Malut Line

Halsel|oleh

HALSEL, MALUTLINE.COM — Lembaga Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Sibela Bersatu di Pelabuhan Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, resmi terbentuk.

Pembentukan lembaga tersebut dituangkan dalam Akta Pendirian Lembaga Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Sibela Bersatu Nomor 05, yang dibuat pada 16 September 2026 di hadapan Notaris Ira Setiawati Lafali, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Halmahera Selatan.

Dalam akta pendirian tersebut tercatat sejumlah pihak sebagai pendiri, di antaranya Darmin Mohammad Dali, Husadi Saiman, dan Sairin Rumbia. Ketiganya tercatat sebagai warga Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan.

Sekretaris TKBM Sibela Bersatu, Husadi Saiman, menyampaikan bahwa pembentukan lembaga tersebut merupakan langkah untuk membangun organisasi tenaga kerja bongkar muat yang mandiri, solid dan berkelanjutan.

Menurutnya, keberadaan TKBM Sibela Bersatu tidak semata-mata berorientasi pada aktivitas bongkar muat, tetapi juga diarahkan untuk memperhatikan kesejahteraan, perlindungan hak, peningkatan kompetensi serta keselamatan kerja para anggota.

“TKBM Sibela Bersatu dibentuk sebagai wadah untuk memperkuat persatuan anggota, meningkatkan kesejahteraan, memperjuangkan perlindungan dan kepastian hak anggota, serta meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan pekerjaan bongkar muat,” ujar Husadi Saiman.

Mengedepankan Persatuan dan Profesionalisme

Dalam dokumen pendirian, TKBM Sibela Bersatu menetapkan tujuan untuk mewujudkan anggota yang sejahtera, terlindungi, profesional, mandiri dan bermartabat.

Lembaga tersebut juga menempatkan peningkatan kompetensi, perlindungan hak, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta pelaksanaan kegiatan bongkar muat yang aman, tertib, efektif dan produktif sebagai bagian dari tujuan organisasi.

TKBM Sibela Bersatu memiliki visi:

> “Terwujudnya Lembaga yang solid, profesional, sejahtera, mandiri, bermartabat, dan berdaya saing dengan menjunjung tinggi persatuan, keselamatan, dan kesehatan kerja serta memberikan kontribusi nyata terhadap kelancaran kegiatan bongkar muat.”

Husadi menjelaskan, visi tersebut menjadi arah bagi organisasi dalam menjalankan roda kelembagaan sekaligus membangun hubungan kerja yang baik dengan berbagai pihak terkait aktivitas kepelabuhanan.

“Yang paling penting adalah bagaimana organisasi ini dapat berjalan sesuai tujuan pendiriannya. Kami ingin anggota memiliki rasa persatuan, bekerja secara profesional dan tetap mengedepankan keselamatan serta ketertiban dalam menjalankan tugas,” katanya.

Sembilan Misi TKBM Sibela Bersatu, Untuk mewujudkan visi tersebut, TKBM Sibela Bersatu menetapkan sembilan misi utama.

Pertama, membangun persatuan dan solidaritas seluruh anggota, Kedua, meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya, Ketiga, memperjuangkan perlindungan dan kepastian hak anggota, Keempat, meningkatkan keterampilan, kompetensi dan profesionalitas TKBM, Kelima, meningkatkan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

Keenam, meningkatkan disiplin, produktivitas dan etos kerja Ketujuh, membangun hubungan kerja yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan, Kedelapan, mewujudkan organisasi yang transparan, demokratis dan akuntabel Kesembilan, mendorong kemandirian ekonomi anggota.

Menurut Husadi, sembilan misi tersebut menjadi pedoman organisasi dalam menjalankan kegiatan dan memperjuangkan kepentingan anggota secara kelembagaan.

Dorong Tata Kelola Bongkar Muat yang Tertib

Dengan terbentuknya TKBM Sibela Bersatu, organisasi tersebut diharapkan dapat menjadi wadah koordinasi bagi para tenaga kerja bongkar muat yang beraktivitas di Pelabuhan Tuwokona.

Husadi menegaskan bahwa aspek keselamatan dan kesehatan kerja menjadi perhatian penting karena kegiatan bongkar muat memiliki risiko pekerjaan yang membutuhkan keterampilan, kedisiplinan dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan.

Selain itu, organisasi juga membawa prinsip transparansi, demokrasi dan akuntabilitas dalam tata kelola kelembagaan.

“Kami ingin organisasi ini dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota. Semua harus berjalan sesuai aturan dan tujuan yang telah ditetapkan dalam akta pendirian,” jelasnya.

Ia berharap TKBM Sibela Bersatu dapat membangun hubungan kerja yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan di kawasan Pelabuhan Tuwokona.

Menurutnya, sinergi antara tenaga kerja, pengelola pelabuhan dan pihak-pihak terkait diperlukan agar kegiatan bongkar muat dapat berlangsung secara aman, tertib dan produktif.

Dengan diterbitkannya akta pendirian tersebut, TKBM Sibela Bersatu kini memiliki dasar kelembagaan untuk menjalankan visi dan misi organisasi serta memperkuat peran para tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Tuwokona.

Husadi menambahkan, pihaknya akan berupaya menjaga persatuan seluruh anggota sekaligus mendorong peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan.

“Harapan kami, TKBM Sibela Bersatu menjadi rumah bersama bagi seluruh anggota. Persatuan harus menjadi kekuatan utama, sementara profesionalitas, keselamatan kerja dan kesejahteraan menjadi bagian yang terus kami perjuangkan,” pungkas Husadi Saiman. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

LABUHA, MALUTLINE.COM — DPC Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Halmahera Selatan menyoroti dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari kawasan SPBUN Sayoang menuju Pelabuhan Perikanan Panamboang.

Ketua DPC GPM Halsel, Harmain Rusli, S.H., mengatakan pihaknya menemukan kendaraan Pickup L300 dengan nomor polisi DG 8114 UP yang diduga digunakan untuk mengangkut BBM.

Menurut Harmain, pengangkutan BBM menggunakan kendaraan tersebut perlu diperiksa karena menyangkut aspek keselamatan serta kepatuhan terhadap ketentuan pengangkutan barang berbahaya.

“Kami meminta pihak berwenang memeriksa kendaraan tersebut, asal muatan BBM, serta prosedur dan dokumen pengangkutannya,” ujar Harmain.

GPM mendesak Satlantas Polres Halsel, Dinas Perhubungan Halsel, dan instansi terkait melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing. Mereka juga meminta adanya evaluasi terhadap prosedur penyaluran BBM dari SPBUN Sayoang apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Harmain menegaskan pihaknya tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan menyerahkan proses pembuktian kepada aparat berwenang.

“Kami tidak ingin menghakimi. Jika terbukti terdapat pelanggaran, kami berharap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pengelola SPBUN Sayoang belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan tersebut. (Jais)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

JAKARTA, MALUTLINE.COM — Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Maluku Utara–Jakarta dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Kamis, 17 September 2026. Aksi tersebut mengangkat isu dugaan persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Maluku Utara, khususnya terkait dugaan aliran dana dan sejumlah pihak yang disebut dalam materi tuntutan aksi.

Informasi mengenai rencana aksi tersebut tercantum dalam poster yang beredar. Dalam poster itu, massa aksi mencantumkan sejumlah tuntutan kepada aparat penegak hukum dan institusi terkait untuk melakukan pemeriksaan serta penelusuran terhadap dugaan persoalan dalam pelaksanaan program MBG.

Salah satu isu yang disoroti adalah munculnya dugaan adanya tekanan terhadap yayasan mitra serta aliran dana ke rekening Yayasan TWONE SUKSES CIPTANUSA yang disebut memasuki fase lebih serius setelah adanya bukti transaksi ke rekening CV Twone Sukses Ciptanusa.

Namun, seluruh tudingan tersebut masih merupakan dugaan yang perlu diverifikasi dan dibuktikan melalui proses hukum. Belum dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang disebut telah melakukan tindak pidana sebelum adanya hasil penyelidikan atau pemeriksaan resmi dari lembaga berwenang.

Soroti Dugaan Konflik Kepentingan

Dalam tuntutannya, Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Maluku Utara–Jakarta mendesak DPP Partai Gerindra untuk mengevaluasi Ketua DPD Gerindra Maluku Utara, Sahril Taher, terkait dugaan konflik kepentingan dan penyalahgunaan pengaruh dalam pelaksanaan program MBG di Maluku Utara.

Desakan tersebut menjadi salah satu poin utama aksi. Massa mahasiswa meminta adanya evaluasi internal terhadap persoalan yang mereka soroti agar tidak menimbulkan persepsi adanya intervensi maupun konflik kepentingan dalam pelaksanaan program pemerintah.

Selain kepada partai politik, massa juga mengarahkan tuntutan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK didesak melakukan penyelidikan terhadap dugaan konflik kepentingan, gratifikasi, korupsi maupun penyalahgunaan pengaruh politik yang disebut berkaitan dengan pelaksanaan program MBG di Maluku Utara.

Kejagung dan PPATK Juga Didesak Turun Tangan

Tidak hanya KPK, Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) turut menjadi sasaran tuntutan.

Kejagung didesak memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang dianggap berkaitan dengan persoalan tersebut, termasuk pihak pemberi dana, penerima dana, pengurus CV Twone Sukses Ciptanusa, serta pihak-pihak yang disebut dalam percakapan terkait istilah “uang pusat” atau “hak pusat.”

Sementara itu, PPATK didesak melakukan penelusuran transaksi keuangan untuk memperoleh gambaran secara utuh mengenai sumber dana, pola transaksi, rekening penerima, pihak yang menikmati manfaat akhir, serta hubungan transaksi tersebut dengan istilah yang muncul dalam materi dugaan.

Langkah tersebut dinilai penting apabila benar terdapat transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan tujuan program atau terdapat pihak tertentu yang memperoleh keuntungan secara tidak semestinya.

Mahasiswa Minta Penegak Hukum Tidak Tutup Mata

Aliansi mahasiswa menilai program MBG merupakan program pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga pelaksanaannya harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari konflik kepentingan.

Karena itu, dugaan penyimpangan yang muncul di tengah masyarakat, menurut mereka, perlu dijawab melalui mekanisme pemeriksaan yang terbuka dan profesional.

Aksi tersebut sekaligus menjadi bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap penggunaan anggaran negara.

Dalam poster aksi, massa membawa sejumlah pesan, di antaranya “Stop Korupsi di Program MBG”, “Uang Rakyat Bukan untuk Pejabat”, serta desakan agar dugaan aliran dana MBG di Maluku Utara diusut secara tuntas.

Dijadwalkan Digelar 17 September

Berdasarkan informasi pada poster, aksi dijadwalkan berlangsung pada:

Hari/Tanggal: Kamis, 17 September 2026
Waktu: Pukul 10.00 WIB hingga selesai
Lokasi: DPP Gerindra dan KPK RI
Korlap: Bunari

Aksi tersebut diharapkan dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta lembaga penegak hukum melakukan verifikasi terhadap berbagai informasi yang beredar.

Di sisi lain, pihak-pihak yang disebut dalam materi aksi tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi atau bantahan terhadap tudingan yang beredar. Malutline.com menempatkan seluruh informasi tersebut sebagai dugaan dan akan mengedepankan asas praduga tak bersalah serta hak jawab setiap pihak.

Jika benar ditemukan indikasi tindak pidana, maka proses hukum harus berjalan. Sebaliknya, jika tudingan tidak terbukti, klarifikasi dan hasil pemeriksaan resmi juga penting disampaikan kepada publik agar tidak terjadi penghakiman berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, MALUTLINE.COM — Kobaran api yang melanda kawasan belakang Desa Hidayat, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, hingga Selasa (15/9/2026) sore masih terus membesar.

Situasi tersebut membuat berbagai pihak turun tangan. Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) bersama anggota TNI, Polisi Militer (POM), Polres Halsel, Bandara Oesman Sadik, serta masyarakat Desa Hidayat bahu-membahu melakukan upaya pemadaman.

Mereka terlihat bekerja sama untuk mengendalikan kobaran api yang terus menjalar di kawasan belakang Desa Hidayat. Meski berbagai upaya telah dilakukan, kobaran api di sejumlah titik masih cukup besar sehingga proses pemadaman menghadapi tantangan.

Masyarakat Desa Hidayat juga terus membantu petugas di lapangan. Warga secara bersama-sama berupaya memadamkan titik-titik api guna mencegah kobaran semakin meluas dan mendekati permukiman.

Hingga saat ini, sejumlah titik api telah berhasil dipadamkan berkat kerja sama seluruh unsur yang terlibat. Namun, petugas dan masyarakat masih terus melakukan penyisiran serta pemadaman karena masih terdapat titik api yang belum sepenuhnya berhasil dikendalikan.

Kondisi tersebut juga menjadi kekhawatiran bagi masyarakat yang memiliki kebun dan tanaman yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. Sejumlah warga hanya bisa pasrah melihat kebun dan tanaman mereka terdampak kobaran api.

“Beberapa kebun dan tanaman yang sudah ditanam berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kini terdampak kebakaran. Kami hanya bisa pasrah dan berharap api segera dipadamkan,” ungkap salah satu warga.

Masyarakat berharap seluruh unsur yang berada di lokasi dapat terus melakukan upaya pemadaman hingga kobaran api benar-benar terkendali. Warga juga berharap tidak ada lagi titik api yang menjalar menuju permukiman.

Sementara itu, penyebab pasti kebakaran serta luas area yang terdampak hingga kini masih dalam penanganan dan belum diketahui secara pasti.

Malutline.com terus memantau perkembangan kebakaran di belakang Desa Hidayat. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, MALUTLINE.COM — Kobaran api yang terjadi di kawasan belakang Desa Hidayat, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, hingga Selasa (15/9/2026) sore masih terus membesar.

Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) bersama masyarakat Desa Hidayat terlihat bekerja sama dan berjibaku melakukan upaya pemadaman untuk mengendalikan kobaran api.

Namun, upaya pemadaman hingga kini belum sepenuhnya berhasil. Kobaran api justru masih terlihat semakin membesar dan terus menjalar dari arah barat menuju timur.

Kondisi tersebut membuat warga semakin khawatir, terlebih api mulai mendekati kawasan permukiman dan rumah warga.

Masyarakat bersama petugas Damkar terus berupaya memadamkan kobaran api dengan peralatan yang tersedia. Kepala Desa Hidayat, Hj. Alhajir, juga sebelumnya turut turun langsung bersama warga dalam upaya mengendalikan kebakaran.

Salah satu warga mengatakan, kobaran api masih sulit dikendalikan karena api terus membesar dan bergerak mendekati wilayah permukiman.

“Api masih bertambah besar. Pemadam kebakaran dan masyarakat sudah sama-sama berusaha memadamkan, tetapi api masih terus membesar,” ujar warga di lokasi.

Warga berharap penanganan kebakaran dapat segera ditingkatkan agar kobaran api tidak merembet hingga ke rumah-rumah penduduk.

Situasi di lokasi masih dalam penanganan. Masyarakat juga diimbau tetap waspada dan mengamankan diri maupun barang-barang berharga apabila kobaran api semakin mendekati permukiman.

Malutline.com masih memantau perkembangan kebakaran di lokasi. (Jais)