HALSEL, Malutline–Sorotan tajam datang dari masyarakat Kecamatan Obi Utara terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Madapolo yang dinilai mengalami persoalan serius terkait tidak tersedianya sejumlah obat-obatan bagi pasien yang membutuhkan pelayanan medis.

Kondisi tersebut memicu kekecewaan warga yang menilai lemahnya pengawasan dan manajemen pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas. Akibat persoalan itu, masyarakat mendesak Hasan Ali Bassam Kasuba agar segera mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi bahkan mencopot Djais Laria, Amd.Kep dari jabatannya sebagai Kepala Puskesmas Madapolo.

Menurut sejumlah warga, fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama memastikan ketersediaan obat-obatan dasar yang sangat dibutuhkan pasien setiap hari. Namun fakta di lapangan justru memperlihatkan adanya kekosongan obat yang berdampak langsung pada pelayanan.

“Puskesmas adalah tempat masyarakat menggantungkan harapan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kalau obat tidak tersedia, tentu ini menjadi persoalan serius yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah daerah,” ungkap salah satu warga yang meminta agar persoalan tersebut mendapat perhatian serius.

Masyarakat menilai, jika benar terjadi kelalaian dalam pengelolaan stok obat maupun distribusi kebutuhan medis, maka hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa karena menyangkut hak dasar masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak.

Karena itu, warga meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba untuk melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan di Puskesmas Madapolo, termasuk menelusuri penyebab utama terjadinya kekosongan obat yang dikeluhkan masyarakat.

Selain evaluasi internal, masyarakat juga berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan pelayanan publik di sektor kesehatan, mengingat keberadaan fasilitas kesehatan di wilayah kepulauan seperti Obi Utara sangat vital bagi kehidupan warga.

“Kami mendesak Bupati Halsel agar segera mengambil tindakan tegas. Pelayanan kesehatan tidak boleh terganggu hanya karena kelalaian manajemen. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegas warga.

Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan agar kejadian serupa tidak kembali terulang dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal sesuai harapan warga. (Lan)

HALSEL, Malutline–Pelayanan kesehatan di Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, kembali menuai sorotan tajam dari masyarakat. Kali ini, warga menyoroti tidak tersedianya obat program bagi pasien penyakit Tuberculosis (TB) di Puskesmas Madapolo yang dinilai berdampak serius terhadap kondisi pasien.

Kasus ini mencuat setelah seorang pasien asal Desa Pasir Putih, Kecamatan Obi Utara, yang sebelumnya menjalani pemeriksaan medis di RSUD Labuha dan dinyatakan menderita TB paru, tidak mendapatkan obat saat berada di rumah sakit.

Pasien kemudian diarahkan untuk kembali ke kampung halamannya dan mengambil obat program TB di Puskesmas Madapolo sebagai fasilitas kesehatan wilayah setempat. Namun setibanya di puskesmas, keluarga pasien justru menerima penjelasan dari pihak petugas bahwa stok obat TB program sedang kosong atau tidak tersedia.

Akibat keterlambatan penanganan dan tidak adanya obat yang seharusnya diberikan kepada pasien, kondisi kesehatan pasien dilaporkan semakin menurun. Tubuh pasien semakin lemah dan mengalami penurunan berat badan secara drastis dari hari ke hari.

Kondisi ini memicu kemarahan warga setempat. Sejumlah masyarakat menilai persoalan kosongnya stok obat program, khususnya obat TB yang menyangkut keselamatan pasien, merupakan bentuk kelalaian serius dalam tata kelola pelayanan kesehatan di Puskesmas Madapolo.

Warga mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan agar segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan di wilayah Obi Utara.

Tidak hanya itu, masyarakat juga secara terbuka meminta Bupati Halmahera Selatan mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan atau menonjobkan Kepala Puskesmas Madapolo, karena dianggap gagal memastikan ketersediaan obat program yang menjadi kebutuhan vital pasien.

“Ini menyangkut nyawa manusia. Bagaimana mungkin pasien TB yang membutuhkan obat rutin justru tidak mendapatkan pelayanan karena alasan obat habis. Kami meminta Bupati segera evaluasi dan copot Kepala Puskesmas Madapolo,” ujar salah satu warga kepada Malutline.

Masyarakat menilai fasilitas kesehatan tingkat puskesmas seharusnya memiliki sistem pengawasan stok obat yang baik, terlebih terhadap obat program pemerintah yang digunakan untuk penanganan penyakit menular seperti TB paru.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan maupun Puskesmas Madapolo belum memberikan penjelasan resmi terkait alasan kosongnya stok obat TB yang menyebabkan pasien tidak mendapatkan pengobatan tepat waktu.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik dan diharapkan mendapat respons cepat dari pemerintah daerah demi mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. (Lan)

LABUHA, Malutline–Aroma tak sedap kembali menyeruak dari internal UPTD Puskesmas Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Sejumlah staf menuding adanya praktik monopoli kewenangan dan anggaran oleh salah seorang staf, Marini Mansur, SKM.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, Marini Mansur diduga menguasai penuh seluruh kegiatan, mulai dari Biaya Operasional Kesehatan (BOK), program BPJS, hingga agenda pelayanan lainnya. Kondisi tersebut membuat Kepala Puskesmas Babang, Noce Dumede, tak berdaya menjalankan tugas pokoknya.

“Semua kegiatan dan anggaran dia yang atur. Bahkan perannya sudah melebihi kepala puskesmas,” ungkap salah seorang staf yang enggan disebutkan namanya, Senin (30/9/2025).

Diduga Dilindungi “Orang Dalam”

Marini Mansur, yang diketahui merupakan istri Kepala Puskesmas Kayoa sekaligus kakak kandung anggota DPRD Halsel, Masdar Mansur, disebut semakin leluasa bertindak. Kepada koleganya, ia bahkan kerap menyampaikan bahwa dirinya tidak dapat dimutasi atau dijatuhi sanksi karena memiliki “orang dalam” yang kuat.

Situasi ini menimbulkan keresahan dan kecemburuan internal. Beberapa staf menilai, persoalan serupa sudah terjadi sejak lama, bahkan setiap kali terjadi pergantian kepala puskesmas.

“Setiap kepala puskesmas baru, masalah ini tetap muncul. Hubungan staf dengan atasan jadi tidak harmonis,” beber sumber lain.

Dorongan Audit dan Proses Hukum

Melihat kondisi tersebut, para staf mendesak Inspektorat Halsel dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera turun melakukan audit investigasi terhadap penggunaan dana BOK di Puskesmas Babang.

Selain itu, DPRD Halsel juga diminta turun tangan untuk mempertanyakan dugaan monopoli anggaran dan kegiatan ini. Desakan itu muncul agar ada rekomendasi resmi kepada Kejaksaan Negeri Halsel di bawah pimpinan Kajari Ahmad Pathoni untuk memproses hukum kasus ini.

“Ini sudah melanggar etika birokrasi. Seorang staf tidak bisa mengambil alih tugas kepala puskesmas. Harus ada penindakan tegas agar pelayanan kesehatan tidak terganggu,” tegas salah seorang staf.

Publik Menanti Sikap Pemkab dan Aparat Hukum

Hingga berita ini dipublikasikan, wartawan masih berupaya menghubungi Marini Mansur maupun Kepala Puskesmas Babang, Noce Dumede, guna mendapatkan klarifikasi langsung.

Kasus dugaan monopoli anggaran ini kini menjadi sorotan publik, terlebih karena menyangkut pelayanan kesehatan dasar masyarakat. Publik menanti langkah tegas dari Pemkab Halsel, DPRD, dan aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan serta etika birokrasi di lingkungan puskesmas. (Red)

Manado, Malutline – 26 Juni 2025  Felisha Hafi Aswin, balita perempuan berusia 10 bulan asal Desa Gane Dalam, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), saat ini tengah menjalani perawatan intensif akibat penyakit hidrosefalus di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof. Dr. R.D. Kandou, Manado, Sulawesi Utara.

Felisha adalah anak pertama dari pasangan Aswin M. Sangaji, seorang petani, dan Fistri Haras, ibu rumah tangga. Ia mulai menunjukkan gejala penyakit sejak usia 4 bulan dan hingga kini telah berjuang selama 6 bulan melawan hidrosefalus  kondisi medis serius yang menyebabkan penumpukan cairan di otak.

Menurut keterangan dari nenek dan kakeknya, Masria Harap dan Mahmud Wahid, Felisha awalnya mendapat perawatan tradisional dan pengobatan alternatif. Karena kondisi tak kunjung membaik, ia dirujuk ke Puskesmas Gane Dalam, lalu ke RSUD Labuha, dilanjutkan ke RS Siloam untuk rawat jalan. Ketika kondisinya memburuk dengan demam tinggi, ia dibawa ke IGD RSUP Kandou Manado dan telah menjalani rawat inap selama 13 hari, menunggu jadwal tindakan operasi.

Sayangnya, hingga hari ini, Felisha harus berjuang sendiri tanpa dukungan nyata dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan maupun Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Diduga kuat, belum ada informasi resmi yang diterima Pemkab Halsel terkait kondisi darurat kesehatan yang dialami Felisha. Padahal, sesuai regulasi, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab sosial terhadap warganya, terutama keluarga dengan keterbatasan ekonomi seperti keluarga Felisha.

Felisha berasal dari keluarga kurang mampu. Ayahnya hanya seorang petani dengan penghasilan terbatas, sementara ibunya tidak bekerja. Biaya pengobatan di luar daerah tentu sangat memberatkan, terlebih untuk tindakan medis lanjutan seperti operasi. Dukungan pemerintah, baik dalam bentuk layanan kesehatan gratis, bantuan transportasi medis, maupun dukungan logistik keluarga pasien, sangat dibutuhkan.

Masyarakat Halmahera Selatan dan sekitarnya diajak turut serta membantu keluarga Felisha, baik secara moral maupun materiil. Uluran tangan dari sesama warga dapat menjadi jembatan harapan bagi kesembuhan gadis kecil ini. Sementara itu, perhatian dan respon cepat dari Pemkab Halsel serta Pemprov Maluku Utara sangat dinantikan.

“Dek Felisha pasti sembuh.”

Kalimat itu bukan sekadar harapan, tetapi seruan solidaritas bagi seorang anak bangsa yang berhak mendapatkan hak hidup sehat dan masa depan yang cerah. Semoga pemerintah segera turun tangan. (Red)

LABUHA, Malutline — Pelayanan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, kembali menuai sorotan. Warga mengeluhkan tindakan dokter yang memulangkan seorang pasien balita berinisial A.H yang dinilai belum sembuh total, meski masih menunjukkan gejala demam dan lemas.

Keluhan ini disampaikan oleh pihak keluarga pasien yang kecewa karena anak mereka yang baru berusia sekitar 1 tahun 7 bulan hanya mendapatkan perawatan kurang dari delapan jam pada kunjungan pertama.

Berdasarkan keterangan dokter, hasil laboratorium menunjukkan kondisi normal dan suhu tubuh pasien telah menurun, sehingga A.H diizinkan pulang hanya dengan resep obat.

Namun, sesampainya di rumah, kondisi pasien kembali memburuk. A.H mengalami demam tinggi dan tubuh panas yang tidak stabil. Keluarga pun kembali membawa pasien ke RSUD Labuha pada Minggu, 22 Juni 2025. Akan tetapi, pasien hanya dirawat sekitar enam jam dan belum sempat menghabiskan satu botol cairan infus, dokter kembali meminta pasien untuk pulang.

“Anak kami masih lemas, demamnya naik turun setiap jam. Tapi dokter langsung suruh pulang padahal jelas-jelas anak ini belum sembuh,” ujar salah satu anggota keluarga pasien.

Insfus belum habis, pasien langsung disuruh pulang.

Pasien A.H diketahui sempat dirawat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Labuha. Menurut pihak keluarga, tindakan medis yang terkesan terburu-buru ini sangat mengecewakan, terlebih kondisi pasien yang masih sangat kecil dan rentan.

Pihak keluarga berharap RSUD Labuha tidak lagi memberikan pelayanan yang terkesan terburu-buru dalam menangani pasien, terutama balita. Mereka meminta agar pasien diberikan perawatan hingga benar-benar pulih dan layak dipulangkan.

“Kalau belum sembuh, jangan dulu disuruh pulang. Jangan tunggu pasien tambah parah baru ditangani serius. Kami hanya minta anak kami dirawat sampai sembuh total,” lanjutnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak RSUD Labuha belum memberikan klarifikasi resmi terkait keluhan warga tersebut. Namun warga berharap instansi terkait, termasuk Dinas Kesehatan Halmahera Selatan, segera mengevaluasi sistem pelayanan medis di RSUD Labuha agar kejadian serupa tidak terulang. (Red)