TOBELO, MALUTLINE – Dugaan maraknya peredaran rokok tanpa pita cukai di wilayah Maluku Utara kembali memantik perhatian publik. Kali ini, Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara meminta Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak tinggal diam, tetapi segera mengusut dugaan jaringan distribusi rokok ilegal yang disinyalir memanfaatkan Pelabuhan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai jalur pemasukan barang.

Ketua FAKI Maluku Utara, Dani Haris Purnawan, menegaskan bahwa persoalan tersebut harus ditangani secara serius dan menyeluruh. Menurutnya, peredaran rokok yang diduga tidak memenuhi kewajiban cukai bukan sekadar persoalan pelanggaran perdagangan, melainkan berpotensi menggerus penerimaan negara dan merusak tata niaga hasil tembakau.

Dalam keterangannya kepada Malutline, Minggu (8/11/2026), Dani meminta aparat penegak hukum tidak hanya menyasar pedagang kecil yang menjual produk di tingkat pengecer. Penyelidikan harus diarahkan kepada pihak yang diduga menjadi pemasok, pemilik barang, pengendali distribusi, hingga jaringan yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.

“Jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti pada pedagang kecil. Kami ingin aparat berani menelusuri sumber barang, siapa pemiliknya, siapa yang memasok, dan siapa yang mengendalikan jalur distribusinya. Kalau memang ada jaringan besar, bongkar sampai ke akar-akarnya,” tegas Dani.

Dugaan Bekingan Oknum Aparat Harus Diperiksa

Selain mendesak pengungkapan jaringan pemasok, FAKI turut menyoroti munculnya dugaan keterlibatan oknum petinggi kepolisian yang disebut-sebut memberikan perlindungan terhadap aktivitas distribusi rokok ilegal.

Dani menegaskan, informasi tersebut tidak boleh diabaikan. Namun, dugaan keterlibatan aparat harus dibuktikan melalui proses penyelidikan yang objektif, independen, dan profesional.

FAKI meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri mengambil langkah pemeriksaan apabila terdapat laporan maupun bukti awal yang mengarah pada keterlibatan anggota kepolisian.

Menurutnya, institusi penegak hukum harus menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Tidak boleh ada anggota yang menggunakan jabatan atau kewenangannya untuk melindungi aktivitas yang bertentangan dengan hukum.

“Kalau memang ada oknum yang terlibat, jangan dilindungi. Periksa secara terbuka dan berikan sanksi sesuai aturan apabila terbukti. Hukum tidak boleh tunduk kepada jabatan maupun kekuasaan,” ujarnya.

Pelabuhan Tobelo Diminta Menjadi Prioritas Pengawasan

FAKI juga meminta aparat memberikan perhatian khusus terhadap aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Tobelo.

Berdasarkan informasi dan temuan lapangan yang diklaim diperoleh organisasi tersebut, pelabuhan itu diduga menjadi salah satu jalur masuk rokok yang kemudian dipasarkan ke sejumlah wilayah di Maluku Utara.

Karena itu, Dani mendesak Bea Cukai bersama aparat kepolisian melakukan penelusuran terhadap dokumen manifest kapal, identitas pengirim dan penerima, perusahaan pengangkutan, serta pergerakan barang dari pelabuhan menuju wilayah distribusi.

Apabila ditemukan pengiriman dalam jumlah besar menggunakan kontainer secara berulang, maka aktivitas tersebut perlu diperiksa secara mendalam untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan dan cukai.

“Jangan hanya melihat barang yang beredar di pasaran. Periksa jalur masuknya, periksa dokumennya, dan telusuri siapa yang bertanggung jawab. Jangan sampai ada jaringan besar yang terus beroperasi tanpa tersentuh hukum,” tambahnya.

FAKI Soroti Potensi Kehilangan Penerimaan Negara

Dalam persoalan ini, FAKI turut mengangkat potensi penerimaan negara yang berisiko tidak tertagih akibat peredaran rokok tanpa pelunasan cukai.

Berdasarkan simulasi yang disampaikan FAKI, satu kontainer berukuran 20 kaki diasumsikan mampu memuat sekitar 284 karton, dengan setiap karton berisi 800 bungkus rokok. Dengan demikian, estimasi muatan mencapai 227.200 bungkus.

Mengacu pada asumsi tarif yang digunakan FAKI, berikut gambaran potensi nilai cukai:

1. SKM 20 batang: asumsi Rp29.700 per bungkus, dengan estimasi potensi cukai sekitar Rp6,74 miliar.
2. SKM 10 batang: asumsi Rp14.850 per bungkus, dengan estimasi potensi cukai sekitar Rp3,37 miliar.
3. SKT 12 batang: asumsi Rp10.325 per bungkus, dengan estimasi potensi cukai sekitar Rp2,35 miliar.

FAKI menegaskan bahwa angka tersebut merupakan simulasi berdasarkan asumsi kapasitas muatan dan tarif yang digunakan, bukan angka kerugian negara yang telah ditetapkan melalui audit atau pemeriksaan resmi.

Besaran kewajiban cukai yang sebenarnya tetap harus diverifikasi berdasarkan jenis produk, golongan, tarif yang berlaku, serta ketentuan perundang-undangan.

Meski demikian, Dani menilai besarnya potensi penerimaan yang dipersoalkan tersebut menjadi alasan kuat bagi pemerintah dan aparat terkait untuk meningkatkan pengawasan.

Sejumlah Produk Rokok Ikut Menjadi Perhatian

FAKI juga menyebut sejumlah merek rokok yang berdasarkan informasi dan pengamatan mereka ditemukan beredar di pasaran, di antaranya Rastel, Omni, Martil, Drone, BSJ, Lato-lato, Sniper, Boston, Hummer, Manchester, Anker, Roadrace, hingga Smith.

Namun, FAKI menilai status setiap produk harus diperiksa secara resmi oleh Bea Cukai. Sebab, legalitas suatu produk tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan nama merek, melainkan harus dilihat dari pita cukai, identitas produk, dan dokumen yang menyertainya.

Empat Desakan FAKI kepada Aparat dan Instansi Terkait

Sebagai bentuk pengawasan masyarakat, FAKI Maluku Utara menyampaikan empat poin desakan.

Pertama, meminta Polda Maluku Utara dan Polres Halmahera Utara segera menelusuri dugaan jaringan peredaran rokok ilegal, termasuk pemasok, pemilik barang, jalur pengiriman, dan pihak yang diduga mengendalikan distribusi.

Kedua, meminta Propam Polri melakukan pemeriksaan apabila terdapat bukti awal mengenai dugaan keterlibatan anggota maupun pejabat kepolisian dalam aktivitas tersebut.

Ketiga, mendesak Bea Cukai memperketat pengawasan Pelabuhan Tobelo, melakukan pemeriksaan manifest kapal, dokumen pengiriman, serta memastikan seluruh barang kena cukai memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat, meminta penegakan hukum dilakukan secara adil dan tanpa tebang pilih terhadap siapa pun yang terbukti terlibat, baik masyarakat sipil maupun aparat negara.

Dani menegaskan bahwa FAKI tidak ingin persoalan tersebut hanya menjadi konsumsi pemberitaan tanpa adanya langkah konkret dari instansi berwenang.

“Ini menyangkut kewibawaan hukum dan kepentingan negara. Jangan sampai masyarakat kecil terus menjadi sasaran penindakan, sementara pihak yang diduga mengendalikan jaringan justru tidak tersentuh. Kami meminta Kapolda Maluku Utara menunjukkan keseriusan dalam mengungkap persoalan ini,” pungkasnya.

FAKI Maluku Utara menyatakan akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut serta mendorong aparat penegak hukum dan Bea Cukai menyampaikan hasil penanganan secara transparan kepada masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan jaringan distribusi dan keterlibatan oknum aparat tersebut masih memerlukan pembuktian melalui penyelidikan resmi. Pihak Polda Maluku Utara, Polres Halmahera Utara, dan Bea Cukai perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi maupun tanggapan. (Red)

HALSEL, MALUTLINE – Pengelolaan program kegiatan di sejumlah Puskesmas Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, menjadi sorotan. Pasalnya, diduga masih terdapat sejumlah program pelayanan kesehatan yang dikendalikan atau dipegang oleh tenaga honorer (honor lepas), termasuk bidan desa.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap ketentuan kepegawaian dan mekanisme pertanggungjawaban kegiatan yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Persoalannya bukan sekadar siapa yang menjalankan kegiatan di lapangan, tetapi juga siapa yang diberikan kewenangan menyusun perencanaan, mengendalikan pelaksanaan program, mengelola administrasi, serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.

Dalam pengelolaan Dana BOK, setiap program harus memiliki penanggung jawab yang jelas, didukung surat penugasan, perencanaan kegiatan, bukti pelaksanaan, laporan realisasi, serta dokumen pertanggungjawaban keuangan.

Kepala Puskesmas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki tanggung jawab memastikan seluruh kegiatan dan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan. Pelaksanaan teknis dapat melibatkan petugas sesuai kompetensi dan dasar penugasan yang sah.

Namun, apabila tenaga honorer yang tidak memenuhi persyaratan justru diberikan kewenangan mengendalikan administrasi dan pertanggungjawaban anggaran, hal tersebut perlu dievaluasi secara serius.

Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan diminta memeriksa daftar pemegang program di setiap Puskesmas, surat keputusan penugasan, status kepegawaian, serta kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan laporan penggunaan Dana BOK.

Dinas Kesehatan Halsel juga diminta memberikan penjelasan mengenai dasar kebijakan penunjukan tenaga honorer sebagai pemegang program.

Jika ditemukan kegiatan fiktif, bukti pertanggungjawaban tidak sah, atau penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan, persoalan tersebut dapat berkembang menjadi temuan pemeriksaan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

Kepala Dinas Kesehatan dan seluruh kepala Puskesmas di Halsel diharapkan tidak mengabaikan persoalan ini. Sebab, pengelolaan anggaran kesehatan harus mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Malutline mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi menyeret pengelola program maupun pejabat terkait ke dalam persoalan hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Kesehatan maupun kepala Puskesmas terkait dugaan tersebut. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab.(Red)

TERNATE, Malutline–Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru di Poltekkes Kemenkes Ternate kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah orang tua calon mahasiswa mengaku kecewa dan mempertanyakan transparansi sistem seleksi yang diterapkan pihak kampus.

Keluhan itu muncul setelah sejumlah peserta yang sebelumnya mengikuti tahapan seleksi dinyatakan tidak lolos, sementara beberapa nama yang lolos justru diduga memiliki hubungan keluarga maupun kedekatan khusus dengan oknum dosen di lingkungan kampus.

Sejumlah wali calon mahasiswa yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengungkapkan adanya dugaan praktik tidak adil dalam proses penerimaan mahasiswa baru tahun ini. Mereka menilai, peserta yang berhasil lolos sebagian besar merupakan calon mahasiswa yang memiliki hubungan kekerabatan dengan dosen, bahkan ada pula peserta yang disebut tinggal di rumah dosen tertentu.

“Yang jadi pertanyaan kami, apakah proses seleksi ini benar-benar berdasarkan kemampuan akademik atau ada faktor lain. Banyak peserta yang punya nilai bagus justru tidak lolos,” ungkap salah satu orang tua peserta.

Mereka juga menyoroti sistem tes akademik yang masih dilakukan secara manual. Menurut mereka, metode tersebut membuka ruang subjektivitas karena hasil ujian dinilai langsung oleh pihak dosen melalui panitia internal kampus.

Para orang tua mempertanyakan alasan pihak kampus tidak menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang dinilai jauh lebih transparan karena peserta dapat langsung mengetahui nilai hasil ujian secara terbuka tanpa campur tangan pihak tertentu.

“Kalau memang seleksi berdasarkan kemampuan akademik, kenapa tidak menggunakan sistem CAT seperti lembaga lain. Dengan CAT peserta langsung tahu nilainya. Kalau manual seperti ini, masyarakat bisa curiga ada permainan di internal kampus,” lanjut sumber tersebut.

Sorotan tajam juga diarahkan kepada pimpinan kampus, Direktur Ridwan Yamko. Sejumlah pihak mendesak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia segera melakukan evaluasi terhadap proses penerimaan mahasiswa baru di Poltekkes Ternate.

Mereka meminta Kementerian Kesehatan turun langsung melakukan audit menyeluruh terhadap panitia seleksi, dosen yang terlibat, hingga sistem penerimaan mahasiswa agar dugaan praktik nepotisme tidak terus mencederai dunia pendidikan kesehatan di Maluku Utara.

“Pendidikan harus menjunjung prinsip keadilan. Jangan sampai kampus negara justru memberi ruang bagi praktik yang merugikan calon mahasiswa yang benar-benar berjuang dengan kemampuan sendiri,” tegas salah satu wali peserta.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Poltekkes Kemenkes Ternate belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan yang berkembang di tengah masyarakat. (Red)

TERNATE, Malutline–Proses penerimaan calon mahasiswa baru di Poltekkes Kemenkes Ternate kembali menjadi sorotan serius. Kali ini, sejumlah pihak mendesak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia segera melakukan audit menyeluruh terhadap pihak rektorat maupun panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diduga tidak berjalan secara objektif dan transparan.

Desakan itu muncul setelah berkembang dugaan kuat bahwa proses seleksi penerimaan mahasiswa tahun ini lebih mengutamakan peserta yang memiliki akses “orang dalam” dibanding murni berdasarkan kemampuan akademik.

Sumber yang diperoleh media ini menyebutkan, terdapat sejumlah peserta seleksi yang diduga menjadi “jatah orang dalam” karena memiliki hubungan kedekatan dengan oknum dosen maupun panitia internal kampus. Bahkan, dari informasi yang dihimpun, beberapa peserta yang dinyatakan lolos diketahui tinggal di rumah para dosen maupun pihak yang terlibat langsung dalam proses seleksi.

Pihak media ini juga mengaku telah mengantongi sejumlah data dan informasi dari berbagai sumber terkait dugaan adanya peserta-peserta tertentu yang sejak awal telah dipersiapkan untuk diloloskan dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru di kampus tersebut.

“Ini bukan lagi soal siapa lulus atau tidak lulus, tetapi soal keadilan dalam dunia pendidikan. Kami mendapatkan informasi bahwa ada sejumlah peserta yang memang menjadi jatah orang dalam dan mereka diketahui memiliki kedekatan khusus dengan pihak internal kampus, bahkan ada yang tinggal di rumah dosen maupun panitia seleksi,” ujar sumber kepada media ini.

Lebih lanjut, dugaan tersebut semakin menguat lantaran pihak kampus hanya mengumumkan nama peserta yang dinyatakan lulus tanpa membuka hasil nilai akademik atau rincian skor peserta secara transparan kepada publik.

Menurut sumber, alasan kampus yang menyebut peserta tertentu tidak lulus karena nilai tidak memenuhi syarat diduga hanya menjadi dalih untuk menutupi proses seleksi yang sebenarnya tidak sepenuhnya berdasarkan hasil akademik.

“Alasan tidak lulus karena nilai tidak memenuhi syarat itu hanya alasan yang disampaikan pihak kampus. Faktanya, ada peserta yang diduga diloloskan bukan karena nilai akademik, melainkan karena faktor kedekatan dengan pihak internal kampus,” tegas sumber tersebut.

Sejumlah pihak kini meminta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia segera turun tangan melakukan audit investigatif terhadap sistem seleksi, panitia penerimaan mahasiswa, hingga pihak pimpinan Poltekkes Kemenkes Ternate agar dugaan praktik nepotisme di dunia pendidikan kesehatan tidak terus terjadi.

Masyarakat menilai, jika dugaan ini benar, maka proses penerimaan mahasiswa di kampus negeri tersebut telah mencederai prinsip keadilan dan merampas hak peserta lain yang seharusnya lolos berdasarkan kemampuan akademik murni.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Poltekkes Kemenkes Ternate belum memberikan klarifikasi resmi terkait berbagai tudingan yang berkembang. (Red)

TERNATE, Malutline–Sejumlah calon mahasiswa dan orang tua peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru di Poltekkes Kemenkes Ternate mempertanyakan mekanisme pengumuman hasil seleksi yang dinilai tidak transparan.

Pasalnya, panitia seleksi hanya mengumumkan daftar nama peserta yang dinyatakan lulus tanpa mencantumkan hasil nilai akademik atau presentasi nilai yang diperoleh seluruh peserta saat mengikuti ujian seleksi.

Kondisi ini memicu tanda tanya besar di kalangan peserta, karena tidak ada keterbukaan mengenai dasar penilaian yang digunakan panitia dalam menentukan siapa yang berhak dinyatakan lolos sebagai calon mahasiswa baru.

Sejumlah peserta menilai, pengumuman hasil seleksi seharusnya tidak hanya menampilkan nama peserta yang lulus, tetapi wajib disertai dengan rincian nilai akademik masing-masing peserta agar proses seleksi berjalan secara adil, objektif, dan dapat diawasi publik.

“Yang kami pertanyakan kenapa panitia hanya umumkan nama peserta yang lulus, sementara nilai hasil tes tidak dibuka. Harusnya nilai atau presentasi hasil ujian semua peserta dicantumkan supaya transparan dan semua orang tahu dasar kelulusannya,” ungkap salah satu peserta.

Menurut mereka, keterbukaan nilai menjadi hal penting untuk menghindari munculnya dugaan ketidakadilan dalam proses penerimaan mahasiswa baru, terlebih seleksi akademik dilakukan secara manual dan hasilnya hanya diketahui pihak internal kampus.

Peserta juga meminta agar sistem pengumuman seleksi ke depan mengikuti prinsip keterbukaan seperti sistem Computer Assisted Test (CAT) yang memungkinkan peserta langsung mengetahui nilai setelah ujian berlangsung.

“Kalau hanya nama yang diumumkan tanpa nilai, tentu publik akan bertanya-tanya. Kami meminta panitia seleksi membuka presentasi nilai seluruh peserta, bukan hanya menetapkan siapa yang lulus tanpa penjelasan hasil akademiknya,” tegas peserta lainnya.

Sorotan ini semakin menguat karena muncul tuntutan agar pimpinan Poltekkes Kemenkes Ternate segera memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat terkait sistem penilaian yang digunakan dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun ini.

Bagi para peserta, transparansi nilai adalah bentuk keadilan, sehingga setiap calon mahasiswa mengetahui secara jelas hasil perjuangan mereka, bukan hanya menerima pengumuman nama-nama yang dinyatakan lulus tanpa mengetahui berapa nilai yang diperoleh. (Red)