LABUHA, Malutline – Momentum peringatan Hari Anak Nasional menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat bahwa anak merupakan aset bangsa yang harus dijaga, dilindungi, dan dipenuhi hak-haknya. Tidak hanya hak memperoleh pendidikan, anak juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat.

Dalam rangka Hari Anak Nasional, Dokter Spesialis Anak, dr. Azhar Kurniawan, Sp.A, mengajak seluruh orang tua untuk lebih memperhatikan kesehatan buah hati sejak dini. Menurutnya, investasi terbaik bagi masa depan bangsa dimulai dari memastikan setiap anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia.

“Selamat Hari Anak Nasional. Mari bersama-sama kita wujudkan generasi Indonesia yang sehat, kuat, cerdas, dan berkarakter. Peran orang tua sangat penting dalam memastikan anak memperoleh gizi yang cukup, imunisasi lengkap, serta lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, masa kanak-kanak merupakan periode emas (golden period) yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, pemantauan tumbuh kembang anak harus dilakukan secara rutin agar setiap gangguan kesehatan maupun keterlambatan perkembangan dapat dideteksi dan ditangani sedini mungkin.

Selain menjaga asupan gizi seimbang, dr. Azhar juga mengimbau para orang tua untuk membatasi penggunaan gawai secara berlebihan pada anak. Menurutnya, interaksi langsung dengan keluarga, aktivitas bermain, membaca, dan berolahraga jauh lebih bermanfaat dalam mendukung perkembangan fisik, emosional, serta kemampuan sosial anak.

Ia juga menekankan pentingnya imunisasi sebagai langkah efektif untuk melindungi anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah. Pemeriksaan kesehatan secara berkala ke fasilitas pelayanan kesehatan juga menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi anak tetap prima.

“Peringatan Hari Anak Nasional bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian seluruh pihak terhadap pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas,” katanya.

Di akhir pesannya, dr. Azhar mengajak seluruh keluarga, tenaga kesehatan, pemerintah, dan masyarakat untuk terus berkolaborasi menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah anak.

“Anak-anak hari ini adalah pemimpin masa depan. Mari kita jaga kesehatan, lindungi hak-haknya, dan berikan mereka kesempatan terbaik untuk tumbuh menjadi generasi yang unggul demi Indonesia yang lebih maju,” tutupnya. (Red)

LLABUHA – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan. Salah satu inovasi yang dihadirkan adalah Optimalisasi Pelayanan Laporan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Online, sebagai standar pelayanan pengaduan yang bertujuan mempercepat penyelesaian perselisihan hubungan industrial sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pekerja.

Laporan resmi PHK memiliki peran penting karena memberikan kejelasan mengenai hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak tersebut meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak lainnya. Dengan adanya pelaporan yang terdokumentasi secara resmi, pekerja memperoleh kepastian atas hak-haknya sehingga mengurangi potensi sengketa dan ketidakpastian setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja.

Inovasi pelayanan ini digagas oleh Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Disnakertrans Kabupaten Halmahera Selatan, La Dama La Sibadu, S.Kom. Menurutnya, digitalisasi layanan pengaduan merupakan langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah diakses, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat.

Melalui sistem pengaduan online, pekerja maupun perusahaan dapat menyampaikan laporan PHK secara lebih efektif tanpa harus terkendala jarak maupun waktu. Selanjutnya, Disnakertrans akan melakukan verifikasi, mediasi, dan pendampingan sesuai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berlaku.

Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses penyelesaian laporan PHK, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis, adil, dan berkeadilan di Kabupaten Halmahera Selatan.

Dengan hadirnya layanan ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak pekerja sekaligus mendorong terciptanya iklim ketenagakerjaan yang sehat, kondusif, dan berlandaskan kepastian hukum bagi seluruh pihak. (Sadi)

LABUHA, Malutline – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu langkah yang kini digencarkan adalah melakukan penagihan tunggakan rekening air kepada pelanggan yang masih memiliki kewajiban pembayaran.

Melalui petugas yang turun langsung ke lapangan, PDAM Halmahera Selatan melakukan penagihan secara persuasif kepada pelanggan di berbagai wilayah layanan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga keberlangsungan distribusi air bersih kepada masyarakat.

Direktur PDAM Halmahera Selatan, Soleman Bobote, menegaskan bahwa pembayaran rekening air secara tepat waktu merupakan salah satu faktor penting untuk menjaga operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik.

“Pendapatan dari pembayaran pelanggan menjadi sumber utama untuk mendukung operasional, pemeliharaan jaringan, hingga perbaikan sarana dan prasarana pelayanan air bersih. Karena itu kami mengajak seluruh pelanggan yang masih memiliki tunggakan agar segera melakukan pembayaran,” ujarnya.

Menurutnya, kepatuhan pelanggan dalam membayar rekening air tidak hanya menjadi kewajiban sebagai pengguna layanan, tetapi juga merupakan bentuk dukungan terhadap keberlangsungan pelayanan air bersih bagi seluruh masyarakat Halmahera Selatan.

PDAM menjelaskan bahwa dana yang diperoleh dari pembayaran pelanggan akan digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional, mulai dari pemeliharaan instalasi pengolahan air, perbaikan jaringan distribusi, penanganan kebocoran pipa, hingga peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

Selain itu, pembayaran tepat waktu juga akan membantu menjaga kelancaran pasokan air bersih sehingga masyarakat dapat terus menikmati layanan secara berkesinambungan.

Dalam sosialisasi yang dilakukan, PDAM Halmahera Selatan mengingatkan bahwa pelanggan dapat melakukan pembayaran melalui beberapa kanal yang telah disediakan, baik di loket resmi PDAM, agen pembayaran yang bekerja sama, maupun layanan pembayaran secara elektronik sesuai fasilitas yang tersedia.

PDAM juga mengimbau pelanggan yang memiliki tunggakan untuk segera menyelesaikan kewajibannya sebelum dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami mengedepankan pendekatan yang humanis dan persuasif. Harapan kami, masyarakat dapat memahami bahwa pembayaran rekening air tepat waktu akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang diterima pelanggan sendiri,” tambahnya.

Di akhir imbauannya, PDAM Halmahera Selatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelanggan yang selama ini telah disiplin membayar rekening air tepat waktu.

“Terima kasih kepada seluruh pelanggan yang telah memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Tunggakan Anda adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga pelayanan air bersih tetap optimal bagi masyarakat Halmahera Selatan,” tutupnya. (Red)

LABUHA, Malutline – Disiplin aparatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan UPTD Malaria Center Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, menjadi sorotan. Berdasarkan hasil pantauan Malutline, aktivitas pelayanan di kantor tersebut dinilai tidak berjalan optimal karena banyak pegawai yang diduga tidak berada di tempat pada jam kerja.

Dari hasil pantauan media ini, sejumlah ASN dan PPPK terlihat hanya mengikuti apel pagi, kemudian meninggalkan kantor tidak lama setelah apel selesai. Sebagian pegawai baru kembali ke kantor menjelang berakhirnya jam kerja, sekitar pukul 15.30 WIT, sehingga kondisi kantor pada siang hari tampak sepi.

Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan terhadap disiplin pegawai di lingkungan UPTD Malaria Center.

Sejumlah pihak menilai kondisi itu tidak terlepas dari lemahnya pengawasan internal yang menjadi tanggung jawab pimpinan.

Kepala UPTD Malaria Center, Arlan-Diadon, bersama Kepala Tata Usaha (KTU), Erna W. Murad, dinilai perlu memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap ASN maupun PPPK agar mematuhi ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Malutline, terdapat pegawai yang datang mengikuti apel pagi sekitar pukul 08.00 WIT, kemudian meninggalkan kantor setelah apel selesai. Padahal, setelah waktu istirahat siang, pegawai seharusnya kembali melaksanakan tugas sesuai jadwal kerja. Namun, berdasarkan pantauan media ini, sebagian pegawai baru kembali ke kantor sekitar pukul 15.30 WIT, bahkan ada yang tidak terlihat berada di kantor pada jam kerja siang.

Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi efektivitas pelayanan publik, mengingat UPTD Malaria Center memiliki peran penting dalam mendukung program pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit malaria di Kabupaten Halmahera Selatan.

Masyarakat berharap setiap ASN dan PPPK dapat menjalankan tugas secara profesional dengan mematuhi disiplin kerja sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Atas kondisi tersebut, sejumlah pihak mendesak Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin untuk melakukan evaluasi terhadap manajemen dan kepemimpinan di UPTD Malaria Center.

Evaluasi dinilai penting agar pengawasan terhadap kehadiran pegawai dapat diperketat, budaya disiplin kembali ditegakkan, serta pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih optimal sesuai prinsip pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala UPTD Malaria Center Arlan-Diadon maupun Kepala Tata Usaha Erna W. Murad belum memberikan tanggapan atau klarifikasi terkait hasil pantauan tersebut. Malutline masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk memperoleh konfirmasi sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang. (Jais)

LABUHA, Malutline – Pelayanan distribusi air bersih di wilayah seputaran UMK, Kabupaten Halmahera Selatan, untuk sementara dihentikan akibat pipa distribusi berdiameter 110 milimeter mengalami kebocoran atau pecah pada hari ini.

Saat ini, tim teknis PDAM Halmahera Selatan telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan perbaikan agar pasokan air kepada pelanggan dapat kembali normal secepatnya.

Direktur Utama PDAM Halmahera Selatan, Soleman Bobote, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan yang terdampak atas terganggunya pelayanan air bersih.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan, khususnya di wilayah seputaran UMK, atas terganggunya pelayanan air bersih akibat pipa distribusi 110 mm yang mengalami pecah. Saat ini tim teknis sedang bekerja melakukan perbaikan. Kami berharap proses ini dapat segera selesai sehingga pelayanan dapat kembali normal,” ujar Soleman Bobote.

PDAM Halmahera Selatan mengimbau masyarakat untuk sementara menggunakan persediaan air secara bijak hingga proses perbaikan rampung. Setelah pekerjaan selesai dan jaringan dipastikan berfungsi dengan baik, distribusi air akan kembali dilakukan secara normal. (Red)