Artikel, Berita, Daerah, Kesehatan, Maluku Utara, Nasional, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline–Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru di Poltekkes Kemenkes Ternate kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah orang tua calon mahasiswa mengaku kecewa dan mempertanyakan transparansi sistem seleksi yang diterapkan pihak kampus.

Keluhan itu muncul setelah sejumlah peserta yang sebelumnya mengikuti tahapan seleksi dinyatakan tidak lolos, sementara beberapa nama yang lolos justru diduga memiliki hubungan keluarga maupun kedekatan khusus dengan oknum dosen di lingkungan kampus.

Sejumlah wali calon mahasiswa yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengungkapkan adanya dugaan praktik tidak adil dalam proses penerimaan mahasiswa baru tahun ini. Mereka menilai, peserta yang berhasil lolos sebagian besar merupakan calon mahasiswa yang memiliki hubungan kekerabatan dengan dosen, bahkan ada pula peserta yang disebut tinggal di rumah dosen tertentu.

“Yang jadi pertanyaan kami, apakah proses seleksi ini benar-benar berdasarkan kemampuan akademik atau ada faktor lain. Banyak peserta yang punya nilai bagus justru tidak lolos,” ungkap salah satu orang tua peserta.

Mereka juga menyoroti sistem tes akademik yang masih dilakukan secara manual. Menurut mereka, metode tersebut membuka ruang subjektivitas karena hasil ujian dinilai langsung oleh pihak dosen melalui panitia internal kampus.

Para orang tua mempertanyakan alasan pihak kampus tidak menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang dinilai jauh lebih transparan karena peserta dapat langsung mengetahui nilai hasil ujian secara terbuka tanpa campur tangan pihak tertentu.

“Kalau memang seleksi berdasarkan kemampuan akademik, kenapa tidak menggunakan sistem CAT seperti lembaga lain. Dengan CAT peserta langsung tahu nilainya. Kalau manual seperti ini, masyarakat bisa curiga ada permainan di internal kampus,” lanjut sumber tersebut.

Sorotan tajam juga diarahkan kepada pimpinan kampus, Direktur Ridwan Yamko. Sejumlah pihak mendesak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia segera melakukan evaluasi terhadap proses penerimaan mahasiswa baru di Poltekkes Ternate.

Mereka meminta Kementerian Kesehatan turun langsung melakukan audit menyeluruh terhadap panitia seleksi, dosen yang terlibat, hingga sistem penerimaan mahasiswa agar dugaan praktik nepotisme tidak terus mencederai dunia pendidikan kesehatan di Maluku Utara.

“Pendidikan harus menjunjung prinsip keadilan. Jangan sampai kampus negara justru memberi ruang bagi praktik yang merugikan calon mahasiswa yang benar-benar berjuang dengan kemampuan sendiri,” tegas salah satu wali peserta.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Poltekkes Kemenkes Ternate belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan yang berkembang di tengah masyarakat. (Red)

Berita, Daerah, Kesehatan, Maluku Utara, Nasional, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline–Proses penerimaan calon mahasiswa baru di Poltekkes Kemenkes Ternate kembali menjadi sorotan serius. Kali ini, sejumlah pihak mendesak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia segera melakukan audit menyeluruh terhadap pihak rektorat maupun panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diduga tidak berjalan secara objektif dan transparan.

Desakan itu muncul setelah berkembang dugaan kuat bahwa proses seleksi penerimaan mahasiswa tahun ini lebih mengutamakan peserta yang memiliki akses “orang dalam” dibanding murni berdasarkan kemampuan akademik.

Sumber yang diperoleh media ini menyebutkan, terdapat sejumlah peserta seleksi yang diduga menjadi “jatah orang dalam” karena memiliki hubungan kedekatan dengan oknum dosen maupun panitia internal kampus. Bahkan, dari informasi yang dihimpun, beberapa peserta yang dinyatakan lolos diketahui tinggal di rumah para dosen maupun pihak yang terlibat langsung dalam proses seleksi.

Pihak media ini juga mengaku telah mengantongi sejumlah data dan informasi dari berbagai sumber terkait dugaan adanya peserta-peserta tertentu yang sejak awal telah dipersiapkan untuk diloloskan dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru di kampus tersebut.

“Ini bukan lagi soal siapa lulus atau tidak lulus, tetapi soal keadilan dalam dunia pendidikan. Kami mendapatkan informasi bahwa ada sejumlah peserta yang memang menjadi jatah orang dalam dan mereka diketahui memiliki kedekatan khusus dengan pihak internal kampus, bahkan ada yang tinggal di rumah dosen maupun panitia seleksi,” ujar sumber kepada media ini.

Lebih lanjut, dugaan tersebut semakin menguat lantaran pihak kampus hanya mengumumkan nama peserta yang dinyatakan lulus tanpa membuka hasil nilai akademik atau rincian skor peserta secara transparan kepada publik.

Menurut sumber, alasan kampus yang menyebut peserta tertentu tidak lulus karena nilai tidak memenuhi syarat diduga hanya menjadi dalih untuk menutupi proses seleksi yang sebenarnya tidak sepenuhnya berdasarkan hasil akademik.

“Alasan tidak lulus karena nilai tidak memenuhi syarat itu hanya alasan yang disampaikan pihak kampus. Faktanya, ada peserta yang diduga diloloskan bukan karena nilai akademik, melainkan karena faktor kedekatan dengan pihak internal kampus,” tegas sumber tersebut.

Sejumlah pihak kini meminta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia segera turun tangan melakukan audit investigatif terhadap sistem seleksi, panitia penerimaan mahasiswa, hingga pihak pimpinan Poltekkes Kemenkes Ternate agar dugaan praktik nepotisme di dunia pendidikan kesehatan tidak terus terjadi.

Masyarakat menilai, jika dugaan ini benar, maka proses penerimaan mahasiswa di kampus negeri tersebut telah mencederai prinsip keadilan dan merampas hak peserta lain yang seharusnya lolos berdasarkan kemampuan akademik murni.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Poltekkes Kemenkes Ternate belum memberikan klarifikasi resmi terkait berbagai tudingan yang berkembang. (Red)

Berita, Daerah, Kesehatan, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline–Sejumlah calon mahasiswa dan orang tua peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru di Poltekkes Kemenkes Ternate mempertanyakan mekanisme pengumuman hasil seleksi yang dinilai tidak transparan.

Pasalnya, panitia seleksi hanya mengumumkan daftar nama peserta yang dinyatakan lulus tanpa mencantumkan hasil nilai akademik atau presentasi nilai yang diperoleh seluruh peserta saat mengikuti ujian seleksi.

Kondisi ini memicu tanda tanya besar di kalangan peserta, karena tidak ada keterbukaan mengenai dasar penilaian yang digunakan panitia dalam menentukan siapa yang berhak dinyatakan lolos sebagai calon mahasiswa baru.

Sejumlah peserta menilai, pengumuman hasil seleksi seharusnya tidak hanya menampilkan nama peserta yang lulus, tetapi wajib disertai dengan rincian nilai akademik masing-masing peserta agar proses seleksi berjalan secara adil, objektif, dan dapat diawasi publik.

“Yang kami pertanyakan kenapa panitia hanya umumkan nama peserta yang lulus, sementara nilai hasil tes tidak dibuka. Harusnya nilai atau presentasi hasil ujian semua peserta dicantumkan supaya transparan dan semua orang tahu dasar kelulusannya,” ungkap salah satu peserta.

Menurut mereka, keterbukaan nilai menjadi hal penting untuk menghindari munculnya dugaan ketidakadilan dalam proses penerimaan mahasiswa baru, terlebih seleksi akademik dilakukan secara manual dan hasilnya hanya diketahui pihak internal kampus.

Peserta juga meminta agar sistem pengumuman seleksi ke depan mengikuti prinsip keterbukaan seperti sistem Computer Assisted Test (CAT) yang memungkinkan peserta langsung mengetahui nilai setelah ujian berlangsung.

“Kalau hanya nama yang diumumkan tanpa nilai, tentu publik akan bertanya-tanya. Kami meminta panitia seleksi membuka presentasi nilai seluruh peserta, bukan hanya menetapkan siapa yang lulus tanpa penjelasan hasil akademiknya,” tegas peserta lainnya.

Sorotan ini semakin menguat karena muncul tuntutan agar pimpinan Poltekkes Kemenkes Ternate segera memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat terkait sistem penilaian yang digunakan dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun ini.

Bagi para peserta, transparansi nilai adalah bentuk keadilan, sehingga setiap calon mahasiswa mengetahui secara jelas hasil perjuangan mereka, bukan hanya menerima pengumuman nama-nama yang dinyatakan lulus tanpa mengetahui berapa nilai yang diperoleh. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Kesehatan, Nasional|oleh

HALSEL, Malutline–Sorotan tajam datang dari masyarakat Kecamatan Obi Utara terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Madapolo yang dinilai mengalami persoalan serius terkait tidak tersedianya sejumlah obat-obatan bagi pasien yang membutuhkan pelayanan medis.

Kondisi tersebut memicu kekecewaan warga yang menilai lemahnya pengawasan dan manajemen pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas. Akibat persoalan itu, masyarakat mendesak Hasan Ali Bassam Kasuba agar segera mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi bahkan mencopot Djais Laria, Amd.Kep dari jabatannya sebagai Kepala Puskesmas Madapolo.

Menurut sejumlah warga, fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama memastikan ketersediaan obat-obatan dasar yang sangat dibutuhkan pasien setiap hari. Namun fakta di lapangan justru memperlihatkan adanya kekosongan obat yang berdampak langsung pada pelayanan.

“Puskesmas adalah tempat masyarakat menggantungkan harapan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kalau obat tidak tersedia, tentu ini menjadi persoalan serius yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah daerah,” ungkap salah satu warga yang meminta agar persoalan tersebut mendapat perhatian serius.

Masyarakat menilai, jika benar terjadi kelalaian dalam pengelolaan stok obat maupun distribusi kebutuhan medis, maka hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa karena menyangkut hak dasar masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak.

Karena itu, warga meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba untuk melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan di Puskesmas Madapolo, termasuk menelusuri penyebab utama terjadinya kekosongan obat yang dikeluhkan masyarakat.

Selain evaluasi internal, masyarakat juga berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan pelayanan publik di sektor kesehatan, mengingat keberadaan fasilitas kesehatan di wilayah kepulauan seperti Obi Utara sangat vital bagi kehidupan warga.

“Kami mendesak Bupati Halsel agar segera mengambil tindakan tegas. Pelayanan kesehatan tidak boleh terganggu hanya karena kelalaian manajemen. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegas warga.

Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan agar kejadian serupa tidak kembali terulang dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal sesuai harapan warga. (Lan)

Berita, Daerah, Halsel, Kesehatan, Nasional|oleh

HALSEL, Malutline–Pelayanan kesehatan di Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, kembali menuai sorotan tajam dari masyarakat. Kali ini, warga menyoroti tidak tersedianya obat program bagi pasien penyakit Tuberculosis (TB) di Puskesmas Madapolo yang dinilai berdampak serius terhadap kondisi pasien.

Kasus ini mencuat setelah seorang pasien asal Desa Pasir Putih, Kecamatan Obi Utara, yang sebelumnya menjalani pemeriksaan medis di RSUD Labuha dan dinyatakan menderita TB paru, tidak mendapatkan obat saat berada di rumah sakit.

Pasien kemudian diarahkan untuk kembali ke kampung halamannya dan mengambil obat program TB di Puskesmas Madapolo sebagai fasilitas kesehatan wilayah setempat. Namun setibanya di puskesmas, keluarga pasien justru menerima penjelasan dari pihak petugas bahwa stok obat TB program sedang kosong atau tidak tersedia.

Akibat keterlambatan penanganan dan tidak adanya obat yang seharusnya diberikan kepada pasien, kondisi kesehatan pasien dilaporkan semakin menurun. Tubuh pasien semakin lemah dan mengalami penurunan berat badan secara drastis dari hari ke hari.

Kondisi ini memicu kemarahan warga setempat. Sejumlah masyarakat menilai persoalan kosongnya stok obat program, khususnya obat TB yang menyangkut keselamatan pasien, merupakan bentuk kelalaian serius dalam tata kelola pelayanan kesehatan di Puskesmas Madapolo.

Warga mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan agar segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan di wilayah Obi Utara.

Tidak hanya itu, masyarakat juga secara terbuka meminta Bupati Halmahera Selatan mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan atau menonjobkan Kepala Puskesmas Madapolo, karena dianggap gagal memastikan ketersediaan obat program yang menjadi kebutuhan vital pasien.

“Ini menyangkut nyawa manusia. Bagaimana mungkin pasien TB yang membutuhkan obat rutin justru tidak mendapatkan pelayanan karena alasan obat habis. Kami meminta Bupati segera evaluasi dan copot Kepala Puskesmas Madapolo,” ujar salah satu warga kepada Malutline.

Masyarakat menilai fasilitas kesehatan tingkat puskesmas seharusnya memiliki sistem pengawasan stok obat yang baik, terlebih terhadap obat program pemerintah yang digunakan untuk penanganan penyakit menular seperti TB paru.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan maupun Puskesmas Madapolo belum memberikan penjelasan resmi terkait alasan kosongnya stok obat TB yang menyebabkan pasien tidak mendapatkan pengobatan tepat waktu.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik dan diharapkan mendapat respons cepat dari pemerintah daerah demi mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. (Lan)