HALSEL, MALUTLINE – Pelaksanaan penertiban lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Halmahera Selatan menuai keluhan dari sejumlah warga. Metode penindakan terhadap pengendara sepeda motor yang diduga dilakukan dengan cara mengejar di jalan raya dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Keluhan tersebut menjadi perhatian masyarakat karena penegakan hukum lalu lintas seharusnya mengedepankan keselamatan, ketertiban, serta pendekatan yang profesional dan humanis, bukan justru berpotensi memunculkan risiko kecelakaan.

Sejumlah warga mengaku khawatir dengan pola pengejaran terhadap pengendara roda dua yang diduga tidak mematuhi aturan lalu lintas. Apabila dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi jalan, kepadatan kendaraan, serta keselamatan pengendara, tindakan tersebut berpotensi menyebabkan pengendara kehilangan kendali dan mengalami kecelakaan.

Warga menilai penindakan pelanggaran lalu lintas memang merupakan kewenangan kepolisian. Namun, pelaksanaannya harus berpedoman pada prosedur operasional standar (SOP), prinsip proporsionalitas, dan perlindungan keselamatan masyarakat.

Persoalan ini juga menjadi sorotan karena Polres Halmahera Selatan sebelumnya melaksanakan Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Gaktiblin) terhadap personel dalam rangka mendukung Operasi Patuh Kie Raha 2026.

Gaktiblin semestinya tidak hanya menjadi kegiatan pemeriksaan administrasi dan kedisiplinan anggota, tetapi juga menjadi momentum evaluasi terhadap perilaku personel saat menjalankan tugas di lapangan.

Kapolda Malut Diminta Turun Tangan

Atas keluhan tersebut, masyarakat mendesak Kapolda Maluku Utara agar memberikan perhatian serius dan memerintahkan evaluasi terhadap pola penindakan yang dilakukan personel Satlantas Polres Halmahera Selatan.

Kapolda juga diminta melalui Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku Utara melakukan pemeriksaan terhadap dugaan tindakan pengejaran pengendara yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Jika ditemukan adanya pelanggaran prosedur, penyalahgunaan kewenangan, atau tindakan tidak profesional, warga meminta anggota yang bersangkutan diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan disiplin dan kode etik profesi Polri.

Bahkan, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran serius dan berulang, Kapolda Malut didesak mempertimbangkan evaluasi jabatan hingga pencopotan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi lalu lintas di Polres Halmahera Selatan sesuai mekanisme yang berlaku.

Penegakan Hukum Jangan Membahayakan Masyarakat

Penindakan pelanggaran lalu lintas harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan pelaksanaannya.

Di sisi lain, anggota Polri juga terikat pada Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, serta ketentuan disiplin anggota Polri.

Prinsip utama penegakan hukum lalu lintas adalah menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Karena itu, metode penghentian kendaraan dan penindakan terhadap pelanggar harus dilakukan secara terukur, dengan memperhatikan situasi jalan dan risiko terhadap keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya.

Masyarakat tidak menolak penegakan hukum. Namun, penertiban harus dilakukan secara profesional dan tidak menimbulkan persoalan baru di jalan raya.

Jangan sampai upaya menegakkan aturan lalu lintas justru menempatkan keselamatan masyarakat dalam risiko.

Dir Lantas Polda Malut Diminta Evaluasi Satlantas Polres Halsel

Masyarakat berharap Direktur Lalu Lintas Polda Maluku Utara tidak hanya memberikan arahan administratif, tetapi juga melakukan pengawasan dan evaluasi langsung terhadap pelaksanaan penindakan lalu lintas di wilayah Halmahera Selatan.

Jika terdapat laporan atau rekaman video mengenai dugaan pengejaran pengendara yang membahayakan, bukti tersebut perlu diperiksa secara objektif untuk mengetahui kronologi, alasan tindakan, serta kesesuaian prosedur yang diterapkan personel.

Hingga berita ini diterbitkan, keluhan tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak Satlantas Polres Halmahera Selatan, khususnya Kasat Lantas IPTU Irfan Muzaffar Sondani, S.Tr.K, serta Kapolres Halmahera Selatan.

Malutline membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak kepolisian guna memastikan pemberitaan tetap berimbang.

Publik kini menantikan langkah konkret Kapolda Maluku Utara dan Ditlantas Polda Malut dalam memastikan penegakan hukum lalu lintas berjalan profesional, humanis, transparan, serta mengutamakan keselamatan masyarakat. (Red)

TOBELO, MALUTLINE  – Peredaran rokok ilegal di wilayah Provinsi Maluku Utara kian menjadi sorotan. Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai segera mengambil langkah hukum tegas untuk membongkar dugaan sindikat besar distribusi rokok tanpa pita cukai yang diduga beroperasi melalui Pelabuhan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara.

Ketua FAKI Maluku Utara, Dani Haris Purnawan, menilai maraknya peredaran rokok ilegal yang diduga berlangsung secara masif dan terorganisasi tidak boleh dipandang sebagai persoalan perdagangan biasa. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, merusak iklim persaingan usaha, serta memperlihatkan adanya celah serius dalam sistem pengawasan barang kena cukai.

Kepada Malutline, Minggu (8/11/2026), Dani menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus berani mengusut seluruh mata rantai distribusi, mulai dari pemasok, pemilik barang, pihak yang mengendalikan jalur logistik, hingga aktor intelektual yang diduga berada di balik jaringan tersebut.

“Kami mendesak Kapolda Maluku Utara tidak hanya melakukan penindakan terhadap pedagang kecil di tingkat pengecer. Aparat harus mengungkap siapa pemilik barang, siapa pemasoknya, siapa yang mengendalikan distribusi, dan siapa pihak yang memperoleh keuntungan terbesar dari bisnis ilegal ini,” tegas Dani.

Ia juga meminta Polda Malut memberikan perhatian serius terhadap dugaan adanya oknum petinggi kepolisian yang disebut-sebut membekingi aktivitas distribusi rokok ilegal tersebut.

Menurutnya, dugaan tersebut harus diuji melalui penyelidikan dan pemeriksaan secara profesional, objektif, serta transparan. Apabila ditemukan bukti keterlibatan anggota Polri, FAKI meminta Divisi Propam melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa ada pihak-pihak tertentu yang kebal hukum. Siapa pun yang terbukti terlibat, baik masyarakat sipil maupun aparat, harus diproses sesuai hukum. Institusi kepolisian tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi pelaku kejahatan,” ujarnya.

Pelabuhan Tobelo Diduga Menjadi Jalur Distribusi Utama

Dani mengungkapkan, berdasarkan informasi dan temuan lapangan yang diklaim diperoleh FAKI, Pelabuhan Tobelo diduga menjadi salah satu pintu masuk distribusi rokok ilegal dalam jumlah besar ke wilayah daratan Halmahera, sebelum didistribusikan ke berbagai kabupaten dan kota di Maluku Utara.

FAKI menilai dugaan peredaran dalam volume besar tersebut perlu ditelusuri melalui pemeriksaan dokumen kepabeanan, manifest kapal, identitas pengirim dan penerima barang, serta jalur distribusi dari pelabuhan hingga ke tingkat pengecer.

Jika benar terdapat pengiriman menggunakan kontainer secara berulang, aparat harus menelusuri bagaimana barang-barang tersebut dapat masuk dan beredar tanpa memenuhi kewajiban cukai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya menyita barang di pasar, tetapi jaringan pemasok dan pengendalinya tidak pernah tersentuh. Kami ingin ada penegakan hukum yang menyasar aktor utama,” tambahnya.

Potensi Kerugian Penerimaan Negara Tidak Bisa Diabaikan

Dalam keterangannya, FAKI turut menyoroti estimasi potensi kehilangan penerimaan negara dari peredaran rokok ilegal.

Dengan menggunakan asumsi satu kontainer berukuran 20 kaki memuat 284 karton dan setiap karton berisi sekitar 800 bungkus, maka jumlah rokok dalam satu kontainer diperkirakan mencapai 227.200 bungkus.

Berdasarkan simulasi perhitungan yang disampaikan FAKI, potensi nilai cukai yang tidak tertagih dapat mencapai:

1. SKM 20 batang, asumsi tarif Rp29.700 per bungkus, sekitar Rp6,74 miliar.
2. SKM 10 batang, asumsi tarif Rp14.850 per bungkus, sekitar Rp3,37 miliar.
3. SKT 12 batang, asumsi tarif Rp10.325 per bungkus, sekitar Rp2,35 miliar.

Angka tersebut merupakan simulasi berdasarkan asumsi jumlah muatan dan tarif yang disampaikan FAKI, bukan hasil audit resmi atau penetapan kerugian negara. Perhitungan riil harus diverifikasi berdasarkan jenis produk, golongan tarif, ketentuan cukai yang berlaku, serta hasil pemeriksaan Bea Cukai.

Meski demikian, Dani menilai potensi kehilangan penerimaan negara tersebut menjadi alasan kuat bagi aparat untuk segera melakukan penelusuran menyeluruh.

Sejumlah Merek Rokok Ikut Disorot

FAKI juga menyebut sejumlah merek rokok yang menurut informasi dan pengamatan mereka beredar di pasaran, antara lain Rastel, Omni, Martil, Drone, BSJ, Lato-lato, Sniper, Boston, Hummer, Manchester, Anker, Roadrace, hingga Smith.

Namun, status legalitas setiap merek dan produk tersebut harus dipastikan melalui pemeriksaan pita cukai, dokumen perizinan, serta verifikasi resmi oleh Bea Cukai. Penyebutan merek dalam pemberitaan ini tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh produk tersebut merupakan barang ilegal.

FAKI Sampaikan Tuntutan Tegas

Menyikapi persoalan tersebut, FAKI Maluku Utara menyampaikan sejumlah tuntutan kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait.

Pertama, kepada Polda Maluku Utara dan Polres Halmahera Utara, FAKI mendesak segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan sindikat distribusi rokok ilegal, mengidentifikasi pemilik barang, pemasok, jaringan transportasi, serta pihak-pihak yang diduga menjadi aktor intelektual.

Kedua, kepada Divisi Propam Polri, FAKI meminta dilakukan pemeriksaan apabila terdapat laporan atau bukti awal mengenai dugaan keterlibatan oknum anggota maupun pejabat kepolisian dalam melindungi aktivitas distribusi rokok ilegal.

Ketiga, kepada Bea Cukai, FAKI mendesak peningkatan pengawasan di Pelabuhan Tobelo, pemeriksaan dokumen manifest, pemeriksaan fisik barang, serta penelusuran arus masuk dan distribusi rokok yang diduga tidak memenuhi kewajiban cukai.

Keempat, penegakan hukum tanpa pandang bulu. FAKI meminta seluruh pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan, tanpa melihat jabatan, kekuasaan, maupun kedudukan sosial.

Dani menegaskan, persoalan rokok ilegal bukan semata-mata persoalan perdagangan, melainkan menyangkut kepatuhan terhadap hukum, perlindungan penerimaan negara, dan integritas lembaga penegak hukum.

“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Kami meminta Kapolda Maluku Utara membuktikan komitmennya dalam memberantas praktik perdagangan ilegal. Jika ada oknum yang terlibat, usut dan tindak. Negara tidak boleh kalah oleh sindikat yang diduga memiliki jaringan dan perlindungan,” pungkasnya.

FAKI menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong adanya transparansi hasil penanganan dari aparat penegak hukum maupun instansi Bea Cukai. (Bur)

HALSEL, MALUTLINE – Pengelolaan program kegiatan di sejumlah Puskesmas Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, menjadi sorotan. Pasalnya, diduga masih terdapat sejumlah program pelayanan kesehatan yang dikendalikan atau dipegang oleh tenaga honorer (honor lepas), termasuk bidan desa.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap ketentuan kepegawaian dan mekanisme pertanggungjawaban kegiatan yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Persoalannya bukan sekadar siapa yang menjalankan kegiatan di lapangan, tetapi juga siapa yang diberikan kewenangan menyusun perencanaan, mengendalikan pelaksanaan program, mengelola administrasi, serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.

Dalam pengelolaan Dana BOK, setiap program harus memiliki penanggung jawab yang jelas, didukung surat penugasan, perencanaan kegiatan, bukti pelaksanaan, laporan realisasi, serta dokumen pertanggungjawaban keuangan.

Kepala Puskesmas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki tanggung jawab memastikan seluruh kegiatan dan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan. Pelaksanaan teknis dapat melibatkan petugas sesuai kompetensi dan dasar penugasan yang sah.

Namun, apabila tenaga honorer yang tidak memenuhi persyaratan justru diberikan kewenangan mengendalikan administrasi dan pertanggungjawaban anggaran, hal tersebut perlu dievaluasi secara serius.

Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan diminta memeriksa daftar pemegang program di setiap Puskesmas, surat keputusan penugasan, status kepegawaian, serta kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan laporan penggunaan Dana BOK.

Dinas Kesehatan Halsel juga diminta memberikan penjelasan mengenai dasar kebijakan penunjukan tenaga honorer sebagai pemegang program.

Jika ditemukan kegiatan fiktif, bukti pertanggungjawaban tidak sah, atau penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan, persoalan tersebut dapat berkembang menjadi temuan pemeriksaan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

Kepala Dinas Kesehatan dan seluruh kepala Puskesmas di Halsel diharapkan tidak mengabaikan persoalan ini. Sebab, pengelolaan anggaran kesehatan harus mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Malutline mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi menyeret pengelola program maupun pejabat terkait ke dalam persoalan hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Kesehatan maupun kepala Puskesmas terkait dugaan tersebut. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab.(Red)

HALSEL, MALUTLINE – Situasi pemerintahan Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), kembali menjadi sorotan publik. Persoalan yang melibatkan Kepala Desa (Kades) Guruapin, Rina Hamid, kini semakin memanas setelah munculnya ketegangan antara sejumlah warga dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait pembukaan palang kantor desa.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketegangan tersebut terjadi pada Sabtu malam. Adu mulut antara masyarakat dan sejumlah anggota BPD tidak terhindarkan setelah muncul persoalan pembukaan palang kantor desa yang diduga dilakukan secara sepihak dan difasilitasi oleh pihak BPD.

Situasi semakin memanas ketika salah seorang anggota BPD menyampaikan pendapat menggunakan mikrofon pengeras suara. Sejumlah warga yang tidak menerima penjelasan tersebut kemudian terlibat adu mulut hingga mikrofon dirampas dan dibanting, sehingga mengalami kerusakan.

Peristiwa ini menambah panjang daftar persoalan pemerintahan Desa Guruapin yang selama ini telah menuai kritik dan kekecewaan masyarakat.

Sebelumnya, keberadaan Kades Rina Hamid juga menjadi perhatian warga lantaran disebut meninggalkan desa sejak 5 Oktober 2025 dengan alasan cuti melahirkan. Namun, hingga September 2026, yang bersangkutan dikabarkan belum kembali menjalankan aktivitas pemerintahan secara langsung di desa.

Kondisi tersebut memicu keresahan masyarakat karena pelayanan pemerintahan desa dinilai membutuhkan kepastian kepemimpinan dan tanggung jawab yang jelas.

Bahkan, pada Januari 2026, warga Desa Guruapin pernah menggelar aksi demonstrasi hingga melakukan pemalangan kantor desa. Dalam aksi tersebut, masyarakat mendesak adanya pertanggungjawaban kepala desa serta audit terhadap pengelolaan Dana Desa (DD).

Tidak hanya itu, sejumlah persoalan lainnya juga ikut mencuat sepanjang 2025–2026, mulai dari dugaan ketidaktransparanan pengelolaan anggaran desa, persoalan lahan hibah untuk pembangunan Rumah Produksi (PSO) milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, hingga keluhan masyarakat terkait dugaan penyusutan jatah minyak tanah bersubsidi di pangkalan setempat.

Berbagai persoalan tersebut semakin memperbesar ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Guruapin.

Atas kondisi yang terus berulang, warga kini meminta Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, mengambil langkah tegas dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Kades Rina Hamid.

Bahkan, masyarakat mendesak agar Bupati tidak hanya melakukan evaluasi administratif, tetapi mempertimbangkan pemberhentian Rina Hamid secara permanen apabila hasil pemeriksaan dan proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan membuktikan adanya pelanggaran yang memenuhi alasan pemberhentian kepala desa.

Menurut masyarakat, pemerintahan desa tidak boleh terus-menerus berada dalam situasi konflik berkepanjangan. Pelayanan publik, pengelolaan anggaran, serta pembangunan desa harus berjalan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat.

Warga juga meminta Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Inspektorat, serta pihak kecamatan segera turun tangan untuk memeriksa seluruh persoalan yang berkembang, termasuk dugaan penyimpangan Dana Desa dan mekanisme pembukaan palang kantor desa.

Pemkab Halsel Diminta Hadir Berikan Kepastian

Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan tidak membiarkan konflik tersebut semakin meluas dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial di Desa Guruapin.

Bupati Bassam Kasuba diminta segera memfasilitasi penyelesaian konflik secara terbuka dengan mempertemukan masyarakat, BPD, pemerintah desa, dan pihak kecamatan guna mencari solusi yang adil.

Selain itu, apabila ditemukan dugaan tindak pidana dalam pengelolaan anggaran desa, masyarakat meminta agar persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan dan penegakan hukum oleh instansi berwenang.

Di tengah ketegangan yang terjadi, semua pihak juga diharapkan dapat menahan diri, menghindari tindakan anarkis, serta mengutamakan penyelesaian melalui jalur musyawarah dan hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Kades Rina Hamid maupun pihak BPD Desa Guruapin mengenai insiden pembukaan palang kantor desa tersebut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini. (Red)

TERNATE, MALUTLINE – Jagat media sosial dihebohkan dengan pengakuan seorang perempuan pemilik akun Facebook bernama Sintiya Melani yang mengaku mengalami dugaan tindakan pelecehan seksual oleh seorang laki-laki yang disebut-sebut menawarkan jasa pengobatan alternatif atau pengobatan tradisional.

Melalui unggahan di media sosial, Sintiya Melani mengungkapkan kekesalannya terhadap seorang pria yang diduga menggunakan kedok pengobatan dan pembacaan doa untuk meminta foto bagian intim tubuh perempuan.

Dalam pengakuannya, Sintiya menyebut bahwa pria tersebut meminta dirinya mengirimkan foto alat kelamin dengan alasan untuk keperluan pengobatan. Namun, setelah foto dikirimkan, pria tersebut kembali meminta agar gambar yang diberikan dibuat lebih jelas.

Tidak hanya itu, pria tersebut juga diduga meminta melakukan panggilan video (video call/VC) dengan alasan ingin melihat secara langsung agar dapat membacakan doa untuk proses pengobatan.

Permintaan tersebut membuat Sintiya merasa tidak nyaman dan mempertanyakan alasan di balik tindakan pria itu. Ia mengaku keberatan karena proses pengobatan yang ditawarkan justru mengarah pada permintaan untuk memperlihatkan bagian intim tubuhnya.

Dalam unggahannya, Sintiya meluapkan kemarahan dan meminta masyarakat, khususnya warga Kota Ternate, membantu mengenali pria yang dimaksud agar identitas dan keberadaannya dapat diketahui.

Ia juga berharap masyarakat dapat memberikan informasi apabila mengetahui tempat tinggal maupun keluarga pria tersebut.

Pengakuan ini menjadi perhatian serius karena praktik pengobatan alternatif seharusnya tidak dijadikan alasan untuk meminta seseorang memperlihatkan bagian intim tubuh, apalagi melalui foto maupun panggilan video.

Masyarakat Diminta Waspada

Peristiwa yang diungkapkan melalui media sosial tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap pihak yang menawarkan jasa pengobatan dengan cara-cara tidak wajar.

Masyarakat, khususnya kaum perempuan, diimbau tidak mudah mengirimkan foto atau video pribadi yang bersifat intim kepada siapa pun dengan dalih pengobatan, ritual, maupun pembacaan doa.

Apabila merasa menjadi korban pelecehan atau mengalami tindakan yang mengarah pada eksploitasi seksual, masyarakat dapat menyimpan bukti percakapan, tangkapan layar, serta informasi terkait untuk dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Hingga berita ini disusun, pengakuan tersebut masih bersumber dari unggahan akun Facebook Sintiya Melani. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun klarifikasi dari pria yang dimaksud.

MALUTLINE akan terus memantau perkembangan informasi ini dengan tetap mengedepankan prinsip keberimbangan, verifikasi, dan asas praduga tak bersalah. (Red)