Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Nasional, Politik|oleh

LABUHA, Malutline–Penggunaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2024 di Desa Elang-Belang, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, kembali menjadi sorotan. Pasalnya, meski pagu anggaran sebesar Rp 720.921.000 telah terserap melalui penyaluran tahap I Rp 305.110.000 (42,32%) dan tahap II Rp 415.811.000 (57,68%), sejumlah kegiatan yang tercatat dalam laporan diduga tidak sebanding dengan progres di lapangan.

Berdasarkan data, penggunaan Dana Desa 2024 di antaranya meliputi:

Pembinaan LKMD/LPM/LPMD: Rp 3 juta

Pembinaan Lembaga Adat: Rp 4 juta

Pos Keamanan Desa: Rp 2 juta

Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan: Rp 9 juta

Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll): Rp 57 juta

Keadaan Mendesak: Rp 72 juta

Posyandu (Makanan Tambahan, Insentif Kader, dll): Rp 17,9 juta

Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan/Gang: Rp 182,6 juta

Sejumlah warga menilai, realisasi kegiatan tersebut belum sepenuhnya tampak di lapangan. Terutama pada program pembangunan fisik jalan lingkungan, yang menyedot anggaran cukup besar.

“Anggarannya besar, tapi kondisi jalan masih banyak yang rusak. Kami ingin transparansi penggunaan dana ini,” ujar seorang tokoh masyarakat Desa Belang-Belang.

Kritik juga mengemuka terhadap pos anggaran “keadaan mendesak” yang mencapai Rp 72 juta. Warga menilai penggunaan dana ini tidak jelas, karena tidak ada laporan rinci terkait keadaan darurat yang dimaksud.

Ketua Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara meminta agar pengelolaan Dana Desa Elang-Belang diaudit secara terbuka. “Kepala Desa Suaib Yunus harus mempertanggungjawabkan penggunaan DD 2024. Kalau tidak jelas, aparat hukum jangan tinggal diam,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Kades Elang-Belang, Suaib Yunus, belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan ketidaksesuaian pertanggungjawaban Dana Desa 2024. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Nasional|oleh

LABUHA, Malutline–Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan menggelar Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Selasa (1/10/2025), di halaman Kantor Bupati Halsel. Upacara berlangsung khidmat dengan mengusung tema nasional “Saruma Senyum Humanis”, mencerminkan semangat persatuan, kemanusiaan, dan kebersamaan dalam membangun daerah.

Upacara dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muksin, yang hadir sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, ia menegaskan pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi serta menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Halsel.

“Pancasila adalah ideologi pemersatu bangsa yang harus kita jaga bersama. Dengan semangat kesaktian Pancasila, mari kita perkuat persaudaraan dan kerja sama demi Halsel yang lebih maju dan sejahtera,” tegas Helmi dalam sambutannya.

Kepala BKD Halsel Hadir, Tunjukkan Komitmen ASN

Turut hadir dalam upacara tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Halsel, Abdila Kamrullah, bersama para pejabat tinggi pratama, ASN, TNI-Polri, serta perwakilan pelajar. Kehadiran Abdila Kamrullah mendapat sorotan positif, sebagai bentuk komitmen aparatur sipil negara (ASN) dalam meneladani nilai Pancasila dan mengimplementasikannya dalam pelayanan publik.

“Kehadiran ASN dalam upacara ini bukan sekadar formalitas, tetapi wujud nyata kesetiaan kita terhadap Pancasila sebagai dasar negara. ASN dituntut untuk mengamalkan nilai-nilai ini dalam tugas sehari-hari, dengan pelayanan yang ramah, humanis, dan profesional,” ujar Abdila usai upacara.

Momentum Refleksi dan Kebersamaan

Suasana upacara berjalan penuh khidmat. Para peserta dengan sikap tegap mengikuti prosesi pengibaran bendera Merah Putih, pembacaan teks Pancasila, serta mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur membela bangsa.

Tema “Saruma Senyum Humanis” juga menjadi pengingat bahwa pembangunan di Halsel harus dilandasi nilai kemanusiaan, gotong royong, dan keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat.

Harapan untuk Masa Depan Halsel

Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Halsel tidak hanya menjadi rutinitas seremonial, melainkan juga momentum refleksi bersama. Pemerintah daerah berharap seluruh elemen masyarakat, baik ASN, aparat desa, maupun generasi muda, dapat terus menghidupi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Semoga semangat Pancasila terus hidup di hati kita, menjadi dasar pijakan untuk membangun Halmahera Selatan yang damai, maju, dan bermartabat,” tutup Wakil Bupati Helmi Umar Muksin.(Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Nasional|oleh

Halsel, Malutline–Sebuah terobosan baru dilakukan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Untuk pertama kalinya, ret-ret kepala desa digelar di Jatinangor, Jawa Barat, sebagai langkah strategis memperkuat kapasitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan desa.

Program yang diinisiasi Kadis DPMD Halsel, Zaki Abdul Wahab, ini langsung mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk Sekretaris LSM Front Delik Anti Korupsi (FDAK) Halsel, Rusadi Saiman.

Menurut Rusadi, kegiatan ret-ret berbeda dengan program studi banding sebelumnya yang dinilai minim hasil dan masih menyisakan masalah pertanggungjawaban. Ret-ret justru menghadirkan suasana kondusif untuk pendalaman materi, penguatan spiritual, serta penerapan langsung dalam kepemimpinan pemerintahan desa.

“Ret-ret di Jatinangor ini menjadi kebutuhan mendesak bagi para kepala desa. Mereka bukan hanya menerima materi, tapi juga ditempa untuk lebih siap menghadapi tantangan dalam membangun desa. Ini langkah maju yang harus diapresiasi,” ujar Rusadi.

Belajar, Merenung, dan Membangun Desa

Ret-ret kali ini melibatkan 249 kepala desa se-Halmahera Selatan. Suasana Jatinangor yang tenang dan jauh dari hiruk pikuk diyakini mampu memberi ruang refleksi, sehingga para kades tidak hanya belajar teori, tetapi juga merenungkan kembali peran dan tanggung jawab mereka.

“Kalau dulu studi banding lebih banyak jalan-jalan, hasilnya tidak terasa. Tapi ret-ret ini berbeda. Ada pendalaman materi, ada refleksi, dan yang paling penting adalah rencana tindak lanjut yang bisa dibawa pulang ke desa masing-masing,” tegas Rusadi.

Apresiasi untuk Kadis DPMD Halsel

Rusadi juga memberikan pujian khusus kepada Kadis DPMD Halsel, Zaki Abdul Wahab, yang dinilai berani menghadirkan inovasi baru dalam pembinaan kepala desa.

“Pak Zaki ini sosok ramah dan dekat dengan siapa saja, tapi juga tegas dalam mengambil keputusan. Dengan konsep ret-ret, beliau berhasil menghadirkan program yang lebih berdaya guna dibanding kegiatan sebelumnya,” katanya.

Diharapkan Jadi Tradisi Positif

LSM FDAK menilai, kegiatan ret-ret yang digelar di Jatinangor ini sebaiknya terus dilaksanakan secara rutin. Selain memperkuat kapasitas kepala desa, program ini juga menjadi wadah membangun kebersamaan dan visi yang sama dalam membangun Halmahera Selatan dari desa.

“Kalau program ini konsisten dilakukan, saya yakin desa-desa di Halsel akan jauh lebih maju, transparan, dan mandiri,” tutup Rusadi. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Nasional, Opini|oleh

LABUHA, Malutline–Program inovatif yang digagas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan, Zaki Abdul Wahab, mendapat apresiasi tinggi dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Sekretaris LSM Front Delik Anti Korupsi (FDAK) Halsel, Rusadi Saiman, yang menilai kegiatan ret-ret bagi kepala desa merupakan langkah maju dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas kepemimpinan pemerintahan desa.

Menurut Rusadi, kegiatan ret-ret yang kini dirancang berbeda dengan program sebelumnya mampu memberikan pendalaman materi serta penerapan langsung yang bermanfaat bagi para kepala desa. Ia menilai, dibandingkan dengan studi banding sebelumnya yang kurang berdampak dan bahkan menyisakan persoalan laporan pertanggungjawaban, ret-ret justru lebih realistis, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan para kepala desa di Halsel.

“Ret-ret ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi sebuah kebutuhan untuk memperkuat kemampuan para kepala desa. Dengan adanya ret-ret, mereka tidak hanya menerima materi, tapi juga belajar penerapan yang bisa langsung diterapkan di desa masing-masing. Ini langkah cerdas dan patut diapresiasi,” ujar Rusadi.

Program yang Berbeda dan Lebih Terukur

Rusadi menegaskan bahwa program ret-ret yang dipimpin langsung oleh Kadis DPMD Zaki Abdul Wahab memiliki nilai tambah. Selain dirancang untuk mendalami konsep tata kelola desa yang transparan dan akuntabel, kegiatan ini juga diarahkan agar kepala desa benar-benar memahami bagaimana membangun desa dengan program yang tepat sasaran.

“Kalau studi banding sebelumnya banyak yang tidak jelas hasilnya, bahkan laporan pertanggungjawaban kegiatan masih jadi masalah. Ret-ret ini berbeda. Kadis DPMD sudah tegas dan jelas mengarahkan agar setiap kepala desa bisa membawa pulang ilmu yang bermanfaat untuk diterapkan,” lanjutnya.

Perkuat Kapasitas 249 Kepala Desa di Halsel

Dengan jumlah kepala desa di Halsel mencapai 249 desa, kegiatan ret-ret ini diyakini akan memberi dampak besar. Tidak hanya membangun pemahaman yang seragam dalam tata kelola desa, tetapi juga memperkuat integritas dan kemampuan manajerial para kepala desa.

LSM FDAK menilai, jika kegiatan ini terus digelar secara konsisten, maka akan tercipta pemerintahan desa yang lebih mandiri, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Zaki Abdul Wahab, Sosok Ramah dan Tegas

Rusadi juga menyoroti kepemimpinan Kadis DPMD Halsel, Zaki Abdul Wahab, yang dikenal ramah sekaligus tegas dalam mengambil keputusan. Baginya, keberanian Zaki untuk menghadirkan program yang berbeda dari sebelumnya adalah bukti komitmen dalam memperbaiki kualitas pemerintahan desa.

“Beliau tidak hanya ramah dalam berkomunikasi, tapi juga tegas ketika menyangkut prinsip tata kelola pemerintahan. Itu yang membuat program ini bisa berjalan dengan baik dan mendapat dukungan luas,” tutup Rusadi.

Dengan adanya dukungan dari berbagai elemen masyarakat, diharapkan program ret-ret ini tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi menjadi sarana penting dalam membangun desa yang lebih baik, maju, dan berdaya saing di Kabupaten Halmahera Selatan. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Nasional, Politik|oleh

LABUHA, Malutline–Setelah sekian lama menunggu, kabar gembira akhirnya datang bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2024 di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Pemerintah daerah melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) memastikan bahwa gaji PPPK yang sempat tertunda akan segera dicairkan.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris DPKAD Halsel, Farid SE, usai menghadiri undangan pembobotan Standar Belanja Umum (SBU) Tahun 2026, sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati Halmahera Selatan Tahun 2026.

Dalam keterangannya, Farid menyebutkan bahwa para PPPK akan menerima pembayaran rapelan gaji untuk empat bulan sekaligus, yakni mulai Juli hingga Oktober 2025. Pencairan ini dijadwalkan berlangsung pada awal Oktober 2025.

“Alhamdulillah, sesuai keputusan yang sudah dibicarakan, rapelan gaji empat bulan akan dibayarkan di awal Oktober. Jadi, pembayaran yang tertunda dari Juli, Agustus, September, sampai Oktober 2025 akan diterima sekaligus,” ungkap Farid.

Lebih lanjut ia menambahkan, setelah pembayaran rapelan tersebut, pembayaran gaji normal PPPK akan dilakukan secara rutin mulai bulan November 2025. Dengan begitu, para pegawai yang selama beberapa bulan terakhir menunggu kejelasan hak mereka, akhirnya bisa sedikit lega.

PPPK Harus Bersabar

Penundaan pembayaran gaji PPPK di Halsel sempat menimbulkan keresahan di kalangan pegawai. Banyak dari mereka harus bertahan dengan kondisi finansial yang terbatas karena belum menerima hak gaji sejak resmi dilantik. Namun, sebagian besar PPPK memilih bersabar, memahami bahwa proses administrasi keuangan daerah membutuhkan waktu.

“Memang sejak awal sudah ada kabar bahwa proses administrasi masih berjalan. Kami bersabar, meskipun tentu ada beban, apalagi banyak rekan yang punya tanggungan keluarga. Kalau benar Oktober ini cair empat bulan sekaligus, itu sangat membantu,” ujar salah seorang PPPK yang enggan disebutkan namanya.

Harapan untuk Konsistensi

Kabar pencairan rapelan gaji ini disambut hangat oleh para PPPK Halsel. Meski demikian, mereka berharap agar ke depan tidak ada lagi keterlambatan pembayaran gaji, mengingat gaji merupakan hak dasar pegawai yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup sehari-hari.

“Syukur alhamdulillah kalau rapelannya bisa cair. Tapi kami juga berharap mulai November nanti pembayaran bisa berjalan normal tanpa hambatan. Ini soal kepastian hidup pegawai,” kata pegawai lainnya.

Penegasan Pemerintah

Sementara itu, pemerintah daerah melalui DPKAD menegaskan bahwa pembayaran gaji PPPK merupakan prioritas, hanya saja membutuhkan proses teknis dan penyesuaian anggaran yang harus dipatuhi sesuai regulasi.

Dengan adanya kejelasan jadwal pencairan ini, diharapkan seluruh PPPK di Kabupaten Halmahera Selatan dapat kembali fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Bur)