di era Alm. Moerdiono, Alm. Saadillah Mursyid, dan Akbar Tandjung sebagai Mensesneg.

“Bang Djamari adalah Abang sekaligus sahabat lama. Saya mengenalnya sejak beliau menjabat Pangdam Siliwangi pada tahun 1998. Kini, ketika beliau dipercaya menjadi Menko Polhukam oleh Presiden Prabowo Subianto, saya merasa perlu datang bersilaturahmi dan berbagi pandangan tentang tugas-tugas besar kami sebagai sesama Menko,” ujarnya penuh hangat.

Dalam pertemuan tersebut, kedua tokoh ini membahas berbagai langkah strategis untuk mendukung program kerja Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan nasional yang menjadi fondasi utama pembangunan bangsa.

Sosok Jenderal (Purn.) Djamari Chaniago dikenal tetap seperti dahulu — ramah, rendah hati, dan bersahaja. Meski berlatar belakang militer, penampilannya tetap sederhana dan penuh kehangatan, mencerminkan kedewasaan seorang pemimpin yang menatap masa depan dengan ketenangan.

“Semoga di bawah kepemimpinan Bang Djamari, Kemenko Polhukam semakin kuat dan berwibawa dalam mengemban amanah yang diberikan Presiden Prabowo. Tugas kita memang berat, tapi dengan semangat dan tekad yang sama, tidak ada masalah yang tak bisa dipecahkan,” ungkapnya optimis.

Silaturahmi ini menjadi pengingat bahwa di balik tugas-tugas berat pemerintahan, persaudaraan dan rasa saling mendukung antara pejabat negara tetap menjadi energi penting untuk menjaga semangat pengabdian bagi Indonesia yang lebih maju dan berdaulat.(Red)

LABUHA, Malutline–Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Drs. Waris Agono menegaskan komitmennya untuk menegakkan disiplin moral di tubuh Polri, dengan melarang seluruh anggota dan keluarganya memamerkan gaya hidup mewah atau harta kekayaan di media sosial maupun di tengah masyarakat.

Pesan inspiratif ini disampaikan dalam kegiatan tatap muka bersama para Kapolres dan pejabat utama Polda Maluku Utara yang dipusatkan di aula Kantor Bupati Halmahera Selatan, dihadiri oleh seluruh perwira, bintara, personel Polres Halmahera Selatan, serta anggota Brimob dan jajaran Polsek di wilayah hukum setempat.

Dalam arahannya, Kapolda Waris Agono mengingatkan bahwa setiap anggota Polri harus mampu menjadi teladan bagi masyarakat, bukan hanya dalam menjalankan tugas penegakan hukum, tetapi juga dalam kehidupan pribadi dan sosial. “Kita ini adalah pelayan masyarakat. Jangan justru memperlihatkan kemewahan yang bisa melukai hati rakyat. Pangkat, jabatan, dan rezeki yang kita miliki hanyalah titipan Tuhan. Jalankanlah amanah itu dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur,” tegasnya.

Kapolda juga menekankan pentingnya kesadaran diri bagi setiap personel Polri agar tidak terjebak dalam perilaku pamer yang dapat mencederai marwah institusi. Ia mengingatkan bahwa masyarakat kini lebih kritis dan mudah menilai perilaku aparat, apalagi di era digital dan media sosial yang serba terbuka.

“Saya instruksikan kepada seluruh anggota dan keluarganya agar tidak memposting foto atau video yang menunjukkan kemewahan. Jadikan kesederhanaan sebagai cermin dari ketulusan pengabdian kita kepada bangsa dan negara,” ujarnya dengan tegas namun penuh makna.

Lebih lanjut, Kapolda berharap budaya hidup sederhana dapat menjadi bagian dari karakter setiap anggota Polri, sehingga mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Ia menambahkan, Polri tidak hanya dituntut profesional dalam bekerja, tetapi juga berintegritas dalam bersikap.

Pesan inspiratif dari Kapolda Maluku Utara ini menjadi pengingat bahwa kekuatan sejati seorang aparat bukan terletak pada harta atau jabatan, melainkan pada ketulusan dalam mengabdi, kesederhanaan dalam hidup, serta kejujuran dalam setiap tindakan. Dengan demikian, Polri dapat terus menjadi panutan yang dihormati dan dicintai masyarakat. (Red)

HALSEL, Malutline–Laut biru di sekitar Pulau Obi tampak tenang ketika spide Baod yang membawa rombongan jurnalis berangkat dari dermaga. Hari itu, Rabu (1/10/2025), kami diajak PT Harita Group untuk melihat langsung bagaimana perusahaan tambang ini berinteraksi dengan masyarakat lingkar tambang.

Perjalanan menyusuri pulau-pulau kecil menjadi pembuka yang menyenangkan. Angin laut yang hangat dan barisan hutan hijau seakan menjadi pengingat, bahwa di balik aktivitas pertambangan yang kerap dipandang keras, ada alam dan masyarakat yang harus dijaga keberlanjutannya.

Sesampainya di lokasi, pihak perusahaan memperlihatkan beragam program yang mereka sebut sebagai terobosan positif. Ada kelompok nelayan yang mendapat dukungan peralatan, ibu-ibu rumah tangga yang dibekali pelatihan wirausaha, hingga anak-anak yang menikmati fasilitas pendidikan baru. Wajah-wajah ceria warga saat menceritakan pengalaman mereka, menjadi kesan tersendiri bagi kami.

“Kami ingin masyarakat lingkar tambang merasakan manfaat langsung. Bukan hanya jadi penonton,” ujar salah satu perwakilan manajemen Harita Group.

Suasana terasa cair. Wartawan, warga, dan pihak perusahaan berbincang dalam satu ruang UKM milik warga Kawasi Desa baru Di situ, cerita-cerita tentang kesulitan hidup berdampingan dengan industri bertemu dengan upaya perusahaan untuk menjawab tantangan.

Bagi kami yang hadir, perjalanan ini bukan sekadar liputan biasa. Ada nuansa refleksi, melihat industri yang seringkali dianggap merusak, ternyata juga bisa mencoba memberi nilai tambah bagi daerah, Meski tentu, pekerjaan rumah masih panjang, setidaknya upaya Harita Group di Obi memberi warna lain dalam hubungan tambang dan masyarakat lingkar tambang di kacamatan Obi tempat PT. Harita Group beroperasi.

Di cerita lain Dana Desa Besar, Manfaat Kecil: Jejak UMKM di Desa Kawasi baru yang Terlupakan

Di sebuah warung kecil UMKM di Desa Kawasi, aroma pisang goreng baru saja diangkat dari wajan. Pemiliknya, seorang ibu paruh baya, tersenyum ketika ditanya soal bantuan modal usaha. “Kalau dari dana desa? Tidak pernah. Kami hanya pernah dibantu Harita Group,” jawabnya singkat.

Jawaban itu menohok. Padahal, berdasarkan dokumen resmi, Desa Kawasi setiap tahun mengelola dana hibah desa lebih dari Rp 6 miliar. Angka yang fantastis untuk ukuran sebuah desa. Namun, di balik besarnya kucuran dana, para pelaku UMKM justru mengaku tidak pernah disentuh oleh program pemberdayaan dari desa.

Dana Desa, Kemana Mengalir?

Keterangan sejumlah warga memperlihatkan satu pola: UMKM berjalan sendiri tanpa dukungan desa, sementara dana desa tidak jelas wujud nyatanya. Beberapa warga bahkan mengatakan tak pernah melihat adanya musyawarah desa yang membahas anggaran khusus untuk usaha kecil.

“Kalau ada, mungkin hanya di atas kertas. Tapi realitanya, kami tidak tahu ke mana uang itu dipakai,” tutur seorang pengusaha UMKM.

Minimnya transparansi inilah yang memunculkan tanda tanya besar. Di mana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi? Dan sejauh mana pemerintah desa membuka akses informasi anggaran kepada masyarakat?

Peran Perusahaan Menutup Celah

Ironisnya, ketika dana desa tidak hadir, justru pihak swasta yang menambal celah itu. Program kemitraan Harita Group dinilai lebih nyata, mulai dari bantuan peralatan produksi, pelatihan kewirausahaan, hingga dukungan pemasaran.

“Seharusnya yang paling dekat membantu adalah desa, tapi justru kami hidup dari program perusahaan,” ujar salah satu pelaku UMKM kuliner.

Menanti Jawaban

Fenomena di Kawas membuka pertanyaan serius tentang tata kelola dana desa. Anggaran besar seharusnya berbanding lurus dengan manfaat nyata, bukan sekadar angka di laporan tahunan.

Bagi UMKM Kawasi, persoalannya sederhana: mereka hanya ingin diperhatikan dan diberi ruang berkembang. Tetapi hingga kini, mereka masih harus bertahan dengan bantuan pihak luar, sementara dana miliaran dari desa tetap menjadi misteri. (Bur)

Halsel, Malutline–Riuh suara mesin penggorengan bercampur aroma keripik pisang yang gurih menyeruak dari sebuah bangunan sederhana di kawasan Kampung Baru, Desa Kawasi, Pulau Obi. Dari sinilah geliat ekonomi baru warga setempat mulai berdenyut, dipelopori oleh sekelompok perempuan yang tergabung dalam UMKM Obi Jaya Mandiri.

Kelompok usaha ini dirintis sejak 2019 oleh Suryani Jouronga, perempuan asli Obi yang akrab disapa Mama Cahya. Berawal dari keraguan, kini usaha tersebut menjelma menjadi salah satu contoh sukses pemberdayaan masyarakat lingkar tambang melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) Harita Nickel.

“Awalnya kami pesimis, karena pisang di Desa Kawasi rasanya cenderung asin, kami khawatir tidak laku. Tapi setelah mendapat pelatihan dari CSR Harita Nickel, akhirnya kami berani mencoba. Hasilnya justru di luar dugaan,” tutur Mama Cahya sambil menunjukkan produk keripik pisang berlabel Horiwo, singkatan dari Horewo yang berarti “mari berkumpul”.

Kini, tak hanya keripik pisang. Bersama puluhan perempuan lainnya, Mama Cahya berhasil mengembangkan hingga sembilan produk olahan, mulai dari keripik keladi, tahu-tempe, hingga sambal ikan.

­

Dari Keripik ke Penghargaan Nasional

Perjalanan Obi Jaya Mandiri tidak sia-sia. Berkat pendampingan intensif Harita Nickel, mulai dari manajemen usaha, pengemasan produk, hingga strategi pemasaran, omzet kelompok ini melonjak drastis hingga menembus ratusan juta rupiah per tahun.

Capaian itu turut mengantarkan mereka meraih penghargaan Indonesian CSR Awards serta Indonesian SDGs Award 2023, dengan kategori Terbaik 1 Local Hero on Social Responsibility.

“Semua pencapaian ini adalah bukti nyata dukungan Harita Nickel terhadap masyarakat lingkar tambang. Kami yang dulu hanya mengandalkan mencari ikan, sekarang punya sumber penghasilan baru,” ujar Mama Cahya dengan bangga.

Jalan Ekonomi Baru bagi Warga

Kisah Obi Jaya Mandiri menjadi cermin perubahan sosial dan ekonomi di Desa Kawasi. Keberadaan tambang nikel di Pulau Obi ternyata tidak hanya berkutat pada hilirisasi mineral, tetapi juga membuka jalan bagi tumbuhnya usaha-usaha mikro masyarakat.

“Dulu warga hanya bergantung pada laut. Sekarang banyak ibu-ibu di Kawasi yang bisa punya usaha, bisa bantu ekonomi keluarga. Ada harapan baru di sini,” tambah Mama Cahya.

Keberhasilan UMKM ini menunjukkan, ketika industri besar turun langsung membina masyarakat, maka nilai tambah dari hilirisasi bukan hanya pada komoditas tambang, melainkan juga pada kehidupan sosial warga lingkar tambang.

Di tengah geliat produksi keripik pisang dan aneka camilan lain di Desa Kawasi, semangat kebersamaan para perempuan Obi kini seolah menjadi energi baru: membuktikan bahwa keberanian mencoba, ditopang oleh pendampingan yang tepat, mampu mengubah keraguan menjadi keberhasilan. (Red)

HALTIM, Malutline–Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Halmahera Timur untuk menindaklanjuti surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pendataan Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling).

Surat dengan nomor 300.1.4/0.2/BAK tertanggal 23 September 2025 itu ditandatangani Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA. Dalam surat tersebut, pemerintah daerah diminta melakukan pendataan Poskamling yang tersebar di desa maupun kelurahan dan melaporkannya melalui tautan resmi paling lambat 1 Oktober 2025.

Instruksi ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI kepada Mendagri, Jenderal Polisi (Purn.) Tito Karnavian, dalam rangka menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menggiatkan kembali peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) serta Pos Ronda di tingkat RT/RW.

Kunjungan Satpol PP Provinsi

Menindaklanjuti hal tersebut, Gubernur Maluku Utara Sherly Jhoanda Laos menugaskan jajaran Satpol PP Provinsi untuk melakukan koordinasi di Halmahera Timur. Kunjungan dipimpin Sekretaris Satpol PP Provinsi, Djabal Badar, bersama Kepala Seksi Kerja Sama Satpol PP, Yasim Mener.

Keduanya diterima langsung oleh Kasatpol PP Halmahera Timur, Abadi Dauda, SE, dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Satpol PP Haltim.

“Kami menyampaikan edaran Mendagri untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, khususnya pendataan Poskamling yang ada di desa dan kelurahan,” ujar Djabal Badar.

Haltim Siap Menindaklanjuti

Kasatpol PP Haltim, Abadi Dauda, menyatakan pihaknya siap melaksanakan instruksi tersebut dan segera melakukan pendataan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.

“Kami menyambut baik arahan ini dan siap menindaklanjutinya. Pendataan Poskamling akan segera dilakukan berkoordinasi dengan kecamatan hingga desa,” katanya.

Tenggat Waktu 1 Oktober 2025

Sesuai surat edaran Kemendagri, seluruh hasil pendataan Poskamling wajib dilaporkan melalui tautan https://bit.ly/UpdatePoskamling2025 paling lambat 1 Oktober 2025.

Pemprov Malut menegaskan akan terus melakukan monitoring dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan arahan tersebut berjalan sesuai target. (Red)