HALSEL, MALUTLINE – Dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap sejumlah anak sekolah di Desa Bajo, Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, kini resmi dilaporkan ke Polres Halmahera Selatan.
Laporan tersebut diajukan oleh Asrul Jani setelah adanya dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pria berinisial Wahyu bersama sejumlah orang lainnya terhadap korban yang merupakan anak sekolah.
Berdasarkan dokumen Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi (STTPL) Nomor: 407/XI/2026/SPKT/POLRES HALSEL/POLDA MALUKU UTARA yang diterima redaksi Malutline, peristiwa dugaan penganiayaan itu terjadi pada 11 November 2026, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di Desa Bajo, Kecamatan Botang Lomang.
Kronologis Kejadian
Berdasarkan keterangan dalam laporan yang disampaikan pelapor, peristiwa tersebut bermula ketika korban baru saja pulang dari sekolah. Saat itu, korban sedang berjalan bersama salah seorang temannya untuk kembali ke tempat tujuan.
Namun, dalam perjalanan, korban tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria berinisial Wahyu bersama beberapa orang lainnya.
Tanpa diduga, kelompok tersebut kemudian diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap korban. Dalam laporan itu disebutkan, korban mengalami pemukulan dan tendangan yang mengakibatkan sejumlah luka pada tubuhnya.
Peristiwa tersebut sontak menjadi perhatian karena korban merupakan anak sekolah yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan pendidikan.
Setelah kejadian, pihak pelapor mengambil langkah hukum dengan mendatangi Polres Halmahera Selatan untuk melaporkan dugaan penganiayaan tersebut. Langkah itu ditempuh agar peristiwa yang dialami korban dapat ditangani secara serius dan pihak-pihak yang diduga terlibat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Polisi Mulai Lakukan Penyelidikan
Dalam dokumen STTPL, identitas pelapor tercatat atas nama Asrul Jani, laki-laki, kelahiran 4 Januari 2006, beralamat di Desa Paisumbos, Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan.
Surat penerimaan laporan tersebut tertanggal Bacan, 12 November 2026, dan ditandatangani mewakili atas nama Kasat Reskrim Polres Halmahera Selatan, IPDA Suaib Sabu, NRP 88090715.
Kasi Humas Polres Halmahera Selatan yang dikonfirmasi Malutline menyampaikan bahwa pihak kepolisian telah menerima laporan tersebut dan saat ini sedang melakukan penyelidikan awal.
“Laporan sudah kami terima. Tim SPKT dan Reskrim sedang melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti, memanggil saksi-saksi, termasuk saksi mata yang mengetahui kejadian, serta meminta keterangan kepada pihak yang dilaporkan untuk mengungkap fakta kejadian secara utuh,” ujarnya.
Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Warga yang mengetahui atau menyaksikan langsung peristiwa tersebut diharapkan dapat memberikan keterangan kepada penyidik guna membantu proses pengungkapan perkara.
Desak Penanganan Secara Profesional
Kasus dugaan penganiayaan terhadap anak sekolah ini diharapkan mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Penanganan perkara harus dilakukan secara profesional, objektif, transparan, serta berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi.
Apabila dugaan kekerasan tersebut terbukti, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Terlebih, apabila korban masih berstatus anak, aparat penegak hukum juga perlu memperhatikan ketentuan perlindungan khusus terhadap anak serta memastikan hak-hak korban tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung.
Hingga berita ini diterbitkan, penyelidikan masih berjalan dan belum ada penetapan tersangka dalam perkara tersebut. Malutline akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus ini serta membuka ruang konfirmasi kepada seluruh pihak terkait. (Iwan)



LABUHA, MALUTLINE – Dugaan praktik rentenir ilegal yang menyeret nama pengusaha Boyke Tendean alias BT atau Aboy Tendean di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, kembali menjadi sorotan. Kasus yang disebut-sebut berkaitan dengan puluhan kepala desa (Kades) tersebut dinilai tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian hukum.




