Berita, Daerah, Komunitas, Nusantara, Politik|oleh

Jayapura,MaluLine.Com

Di tanah sejuk Keerom berlangsung sebuah pertemuan yang sunyi dari sorotan kamera, tapi bergemuruh dalam makna. Dimana  pertemuan dengan Kyai Haji Nursalim Arrozy tokoh Senior Nahdlatul Ulama(NU) Papua dan Ketua Forum Silaturahmi Muballigh Indonesia Provinsi Papua. Benhur Tomi Mano (BTM)menerima sebuah simbol yang tak ternilai yakni “Kopiah Warisan Dari Gus Dur”.

Kopiah yang khas dengan Gus Dur ini menyimpan jejak pemikiran besar, doa-doa luhur, dan perjuangan panjang dari seorang bapak bangsa, KH. Abdurrahman Wahid, atau yang lebih kita cintai sebagai Gus Dur. Diberikannya kopiah itu kepada BTM adalah bentuk pengakuan bahwa BTM bukan hanya pemimpin politik, melainkan juga penjaga keharmonisan, pelayan rakyat, dan pembawa damai bagi Papua, ketika Politik dirusak oleh Isu Agama.

Di tengah kontestasi politik yang seharusnya menjadi ajang adu gagasan, kita justru kembali mendengar suara-suara sumbang yang memainkan isu agama untuk menakut-nakuti umat Islam agar tidak memilih BTM. Sebuah cara yang tidak hanya tidak etis, tapi juga menghina kecerdasan dan kemuliaan umat beragama.

Papua adalah tanah yang kaya, bukan hanya dalam sumber daya alam, tapi juga dalam keragaman iman dan keyakinan. Dan di tanah ini, BTM telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang merangkul semua bukan yang membelah. Selama memimpin Jayapura, ia menjaga rumah ibadah, mendukung pesantren, hadir dalam perayaan hari besar semua agama, dan memperlakukan semua umat dengan adil dan penuh kasih.

Mengapa ada yang takut pada pemimpin seperti itu?

Mengapa harus membakar api sektarian hanya demi suara?

“Kopiah Itu Bicara”

Kopiah dari Gus Dur bukan benda sembarangan. Ia adalah simbol dari Islam yang ramah, bukan marah. Islam yang melindungi minoritas, merangkul perbedaan, dan menolak kekerasan. Diberikannya kopiah itu kepada BTM adalah bentuk legitimasi moral dan spiritual bahwa sosok ini adalah pemimpin yang dipercaya menjaga semangat kebhinekaan di Papua.

KH. Nursalim tidak memberi dengan sembarangan. Ia membaca zaman. Ia tahu bahwa Papua butuh pemimpin yang tidak hanya paham birokrasi, tapi juga mengerti hati manusia. Dan dalam diri BTM, ia melihat sosok itu. Pemimpin yang bisa tersenyum kepada anak-anak Muslim di Keerom, duduk bersama para ustadz dan kyai, serta berjalan bersama umat Kristiani tanpa rasa canggung.

“Papua Butuh Pemimpin Pemersatu Bukan Provokator”

Kita tidak butuh pemimpin yang menjual ayat demi kekuasaan. Kita butuh pemimpin yang memuliakan agama dengan perbuatan. Dan itulah yang BTM telah tunjukkan selama ini. Ia tidak banyak bicara soal agama di atas mimbar, tapi ia menjaga kehidupan beragama dengan kebijakan nyata, perlindungan nyata, dan kehadiran yang tulus.

Jika Gus Dur pernah berkata “Kita belum tentu satu agama, tapi kita semua bersaudara” maka BTM adalah orang yang menghidupi kalimat itu di Papua.

“Jangan Terjebak Politik Identitas”

Jangan biarkan api kecil dibesarkan oleh mereka yang haus kekuasaan tapi miskin gagasan.

Benhur Tomi Mano bukan hanya layak dipilih. Ia layak dihormati sebagai pemimpin yang selama ini tidak pernah menebar kebencian, tapi merawat kasih.

Dan kini, dengan kopiah Gus Dur di kepalanya, ia (Red. BTM)  tidak hanya membawah misi politik  tetapi juga  membawa amanah moral untuk menjaga perdamaian di Bumi Cenderawasih. (Vicky Ririhena)

Berita, Daerah, Event, Polda, Ternate|oleh

Ternate-MalutLine.Com

Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M. Napiun, S.I.K., S.H., M.Hum., memimpin langsung apel pagi yang berlangsung di Lapangan Mapolda Maluku Utara. Apel ini diikuti oleh para pejabat utama (PJU), perwira menengah (pamen), perwira pertama (pama), seluruh personel Polda Malut, serta ASN Polda Malut. Senin (14/04)

Dalam arahannya, Wakapolda menekankan kepada seluruh personel untuk disiplin dalam pelaksanaan tugas dalam rangka  melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta penegakan hukum.

Ia juga menyampaikan akan pentingnya evaluasi kinerja di seluruh lini, baik operasional, pembinaan, hingga sumber daya manusia (SDM).

Jenderal bintang satu tersebut menjelaskan bahwa proses rekrutmen anggota Polri harus dilakukan secara objektif dan transparan, tanpa ada intervensi atau praktik titip-menitip.

“Biarlah sistem yang menentukan siapa yang layak dan terbaik, jangan khianati sistem, karena pengkhianat sistem akan ditindak tegas”. Tegasnya.

Wakapolda juga mengungkapkan komitmen bapak Kapolda Maluku Utara dalam menjaga integritas institusi, salah satunya dengan menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang mencoreng nama institusi.

Ia menginstruksikan Bidang Propam untuk terus memantau dan memastikan sanksi diberikan secara tegas bagi pelanggar.

Selain itu, perhatian juga diberikan pada sektor operasional, terutama pengelolaan sumber daya alam di wilayah Maluku Utara.

Wakapolda menyampaikan pentingnya kehadiran Polri sebagai representasi negara, serta menegaskan instruksi Kapolda untuk menindak tegas aktivitas tambang ilegal di Maluku Utara.(Humas Polda Malut/RF)

Berita, Daerah, Tak Berkategori, Ternate|oleh

Ternate -MalutLine.Com

Kadishub Kota Ternate, Mochtar  Hasim tanggapi dan merespon atas kejadian video yang beredar di media sosial (medsos)atas postingan dari akun Wawan Ilyas bahwa

dalam video tersebut juga di tulis “Hati saki Skali lia ini ee, ee ampong e, itu ibu-ibu petugas pelabuhan tara boleh perlakukan ibu – ibu kayak begitu. Ngoni tola sampe jatuh kudung me tabuka 😥😥 . Petugas bersangkutan harus ditegur keras, etika pelayanan nya tidak ada sioo e. Tata kelola pelayanan pelabuhan Sulamadaha Hiri buruk “.

Menanggapi hal ini,Kadishub kota Ternate langsung bergerak cepat terhadap staffnya yang Aman untuk diperiksa dan informasi awal yang di terima oleh Kadishub via WhatsApp yang di teruskan ke media ini bahwasanya kejadian tersebut berawal ketika staff dishub yg bertugas atas nama Aman menegur si ibu agar tidak naik ke atas kapal penyebrangan karena harus antri terlebih dahulu.

“Karena penumpang untuk naik rata-rata 25 orang saja yang di bolehkan, sedangkan masih ada 9 penumpang yang datang lebih duluan dari ibu ini belum diijinkan naik,  si ibu serta merta turun dari ojeg langsung naik ke kapal penyeberangan, hal ini sehingga terjadi peristiwa seperti yg beredar dalam video tersebut ” bebernya.

Terang kadis, tentang jatuhnya si ibu ke lantai sesuai dengan video tersebut, diakui oleh Aman sesuai pesan WhatsApp yang di teruskan ke kadis pula bahwa staff tersebut berusaha merangkul si ibu karena si ibu mau ambil batu besar.

” Malah staff tersebut terkena pukulan oleh si ibu sehingga dirinya secara reflek mendorong tangan si ibu yang akhirnya ibu itu jatuh” ungkap kadis.

Kadis menjelaskan atas kejadian tersebut, dirinya sangat menyayangkan adanya peristiwa ini, dan sementara masih terus di periksa , agar langkah apapun yang diambil sesuai dengan aturan yg berlaku,” tutupnya.(Ikhsan)

Berita, Daerah, Halsel, Komunitas, Pemda|oleh

Halsel – Malutline-Com.

Suara penolakan terhadap keberadaan Kafe Bungalow 02 di wilayah Halmahera Selatan kian menguat. Warga sekitar, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta organisasi kepemudaan mendesak Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Basam Kasuba, untuk segera mengambil tindakan tegas dengan menutup operasional kafe tersebut. Desakan ini mencuat akibat berbagai laporan mengenai aktivitas yang dinilai tidak sesuai dengan norma sosial dan keagamaan masyarakat setempat.

Kafe Bungalow 02, yang terletak di kawasan strategis dekat pemukiman warga, dituding telah menimbulkan keresahan sosial. Berbagai aktivitas malam yang dilakukan di tempat tersebut, seperti hiburan hingga larut malam, dugaan peredaran minuman keras, serta dugaan pelanggaran izin operasional, menjadi sorotan publik.

Menurut salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya, keberadaan kafe tersebut dianggap mencederai nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Halmahera Selatan. “Kami tidak menolak investasi atau usaha, tapi kalau usahanya membawa mudarat lebih besar dari manfaat, maka kami wajib menolak,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua Forum Pemuda Peduli Halmahera Selatan (FPPHS), Rizal H. Usman, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai dampak negatif yang ditimbulkan oleh Kafe Bungalow 02. “Kami sudah layangkan surat kepada Pemerintah Daerah, lengkap dengan dokumentasi dan bukti-bukti pelanggaran. Harus ada tindakan nyata dari Bupati,” kata Rizal. 13/4/2025

Desakan ini juga dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kenakalan remaja dan gangguan ketertiban umum di sekitar lokasi kafe. Beberapa warga melaporkan adanya perkelahian, kebisingan, serta aktivitas mencurigakan di malam hari yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Selain itu, kafe tersebut disebut kerap melanggar jam operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Hasan Ali Basam Kasuba, yang dikenal sebagai pemimpin dengan latar belakang religius dan dekat dengan masyarakat, diharapkan dapat merespons cepat tuntutan warga. Banyak pihak menilai bahwa ketegasan pemerintah daerah dalam menindak tempat-tempat usaha yang menyimpang dari aturan akan menjadi bukti nyata keberpihakan terhadap aspirasi masyarakat.

“Kami menunggu langkah nyata dari Bupati. Ini bukan sekadar masalah izin usaha, tapi soal masa depan moral generasi muda kita,” ujar Ustaz Maulana, tokoh agama di Kecamatan Bacan.

Pemerintah daerah sendiri disebut sudah melakukan inspeksi mendadak ke Kafe Bungalow 02 beberapa waktu lalu. Namun hingga kini, belum ada tindakan tegas berupa penutupan atau pencabutan izin usaha.

Dari penelusuran yang dilakukan oleh warga dan aktivis, ditemukan bahwa legalitas operasional Kafe Bungalow 02 masih menyisakan tanda tanya besar. Beberapa dokumen izin disebut tidak sesuai dengan jenis usaha yang sebenarnya dijalankan di lapangan. Selain itu, ada indikasi bahwa kafe tersebut belum memenuhi standar lingkungan dan perizinan bangunan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda).

“Jika dilihat dari sisi legal formal saja sudah ada banyak pelanggaran, kenapa belum juga ditindak?” tanya Linda H., salah satu warga yang aktif dalam pengawasan lingkungan.

Bupati Hasan Ali Basam Kasuba kini berada di titik krusial dalam menentukan arah kebijakan yang berpihak pada nilai-nilai kultural, sosial, dan keagamaan masyarakat Halmahera Selatan. Banyak pihak menantikan gebrakan dari pemimpin muda ini untuk menjadi contoh penegakan aturan tanpa pandang bulu.

“Bupati harus tegas, jangan tunggu sampai masyarakat turun ke jalan. Ini bukan soal kepentingan kelompok, tapi soal kepentingan umum,” tegas ketua karang Taruna Dedy Sapsuha.

Jika tidak segera diambil tindakan, warga mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Bupati. Mereka menuntut agar pemerintah daerah berpihak pada suara rakyat dan tidak tunduk pada tekanan investor atau pemilik modal yang merugikan masyarakat.

Situasi ini menjadi ujian besar bagi integritas dan keberanian Hasan Ali Bassam Kasuba dalam menjaga stabilitas sosial serta menegakkan peraturan di wilayah yang ia pimpin. Masyarakat Halmahera Selatan berharap, suara mereka tidak hanya didengar, tetapi juga ditindaklanjuti dengan kebijakan nyata yang berpihak pada kemaslahatan bersama. (Red)

Berita, Daerah, Komunitas, Nusantara, Opini, Politik|oleh

Jayapura -MalutLine.Com

Andi Askari Mallaw, S.Kom selaku Ketua Kota Tim Kerja Garuda Nusantara Jayapura menepis statement (pernyataan)pedas dari  Alen Mambrasar yang menyudutkan Ketua  Tim Kerja Garuda Nusantara Provinsi Papua  Heinner Marandof  yang di sampaikan pada salah satu media online. (12/04/2025) kemarin adalah tidak relevansi dalam situasional dan dinamika politik saat ini.

Andi mengatakan pernyataan Alen Mambrasar di salahsatu media online beberapa kemarin yang menyudutkan ketua Tim Kerja Garuda Nusantara Provinsi Papua kami tidaklah mendasar dalam situasi dan  dinamika percaturan politik saat ini.

” Atas nama Ketua  Tim Kerja Garuda Nusantara beserta jajaran pengurus yang ada menyatakan dengan tegas bahwa apapun judul yang dilontarkan Alen  Mambrasar ibarat menanam benih di musim hujan yang terkesan bahwa statemen ini tidak lebih dari sebuah trik manuver dan  propaganda politik  yang menyudutkan ketua kami (red-Heinner Marandof) untuk menguntungkan kepentingan politik semata,” ungkapnya yang di dampingi Wakil  Tim Kerja Garuda Nusantara Kota, Drs. Vicky Ririhena, di kediamannya.

Ia menjelaskan bahwa jajaran  kepengurusan Garuda Nusantara yang ada di 8 Kabupaten dan 1 kota tentunya tidak bubar dan tidak sedikitpun menarik,  dukungan kepada BTM-YB paskah pemilihan putaran pertama maupun. BTM-CK di PSU putaran yang akan datang selama  Garuda masih membentangkan sayapnya di  ufuk Timur.

“Ini terlihat dengan semakin solidnya  penambahan jajaran personil yang siap menyatakan dukungan penuh untuk  bergabung bersama  kami dalam  Tim  Kerja Garuda Nusantara  baik di tingkat, Kabupaten  maupun tingkat  Kota di Provinsi Papua,” beber Andi.

Jelas Andi, hal terpenting lagi adalah  bahwa  memperjuangkan  soal martabat dan harga diri masyarakat dari kedua figur putra terbaik Tabi – Saireri   (BTM-CK)  yang sangat memahami adat serta budaya masyarakat di seluruh  wilayah Provinsi Papua.

Pernyataan senada juga disampaikan. oleh Wakil Ketua  Garuda Nusantara  Kota  Drs.Vicky Ririhena bahwa soal loyalitas sebagaimana yang disampaikan WFA melalui  statement dari  Alen Mambrasar itu menurut dirinya tidak ada  relefansi, ibarat mendayung perahu melawan arus karena kesetiaan kita dan komitment  kita atas dukungan kepada Bpk BTM yang juga sebagai Pembina dari Tim  Kerja Bara JP Propinsi Papua.

“Sehingga  diharapkan  seluruh masyarakat tidak mudah terjebak  dan terprovokasi dengan statement musiman ini  yang belum  cukup bukti  kebenaran yang mendasar untuk dipublikasikan  ke media sebab masyarakat di seluruh Provinsi Papua sudah pada pintar memahami situasi  serta Dinamika Politik saat ini,”pungkasnya.(Vicky  Ririhena)

Muat Lagi Berita