Malut Line

TERNATE, Malutline– Kabar baik bagi para orang tua yang ingin memberikan pendidikan dasar terbaik bagi putra-putrinya. Teman Baca Tiga Bintang kini resmi membuka pendaftaran bagi anak-anak usia dini yang ingin belajar membaca dan menulis sejak dini.

Program pendidikan ini hadir sebagai salah satu wadah pembelajaran bagi anak-anak untuk mengenal dunia literasi, meningkatkan kemampuan membaca, serta mengembangkan keterampilan menulis sejak usia dini.

Melalui Teman Baca Tiga Bintang, anak-anak diharapkan dapat memperoleh pengalaman belajar yang bermanfaat sebagai bekal memasuki jenjang pendidikan formal. Kemampuan membaca dan menulis merupakan fondasi penting dalam proses tumbuh kembang serta keberhasilan pendidikan seorang anak.

Pengenalan membaca dan menulis sejak usia dini juga menjadi langkah positif untuk menumbuhkan minat belajar, meningkatkan rasa percaya diri, serta membangun kebiasaan mencintai buku dan ilmu pengetahuan.

Teman Baca Tiga Bintang mengajak para orang tua untuk memanfaatkan kesempatan pendaftaran ini dengan memberikan ruang belajar bagi anak-anak agar dapat mengembangkan potensi dan kemampuan literasi mereka sejak dini.

Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak tidak hanya mengenal huruf dan angka, tetapi juga semakin tertarik untuk belajar, membaca, menulis, dan mengeksplorasi pengetahuan baru.

PENDAFTARAN TELAH DIBUKA

Bagi masyarakat, khususnya para orang tua yang berdomisili di Kota Ternate dan sekitarnya, dapat langsung mengunjungi lokasi Teman Baca Tiga Bintang untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran.

Alamat:
Jl. Falajawa Puncak, Lorong Alamanda 3, Kelurahan Jati, Perumnas, Kota Ternate Selatan.

Informasi dan pendaftaran:
HP/WhatsApp: 082312935854

Teman Baca Tiga Bintang hadir dengan semangat membangun generasi yang cerdas, gemar membaca, terampil menulis, dan memiliki bekal pengetahuan sejak usia dini.

Teman Baca Tiga Bintang – Langkah Kecil Hari Ini, Bekal Besar untuk Masa Depan. (Red)

HALSEL, Malutline– Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) menyoroti sejumlah alokasi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, Tahun Anggaran 2025. FAKI meminta seluruh penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dijelaskan secara terbuka agar dapat diketahui dan diawasi masyarakat.

Ketua FAKI, Dani Haris Purnawan, mengatakan pihaknya memberi perhatian terhadap beberapa pos belanja bernilai besar, di antaranya pengadaan kendaraan dinas dengan pagu sekitar Rp2,4 miliar, perjalanan dinas sekitar Rp1,696 miliar, serta paket pengadaan atau kegiatan lainnya yang informasinya mencapai Rp126,8 juta.

Menurut Dani, angka-angka tersebut perlu ditelusuri melalui dokumen resmi untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, realisasi, dan pertanggungjawaban anggaran.

“Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui besarnya anggaran, tetapi tidak mengetahui bagaimana uang tersebut digunakan dan apa hasil yang diperoleh. Setiap rupiah dari APBD harus jelas peruntukan dan pertanggungjawabannya,” tegas Dani.

Pengadaan Kendaraan Dinas Rp2,4 Miliar

FAKI menyoroti alokasi belanja modal kendaraan dinas perorangan dengan pagu Rp2,4 miliar yang tercatat dalam data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Sekretariat DPRD Halsel, dengan kode RUP 57288983.

Dani meminta pihak Sekretariat DPRD memberikan penjelasan mengenai jumlah kendaraan yang direncanakan, spesifikasi, harga satuan, penyedia, nilai kontrak, hingga bukti serah terima dan pencatatan aset.

Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui dasar kebutuhan pengadaan kendaraan tersebut, termasuk apakah prosesnya telah mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Perjalanan Dinas Rp1,696 Miliar Ikut Diminta Transparan

Selain pengadaan kendaraan, FAKI juga meminta penjelasan mengenai informasi sembilan paket perjalanan dinas dengan nilai keseluruhan sekitar Rp1,696 miliar.

FAKI ingin memastikan tujuan perjalanan, jumlah peserta, durasi kegiatan, biaya transportasi, penginapan, uang harian, serta laporan hasil perjalanan dinas.

“Perjalanan dinas harus memiliki tujuan yang jelas dan memberikan manfaat bagi pelaksanaan tugas kedewanan. Dokumen pendukung serta laporan hasil kegiatan juga harus tersedia agar penggunaannya dapat diperiksa,” ujarnya.

FAKI menegaskan bahwa nilai tersebut masih merupakan informasi awal yang perlu dicocokkan dengan DPA, DPPA, RUP, kontrak, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

FAKI Siapkan Penelusuran Dokumen

Dani menyampaikan, pihaknya akan meminta dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran kepada Sekretariat DPRD Halsel, termasuk DPA, DPPA, rincian realisasi belanja, dokumen pengadaan, bukti pembayaran, serta laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas.

FAKI juga meminta penjelasan mengenai paket pengadaan atau kegiatan melalui APBD Perubahan yang diinformasikan bernilai sekitar Rp126,8 juta. Identitas paket, penyedia, nilai kontrak, spesifikasi, dan bukti penyelesaian pekerjaan perlu dipastikan melalui dokumen resmi.

“Kami ingin melakukan pengawasan berdasarkan data dan dokumen, bukan membangun tuduhan. Jika seluruh pelaksanaan anggaran sudah sesuai aturan, tentu harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” kata Dani.

Minta Inspektorat dan BPK Lakukan Pengawasan

FAKI turut mendorong Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD berjalan sesuai ketentuan.

Apabila terdapat catatan pemeriksaan atau rekomendasi terkait pengadaan kendaraan, perjalanan dinas, maupun belanja lainnya, FAKI meminta agar tindak lanjutnya dapat dijelaskan kepada publik sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Dani menegaskan, pengawasan tersebut merupakan bagian dari komitmen FAKI dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

FAKI juga membuka ruang klarifikasi bagi Sekretariat DPRD maupun pimpinan DPRD Halsel untuk memberikan penjelasan resmi atas sejumlah anggaran yang menjadi perhatian.

“Transparansi anggaran bukan pilihan, melainkan kewajiban dalam pengelolaan uang rakyat. Publik berhak mengetahui, dan setiap penggunaan APBD harus dapat dipertanggungjawabkan,” tutup Dani Haris Purnawan. (Sadi)

TERNATE, MALUTLINE. Com  Kabar duka menyelimuti keluarga besar Kesultanan Ternate atas berpulangnya salah satu tokoh adat, Almarhum Mas’ud Subarjo, yang menjabat sebagai Kimalaha Labuha Kesultanan Ternate.

Kepergian almarhum menjadi kehilangan bagi keluarga besar, kerabat, serta masyarakat yang mengenal sosoknya sebagai tokoh yang memiliki perhatian terhadap pelestarian adat, budaya, dan nilai-nilai luhur Kesultanan Ternate.

Semasa hidupnya, Mas’ud Subarjo dikenal sebagai sosok yang mengabdikan diri dalam menjaga kehormatan adat dan kebudayaan. Perannya sebagai Kimalaha Labuha juga menjadi bagian dari upaya merawat tradisi serta mempererat hubungan antargenerasi.

Almarhum dikenang memiliki pribadi yang santun, tutur kata yang lembut, serta sikap bijaksana dalam berinteraksi dengan sesama. Petuah dan nasihatnya menjadi kenangan tersendiri bagi mereka yang pernah berinteraksi dengannya.

Kepergiannya bukan hanya meninggalkan duka bagi keluarga, tetapi juga menjadi kehilangan bagi lingkungan adat dan masyarakat yang selama ini mengenal pengabdiannya.

Ucapan belasungkawa pun disampaikan dengan doa agar Allah SWT menerima seluruh amal ibadah almarhum, mengampuni segala khilaf dan dosanya, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya.

Semoga keluarga besar yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan dalam menghadapi cobaan ini.

Selamat jalan, Mas’ud Subarjo. Pengabdian, petuah, dan jejak perjuangan dalam menjaga nilai-nilai adat dan budaya akan tetap menjadi kenangan. (Red)

LABUHA, Malutline. Com  Suasana menjelang pemilihan Ketua Forum Himpunan Keluarga Galela (FOR‑HIKAGA) Kabupaten Halmahera Selatan semakin dinamis. Salah satu figur yang telah menyatakan kesiapannya untuk maju dalam kontestasi kepemimpinan organisasi tersebut adalah Julhadi Tuahuns, yang juga menjabat sebagai Pimpinan Redaksi Harian Timur.

Julhaadi menegaskan bahwa langkah maju ini bukan semata‑mata ambisi merebut jabatan, melainkan bentuk kesediaan untuk masuk ke barisan regenerasi kepemimpinan dengan membawa semangat persatuan, kekeluargaan, serta pembaruan demi kemajuan keluarga besar Galela di Halmahera Selatan.

Bagi Julhadi, FOR‑HIKAGA bukan sekadar wadah seremonial tempat keluarga besar Galela berkumpul sesekali. Lebih dalam lagi, organisasi ini adalah rumah besar yang memiliki tugas mulia untuk menjaga ikatan persaudaraan, melestarikan warisan budaya Galela, serta memperkuat solidaritas antarsesama keluarga yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.

“Kepemimpinan FOR‑HIKAGA ke depan membutuhkan sosok yang mampu merangkul semua elemen keluarga besar Galela. Organisasi ini harus dibangun di atas kebersamaan, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu,” ujar Julhaidi Tuahuns dalam pernyataannya.

Dalam perjalanan sebuah organisasi keluarga, perbedaan pandangan adalah hal yang wajar terjadi. Namun menurut Julhadi, perbedaan tersebut harus diarahkan menjadi kekuatan untuk membangun organisasi yang semakin demokratis, dewasa, dan tetap berpegang pada nilai kekeluargaan.

Ia berharap proses pemilihan Ketua FOR‑HIKAGA nantinya berlangsung secara terbuka, sehat, penuh silaturahmi, serta tidak merusak ikatan persaudaraan yang telah terbangun selama ini. Siapa pun yang akhirnya mendapatkan kepercayaan harus mampu menjadi pemimpin yang merangkul seluruh pihak, termasuk mereka yang memiliki pilihan berbeda dalam kontestasi tersebut.

Silaturahmi lintas kecamatan pun menjadi perhatian utama. Julhaidi menilai penting untuk terus menjaga hubungan erat antar keluarga besar Galela yang tersebar di berbagai penjuru Halmahera Selatan agar organisasi tidak terasa hanya milik segelintir pihak saja.

Julhaidi juga menegaskan bahwa FOR‑HIKAGA tidak boleh berhenti hanya pada kegiatan pertemuan adat atau seremonial semata. Organisasi paguyuban tersebut harus mampu hadir lebih aktif di tengah masyarakat, menjalankan program sosial, mendorong peran generasi muda, merawat tradisi budaya Galela, serta membangun komunikasi yang konstruktif dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan berbagai elemen masyarakat.

“Kami ingin FOR‑HIKAGA menjadi organisasi yang memiliki program kerja nyata, bermanfaat bagi anggota, serta mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah Halmahera Selatan,” ungkapnya.

Pengalaman Julhaidi Tuahuns sebagai Pimpinan Redaksi Harian Timur dianggap menjadi bagian dari perjalanan hidupnya yang membekali kemampuan berkomunikasi, mengelola informasi, serta memahami dinamika masyarakat. Namun ia menegaskan, apabila nanti dipercaya memimpin FOR‑HIKAGA, kepentingan seluruh keluarga besar Galela akan menjadi prioritas utama.

Bagi Julhadi, kontestasi memperebutkan kursi Ketua FOR‑HIKAGA bukanlah pertarungan untuk menang saja. Melainkan sebuah kesempatan untuk menawarkan gagasan, menyatukan barisan, serta menegaskan kembali bahwa kepemimpinan organisasi keluarga harus berakar pada pengabdian.

Kini keluarga besar Galela di Halmahera Selatan menantikan proses pemilihan kepemimpinan FOR‑HIKAGA yang benar‑benar lahir dari kehendak bersama. Mereka berharap terpilihnya sosok pemimpin yang berintegritas, berkomitmen, serta mampu menjaga persaudaraan sekaligus membawa organisasi semakin berarti bagi masyarakat.

Pada akhirnya, FOR‑HIKAGA membutuhkan bukan hanya seorang ketua yang mampu memimpin rapat, melainkan figur yang mampu merawat ikatan kekeluargaan, menjaga warisan budaya Galela, serta membawa organisasi semakin bermanfaat bagi seluruh keluarga besar Galela di Kabupaten Halmahera Selatan. (Red)

LABUHA, Malutline. Com Patroli dan razia terpadu yang dilaksanakan Polres Halmahera Selatan di sejumlah tempat hiburan malam, kafe, dan penginapan di wilayah Kota Labuha, Sabtu malam (31/10/2026), menyisakan pertanyaan terkait efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras (miras).

Dalam operasi yang berlangsung hingga Minggu dini hari tersebut, aparat kepolisian berhasil menemukan dan mengamankan 32 botol minuman keras jenis captikus serta satu botol anggur merah dari sejumlah lokasi kafe di wilayah Labuha.

Namun, di tengah temuan puluhan botol miras tersebut, belum terdapat penjelasan mengenai tindakan hukum yang diberikan kepada pemilik atau pengelola kafe yang diduga menyediakan maupun memperjualbelikan minuman keras tersebut.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik. Jika barang bukti miras berhasil ditemukan dan diamankan, apakah pemilik atau pengelola tempat usaha juga telah dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku?

Padahal, penindakan terhadap peredaran minuman keras tidak semestinya hanya berhenti pada penyitaan barang bukti. Aparat juga perlu menelusuri asal-usul minuman keras, pihak yang memasok, serta dugaan keterlibatan pemilik atau pengelola tempat usaha.

Sebelumnya, kegiatan patroli yang dimulai sekitar pukul 23.00 WIT itu diawali dengan apel pengecekan personel yang dipimpin Wakapolres Halmahera Selatan, KOMPOL Sujarwa, S.H.

Patroli dipimpin Kabag Ops Polres Halsel, AKP Sardi Duwila, S.Hi., dengan melibatkan personel gabungan dari fungsi Reskrim, Resnarkoba, Intelkam, Binmas dan satuan fungsi lainnya.

Sejumlah lokasi menjadi sasaran operasi, di antaranya Desa Tomori, kawasan tempat hiburan malam, sejumlah kafe, penginapan di wilayah Labuha, hingga kegiatan pesta ronggeng di Desa Amasing.

Selain mengamankan puluhan botol miras, petugas juga menemukan tiga orang muda-mudi di salah satu penginapan di Desa Labuha. Ketiganya kemudian dibawa ke Mapolres Halsel untuk pendataan dan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap anak.

Petugas juga menyambangi kegiatan pesta ronggeng di Desa Amasing guna memberikan imbauan kepada penyelenggara dan masyarakat agar mematuhi batas waktu izin keramaian serta menjaga ketertiban umum.

Meski demikian, masyarakat berharap patroli dan razia yang dilakukan tidak sekadar menjadi kegiatan rutin atau seremonial, tetapi benar-benar diikuti dengan penegakan aturan secara konsisten dan tanpa tebang pilih.

Pemilik usaha yang terbukti melanggar ketentuan terkait peredaran maupun penjualan minuman keras juga perlu mendapatkan penanganan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Polres Halmahera Selatan diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status barang bukti yang diamankan serta langkah hukum terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas keberadaan miras di tempat hiburan malam tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan lebih lanjut mengenai apakah pemilik atau pengelola kafe yang menjadi lokasi penemuan miras telah diperiksa atau dikenakan tindakan hukum oleh pihak kepolisian. (Red)