HALSEL, MALUTLINE – Dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap sejumlah anak sekolah di Desa Bajo, Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, kini resmi dilaporkan ke Polres Halmahera Selatan.

Laporan tersebut diajukan oleh Asrul Jani setelah adanya dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pria berinisial Wahyu bersama sejumlah orang lainnya terhadap korban yang merupakan anak sekolah.

Berdasarkan dokumen Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi (STTPL) Nomor: 407/XI/2026/SPKT/POLRES HALSEL/POLDA MALUKU UTARA yang diterima redaksi Malutline, peristiwa dugaan penganiayaan itu terjadi pada 11 November 2026, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di Desa Bajo, Kecamatan Botang Lomang.

Kronologis Kejadian

Berdasarkan keterangan dalam laporan yang disampaikan pelapor, peristiwa tersebut bermula ketika korban baru saja pulang dari sekolah. Saat itu, korban sedang berjalan bersama salah seorang temannya untuk kembali ke tempat tujuan.

Namun, dalam perjalanan, korban tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria berinisial Wahyu bersama beberapa orang lainnya.

Tanpa diduga, kelompok tersebut kemudian diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap korban. Dalam laporan itu disebutkan, korban mengalami pemukulan dan tendangan yang mengakibatkan sejumlah luka pada tubuhnya.

Peristiwa tersebut sontak menjadi perhatian karena korban merupakan anak sekolah yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan pendidikan.

Setelah kejadian, pihak pelapor mengambil langkah hukum dengan mendatangi Polres Halmahera Selatan untuk melaporkan dugaan penganiayaan tersebut. Langkah itu ditempuh agar peristiwa yang dialami korban dapat ditangani secara serius dan pihak-pihak yang diduga terlibat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.

Polisi Mulai Lakukan Penyelidikan

Dalam dokumen STTPL, identitas pelapor tercatat atas nama Asrul Jani, laki-laki, kelahiran 4 Januari 2006, beralamat di Desa Paisumbos, Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan.

Surat penerimaan laporan tersebut tertanggal Bacan, 12 November 2026, dan ditandatangani mewakili atas nama Kasat Reskrim Polres Halmahera Selatan, IPDA Suaib Sabu, NRP 88090715.

Kasi Humas Polres Halmahera Selatan yang dikonfirmasi Malutline menyampaikan bahwa pihak kepolisian telah menerima laporan tersebut dan saat ini sedang melakukan penyelidikan awal.

“Laporan sudah kami terima. Tim SPKT dan Reskrim sedang melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti, memanggil saksi-saksi, termasuk saksi mata yang mengetahui kejadian, serta meminta keterangan kepada pihak yang dilaporkan untuk mengungkap fakta kejadian secara utuh,” ujarnya.

Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Warga yang mengetahui atau menyaksikan langsung peristiwa tersebut diharapkan dapat memberikan keterangan kepada penyidik guna membantu proses pengungkapan perkara.

Desak Penanganan Secara Profesional

Kasus dugaan penganiayaan terhadap anak sekolah ini diharapkan mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Penanganan perkara harus dilakukan secara profesional, objektif, transparan, serta berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi.

Apabila dugaan kekerasan tersebut terbukti, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terlebih, apabila korban masih berstatus anak, aparat penegak hukum juga perlu memperhatikan ketentuan perlindungan khusus terhadap anak serta memastikan hak-hak korban tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung.

Hingga berita ini diterbitkan, penyelidikan masih berjalan dan belum ada penetapan tersangka dalam perkara tersebut. Malutline akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus ini serta membuka ruang konfirmasi kepada seluruh pihak terkait. (Iwan)

LABUHA, MALUTLINE – Dugaan praktik rentenir ilegal yang menyeret nama pengusaha Boyke Tendean alias BT atau Aboy Tendean di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, kembali menjadi sorotan. Kasus yang disebut-sebut berkaitan dengan puluhan kepala desa (Kades) tersebut dinilai tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian hukum.

Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara melalui Ketua, Dani Haris Purnawan, mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polda Maluku Utara dan Mabes Polri, agar mengusut secara menyeluruh dugaan praktik pinjaman berbunga tinggi serta kemungkinan penyalahgunaan Dana Desa untuk membayar utang pribadi.

Dani menilai, persoalan ini bukan sekadar hubungan utang-piutang antara pengusaha dan para kepala desa. Jika benar terdapat penggunaan Dana Desa untuk melunasi pinjaman pribadi, maka persoalan tersebut berpotensi masuk ke ranah tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), sepanjang unsur-unsur pidananya dapat dibuktikan.

“Kasus ini harus dibuka secara terang. Jangan sampai dugaan praktik rentenir dengan bunga mencapai 40 persen justru menjadi pintu masuk bagi penyalahgunaan uang negara. Jika ditemukan aliran Dana Desa untuk membayar utang pribadi, maka aparat penegak hukum harus menelusuri siapa yang mengambil keputusan, siapa yang menerima aliran uang, dan bagaimana mekanisme pencairannya,” demikian sikap yang disampaikan dalam perspektif pengawasan FAKI Malut.

75 Kepala Desa Diduga Terjerat Pinjaman

Informasi yang berkembang menyebutkan sekitar 75 kepala desa di Kabupaten Halmahera Selatan diduga memiliki persoalan pinjaman pribadi kepada Boyke Tendean dengan nilai mencapai puluhan juta rupiah.

Dugaan praktik pinjaman tersebut disebut-sebut menerapkan bunga hingga 40 persen. Jika benar, praktik tersebut perlu diperiksa dari aspek perizinan, ketentuan kegiatan usaha, perjanjian pinjaman, serta kemungkinan adanya unsur pidana.

Lebih jauh, muncul dugaan bahwa sebagian kepala desa menggunakan atau mengalirkan Dana Desa untuk membayar kewajiban pinjaman pribadi kepada pemberi pinjaman.

Apabila dugaan tersebut terbukti, persoalannya tidak lagi sebatas pelanggaran administrasi pemerintahan desa. Penggunaan anggaran negara untuk kepentingan pribadi dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

FAKI menilai penyidik perlu memeriksa transaksi keuangan, rekening penerima, dokumen pencairan Dana Desa, bukti transfer, serta pertanggungjawaban APBDes masing-masing desa yang diduga terlibat.

Dani Haris: Jangan Hanya Periksa Kades, Telusuri Pemberi Pinjaman

Dani Haris Purnawan menegaskan bahwa pengusutan perkara harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak boleh hanya menyasar kepala desa sebagai pihak yang menggunakan anggaran.

Menurutnya, apabila terdapat dugaan praktik pinjaman ilegal, penyidik juga harus menelusuri pihak pemberi pinjaman, sumber modal, besaran bunga, mekanisme penagihan, serta aliran uang yang diterima.

“Jangan sampai hanya kepala desa yang diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban, sementara pihak yang diduga menjadi pemberi pinjaman tidak ditelusuri. Penegakan hukum harus melihat seluruh rangkaian transaksi, mulai dari sumber uang, perjanjian pinjaman, pencairan Dana Desa hingga aliran pembayaran,” menjadi penekanan FAKI Malut.

Ia juga meminta penyidik mendalami apakah terdapat pola transaksi yang sistematis, termasuk kemungkinan penggunaan rekening perantara atau transaksi keuangan lain yang dapat mengindikasikan upaya menyamarkan asal-usul dana.

Nama Boyke Tendean dan Desakan Transparansi

Boyke Tendean juga dikenal sebagai ayah kandung Siska Tendean, anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dari Partai NasDem.

Informasi mengenai hubungan keluarga tersebut menjadi bagian dari konteks pemberitaan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya keterlibatan maupun kesalahan Siska Tendean dalam dugaan perkara yang sedang disorot.

FAKI meminta agar penegak hukum bekerja berdasarkan alat bukti dan tidak mencampuradukkan hubungan keluarga dengan pertanggungjawaban pidana seseorang.

Dani menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum tanpa memandang latar belakang keluarga, jabatan, maupun kedekatan dengan kekuasaan.

Sudah Dilaporkan, Polda Malut Diminta Berikan Kepastian

Sebelumnya, pada Juni 2026, Ketua Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Maluku Utara dilaporkan telah membawa persoalan dugaan praktik rentenir tersebut ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara.

Desakan pengusutan juga disuarakan sejumlah elemen masyarakat, di antaranya Pergerakan Aktivis Demokrasi (PARADE) Maluku Utara, IMM Malut, dan LPP Tipikor Kota Ternate.

Bahkan, pada Agustus 2026, muncul desakan agar Mabes Polri ikut memberikan perhatian terhadap dugaan praktik pinjaman dan kemungkinan keterkaitannya dengan penyalahgunaan Dana Desa.

Sementara itu, pemberitaan pada November 2026 kembali menyoroti sejumlah kepala desa di Halsel yang diduga masih memiliki pinjaman pribadi dan menunggu pencairan anggaran berikutnya.

Kondisi tersebut semakin memperkuat tuntutan agar aparat penegak hukum segera memberikan kejelasan mengenai status laporan dan perkembangan penanganan perkara.

FAKI: Jika Bukti Cukup, Semua Pihak Harus Diproses

FAKI Maluku Utara mendesak Polda Malut berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), apabila diperlukan dan sesuai kewenangan, untuk menelusuri transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Selain itu, aparat penegak hukum diminta berkoordinasi dengan Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta instansi terkait guna mengaudit penggunaan Dana Desa pada desa-desa yang memiliki indikasi penyimpangan.

Dani Haris Purnawan menegaskan bahwa pengusutan perkara harus berorientasi pada pembuktian hukum, bukan sekadar memenuhi tuntutan demonstrasi atau tekanan opini publik.

Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup dan unsur tindak pidana terpenuhi, FAKI meminta penyidik meningkatkan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

“Boyke Tendean harus dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum apabila bukti menunjukkan adanya tindak pidana. Begitu juga kepala desa yang terbukti menyalahgunakan Dana Desa. Tidak boleh ada pihak yang dilindungi ataupun dikorbankan,” tegas sikap FAKI.

Jangan Biarkan Dana Desa Menjadi Alat Membayar Utang Pribadi

Dalam perspektif hukum, Dana Desa merupakan anggaran publik yang penggunaannya harus sesuai peruntukan, perencanaan, dan ketentuan pengelolaan keuangan desa.

Apabila Dana Desa terbukti dialihkan untuk melunasi utang pribadi kepala desa, perbuatan tersebut dapat diperiksa berdasarkan ketentuan tindak pidana korupsi, termasuk UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, sepanjang unsur deliknya terpenuhi.

Sementara dugaan pencucian uang harus diuji berdasarkan unsur-unsur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

FAKI Malut menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara yang menyangkut pengelolaan uang negara tersebut.

Malutline membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Boyke Tendean, para kepala desa yang disebut dalam pemberitaan, Siska Tendean, serta Polda Maluku Utara.

Hingga berita ini disusun, dugaan praktik rentenir, keterlibatan sekitar 75 kepala desa, dan dugaan TPPU tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum. Tidak ada pihak yang dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

FAKI berharap perkara ini tidak berhenti pada polemik publik. Jika bukti mencukupi, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus dibawa ke meja hijau. (Red)

HALSEL, Malutline–Kontingen cabang olahraga (Cabor) Atletik Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) tampil gemilang di POPDA XII Morotatai Maluku Utara dengan mengukir prestasi membanggakan pada ajang kompetisi atletik. Meski hanya diperkuat 10 atlet, tim atletik Halsel berhasil membawa pulang enam medali, terdiri dari dua medali emas, dua medali perak, dan dua medali perunggu.

Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa pembinaan atlet di Halmahera Selatan terus menunjukkan perkembangan positif. Semangat juang para atlet di lintasan mampu mengharumkan nama daerah di tengah persaingan yang ketat dengan kontingen dari kabupaten dan kota lainnya.

Salah satu bintang kemenangan Halsel adalah Tiara La jemi yang tampil luar biasa dengan menyabet dua medali emas. Tiara sukses menjadi yang tercepat dan terbaik pada nomor lari 1.500 meter putri serta lari 800 meter, sekaligus menjadi penyumbang medali emas terbanyak bagi kontingen atletik Halsel.

Sementara itu, Mufti Zufar A. Tomagola turut menyumbangkan medali perak setelah finis di posisi kedua pada nomor lari 5.000 meter putra, memperlihatkan daya tahan dan strategi balap yang impresif.

Di nomor sprint, Rifai H. Sangaji juga tampil membanggakan dengan meraih medali perak pada nomor lari 100 meter putra, setelah bersaing ketat dengan para sprinter terbaik dari daerah lain.

Tambahan prestasi juga datang dari M. Rehan Wanto yang berhasil merebut medali perunggu pada nomor lari 800 meter putra, serta Ridat Nasrun yang mempersembahkan medali perunggu di nomor lari 100 meter putra.

Di balik pencapaian tersebut, peran pelatih (coach Sadam Husein M. Mayor) bersama seluruh tim pendukung menjadi faktor penting dalam mempersiapkan atlet hingga mampu tampil maksimal di arena pertandingan.

Dengan torehan 2 medali emas, 2 medali perak, dan 2 medali perunggu, kontingen Atletik Halmahera Selatan menutup kejuaraan dengan total enam medali, sebuah capaian yang membanggakan sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan prestasi di tingkat yang lebih tinggi.

Prestasi ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi generasi muda Halmahera Selatan untuk terus mengembangkan bakat di bidang olahraga, sekaligus menjadi bukti bahwa atlet-atlet daerah mampu bersaing dan mengharumkan nama Halmahera Selatan di berbagai ajang kompetisi. Selamat kepada seluruh atlet, pelatih, dan ofisial atas kerja keras serta dedikasi yang telah mengantarkan Halmahera Selatan meraih prestasi gemilang. (Red)

LABUHA, Malutline.com–Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kabupaten Halmahera Selatan menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) V Maluku Utara Tahun 2026 yang akan berlangsung di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, pada 8 hingga 15 Juni 2026.

Mengusung semangat juang tinggi, PASI Halmahera Selatan mengirimkan 12 atlet terbaik yang telah melalui proses seleksi berdasarkan capaian prestasi dan target limit yang ditetapkan oleh tim pelatih. Para atlet tersebut diharapkan mampu mengharumkan nama Kabupaten Halmahera Selatan sekaligus membawa pulang medali emas dari berbagai nomor yang dipertandingkan.

Pelatih Atletik Halmahera Selatan, Sadam Husain M. Mayor, S.Hut, mengatakan bahwa seluruh atlet yang diberangkatkan merupakan atlet-atlet pilihan yang memiliki pengalaman bertanding serta rekam jejak prestasi yang membanggakan di berbagai ajang olahraga sebelumnya.

“Atlet yang kami kirim adalah atlet yang telah memenuhi target prestasi dan memiliki pengalaman bertanding di tingkat daerah maupun nasional. Kami optimistis cabang olahraga atletik mampu menyumbangkan medali emas bagi Halmahera Selatan pada Porprov V Maluku Utara,” ujar Sadam.

Menurutnya, persiapan atlet telah dilakukan jauh hari melalui program latihan yang terukur dan berkelanjutan. Selain peningkatan kemampuan teknik dan fisik, para atlet juga dibekali kesiapan mental untuk menghadapi persaingan ketat dengan atlet-atlet terbaik dari kabupaten dan kota lainnya di Maluku Utara.

12 Atlet Andalan Halmahera Selatan

Adapun atlet yang akan memperkuat kontingen atletik Halmahera Selatan pada Porprov V Maluku Utara antara lain:

1. Irwan Lasiadi – 100 meter, 200 meter, dan estafet 4×100 meter.

2. Rifai H. Sangaji – 100 meter, 200 meter, dan estafet 4×100 meter.

3. Nadir F. Ramadhani – 400 meter, 800 meter, dan estafet 4×100 meter.

4. La Irfan Lasiadi – 100 meter, lompat jauh, dan estafet 4×100 meter.

5. M. Rehan Wanto – 400 meter.

6. La Ardin La Juli – 800 meter dan 1.500 meter.

7. Muhammad Nur – 1.500 meter.

8. Alfin Hayun – lempar cakram dan lempar lembing.

9. Andri Darwis – lempar lembing.

10. Marten Lalala – lempar cakram.

11. Rumaisa Hi. Yunus – 400 meter dan 800 meter.

12. Tiara La Jemi – 800 meter dan 1.500 meter.

 

Diperkuat Atlet Berprestasi

Optimisme PASI Halmahera Selatan bukan tanpa alasan. Sejumlah atlet yang tergabung dalam tim kali ini telah mengoleksi medali pada berbagai kejuaraan bergengsi, mulai dari Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Porprov, hingga Kejuaraan Nasional (Kejurnas).

Beberapa atlet yang menjadi andalan antara lain:

La Irfan Lasiadi, peraih medali emas Porprov 2017 di Tobelo dan medali emas POPDA 2018 di Ternate.

Rifai H. Sangaji, peraih medali emas POPDA 2024 di Sofifi.

Tiara La Jemi, peraih medali emas POPDA 2024 di Sofifi.

Alfin Hayun, peraih medali emas dan perak POPDA 2022 di Weda.

Irwan Lasiadi, peraih medali perak POPDA 2022 di Weda.

Marten Lalala, peraih medali perak POPDA 2018 di Ternate.

Selain itu, sejumlah atlet lainnya juga dinilai memiliki potensi besar untuk memberikan kejutan dan menambah perolehan medali bagi kontingen Halmahera Selatan.

Target Emas untuk Halmahera Selatan

Menghadapi Porprov V Maluku Utara, PASI Halmahera Selatan menargetkan raihan medali emas dari nomor sprint, nomor jarak menengah, lompat jauh, hingga nomor lempar.

Sadam Husain M. Mayor menegaskan bahwa seluruh atlet telah menunjukkan perkembangan yang signifikan selama masa persiapan. Karena itu, dirinya yakin atletik akan menjadi salah satu cabang olahraga penyumbang medali terbanyak bagi Kabupaten Halmahera Selatan.

“Kami berharap dukungan dan doa seluruh masyarakat Halmahera Selatan agar atlet-atlet kami dapat tampil maksimal. Mereka membawa nama daerah dan telah berlatih keras selama ini. Target kami jelas, yaitu meraih medali emas dan mengharumkan nama Halmahera Selatan di ajang Porprov V Maluku Utara,” tegasnya.

Dengan bekal pengalaman, disiplin latihan, dan semangat juang yang tinggi, kontingen atletik Halmahera Selatan kini siap bertarung di arena Porprov V Maluku Utara. Harapan besar masyarakat pun tertuju kepada para atlet muda tersebut untuk membawa pulang prestasi dan mengibarkan panji Halmahera Selatan di podium juara. (Red)

HALSEL, Lintas-Kieraha. Com Masyarakat Desa Bibinoi, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, atas dimulainya pembangunan jembatan yang selama puluhan tahun menjadi harapan warga setempat.

Pembangunan jembatan tersebut disambut antusias oleh masyarakat karena dinilai sebagai jawaban atas kebutuhan infrastruktur yang telah lama diperjuangkan oleh warga dari generasi ke generasi. Kehadiran proyek tersebut dianggap sebagai bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan.

Sejumlah warga Bibinoi mengaku terharu melihat alat berat dan pekerjaan fisik mulai dilakukan di lokasi pembangunan. Menurut mereka, selama bertahun-tahun berbagai pergantian kepemimpinan di tingkat provinsi telah terjadi, namun pembangunan jembatan yang diharapkan masyarakat belum juga terealisasi.

“Sudah puluhan tahun masyarakat menantikan pembangunan jembatan ini. Dari satu gubernur ke gubernur berikutnya, belum ada realisasi. Baru di masa kepemimpinan Ibu Sherly Tjoanda Laos pekerjaan ini mulai dilaksanakan,” ujar salah seorang warga Bibinoi.

Masyarakat menilai pembangunan tersebut menjadi salah satu bukti bahwa janji politik yang disampaikan kepada rakyat dapat diwujudkan melalui kerja nyata. Karena itu, warga berharap proyek pembangunan jembatan dapat berjalan lancar hingga selesai sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.

Menurut warga, keberhasilan dimulainya pembangunan jembatan tidak terlepas dari komitmen yang pernah dibangun oleh mendiang Benny Laos bersama Sherly Tjoanda Laos saat mengikuti kontestasi politik di Maluku Utara.

Sebagaimana diketahui, perjalanan politik Sherly Tjoanda Laos menuju kursi Gubernur Maluku Utara tidak berlangsung mudah. Setelah wafatnya calon gubernur Benny Laos akibat insiden kebakaran kapal cepat di Pulau Taliabu menjelang pelaksanaan Pilkada, Sherly Tjoanda Laos kemudian melanjutkan perjuangan politik almarhum suaminya.

Dengan waktu kampanye yang relatif singkat dan kondisi politik yang tidak mudah, Sherly berhasil memperoleh kepercayaan masyarakat Maluku Utara hingga akhirnya terpilih memimpin provinsi tersebut.

Bagi masyarakat Bibinoi, keberhasilan merealisasikan pembangunan jembatan menjadi simbol bahwa komitmen yang pernah disampaikan kepada masyarakat tidak berhenti sebagai janji kampanye semata.

Selain pembangunan jembatan, warga juga menilai berbagai program yang dijalankan Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Sherly Tjoanda Laos mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Program pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, bantuan bagi petani dan nelayan, hingga program perbaikan rumah tidak layak huni disebut sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

“Kami melihat ada kerja nyata yang dilakukan. Bukan hanya pembangunan jembatan, tetapi juga program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat kecil,” kata warga lainnya.

Pembangunan jembatan di Desa Bibinoi sendiri diharapkan dapat meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, mempermudah akses transportasi, serta mendukung pertumbuhan sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan di kawasan Bacan Timur Tengah.

Di media sosial, apresiasi masyarakat Bibinoi terhadap Gubernur Sherly Tjoanda Laos juga menjadi perbincangan luas. Sebuah video pendek yang beredar di berbagai platform digital memperlihatkan sejumlah warga menyampaikan rasa syukur atas dimulainya pembangunan jembatan tersebut.

Dalam video yang viral itu, beberapa warga bahkan menyampaikan harapan agar kepemimpinan Sherly Tjoanda Laos dapat terus berlanjut pada periode berikutnya. Menurut mereka, berbagai program pembangunan yang mulai berjalan perlu mendapat dukungan agar dapat diselesaikan secara berkelanjutan.

Meski demikian, masyarakat berharap pembangunan jembatan di Desa Bibinoi dapat terus dikawal hingga selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Warga juga meminta pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur lainnya yang masih menjadi kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.

Bagi masyarakat Desa Bibinoi, dimulainya pembangunan jembatan bukan sekadar proyek fisik semata, melainkan simbol hadirnya harapan baru setelah puluhan tahun menunggu realisasi pembangunan yang selama ini hanya menjadi impian. Kini, harapan itu perlahan mulai menjadi kenyataan melalui pembangunan yang telah dimulai di era kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda Laos. (Lan/red)