HALSEL, MALUTLINE – Dukungan terhadap Sufmi Dasco Ahmad untuk mengemban amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia mulai mendapat perhatian dari berbagai daerah. Kali ini, aspirasi tersebut turut disuarakan dari Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara.

Dukungan itu disampaikan Rustam J. Marsaoly yang menilai Sufmi Dasco Ahmad merupakan salah satu figur nasional yang memiliki pengalaman, kapasitas politik, serta kemampuan membangun komunikasi lintas kekuatan politik.

Menurut Rustam, munculnya dukungan dari daerah merupakan bagian dari dinamika demokrasi sekaligus bentuk aspirasi masyarakat yang menginginkan hadirnya figur dengan pengalaman politik dan kepemimpinan yang matang di tingkat nasional.

Ia berpandangan, posisi Wakil Presiden bukan sekadar jabatan pendamping Presiden, melainkan amanah kenegaraan yang membutuhkan kemampuan koordinasi, komunikasi, serta pemahaman terhadap berbagai persoalan bangsa.

Karena itu, nama Sufmi Dasco Ahmad dinilai layak menjadi salah satu figur yang dipertimbangkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dasco Dinilai Memiliki Pengalaman dan Kemampuan Politik

Sufmi Dasco Ahmad merupakan politikus Partai Gerindra yang dikenal memiliki pengalaman panjang dalam dinamika politik nasional. Ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam munculnya dukungan terhadap dirinya. Kemampuannya membangun komunikasi politik dengan berbagai pihak dinilai menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas hubungan antara lembaga negara dan kekuatan politik.

Dalam sistem pemerintahan, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan kebijakan negara dapat berjalan secara efektif.

Rustam menilai, pengalaman Dasco di parlemen dapat menjadi nilai tambah apabila mendapatkan kepercayaan untuk mengemban tanggung jawab sebagai Wakil Presiden.

Selain itu, kedekatannya dengan dinamika pemerintahan dan lingkungan politik nasional dinilai dapat membantu memperkuat koordinasi dalam menjalankan agenda pembangunan pemerintah.

Aspirasi Daerah Harus Menjadi Bagian dari Pertimbangan Nasional

Rustam J. Marsaoly juga menilai bahwa suara dari daerah perlu mendapatkan ruang dalam setiap dinamika politik nasional.

Menurutnya, masyarakat di daerah memiliki harapan besar terhadap kepemimpinan nasional yang mampu memperhatikan kebutuhan pembangunan, pemerataan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan pelayanan publik hingga wilayah kepulauan.

Bagi Maluku Utara, khususnya Halmahera Selatan, perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah menjadi salah satu harapan penting.

Persoalan infrastruktur, konektivitas antarpulau, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan potensi sumber daya alam membutuhkan dukungan kebijakan nasional yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Karena itu, figur pemimpin nasional diharapkan mampu membangun komunikasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga berbagai aspirasi masyarakat tidak berhenti pada tataran wacana.

Dukungan Daerah dalam Dinamika Politik Nasional

Menguatnya nama Dasco dalam bursa calon Wakil Presiden juga menjadi bagian dari perkembangan politik nasional.

Sejumlah pengurus daerah Partai Gerindra telah menyampaikan dukungan terhadap Sufmi Dasco Ahmad. Aspirasi tersebut datang dari beberapa wilayah, termasuk Sumatera Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Aceh, Jawa Timur, Papua Barat Daya, Kalimantan Barat, Banten, dan Riau.

Dukungan dari berbagai daerah itu memperlihatkan bahwa nama Dasco mulai menjadi pembicaraan dalam dinamika politik nasional.

Meski demikian, proses pengisian jabatan Wakil Presiden tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dukungan politik dari daerah merupakan aspirasi yang perlu dipertimbangkan, bukan keputusan penetapan jabatan.

Harapan untuk Kepemimpinan Nasional

Bagi Rustam J. Marsaoly, yang terpenting dari dinamika politik tersebut adalah bagaimana kepemimpinan nasional ke depan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pergantian atau pengisian jabatan di tingkat nasional harus tetap mengedepankan kepentingan bangsa, stabilitas pemerintahan, serta keberlanjutan pembangunan.

Ia berharap setiap figur yang nantinya mendapatkan amanah kepemimpinan dapat menunjukkan komitmen terhadap kepentingan rakyat, termasuk masyarakat di wilayah timur Indonesia.

Halmahera Selatan sebagai salah satu kabupaten kepulauan di Maluku Utara membutuhkan perhatian serius pemerintah pusat agar pembangunan dapat dirasakan secara merata.

Dengan demikian, aspirasi dukungan terhadap Sufmi Dasco Ahmad tidak hanya menjadi bagian dari percakapan politik mengenai figur calon Wakil Presiden, tetapi juga menjadi momentum untuk menyuarakan harapan daerah terhadap masa depan kepemimpinan Indonesia.

Dari Halmahera Selatan, suara aspirasi politik turut mengemuka. Harapannya sederhana: siapa pun yang nantinya dipercaya mengemban amanah kenegaraan harus mampu bekerja untuk rakyat, menjaga persatuan, dan memastikan pembangunan Indonesia menjangkau seluruh pelosok negeri. (Red)

TERNATE, MALUTLINE – Nama Ahmad Purbaya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara, kembali menjadi sorotan. Bukan tanpa alasan, sejumlah persoalan hukum dan dugaan penyimpangan anggaran yang pernah mencuat dalam beberapa tahun terakhir terus dikaitkan dengan pejabat yang memiliki posisi strategis dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Mulai dari perkara dugaan gratifikasi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK), dugaan korupsi dana penanganan Covid-19 senilai Rp163 miliar, pengadaan dua unit kapal Billfish, proyek pembangunan Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Goto, hingga sejumlah paket pekerjaan pembangunan di lingkungan BPKAD.

Rentetan persoalan tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana pertanggungjawaban pejabat pengelola keuangan daerah dalam memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Meski hingga kini berbagai pemeriksaan tersebut tidak serta-merta menjadikan Ahmad Purbaya sebagai tersangka atau terpidana, rekam jejak persoalan yang pernah mencuat tetap menjadi catatan penting bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara, khususnya Gubernur Sherly Tjoanda, dalam mengevaluasi jabatan strategis yang bersangkutan.

1. Terungkap dalam Persidangan, Pemberian Uang Rp1,2 Miliar kepada AGK

Salah satu perkara yang paling menyita perhatian publik adalah terungkapnya keterangan mengenai pemberian uang kepada mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, dalam persidangan perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate.

Dalam persidangan pada 31 Juli 2024, Jaksa Penuntut Umum KPK mengungkap catatan pemberian uang dari sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah kepada AGK.

Nama Ahmad Purbaya turut disebut dengan nilai pemberian mencapai sekitar Rp1,2 miliar. Dalam keterangannya di persidangan, Purbaya mengakui pemberian uang tersebut dilakukan secara bertahap melalui sejumlah orang dekat AGK.

Ia juga menerangkan bahwa uang tersebut bersumber dari honor, perjalanan dinas, dan kegiatan yang dikumpulkannya.

Fakta persidangan tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut hubungan antara pejabat pengelola keuangan daerah dengan kepala daerah yang kemudian terseret perkara korupsi.

Publik membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai dasar, tujuan, serta konteks penyerahan uang tersebut, termasuk apakah seluruh transaksi telah ditelusuri oleh penyidik KPK.

2. Kantor BPKAD Digeledah KPK, Ahmad Purbaya Turut Diperiksa

Pada 22 Desember 2023, penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor BPKAD Provinsi Maluku Utara dalam rangkaian penyidikan perkara dugaan suap dan gratifikasi yang berkaitan dengan pemerintahan AGK.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah dokumen penting diamankan penyidik. Ahmad Purbaya juga turut menjalani pemeriksaan untuk dimintai keterangan.

Selanjutnya, pada 11 Januari 2024, KPK kembali memeriksa Purbaya bersama sejumlah pejabat Pemprov Malut lainnya guna mendalami dugaan intervensi AGK dalam berbagai proyek pengadaan barang dan jasa.

Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya KPK mengungkap konstruksi perkara, termasuk hubungan antara kebijakan penganggaran, pelaksanaan proyek, dan dugaan aliran uang kepada kepala daerah.

Namun, pemeriksaan maupun penggeledahan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Ahmad Purbaya terbukti melakukan tindak pidana.

3. Dugaan Korupsi Dana Covid-19 Rp163 Miliar

Persoalan lainnya muncul pada Desember 2022 ketika Ahmad Purbaya mengaku telah diperiksa oleh Kejati Maluku Utara terkait dugaan tindak pidana korupsi anggaran penanganan Covid-19 tahun anggaran 2020–2022 yang disebut mencapai Rp163 miliar.

Anggaran tersebut merupakan dana publik yang dialokasikan untuk mendukung penanganan pandemi dan kebutuhan masyarakat dalam situasi darurat kesehatan.

Karena BPKAD memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan keuangan daerah, pemeriksaan terhadap pejabat terkait menjadi penting untuk mengurai mekanisme penganggaran, pencairan, realisasi belanja, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana.

Publik hingga kini membutuhkan penjelasan mengenai perkembangan dan hasil akhir penanganan perkara tersebut, termasuk apakah terdapat temuan yang mengarah pada kerugian keuangan negara dan siapa saja pihak yang harus bertanggung jawab.

4. Pengadaan Kapal Billfish Rp5,9 Miliar Diperiksa Kejati

Pada Februari 2025, Ahmad Purbaya kembali diperiksa penyidik Pidana Khusus Kejati Maluku Utara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan dua unit kapal mancing Billfish untuk mendukung kegiatan Widi International Fishing Tournament (WIFT) tahun 2017.

Pengadaan dua kapal tersebut dimenangkan CV Mandiri Makmur dengan nilai kontrak sekitar Rp5.906.208.000.

Dalam pemeriksaan tersebut, Purbaya mengakui dimintai keterangan mengenai proses penganggaran dan menyerahkan sejumlah dokumen kepada penyidik.

Perkembangan berikutnya, pada September 2025, Kejati Malut menyampaikan bahwa perkara tersebut telah berada pada tahap penyidikan dan penyidik berkoordinasi dengan BPK untuk menghitung kerugian keuangan negara.

Kasus ini menjadi penting untuk menguji apakah proses penganggaran dan pencairan dana telah berjalan sesuai ketentuan serta apakah terdapat pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana.

5. Proyek TPI Goto, Ahmad Purbaya Kembali Diperiksa Januari 2026

Belum selesai menjadi perhatian dalam perkara sebelumnya, Ahmad Purbaya kembali diperiksa aparat penegak hukum.

Kali ini, Kepala BPKAD Malut tersebut dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan pada 21 Januari 2026 terkait penyidikan dugaan korupsi pembangunan Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Goto pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2021.

Proyek tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp2 miliar lebih.

Kepala Kejari Tidore Kepulauan, Sabar Evryanto Batubara, menjelaskan bahwa Ahmad Purbaya diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Kepala BPKAD sekaligus Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk mendalami alur pencairan anggaran, mulai dari pembayaran uang muka hingga pencairan pembayaran 100 persen.

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa penyidik masih menelusuri aspek pengelolaan dan pencairan keuangan dalam proyek TPI Goto.

6. Paket Pekerjaan BPKAD Senilai Puluhan Miliar Jadi Sorotan

Selain perkara yang ditangani aparat penegak hukum, sejumlah paket pekerjaan di lingkungan BPKAD Maluku Utara juga pernah menjadi sorotan kelompok mahasiswa dan aktivis antikorupsi.

Dalam aksi pada Maret 2025, Front Mahasiswa Anti Korupsi (FMAK) Maluku Utara menyuarakan dugaan penyimpangan terhadap 13 paket pekerjaan dengan total nilai anggaran sekitar Rp49,87 miliar.

Sejumlah pekerjaan yang disorot antara lain pembangunan kantin, rumah dinas pejabat, pos jaga dan ATM, mushala, gedung serbaguna, gedung asrama, penataan lanskap, serta paket pengawasan pembangunan.

FMAK juga menyoroti anggaran pengawasan pembangunan gedung asrama BPKAD senilai sekitar Rp835 juta.

Kelompok tersebut meminta Kejati Maluku Utara melakukan pemeriksaan dan mendesak Gubernur Sherly Tjoanda mengevaluasi jabatan Ahmad Purbaya.

Namun, seluruh tudingan tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen kontrak, proses pengadaan, realisasi pekerjaan, pembayaran, dan hasil audit. Desakan demonstrasi bukan merupakan bukti bahwa tindak pidana telah terjadi.

7. Dugaan Aliran Dana Pembangunan Kampus STP Bacan

Sorotan lainnya datang dari Lembaga Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara yang pada Juni 2025 mendesak Kejati Malut menelusuri dugaan aliran dana pembangunan Sekolah Tinggi Pertanian (STP) Bacan yang kini dikenal sebagai Universitas Nurul Hasan.

Dalam laporan yang dipublikasikan Malutline, FAKI menyoroti dua komponen anggaran yang disebut tercantum dalam hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemprov Malut tahun anggaran 2022.

Kedua komponen tersebut meliputi pembangunan gedung sekretariat STP Bacan senilai Rp1.209.068.000 dan anggaran ganti rugi pengembangan lahan kampus sebesar Rp3.105.850.000.

FAKI mendesak agar aliran anggaran tersebut ditelusuri, termasuk peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses penganggaran, pencairan, dan pertanggungjawaban keuangan.

Sorotan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan memeriksa dokumen asli LHP BPK, dasar penyaluran anggaran, bukti realisasi, serta hasil klarifikasi pihak terkait.

8. Laporan Kontraktor dan Persoalan Lainnya

Selain perkara-perkara tersebut, pemberitaan media pada Agustus 2024 juga menyebut Ahmad Purbaya pernah dilaporkan seorang kontraktor kepada pihak kepolisian atas dugaan penipuan.

Namun, perkembangan dan status akhir laporan tersebut belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia. Karena itu, perkara tersebut masih memerlukan konfirmasi kepada pihak kepolisian dan pihak-pihak yang bersangkutan sebelum dapat disimpulkan lebih jauh.

Gubernur Sherly Diminta Evaluasi Jabatan Kepala BPKAD

Banyaknya persoalan yang pernah mencuat dan pemeriksaan yang melibatkan Ahmad Purbaya menjadi catatan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Kepala BPKAD merupakan pejabat yang memegang peran penting dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Posisi tersebut menuntut standar integritas, profesionalitas, transparansi, serta akuntabilitas yang tinggi.

Karena itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda diharapkan tidak mengabaikan berbagai catatan publik tersebut dalam melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan BPKAD.

Meskipun berbagai perkara yang pernah dikaitkan dengan pemeriksaan Ahmad Purbaya belum menjadikan dirinya terpidana, hal tersebut tidak berarti pemerintah daerah harus menutup mata terhadap persoalan tata kelola, kepercayaan publik, dan kebutuhan klarifikasi.

Evaluasi jabatan dapat dilakukan berdasarkan ketentuan manajemen ASN, hasil penilaian kinerja, integritas, rekam jejak, serta prosedur yang berlaku, tanpa mendahului proses peradilan.

Prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum juga harus diterapkan tanpa membedakan jabatan maupun kedudukan seseorang.

KPK dan Kejati Diminta Berikan Kepastian Hukum

Masyarakat kini menunggu penjelasan resmi KPK, Kejati Maluku Utara, dan Kejari Tidore Kepulauan mengenai perkembangan masing-masing perkara.

Aparat penegak hukum diminta menjelaskan apakah perkara-perkara tersebut masih dalam penyelidikan atau penyidikan, apakah telah dilakukan audit kerugian negara, serta bagaimana tindak lanjut terhadap keterangan dan dokumen yang telah diperoleh.

Apabila ditemukan bukti yang cukup dan unsur tindak pidana terpenuhi, proses hukum harus dilanjutkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan unsur pidana, penyidik juga harus memberikan kepastian hukum.

Malutline menegaskan bahwa pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan Ahmad Purbaya bersalah. Setiap orang tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Ahmad Purbaya, Gubernur Maluku Utara, KPK, Kejati Maluku Utara, serta pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini.

Sebab, pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar persoalan administrasi dan angka dalam dokumen anggaran. Di dalamnya terdapat uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan administratif. (Red)

TERNATE, MALUTLINE – Penanganan dugaan korupsi tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019–2024 senilai Rp139,2 miliar masih menyisakan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pasalnya, meski perkara tersebut telah memasuki tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, hingga November 2026 belum ada penetapan tersangka.

Sorotan publik kini mengarah kepada Abubakar Abdullah, mantan Sekretaris DPRD (Sekwan) Provinsi Maluku Utara yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Provinsi Maluku Utara.

Nama Abubakar menjadi perhatian karena ketika menjabat sebagai Sekwan DPRD Malut periode 2019–2024, dirinya disebut memiliki kedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengelolaan anggaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD.

Dalam perkara tersebut, penyidik Kejati Malut tengah mendalami dugaan penyimpangan pembayaran sejumlah komponen tunjangan, mulai dari tunjangan operasional, tunjangan rumah tangga, tunjangan perumahan hingga tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD.

Nilai anggaran yang menjadi sorotan mencapai sekitar Rp139,27 miliar. Sementara itu, dugaan penyimpangan pada komponen tunjangan perumahan dan transportasi juga menjadi perhatian khusus dengan nilai yang disebut mencapai Rp29,8 miliar.

Abubakar Abdullah sendiri dikabarkan telah diperiksa penyidik Kejati Malut dalam kapasitasnya sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami mekanisme penganggaran, kewenangan pejabat pengguna anggaran, proses administrasi hingga pertanggungjawaban pencairan dana.

Namun, lambannya penyelesaian perkara tersebut mulai memunculkan kritik dan pertanyaan publik. Sebab, perkara dengan nilai anggaran fantastis itu belum juga memperlihatkan perkembangan hukum yang signifikan, sementara pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan anggaran masih menjadi sorotan.

Menunggu Audit, Penetapan Tersangka Belum Terlihat

Berdasarkan perkembangan penanganan perkara yang diberitakan sejumlah media, Kejati Maluku Utara masih menunggu hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk penetapan tersangka.

Kondisi ini tentu menjadi perhatian masyarakat. Publik berharap proses penyidikan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif maupun permintaan keterangan sejumlah pihak, tetapi mampu mengungkap secara terang siapa saja yang bertanggung jawab apabila ditemukan unsur tindak pidana korupsi.

Dalam perspektif hukum pidana, kedudukan seseorang sebagai KPA tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana. Namun, kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran tetap harus diuji melalui proses penyidikan, termasuk menelusuri dokumen pencairan, dasar pembayaran, kesesuaian regulasi serta pertanggungjawaban keuangan negara.

Karena itu, penyidik dituntut bekerja secara profesional, independen dan transparan agar tidak muncul kesan adanya perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu.

Sorotan Dana Refocusing Covid-19 Ikut Mencuat

Belum tuntasnya dugaan korupsi tunjangan DPRD juga diikuti sorotan terhadap pengelolaan anggaran refocusing penanganan Covid-19 di lingkungan Sekretariat DPRD Maluku Utara pada periode pandemi 2020–2022.

Sejumlah elemen masyarakat dan aktivis antikorupsi sebelumnya mendesak aparat penegak hukum, termasuk Polda Maluku Utara, untuk menelusuri dugaan penyimpangan anggaran tersebut.

Sorotan muncul karena kebijakan pengelolaan anggaran pada masa darurat kesehatan semestinya mengedepankan prinsip efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kepentingan masyarakat.

Publik pun meminta agar seluruh penggunaan anggaran pada masa pandemi diperiksa secara menyeluruh, termasuk memastikan apakah realisasi belanja telah sesuai dengan peruntukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Desakan Pencopotan Kadikbud dan Pertanyaan Publik

Di tengah bergulirnya perkara tersebut, pengangkatan Abubakar Abdullah sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara juga menuai kritik dari sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok antikorupsi.

Organisasi seperti Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Maluku Utara, FPAKI dan GPM sebelumnya telah menyuarakan desakan kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, agar mempertimbangkan penonaktifan atau pencopotan Abubakar dari jabatan Kadikbud.

Desakan tersebut dilandasi kekhawatiran terhadap aspek integritas, kepercayaan publik dan pentingnya menjaga objektivitas proses penegakan hukum.

Meski demikian, status seseorang yang masih diperiksa sebagai saksi tidak dapat disamakan dengan status tersangka, apalagi dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Namun, prinsip praduga tak bersalah juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan tuntutan transparansi dan akuntabilitas pejabat publik.

Dinilai Kebal Hukum, Kejati Malut Diminta Jangan Tebang Pilih

Belum adanya kepastian hukum dalam perkara bernilai ratusan miliar rupiah tersebut mulai menimbulkan persepsi di tengah masyarakat bahwa penanganan kasus ini berjalan lambat dan terkesan tidak menyentuh pihak-pihak yang memiliki kewenangan besar.

Bahkan, muncul kritik bahwa pejabat yang namanya berulang kali disebut dalam pusaran persoalan tersebut seolah belum tersentuh tindakan hukum yang tegas.

Persepsi inilah yang harus dijawab oleh Kejati Maluku Utara melalui langkah penyidikan yang terukur, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Aparat penegak hukum diminta tidak tebang pilih dalam mengusut dugaan penyimpangan anggaran daerah. Siapa pun yang terbukti memiliki keterlibatan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum harus mengacu pada prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law), sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Jangan sampai penanganan perkara yang menyangkut uang rakyat justru menimbulkan kesan bahwa jabatan dan kekuasaan dapat menjadi tameng dari proses hukum.

Masyarakat kini menunggu keberanian Kejati Maluku Utara untuk menuntaskan perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk mengungkap konstruksi peristiwa, pihak yang bertanggung jawab, serta ada atau tidaknya kerugian keuangan negara.

Hak Jawab dan Klarifikasi

Hingga berita ini disusun, belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan Abubakar Abdullah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut. Status dan keterlibatan masing-masing pihak tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.

Redaksi Malutline membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Abubakar Abdullah, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta Kejati Maluku Utara guna memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.

Publik berhak mengetahui ke mana uang rakyat dikelola, bagaimana pertanggungjawabannya, dan siapa yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan penyimpangan. (Red)

HALSEL, MALUTLINE – Nama Kepala Desa (Kades) Dolik, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Iswadi Ishak, mulai menjadi perbincangan dalam dinamika politik lokal. Keberhasilannya memimpin pemerintahan desa selama dua periode disebut-sebut mulai menarik perhatian sejumlah partai politik di Kabupaten Halmahera Selatan untuk dipersiapkan sebagai salah satu figur potensial pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2031 mendatang.

Iswadi Ishak dinilai memiliki modal sosial dan pengalaman kepemimpinan yang cukup diperhitungkan. Selama memimpin Desa Dolik, ia menjalankan sejumlah program pembangunan yang menyentuh berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, bantuan sosial, hingga pengembangan potensi ekonomi dan pariwisata desa.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pembangunan pasar rakyat dengan alokasi anggaran sekitar Rp320 juta. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus mempermudah aktivitas perdagangan di kawasan pesisir.

Selain itu, Pemerintah Desa Dolik juga melaksanakan program bantuan berbasis rumah yang menjangkau 367 unit rumah warga pada Oktober 2025. Program tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah desa terhadap kebutuhan masyarakat.

Di sektor pariwisata, pengembangan objek wisata pemandian air alam Woya Sangaji dengan dukungan anggaran program kementerian sebesar Rp500 juta juga menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui pengelolaan potensi lokal.

Sementara dari aspek tata kelola pemerintahan, Iswadi Ishak turut menunjukkan perhatian terhadap tertib administrasi dengan menyerahkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Februari 2026.

Sejumlah capaian tersebut menjadi modal yang membuat namanya mulai diperbincangkan dalam peta politik menjelang kontestasi legislatif 2031.

Dilirik untuk DPRD Provinsi atau Kabupaten?

Menariknya, wacana mengenai kemungkinan Iswadi Ishak masuk dalam bursa calon legislatif masih menyisakan sejumlah pertanyaan.

Apakah dirinya akan dipersiapkan untuk bertarung memperebutkan kursi DPRD Provinsi Maluku Utara melalui daerah pemilihan (Dapil) Halmahera Selatan, atau justru diproyeksikan menjadi salah satu kandidat anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan?

Dua kemungkinan tersebut kini menjadi bagian dari spekulasi politik yang berkembang di tengah masyarakat.

Pengalaman memimpin pemerintahan desa selama dua periode, kedekatan dengan masyarakat, serta keterlibatan dalam berbagai program pembangunan dinilai dapat menjadi modal politik apabila Iswadi Ishak benar-benar memutuskan untuk memasuki arena politik legislatif.

Namun demikian, hingga berita ini diterbitkan, Iswadi Ishak belum berhasil dikonfirmasi terkait wacana dirinya yang disebut-sebut mulai dilirik sejumlah partai politik di Kabupaten Halmahera Selatan.

Belum diketahui pula apakah sudah ada komunikasi politik secara resmi antara Iswadi Ishak dengan partai-partai yang dimaksud, termasuk kemungkinan tawaran untuk bergabung atau menjadi bakal calon legislatif pada Pemilu 2031.

Karena itu, informasi mengenai ketertarikan sejumlah partai politik tersebut masih sebatas wacana yang memerlukan konfirmasi langsung dari pihak bersangkutan maupun partai politik terkait.

Panggung Politik 2031 Mulai Menghangat

Jika wacana tersebut benar-benar berkembang menjadi langkah politik, kehadiran Iswadi Ishak berpotensi menambah warna baru dalam persaingan politik di Halmahera Selatan.

Apalagi, figur yang memiliki pengalaman memimpin pemerintahan paling dekat dengan masyarakat seperti kepala desa sering kali memiliki modal sosial tersendiri dalam membangun komunikasi dan jaringan politik.

Meski demikian, keputusan untuk maju sebagai calon legislatif tentu menjadi hak pribadi Iswadi Ishak. Publik kini menantikan apakah ia akan tetap melanjutkan pengabdian melalui pemerintahan desa atau mengambil langkah baru dengan memasuki panggung politik legislatif pada 2031 mendatang.

Yang pasti, dinamika politik menuju Pileg 2031 masih cukup panjang. Nama Iswadi Ishak kini menjadi salah satu figur yang menarik untuk dicermati dalam perkembangan politik Kabupaten Halmahera Selatan. (Red)

JAKARTA, Malutline–Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Bimbingan Teknis Nasional (BIMTEKNAS) bertema “Kepemimpinan yang Melayani, Kebijakan Publik yang Inovatif” di Jakarta, pada 19–21 Oktober 2026.

Kegiatan nasional tersebut dipimpin langsung oleh Presiden PKS, Dr. H. Al Muzzammil Yusuf, M.Si., serta diikuti kader dan pengurus PKS dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Ketua DPD PKS Kabupaten Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba.

BIMTEKNAS ini menjadi bagian dari upaya PKS memperkuat kapasitas kepemimpinan kader agar mampu menghadirkan kebijakan publik yang responsif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, para peserta diharapkan dapat memperluas wawasan, meningkatkan kompetensi kepemimpinan, serta memperkuat kemampuan dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan yang sesuai dengan tantangan pembangunan di daerah masing-masing.

Tema “Kepemimpinan yang Melayani, Kebijakan Publik yang Inovatif” juga menekankan pentingnya menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam menjalankan amanah, baik dalam organisasi maupun pemerintahan.

Ketua DPD PKS Kabupaten Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, menyampaikan bahwa keikutsertaannya dalam BIMTEKNAS tersebut diharapkan dapat menjadi kesempatan untuk memperoleh wawasan dan strategi baru dalam meningkatkan kinerja organisasi di tingkat daerah.

Menurutnya, penguatan kapasitas kader menjadi hal penting agar PKS semakin mampu menjalankan peran politiknya secara efektif, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Bagi PKS Halmahera Selatan, hasil dari kegiatan nasional ini diharapkan dapat menjadi bekal dalam memperkuat pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas kontribusi kader terhadap pembangunan daerah.

Partisipasi pengurus daerah dalam BIMTEKNAS juga menjadi momentum untuk menyelaraskan visi kepemimpinan partai di tingkat nasional dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masyarakat di daerah.

Melalui kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut, PKS berharap para kader semakin siap mengemban amanah, mengembangkan gagasan kebijakan yang inovatif, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat. (Red)