TERNATE, MALUTLINE – Nama Ahmad Purbaya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara, kembali menjadi sorotan. Bukan tanpa alasan, sejumlah persoalan hukum dan dugaan penyimpangan anggaran yang pernah mencuat dalam beberapa tahun terakhir terus dikaitkan dengan pejabat yang memiliki posisi strategis dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut.
Mulai dari perkara dugaan gratifikasi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK), dugaan korupsi dana penanganan Covid-19 senilai Rp163 miliar, pengadaan dua unit kapal Billfish, proyek pembangunan Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Goto, hingga sejumlah paket pekerjaan pembangunan di lingkungan BPKAD.
Rentetan persoalan tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana pertanggungjawaban pejabat pengelola keuangan daerah dalam memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Meski hingga kini berbagai pemeriksaan tersebut tidak serta-merta menjadikan Ahmad Purbaya sebagai tersangka atau terpidana, rekam jejak persoalan yang pernah mencuat tetap menjadi catatan penting bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara, khususnya Gubernur Sherly Tjoanda, dalam mengevaluasi jabatan strategis yang bersangkutan.
1. Terungkap dalam Persidangan, Pemberian Uang Rp1,2 Miliar kepada AGK
Salah satu perkara yang paling menyita perhatian publik adalah terungkapnya keterangan mengenai pemberian uang kepada mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, dalam persidangan perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate.
Dalam persidangan pada 31 Juli 2024, Jaksa Penuntut Umum KPK mengungkap catatan pemberian uang dari sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah kepada AGK.
Nama Ahmad Purbaya turut disebut dengan nilai pemberian mencapai sekitar Rp1,2 miliar. Dalam keterangannya di persidangan, Purbaya mengakui pemberian uang tersebut dilakukan secara bertahap melalui sejumlah orang dekat AGK.
Ia juga menerangkan bahwa uang tersebut bersumber dari honor, perjalanan dinas, dan kegiatan yang dikumpulkannya.
Fakta persidangan tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut hubungan antara pejabat pengelola keuangan daerah dengan kepala daerah yang kemudian terseret perkara korupsi.
Publik membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai dasar, tujuan, serta konteks penyerahan uang tersebut, termasuk apakah seluruh transaksi telah ditelusuri oleh penyidik KPK.
2. Kantor BPKAD Digeledah KPK, Ahmad Purbaya Turut Diperiksa
Pada 22 Desember 2023, penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor BPKAD Provinsi Maluku Utara dalam rangkaian penyidikan perkara dugaan suap dan gratifikasi yang berkaitan dengan pemerintahan AGK.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah dokumen penting diamankan penyidik. Ahmad Purbaya juga turut menjalani pemeriksaan untuk dimintai keterangan.
Selanjutnya, pada 11 Januari 2024, KPK kembali memeriksa Purbaya bersama sejumlah pejabat Pemprov Malut lainnya guna mendalami dugaan intervensi AGK dalam berbagai proyek pengadaan barang dan jasa.
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya KPK mengungkap konstruksi perkara, termasuk hubungan antara kebijakan penganggaran, pelaksanaan proyek, dan dugaan aliran uang kepada kepala daerah.
Namun, pemeriksaan maupun penggeledahan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Ahmad Purbaya terbukti melakukan tindak pidana.
3. Dugaan Korupsi Dana Covid-19 Rp163 Miliar
Persoalan lainnya muncul pada Desember 2022 ketika Ahmad Purbaya mengaku telah diperiksa oleh Kejati Maluku Utara terkait dugaan tindak pidana korupsi anggaran penanganan Covid-19 tahun anggaran 2020–2022 yang disebut mencapai Rp163 miliar.
Anggaran tersebut merupakan dana publik yang dialokasikan untuk mendukung penanganan pandemi dan kebutuhan masyarakat dalam situasi darurat kesehatan.
Karena BPKAD memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan keuangan daerah, pemeriksaan terhadap pejabat terkait menjadi penting untuk mengurai mekanisme penganggaran, pencairan, realisasi belanja, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana.
Publik hingga kini membutuhkan penjelasan mengenai perkembangan dan hasil akhir penanganan perkara tersebut, termasuk apakah terdapat temuan yang mengarah pada kerugian keuangan negara dan siapa saja pihak yang harus bertanggung jawab.
4. Pengadaan Kapal Billfish Rp5,9 Miliar Diperiksa Kejati
Pada Februari 2025, Ahmad Purbaya kembali diperiksa penyidik Pidana Khusus Kejati Maluku Utara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan dua unit kapal mancing Billfish untuk mendukung kegiatan Widi International Fishing Tournament (WIFT) tahun 2017.
Pengadaan dua kapal tersebut dimenangkan CV Mandiri Makmur dengan nilai kontrak sekitar Rp5.906.208.000.
Dalam pemeriksaan tersebut, Purbaya mengakui dimintai keterangan mengenai proses penganggaran dan menyerahkan sejumlah dokumen kepada penyidik.
Perkembangan berikutnya, pada September 2025, Kejati Malut menyampaikan bahwa perkara tersebut telah berada pada tahap penyidikan dan penyidik berkoordinasi dengan BPK untuk menghitung kerugian keuangan negara.
Kasus ini menjadi penting untuk menguji apakah proses penganggaran dan pencairan dana telah berjalan sesuai ketentuan serta apakah terdapat pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana.
5. Proyek TPI Goto, Ahmad Purbaya Kembali Diperiksa Januari 2026
Belum selesai menjadi perhatian dalam perkara sebelumnya, Ahmad Purbaya kembali diperiksa aparat penegak hukum.
Kali ini, Kepala BPKAD Malut tersebut dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan pada 21 Januari 2026 terkait penyidikan dugaan korupsi pembangunan Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Goto pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2021.
Proyek tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp2 miliar lebih.
Kepala Kejari Tidore Kepulauan, Sabar Evryanto Batubara, menjelaskan bahwa Ahmad Purbaya diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Kepala BPKAD sekaligus Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD).
Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk mendalami alur pencairan anggaran, mulai dari pembayaran uang muka hingga pencairan pembayaran 100 persen.
Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa penyidik masih menelusuri aspek pengelolaan dan pencairan keuangan dalam proyek TPI Goto.
6. Paket Pekerjaan BPKAD Senilai Puluhan Miliar Jadi Sorotan
Selain perkara yang ditangani aparat penegak hukum, sejumlah paket pekerjaan di lingkungan BPKAD Maluku Utara juga pernah menjadi sorotan kelompok mahasiswa dan aktivis antikorupsi.
Dalam aksi pada Maret 2025, Front Mahasiswa Anti Korupsi (FMAK) Maluku Utara menyuarakan dugaan penyimpangan terhadap 13 paket pekerjaan dengan total nilai anggaran sekitar Rp49,87 miliar.
Sejumlah pekerjaan yang disorot antara lain pembangunan kantin, rumah dinas pejabat, pos jaga dan ATM, mushala, gedung serbaguna, gedung asrama, penataan lanskap, serta paket pengawasan pembangunan.
FMAK juga menyoroti anggaran pengawasan pembangunan gedung asrama BPKAD senilai sekitar Rp835 juta.
Kelompok tersebut meminta Kejati Maluku Utara melakukan pemeriksaan dan mendesak Gubernur Sherly Tjoanda mengevaluasi jabatan Ahmad Purbaya.
Namun, seluruh tudingan tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen kontrak, proses pengadaan, realisasi pekerjaan, pembayaran, dan hasil audit. Desakan demonstrasi bukan merupakan bukti bahwa tindak pidana telah terjadi.
7. Dugaan Aliran Dana Pembangunan Kampus STP Bacan
Sorotan lainnya datang dari Lembaga Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara yang pada Juni 2025 mendesak Kejati Malut menelusuri dugaan aliran dana pembangunan Sekolah Tinggi Pertanian (STP) Bacan yang kini dikenal sebagai Universitas Nurul Hasan.
Dalam laporan yang dipublikasikan Malutline, FAKI menyoroti dua komponen anggaran yang disebut tercantum dalam hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemprov Malut tahun anggaran 2022.
Kedua komponen tersebut meliputi pembangunan gedung sekretariat STP Bacan senilai Rp1.209.068.000 dan anggaran ganti rugi pengembangan lahan kampus sebesar Rp3.105.850.000.
FAKI mendesak agar aliran anggaran tersebut ditelusuri, termasuk peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses penganggaran, pencairan, dan pertanggungjawaban keuangan.
Sorotan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan memeriksa dokumen asli LHP BPK, dasar penyaluran anggaran, bukti realisasi, serta hasil klarifikasi pihak terkait.
8. Laporan Kontraktor dan Persoalan Lainnya
Selain perkara-perkara tersebut, pemberitaan media pada Agustus 2024 juga menyebut Ahmad Purbaya pernah dilaporkan seorang kontraktor kepada pihak kepolisian atas dugaan penipuan.
Namun, perkembangan dan status akhir laporan tersebut belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia. Karena itu, perkara tersebut masih memerlukan konfirmasi kepada pihak kepolisian dan pihak-pihak yang bersangkutan sebelum dapat disimpulkan lebih jauh.
Gubernur Sherly Diminta Evaluasi Jabatan Kepala BPKAD
Banyaknya persoalan yang pernah mencuat dan pemeriksaan yang melibatkan Ahmad Purbaya menjadi catatan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Kepala BPKAD merupakan pejabat yang memegang peran penting dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Posisi tersebut menuntut standar integritas, profesionalitas, transparansi, serta akuntabilitas yang tinggi.
Karena itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda diharapkan tidak mengabaikan berbagai catatan publik tersebut dalam melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan BPKAD.
Meskipun berbagai perkara yang pernah dikaitkan dengan pemeriksaan Ahmad Purbaya belum menjadikan dirinya terpidana, hal tersebut tidak berarti pemerintah daerah harus menutup mata terhadap persoalan tata kelola, kepercayaan publik, dan kebutuhan klarifikasi.
Evaluasi jabatan dapat dilakukan berdasarkan ketentuan manajemen ASN, hasil penilaian kinerja, integritas, rekam jejak, serta prosedur yang berlaku, tanpa mendahului proses peradilan.
Prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum juga harus diterapkan tanpa membedakan jabatan maupun kedudukan seseorang.
KPK dan Kejati Diminta Berikan Kepastian Hukum
Masyarakat kini menunggu penjelasan resmi KPK, Kejati Maluku Utara, dan Kejari Tidore Kepulauan mengenai perkembangan masing-masing perkara.
Aparat penegak hukum diminta menjelaskan apakah perkara-perkara tersebut masih dalam penyelidikan atau penyidikan, apakah telah dilakukan audit kerugian negara, serta bagaimana tindak lanjut terhadap keterangan dan dokumen yang telah diperoleh.
Apabila ditemukan bukti yang cukup dan unsur tindak pidana terpenuhi, proses hukum harus dilanjutkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan unsur pidana, penyidik juga harus memberikan kepastian hukum.
Malutline menegaskan bahwa pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan Ahmad Purbaya bersalah. Setiap orang tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Ahmad Purbaya, Gubernur Maluku Utara, KPK, Kejati Maluku Utara, serta pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini.
Sebab, pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar persoalan administrasi dan angka dalam dokumen anggaran. Di dalamnya terdapat uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan administratif. (Red)
Komentar