TERNATE, MALUTLINE – Nama Ahmad Purbaya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara, kembali menjadi sorotan. Bukan tanpa alasan, sejumlah persoalan hukum dan dugaan penyimpangan anggaran yang pernah mencuat dalam beberapa tahun terakhir terus dikaitkan dengan pejabat yang memiliki posisi strategis dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Mulai dari perkara dugaan gratifikasi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK), dugaan korupsi dana penanganan Covid-19 senilai Rp163 miliar, pengadaan dua unit kapal Billfish, proyek pembangunan Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Goto, hingga sejumlah paket pekerjaan pembangunan di lingkungan BPKAD.

Rentetan persoalan tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana pertanggungjawaban pejabat pengelola keuangan daerah dalam memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Meski hingga kini berbagai pemeriksaan tersebut tidak serta-merta menjadikan Ahmad Purbaya sebagai tersangka atau terpidana, rekam jejak persoalan yang pernah mencuat tetap menjadi catatan penting bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara, khususnya Gubernur Sherly Tjoanda, dalam mengevaluasi jabatan strategis yang bersangkutan.

1. Terungkap dalam Persidangan, Pemberian Uang Rp1,2 Miliar kepada AGK

Salah satu perkara yang paling menyita perhatian publik adalah terungkapnya keterangan mengenai pemberian uang kepada mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, dalam persidangan perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate.

Dalam persidangan pada 31 Juli 2024, Jaksa Penuntut Umum KPK mengungkap catatan pemberian uang dari sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah kepada AGK.

Nama Ahmad Purbaya turut disebut dengan nilai pemberian mencapai sekitar Rp1,2 miliar. Dalam keterangannya di persidangan, Purbaya mengakui pemberian uang tersebut dilakukan secara bertahap melalui sejumlah orang dekat AGK.

Ia juga menerangkan bahwa uang tersebut bersumber dari honor, perjalanan dinas, dan kegiatan yang dikumpulkannya.

Fakta persidangan tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut hubungan antara pejabat pengelola keuangan daerah dengan kepala daerah yang kemudian terseret perkara korupsi.

Publik membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai dasar, tujuan, serta konteks penyerahan uang tersebut, termasuk apakah seluruh transaksi telah ditelusuri oleh penyidik KPK.

2. Kantor BPKAD Digeledah KPK, Ahmad Purbaya Turut Diperiksa

Pada 22 Desember 2023, penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor BPKAD Provinsi Maluku Utara dalam rangkaian penyidikan perkara dugaan suap dan gratifikasi yang berkaitan dengan pemerintahan AGK.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah dokumen penting diamankan penyidik. Ahmad Purbaya juga turut menjalani pemeriksaan untuk dimintai keterangan.

Selanjutnya, pada 11 Januari 2024, KPK kembali memeriksa Purbaya bersama sejumlah pejabat Pemprov Malut lainnya guna mendalami dugaan intervensi AGK dalam berbagai proyek pengadaan barang dan jasa.

Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya KPK mengungkap konstruksi perkara, termasuk hubungan antara kebijakan penganggaran, pelaksanaan proyek, dan dugaan aliran uang kepada kepala daerah.

Namun, pemeriksaan maupun penggeledahan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Ahmad Purbaya terbukti melakukan tindak pidana.

3. Dugaan Korupsi Dana Covid-19 Rp163 Miliar

Persoalan lainnya muncul pada Desember 2022 ketika Ahmad Purbaya mengaku telah diperiksa oleh Kejati Maluku Utara terkait dugaan tindak pidana korupsi anggaran penanganan Covid-19 tahun anggaran 2020–2022 yang disebut mencapai Rp163 miliar.

Anggaran tersebut merupakan dana publik yang dialokasikan untuk mendukung penanganan pandemi dan kebutuhan masyarakat dalam situasi darurat kesehatan.

Karena BPKAD memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan keuangan daerah, pemeriksaan terhadap pejabat terkait menjadi penting untuk mengurai mekanisme penganggaran, pencairan, realisasi belanja, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana.

Publik hingga kini membutuhkan penjelasan mengenai perkembangan dan hasil akhir penanganan perkara tersebut, termasuk apakah terdapat temuan yang mengarah pada kerugian keuangan negara dan siapa saja pihak yang harus bertanggung jawab.

4. Pengadaan Kapal Billfish Rp5,9 Miliar Diperiksa Kejati

Pada Februari 2025, Ahmad Purbaya kembali diperiksa penyidik Pidana Khusus Kejati Maluku Utara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan dua unit kapal mancing Billfish untuk mendukung kegiatan Widi International Fishing Tournament (WIFT) tahun 2017.

Pengadaan dua kapal tersebut dimenangkan CV Mandiri Makmur dengan nilai kontrak sekitar Rp5.906.208.000.

Dalam pemeriksaan tersebut, Purbaya mengakui dimintai keterangan mengenai proses penganggaran dan menyerahkan sejumlah dokumen kepada penyidik.

Perkembangan berikutnya, pada September 2025, Kejati Malut menyampaikan bahwa perkara tersebut telah berada pada tahap penyidikan dan penyidik berkoordinasi dengan BPK untuk menghitung kerugian keuangan negara.

Kasus ini menjadi penting untuk menguji apakah proses penganggaran dan pencairan dana telah berjalan sesuai ketentuan serta apakah terdapat pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana.

5. Proyek TPI Goto, Ahmad Purbaya Kembali Diperiksa Januari 2026

Belum selesai menjadi perhatian dalam perkara sebelumnya, Ahmad Purbaya kembali diperiksa aparat penegak hukum.

Kali ini, Kepala BPKAD Malut tersebut dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan pada 21 Januari 2026 terkait penyidikan dugaan korupsi pembangunan Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Goto pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2021.

Proyek tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp2 miliar lebih.

Kepala Kejari Tidore Kepulauan, Sabar Evryanto Batubara, menjelaskan bahwa Ahmad Purbaya diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Kepala BPKAD sekaligus Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk mendalami alur pencairan anggaran, mulai dari pembayaran uang muka hingga pencairan pembayaran 100 persen.

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa penyidik masih menelusuri aspek pengelolaan dan pencairan keuangan dalam proyek TPI Goto.

6. Paket Pekerjaan BPKAD Senilai Puluhan Miliar Jadi Sorotan

Selain perkara yang ditangani aparat penegak hukum, sejumlah paket pekerjaan di lingkungan BPKAD Maluku Utara juga pernah menjadi sorotan kelompok mahasiswa dan aktivis antikorupsi.

Dalam aksi pada Maret 2025, Front Mahasiswa Anti Korupsi (FMAK) Maluku Utara menyuarakan dugaan penyimpangan terhadap 13 paket pekerjaan dengan total nilai anggaran sekitar Rp49,87 miliar.

Sejumlah pekerjaan yang disorot antara lain pembangunan kantin, rumah dinas pejabat, pos jaga dan ATM, mushala, gedung serbaguna, gedung asrama, penataan lanskap, serta paket pengawasan pembangunan.

FMAK juga menyoroti anggaran pengawasan pembangunan gedung asrama BPKAD senilai sekitar Rp835 juta.

Kelompok tersebut meminta Kejati Maluku Utara melakukan pemeriksaan dan mendesak Gubernur Sherly Tjoanda mengevaluasi jabatan Ahmad Purbaya.

Namun, seluruh tudingan tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen kontrak, proses pengadaan, realisasi pekerjaan, pembayaran, dan hasil audit. Desakan demonstrasi bukan merupakan bukti bahwa tindak pidana telah terjadi.

7. Dugaan Aliran Dana Pembangunan Kampus STP Bacan

Sorotan lainnya datang dari Lembaga Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara yang pada Juni 2025 mendesak Kejati Malut menelusuri dugaan aliran dana pembangunan Sekolah Tinggi Pertanian (STP) Bacan yang kini dikenal sebagai Universitas Nurul Hasan.

Dalam laporan yang dipublikasikan Malutline, FAKI menyoroti dua komponen anggaran yang disebut tercantum dalam hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemprov Malut tahun anggaran 2022.

Kedua komponen tersebut meliputi pembangunan gedung sekretariat STP Bacan senilai Rp1.209.068.000 dan anggaran ganti rugi pengembangan lahan kampus sebesar Rp3.105.850.000.

FAKI mendesak agar aliran anggaran tersebut ditelusuri, termasuk peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses penganggaran, pencairan, dan pertanggungjawaban keuangan.

Sorotan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan memeriksa dokumen asli LHP BPK, dasar penyaluran anggaran, bukti realisasi, serta hasil klarifikasi pihak terkait.

8. Laporan Kontraktor dan Persoalan Lainnya

Selain perkara-perkara tersebut, pemberitaan media pada Agustus 2024 juga menyebut Ahmad Purbaya pernah dilaporkan seorang kontraktor kepada pihak kepolisian atas dugaan penipuan.

Namun, perkembangan dan status akhir laporan tersebut belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia. Karena itu, perkara tersebut masih memerlukan konfirmasi kepada pihak kepolisian dan pihak-pihak yang bersangkutan sebelum dapat disimpulkan lebih jauh.

Gubernur Sherly Diminta Evaluasi Jabatan Kepala BPKAD

Banyaknya persoalan yang pernah mencuat dan pemeriksaan yang melibatkan Ahmad Purbaya menjadi catatan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Kepala BPKAD merupakan pejabat yang memegang peran penting dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Posisi tersebut menuntut standar integritas, profesionalitas, transparansi, serta akuntabilitas yang tinggi.

Karena itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda diharapkan tidak mengabaikan berbagai catatan publik tersebut dalam melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan BPKAD.

Meskipun berbagai perkara yang pernah dikaitkan dengan pemeriksaan Ahmad Purbaya belum menjadikan dirinya terpidana, hal tersebut tidak berarti pemerintah daerah harus menutup mata terhadap persoalan tata kelola, kepercayaan publik, dan kebutuhan klarifikasi.

Evaluasi jabatan dapat dilakukan berdasarkan ketentuan manajemen ASN, hasil penilaian kinerja, integritas, rekam jejak, serta prosedur yang berlaku, tanpa mendahului proses peradilan.

Prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum juga harus diterapkan tanpa membedakan jabatan maupun kedudukan seseorang.

KPK dan Kejati Diminta Berikan Kepastian Hukum

Masyarakat kini menunggu penjelasan resmi KPK, Kejati Maluku Utara, dan Kejari Tidore Kepulauan mengenai perkembangan masing-masing perkara.

Aparat penegak hukum diminta menjelaskan apakah perkara-perkara tersebut masih dalam penyelidikan atau penyidikan, apakah telah dilakukan audit kerugian negara, serta bagaimana tindak lanjut terhadap keterangan dan dokumen yang telah diperoleh.

Apabila ditemukan bukti yang cukup dan unsur tindak pidana terpenuhi, proses hukum harus dilanjutkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan unsur pidana, penyidik juga harus memberikan kepastian hukum.

Malutline menegaskan bahwa pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan Ahmad Purbaya bersalah. Setiap orang tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Ahmad Purbaya, Gubernur Maluku Utara, KPK, Kejati Maluku Utara, serta pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini.

Sebab, pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar persoalan administrasi dan angka dalam dokumen anggaran. Di dalamnya terdapat uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan administratif. (Red)

TERNATE, MALUTLINE – Penanganan dugaan korupsi tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019–2024 senilai Rp139,2 miliar masih menyisakan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pasalnya, meski perkara tersebut telah memasuki tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, hingga November 2026 belum ada penetapan tersangka.

Sorotan publik kini mengarah kepada Abubakar Abdullah, mantan Sekretaris DPRD (Sekwan) Provinsi Maluku Utara yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Provinsi Maluku Utara.

Nama Abubakar menjadi perhatian karena ketika menjabat sebagai Sekwan DPRD Malut periode 2019–2024, dirinya disebut memiliki kedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengelolaan anggaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD.

Dalam perkara tersebut, penyidik Kejati Malut tengah mendalami dugaan penyimpangan pembayaran sejumlah komponen tunjangan, mulai dari tunjangan operasional, tunjangan rumah tangga, tunjangan perumahan hingga tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD.

Nilai anggaran yang menjadi sorotan mencapai sekitar Rp139,27 miliar. Sementara itu, dugaan penyimpangan pada komponen tunjangan perumahan dan transportasi juga menjadi perhatian khusus dengan nilai yang disebut mencapai Rp29,8 miliar.

Abubakar Abdullah sendiri dikabarkan telah diperiksa penyidik Kejati Malut dalam kapasitasnya sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami mekanisme penganggaran, kewenangan pejabat pengguna anggaran, proses administrasi hingga pertanggungjawaban pencairan dana.

Namun, lambannya penyelesaian perkara tersebut mulai memunculkan kritik dan pertanyaan publik. Sebab, perkara dengan nilai anggaran fantastis itu belum juga memperlihatkan perkembangan hukum yang signifikan, sementara pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan anggaran masih menjadi sorotan.

Menunggu Audit, Penetapan Tersangka Belum Terlihat

Berdasarkan perkembangan penanganan perkara yang diberitakan sejumlah media, Kejati Maluku Utara masih menunggu hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk penetapan tersangka.

Kondisi ini tentu menjadi perhatian masyarakat. Publik berharap proses penyidikan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif maupun permintaan keterangan sejumlah pihak, tetapi mampu mengungkap secara terang siapa saja yang bertanggung jawab apabila ditemukan unsur tindak pidana korupsi.

Dalam perspektif hukum pidana, kedudukan seseorang sebagai KPA tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana. Namun, kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran tetap harus diuji melalui proses penyidikan, termasuk menelusuri dokumen pencairan, dasar pembayaran, kesesuaian regulasi serta pertanggungjawaban keuangan negara.

Karena itu, penyidik dituntut bekerja secara profesional, independen dan transparan agar tidak muncul kesan adanya perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu.

Sorotan Dana Refocusing Covid-19 Ikut Mencuat

Belum tuntasnya dugaan korupsi tunjangan DPRD juga diikuti sorotan terhadap pengelolaan anggaran refocusing penanganan Covid-19 di lingkungan Sekretariat DPRD Maluku Utara pada periode pandemi 2020–2022.

Sejumlah elemen masyarakat dan aktivis antikorupsi sebelumnya mendesak aparat penegak hukum, termasuk Polda Maluku Utara, untuk menelusuri dugaan penyimpangan anggaran tersebut.

Sorotan muncul karena kebijakan pengelolaan anggaran pada masa darurat kesehatan semestinya mengedepankan prinsip efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kepentingan masyarakat.

Publik pun meminta agar seluruh penggunaan anggaran pada masa pandemi diperiksa secara menyeluruh, termasuk memastikan apakah realisasi belanja telah sesuai dengan peruntukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Desakan Pencopotan Kadikbud dan Pertanyaan Publik

Di tengah bergulirnya perkara tersebut, pengangkatan Abubakar Abdullah sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara juga menuai kritik dari sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok antikorupsi.

Organisasi seperti Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Maluku Utara, FPAKI dan GPM sebelumnya telah menyuarakan desakan kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, agar mempertimbangkan penonaktifan atau pencopotan Abubakar dari jabatan Kadikbud.

Desakan tersebut dilandasi kekhawatiran terhadap aspek integritas, kepercayaan publik dan pentingnya menjaga objektivitas proses penegakan hukum.

Meski demikian, status seseorang yang masih diperiksa sebagai saksi tidak dapat disamakan dengan status tersangka, apalagi dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Namun, prinsip praduga tak bersalah juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan tuntutan transparansi dan akuntabilitas pejabat publik.

Dinilai Kebal Hukum, Kejati Malut Diminta Jangan Tebang Pilih

Belum adanya kepastian hukum dalam perkara bernilai ratusan miliar rupiah tersebut mulai menimbulkan persepsi di tengah masyarakat bahwa penanganan kasus ini berjalan lambat dan terkesan tidak menyentuh pihak-pihak yang memiliki kewenangan besar.

Bahkan, muncul kritik bahwa pejabat yang namanya berulang kali disebut dalam pusaran persoalan tersebut seolah belum tersentuh tindakan hukum yang tegas.

Persepsi inilah yang harus dijawab oleh Kejati Maluku Utara melalui langkah penyidikan yang terukur, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Aparat penegak hukum diminta tidak tebang pilih dalam mengusut dugaan penyimpangan anggaran daerah. Siapa pun yang terbukti memiliki keterlibatan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum harus mengacu pada prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law), sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Jangan sampai penanganan perkara yang menyangkut uang rakyat justru menimbulkan kesan bahwa jabatan dan kekuasaan dapat menjadi tameng dari proses hukum.

Masyarakat kini menunggu keberanian Kejati Maluku Utara untuk menuntaskan perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk mengungkap konstruksi peristiwa, pihak yang bertanggung jawab, serta ada atau tidaknya kerugian keuangan negara.

Hak Jawab dan Klarifikasi

Hingga berita ini disusun, belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan Abubakar Abdullah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut. Status dan keterlibatan masing-masing pihak tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.

Redaksi Malutline membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Abubakar Abdullah, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta Kejati Maluku Utara guna memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.

Publik berhak mengetahui ke mana uang rakyat dikelola, bagaimana pertanggungjawabannya, dan siapa yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan penyimpangan. (Red)

LABUHA, Malutline–Front Anti korupsi Indonesia (FAKI) provinsi Maluku mendesak kejaksaan tinggi (Kejati) Maluku Utara untuk menulusuri Pembangunan jalan Lapen di Desa Sambiki, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, hingga saat ini baru mulai, di kerjakan meskipun dalam kontrak pelaksanaan proyek tersebut dijadwalkan mulai pada 9 Mei 2025. Keterlambatan ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan warga serta pemerintah desa setempat.

Menurut informasi yang dihimpun media ini, proyek tersebut merupakan bagian dari program peningkatan infrastruktur jalan dengan anggaran Rp.2,3 Miliar dari DAU APBD 2025 dengan volume pekerjaan kurang lebih 2,4 Kilometer.

“Satu bulan kemarin sudah ada tim dari dinas PU turun MC-0 tapi sampe sekaran tidak tau ini kapan mulai kerja, sampe sekarang juga belum ada material yang apapun disekitar badan jalan yang mau dibangun,”beber Kades Sambiki, Haerudin dengan nada kesal, saat dihubungi wartawan melalui telepon seluler.

Haerudin berharap pengerjaan proyek jalan tersebut bisa dikerjakan dan bisa selesai tepat waktu.

“Kami khawatir proyek ini akan molor dan tidak selesai sesuai tenggat waktu. Padahal masyarakat sangat berharap pembangunan jalan ini bisa segera terealisasi,” tambahnya.

di tempat terpisah ketua LSM Front anti korupsi Indonesia (FAKI) provinsi Maluku Utara Dani Haris purnawan kepada Malutline kamis (28/08/2025) mendesak kejaksaan tinggi (Kejati) Maluku Utara segera memanggil pihak kontraktor CV. Barakarsa Indonesia Yang mengerjakan proyek jalan Desa jikotamo kecamatan Obi dengan Progres di lapngn sekrng 46% lebih, jika dihitung juga dengan material yg sudah siap, berarti 50% lebih dengan total Rp. 2.336.722.401,89 namun pencairannya yang di lakukan oleh pihak kontraktor tidak sesuai progres volume pekerjaan. Jadi pihak Kejati patut menelusuri pekerjaan proyek tersebut karena proses pencairan tidak sesuai ketentuan. Pintahnya.

Sementara itu, Irfan Sangadji, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) proyek jalan Lapen desa Sambiki, saat dikonfirmasi mengungkapkan, berdasarkan kontrak pengerjaan pembangunan jalan tersebut harusnya sudah mulai dikerjakan pada 9 mei 2025 oleh pihak kontraktor CV. Barakarsa Indonesia. Dimana, pihak kontraktor juga telah mencairkan dana pengerjaan jalan sebesar 30 persen.

“Informasi kontraktornya ada di Surabaya beli material aspal, jadi nanti sudah ada aspal baru dorang datangkan material lainnya dan juga alat berat untuk mulai pekerjaan pengaspalan,” terang Irfan yang juga ASN di Dinas PUPR Halmahera Selatan.

Ketidakpastian ini menimbulkan kekhawatiran bahwa proyek tersebut bisa terhambat lebih lama lagi, terlebih jika tidak ada pengawasan ketat dari pemerintah daerah terhadap pelaksana proyek.

Warga Desa Sambiki juga berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk memastikan pembangunan jalan dimulai sesuai komitmen. Keterlambatan proyek infrastruktur seperti ini tidak hanya berdampak pada mobilitas, tapi juga pada perekonomian masyarakat desa yang sangat bergantung pada akses jalan yang layak. (Red)

Halsel  Malutline com-Lembaga suwadaya masyarakat (LSM) Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Provinsi Maluku Utara, mendesak Kejaksaan tinggi (Kejati) Maluku Utara untuk memeriksa kepala Dinas keuangan Provinsi Maluku Ahmad Purbaya dan pihak Kampus Sekolah tinggi pertanian (STP) Labuha atas Dugaan Dua item anggaran di Pemprov Malut yag masuk di STP Labuha Tahun 2022 dan jadi hasil temuan BPK tahun 2023.

Desakan ini di sampaikan oleh Ketua LSM Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Provinsi Maluku Utara, Dani Haris Purnawan kepada Malutline Senin (02/05/2024) mendesak  kejaksaan tinggi Maluku Utara untuk melakukan pemeriksaan terhadap kadis keuangan Provinsi Maluku Utara Ahmad Purbaya dan pihak kapus STP Labuha Halmahera Selatan atas Dugaan aliran Dana STP Labuha yang di duga Menjadi temuan Badan pemeriksaan keuangan (BPK) RI perwakilan Maluku Utara.

“Di katakannya aliran Dana yang di duga menjadi temuan BPK yakni Pembangunan Gedung Sekretariat Sekolah Tinggi Pertanian Bacan, Halmahera Selatan senilai Rp. 1.209.068.000,00 selain pembangunan gedung Sekretariat kampus STP,” akunya.

Labuha, anggaran Ganti Rugi Pengembangan Lahan Sekolah Tinggi Pertanian (Tanah) sebesar Rp. 3.105.850.000,00 juga juga menjadi temuan karena Anggaran itu terbaca dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2022. Nomor : 22.A/LHP/XIX.TER/05/2023  Tanggal : 19 Mei 2023.

“Olehnya itu pihaknya mendesak Kejaksaan tinggi Maluku Utara segera melakukan pemeriksaan terhadap Ahmad Purbaya dan pihak kampus STP Labuha atas dugaan temuan BPK tahun 2023, selain Gubernur Maluku Utara Sherly jhoanda Laos di desak melakukan evaluasi terhadap Ahmad Purbaya dan pihak yang terlibat dalam aliran Dana STP Labuha,” tegasnya.

Hingga berita ini di publish kadis keuangan Provinsi Maluku Utara Ahmad Purbaya dan pihak kampus STP Labuha masih dalam upaya konfirmasih.(Red)

Halsel, Malutline com-Lembaga suwadaya masyarakat (LSM) Ftont Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Provinsi Maluku Utara mendesak Kejaksaan tinggi (Kejati) Maluku Utara mengambil Alih Proses Hukum Program beasiswa fiktif bagi mahasiswa kurang mampu di kabupaten Halmahera Selatan tengah disorot hingga kasus ini di tangani oleh kejaksaan negeri (Kejari) Halmahera Selatan provinsi Maluku Utara.

Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Pendidikan mengalokasikan dana sebesar Rp 1,5 miliar untuk dua perguruan tinggi di daerah tersebut, Namun, belakangan muncul dugaan penyaluran fiktif, terutama di Sekolah Tinggi Pertanian (STP) Labuha yang di pimpin oleh Kabag kesrah Pemda Halsel Yudhi Eka Prasetia SSi, M.Si

Berdasarkan data, STP Labuha menerima alokasi sebesar Rp 1 miliar untuk 500 mahasiswa, sementara STAI Alkhairat Labuha menerima Rp 500 juta untuk 250 mahasiswa, Sayangnya, hasil penelusuran media ini menemukan adanya ketidaksesuaian penyaluran Beasiswa yang kebanyakan fiktif antara data penerima dan kenyataan di lapangan mahasiswa penerima beasiswa.

Karena Sejumlah nama yang tertera pada data sebagai penerima beasiswa di STP Labuha ternyata tidak pernah terlihat di kampus, Bahkan ada indikasi bahwa beberapa di antaranya bukan mahasiswa aktif, bahkan bukan mahasiswa sama sekali alias Fiktif “Banyak dari nama-nama itu tidak dikenal di kampus, Kami tidak pernah melihat mereka di kelas,” ujar salah satu mahasiswa STP Labuha yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Desakan ini di Sampaikan oleh ketua LSM Front anti korupsi Indonesia (FAKI) Dani Haris Purnawan kepada Malutline, melalui saluran teleponnya Senin (2/06/2025) mendesak kejaksaan tinggi Maluku Utara segera mengambil alih proses hukum Beasiswa fiktif baik STP Labuha Mupun STAIA Labuha dan menetapkan ketua STP Labuha Yudhi Eka Prasetia S.si, M.Si dan pihak yang terlibat dalam program Beasiswa fiktif sebagai tersangka.

Menanggapi hal ini, mantan Kepala Dinas Pendidikan Safiun Rajulan yang juga sekretaris Daerah (Sekada) Kabupaten Halmahera Selatan mengaku bahwa pihaknya hanya menyalurkan anggaran sesuai data yang diberikan pihak kampus “Kami hanya mengalokasikan sesuai surat keputusan dari pimpinan perguruan tinggi,” jelas Safiun.

Namun hal ini justru memunculkan pertanyaan lebih besar, Jika seluruh proses hanya berdasarkan dokumen dari kampus tanpa verifikasi lebih lanjut, bagaimana memastikan keabsahan data penerima?

Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan telah turun tangan, Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus), Ardhan Rizan Prawira, mengungkapkan bahwa beberapa pihak terkait telah dipanggil dan dimintai keterangan.

“ketua Sekolah Tinggi Pertanian (STP) Labuha Bacan Yudhi Eka Prasetia, S.Si, M.Si. bendahara, dan bagian kemahasiswaan sudah kami periksa dua kali. Dari Dinas Pendidikan juga sudah kami minta keterangan,” ungkapnya.

Sayangnya, penyelidikan masih terkendala karena sulitnya melacak penerima beasiswa,  Dari puluhan nama yang dicek secara acak, hanya dua orang yang berhasil ditemukan meski ada mahasiswa yang sudah mengakui jika banyak data mahasiswa fiktif yang menerima Beasiswa yang di salurkan oleh ketua STP Labuha dengan menggunakan Data fiktif mahasiswi.

Mirisnya lagi, nama-nama yang diduga fiktif sebagai penerima beasiswa sejak tahun 2022, dan tahun 2023 tersebut dikabarkan kembali muncul dalam daftar penerima beasiswa fiktif di tahun 2024,  Ini memperkuat dugaan adanya praktik manipulasi data mahasiswa fiktif pada kampus STP yang sekarang menjadi Universitas Nurul Hasan (Unsan) Labuha secara berulang.

Olehnya ketua LSM Front anti korupsi Indonesia mendesak Kejati ambil alih kasus tersebut secara serius jika tidak di ambil alih proses hukum kasus Beasiswa fiktif tersebut jika tetap di tangani oleh kejaksaan negeri (Kejari) Labuha kasus tersebut berpeluang mandeg seperti penanganan kasus Bank (BPRS) sarumah Halsel yang dapat meloloskan pelaku kejahatan korupsi di kabupaten Halmahera Selatan. Cetusnya.

Hingga kini, belum ada pihak yang mengakui kesalahan atau bertanggung jawab secara terbuka. Proses hukum masih berjalan, dan masyarakat menanti transparansi dari pihak kampus maupun pemerintah daerah. (Red)