HALSEL, MALUTLINE – Cara penindakan pelanggaran lalu lintas yang diduga dilakukan personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Halmahera Selatan dengan mengejar pengendara sepeda motor menuai sorotan dan keluhan masyarakat. Pasalnya, tindakan tersebut disebut tidak hanya berlangsung pada siang hari, tetapi juga dilakukan pada malam hari sehingga dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya.

Sejumlah warga menyayangkan pola penindakan tersebut. Menurut mereka, pengejaran terhadap pengendara roda dua di jalan raya, terlebih pada malam hari dengan kondisi pencahayaan dan jarak pandang yang terbatas, dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

Warga menilai, penegakan aturan lalu lintas memang merupakan tugas dan kewenangan kepolisian. Namun, pelaksanaannya harus mengutamakan keselamatan masyarakat, bukan justru menciptakan situasi yang dapat memicu kepanikan pengendara.

“Yang kami sesalkan bukan penegakan aturan lalu lintasnya. Kami mendukung polisi menertibkan pengendara yang melanggar. Tetapi kalau caranya saling kejar di jalan, baik siang maupun malam hari, tentu sangat berbahaya. Jangan sampai karena mengejar pengendara, justru terjadi kecelakaan yang merugikan masyarakat,” demikian keluhan warga.
Siang dan Malam Hari Menjadi Perhatian

Masyarakat menganggap persoalan ini perlu mendapat perhatian serius karena dugaan pengejaran terhadap pengendara disebut berlangsung pada waktu yang berbeda, termasuk malam hari.

Dalam kondisi jalan yang ramai maupun minim penerangan, tindakan pengejaran kendaraan roda dua harus benar-benar mempertimbangkan situasi dan tingkat risiko. Pengendara yang merasa dikejar aparat berpotensi panik, kehilangan konsentrasi, hingga melakukan manuver mendadak yang membahayakan dirinya dan pengguna jalan lainnya.

Karena itu, warga meminta agar metode penindakan dievaluasi. Petugas diharapkan mengedepankan prosedur penghentian kendaraan yang aman, pemeriksaan pelanggaran, serta pemberian sanksi sesuai ketentuan hukum.

Kapolda Malut Diminta Evaluasi Satlantas Polres Halsel

Atas persoalan tersebut, masyarakat mendesak Kapolda Maluku Utara melalui Direktorat Lalu Lintas Polda Malut agar segera melakukan evaluasi terhadap pola penindakan yang diterapkan Satlantas Polres Halmahera Selatan.

Jika ditemukan adanya tindakan anggota yang melanggar prosedur atau tidak mengutamakan keselamatan masyarakat, warga meminta agar dilakukan pemeriksaan dan pemberian sanksi sesuai ketentuan disiplin maupun kode etik profesi Polri.

Bahkan, apabila terbukti terdapat pelanggaran serius dan berulang, Kapolda Malut diminta mempertimbangkan evaluasi jabatan pejabat yang bertanggung jawab, termasuk kemungkinan pencopotan sesuai mekanisme yang berlaku.

Penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada jumlah pelanggaran yang ditindak, tetapi juga harus menjamin keselamatan masyarakat.

Jangan Sampai Penertiban Justru Menimbulkan Kecelakaan

Masyarakat berharap pelaksanaan Operasi Patuh Kie Raha 2026 benar-benar menjadi sarana meningkatkan kesadaran berlalu lintas, bukan menimbulkan ketakutan bagi pengendara.

Polisi diharapkan menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dengan mengedepankan pendekatan profesional, humanis, serta proporsional.

Warga juga meminta Kapolres Halmahera Selatan dan Kasat Lantas IPTU Irfan Muzaffar Sondani, S.Tr.K, memberikan penjelasan mengenai prosedur pengejaran dan penghentian kendaraan yang diterapkan personel di lapangan.

**”Masyarakat membutuhkan penegakan hukum yang tegas, tetapi keselamatan harus tetap menjadi prioritas. Jangan sampai ada korban kecelakaan akibat metode penindakan yang tidak memperhitungkan risiko di jalan raya,”** menjadi pesan warga yang meminta persoalan tersebut segera dievaluasi.

Hingga berita ini diterbitkan, Malutline masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Satlantas Polres Halmahera Selatan maupun Polda Maluku Utara. (Red)

HALSEL, MALUTLINE – Pelaksanaan penertiban lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Halmahera Selatan menuai keluhan dari sejumlah warga. Metode penindakan terhadap pengendara sepeda motor yang diduga dilakukan dengan cara mengejar di jalan raya dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Keluhan tersebut menjadi perhatian masyarakat karena penegakan hukum lalu lintas seharusnya mengedepankan keselamatan, ketertiban, serta pendekatan yang profesional dan humanis, bukan justru berpotensi memunculkan risiko kecelakaan.

Sejumlah warga mengaku khawatir dengan pola pengejaran terhadap pengendara roda dua yang diduga tidak mematuhi aturan lalu lintas. Apabila dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi jalan, kepadatan kendaraan, serta keselamatan pengendara, tindakan tersebut berpotensi menyebabkan pengendara kehilangan kendali dan mengalami kecelakaan.

Warga menilai penindakan pelanggaran lalu lintas memang merupakan kewenangan kepolisian. Namun, pelaksanaannya harus berpedoman pada prosedur operasional standar (SOP), prinsip proporsionalitas, dan perlindungan keselamatan masyarakat.

Persoalan ini juga menjadi sorotan karena Polres Halmahera Selatan sebelumnya melaksanakan Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Gaktiblin) terhadap personel dalam rangka mendukung Operasi Patuh Kie Raha 2026.

Gaktiblin semestinya tidak hanya menjadi kegiatan pemeriksaan administrasi dan kedisiplinan anggota, tetapi juga menjadi momentum evaluasi terhadap perilaku personel saat menjalankan tugas di lapangan.

Kapolda Malut Diminta Turun Tangan

Atas keluhan tersebut, masyarakat mendesak Kapolda Maluku Utara agar memberikan perhatian serius dan memerintahkan evaluasi terhadap pola penindakan yang dilakukan personel Satlantas Polres Halmahera Selatan.

Kapolda juga diminta melalui Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku Utara melakukan pemeriksaan terhadap dugaan tindakan pengejaran pengendara yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Jika ditemukan adanya pelanggaran prosedur, penyalahgunaan kewenangan, atau tindakan tidak profesional, warga meminta anggota yang bersangkutan diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan disiplin dan kode etik profesi Polri.

Bahkan, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran serius dan berulang, Kapolda Malut didesak mempertimbangkan evaluasi jabatan hingga pencopotan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi lalu lintas di Polres Halmahera Selatan sesuai mekanisme yang berlaku.

Penegakan Hukum Jangan Membahayakan Masyarakat

Penindakan pelanggaran lalu lintas harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan pelaksanaannya.

Di sisi lain, anggota Polri juga terikat pada Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, serta ketentuan disiplin anggota Polri.

Prinsip utama penegakan hukum lalu lintas adalah menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Karena itu, metode penghentian kendaraan dan penindakan terhadap pelanggar harus dilakukan secara terukur, dengan memperhatikan situasi jalan dan risiko terhadap keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya.

Masyarakat tidak menolak penegakan hukum. Namun, penertiban harus dilakukan secara profesional dan tidak menimbulkan persoalan baru di jalan raya.

Jangan sampai upaya menegakkan aturan lalu lintas justru menempatkan keselamatan masyarakat dalam risiko.

Dir Lantas Polda Malut Diminta Evaluasi Satlantas Polres Halsel

Masyarakat berharap Direktur Lalu Lintas Polda Maluku Utara tidak hanya memberikan arahan administratif, tetapi juga melakukan pengawasan dan evaluasi langsung terhadap pelaksanaan penindakan lalu lintas di wilayah Halmahera Selatan.

Jika terdapat laporan atau rekaman video mengenai dugaan pengejaran pengendara yang membahayakan, bukti tersebut perlu diperiksa secara objektif untuk mengetahui kronologi, alasan tindakan, serta kesesuaian prosedur yang diterapkan personel.

Hingga berita ini diterbitkan, keluhan tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak Satlantas Polres Halmahera Selatan, khususnya Kasat Lantas IPTU Irfan Muzaffar Sondani, S.Tr.K, serta Kapolres Halmahera Selatan.

Malutline membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak kepolisian guna memastikan pemberitaan tetap berimbang.

Publik kini menantikan langkah konkret Kapolda Maluku Utara dan Ditlantas Polda Malut dalam memastikan penegakan hukum lalu lintas berjalan profesional, humanis, transparan, serta mengutamakan keselamatan masyarakat. (Red)

HALSEL, Malutline–Penanganan laporan masyarakat di lingkungan Kepolisian Resor (Polres) Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, kembali menjadi perhatian publik.

Kali ini, sorotan tertuju pada sebuah Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) yang diterbitkan Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Halmahera Selatan tertanggal 4 Juni 2026.

Surat tersebut ditujukan kepada Ita Nur Lianti yang merupakan istri oknom anggota polres Halsel dan mencantumkan Laporan Polisi Nomor LP/B/128/V/2026/SPKT tertanggal 2 Juni 2026 sebagai salah satu rujukan. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa laporan telah diterima dan akan dilakukan penyelidikan.

Surat tersebut juga merujuk pada Surat Perintah Penyelidikan (SP.Lidik) tertanggal 4 Juni 2026. Polres Halsel menyatakan bahwa apabila dalam proses penyelidikan diperlukan waktu tambahan, pelapor akan diberitahukan lebih lanjut mengenai perkembangan penanganan laporan.

Dokumen itu turut mencantumkan personel penyelidik yang dapat dihubungi untuk kepentingan proses penyelidikan serta tembusan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara, Kapolres Halmahera Selatan dan pengawas penyidik.

Dugaan Penganiayaan terhadap Istri Ikut Menjadi Sorotan karena pelaku yang merupakan suaminya adalah Oknom anggota polres Halmahera Selatan

Di balik laporan tersebut, berkembang informasi mengenai dugaan tindak kekerasan terhadap seorang perempuan yang disebut sebagai istri dari anggota Polres Halmahera Selatan.

Informasi yang beredar menyebutkan korban diduga mengalami penganiayaan hingga mengalami luka-luka dan babak belur bahkan pelaku pernah menganyaya istrinya hingga telanjang

Namun, informasi mengenai kronologi lengkap, tingkat luka korban, identitas terlapor maupun unsur pidana yang mungkin terpenuhi tetap membutuhkan verifikasi melalui proses hukum.

Karena itu, Malutline tidak menyimpulkan bahwa oknom anggota kepolisian polres halsel yang dimaksud telah terbukti melakukan penganiayaan.

Yang menjadi sorotan adalah bagaimana laporan tersebut ditangani dan apakah seluruh tahapan hukum telah dijalankan secara profesional, transparan serta bebas dari konflik kepentingan.

SP2HP Menunjukkan Laporan Telah Diterima dan Diselidiki

Berdasarkan dokumen yang diterima Malutline, kepolisian secara resmi memberitahukan kepada Ita Nur Lianti bahwa laporan yang disampaikannya telah diterima.

Surat tersebut menyatakan laporan akan dilakukan penyelidikan dan apabila diperlukan waktu tambahan, pelapor akan mendapatkan pemberitahuan lebih lanjut.

Dengan demikian, secara administratif terdapat jejak bahwa laporan tersebut telah masuk dalam mekanisme penanganan perkara di Sat Reskrim Polres Halsel.

Pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana perkembangan penyelidikan setelah surat pemberitahuan tersebut diterbitkan?

Apakah saksi telah diperiksa? Apakah korban telah dimintai keterangan secara menyeluruh? Apakah bukti pendukung telah dikumpulkan? Apakah hasil pemeriksaan medis telah dipertimbangkan? Dan yang paling penting, apakah penyelidikan tersebut telah memberikan kesimpulan hukum terhadap laporan yang disampaikan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk memastikan laporan masyarakat tidak berhenti hanya pada tahapan administratif.

Jangan Sampai Laporan hanya Menjadi “Alas Meja” penyidik polres Halsel

Dalam perspektif pelayanan publik, penerbitan SP2HP merupakan bentuk pemberitahuan kepada pelapor mengenai perkembangan penanganan laporan.

Namun, masyarakat tentu tidak hanya membutuhkan surat pemberitahuan. Masyarakat membutuhkan kepastian proses dan kepastian hukum.

Jangan sampai muncul persepsi bahwa laporan masyarakat hanya diterima, dicatat, diberikan surat, kemudian berhenti di atas meja penyidik tanpa kejelasan perkembangan.

Apalagi jika terlapor diduga merupakan bagian dari institusi kepolisian sendiri.

Kondisi demikian berpotensi menimbulkan persepsi conflict of interest apabila tidak ditangani dengan mekanisme pengawasan yang memadai.

Karena itu, apabila benar terlapor merupakan anggota Polres Halsel, maka aspek profesionalitas dan independensi pemeriksaan menjadi sangat penting.

Status yang bernama Iptu Trimartono merupakan Anggota Polres halsel Harus Menjadi Alasan untuk Lebih Transparan

Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Ketika seorang anggota kepolisian dilaporkan atas dugaan tindak pidana, proses pemeriksaan semestinya tidak boleh dipengaruhi oleh status, jabatan ataupun hubungan kelembagaan.

Justru karena yang bersangkutan merupakan bagian dari institusi penegak hukum, proses penanganannya perlu dilakukan secara hati-hati, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jika dugaan tersebut terbukti, maka proses hukum harus berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sebaliknya, apabila dugaan tidak terbukti, kepolisian juga harus memberikan penjelasan berdasarkan hasil penyelidikan agar nama baik pihak yang dilaporkan tidak dirugikan.

Propam Patut Memastikan Tidak Ada Konflik Kepentingan

Apabila benar pihak yang dilaporkan merupakan anggota Polres Halsel, maka mekanisme pengawasan internal juga menjadi penting.

Propam dapat menjadi salah satu unsur yang memastikan apakah terdapat pelanggaran disiplin atau kode etik, khususnya apabila muncul dugaan bahwa proses penanganan laporan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pemeriksaan internal tidak berarti menyatakan anggota yang dilaporkan bersalah.

Sebaliknya, pemeriksaan justru diperlukan untuk memastikan bahwa institusi kepolisian menjalankan prinsip akuntabilitas, profesionalitas dan integritas.

Jika seluruh prosedur telah dijalankan sesuai aturan, hasil pemeriksaan tersebut justru dapat menjadi jawaban terhadap keraguan publik.

SP2HP Ditujukan kepada Pelapor, Bukan Putusan Bersalah

Hal lain yang perlu ditegaskan adalah keberadaan SP2HP tidak sama dengan penetapan tersangka maupun putusan pengadilan.

Surat tersebut pada substansinya merupakan pemberitahuan mengenai perkembangan laporan dan menyatakan bahwa laporan akan dilakukan penyelidikan.

Karena itu, siapa pun pihak yang disebut dalam laporan tetap harus ditempatkan dalam koridor asas praduga tak bersalah.

Pemberitaan mengenai perkara juga harus membedakan secara jelas antara dugaan, laporan, hasil penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka dan putusan pengadilan.

Tembusan ke Polda Malut dan Pengawas Penyidik Jadi Perhatian

Dalam dokumen tersebut tercantum tembusan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara, Kapolres Halmahera Selatan serta pengawas penyidik.

Keberadaan tembusan tersebut menjadi penting karena menunjukkan adanya unsur struktural yang mengetahui mengenai proses pemberitahuan perkembangan laporan tersebut.

Dengan demikian, apabila di kemudian hari terdapat persoalan terkait proses penanganannya, mekanisme pengawasan dapat menjadi instrumen untuk memastikan perkara berjalan sesuai prosedur.

Publik pun dapat mempertanyakan secara wajar: setelah SP2HP diterbitkan pada 4 Juni 2026, bagaimana perkembangan laporan tersebut hingga saat ini?

Apakah sudah ada pemeriksaan lanjutan? Apakah telah dilakukan gelar perkara? Apakah perkara dihentikan? Jika dihentikan, apa dasar hukumnya? Jika masih berjalan, sampai pada tahap apa?

Jawaban atas pertanyaan tersebut menjadi penting untuk menghindari spekulasi.

Publik Tidak Butuh Perlakuan Istimewa, Hanya Kepastian Hukum

Penanganan perkara yang melibatkan anggota kepolisian seharusnya tidak dipandang sebagai upaya menyerang institusi.

Justru sebaliknya, penanganan yang transparan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Masyarakat tidak membutuhkan perlakuan khusus bagi pelapor maupun terlapor.

Yang dibutuhkan adalah proses hukum yang fair, pemeriksaan yang objektif, alat bukti yang sah dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jika laporan tersebut memang tidak memiliki dasar hukum yang cukup, sampaikan secara terbuka kepada pelapor.

Jika terdapat unsur pidana, proses sesuai hukum.

Dan apabila ditemukan pelanggaran etik atau disiplin anggota Polri, maka mekanisme internal juga harus berjalan.

Malutline Buka Ruang Klarifikasi

Hingga berita ini diterbitkan, Malutline belum memperoleh keterangan resmi dari pihak terlapor mengenai dugaan penganiayaan tersebut.

Malutline juga belum memperoleh penjelasan resmi terbaru dari Polres Halmahera Selatan mengenai perkembangan laporan setelah diterbitkannya SP2HP pada 4 Juni 2026.

Karena itu, seluruh pihak yang disebut atau berkaitan dengan pemberitaan ini memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.

Malutline tidak menyatakan bahwa anggota Polres Halsel yang dilaporkan telah terbukti melakukan penganiayaan ataupun bahwa penyidik telah melakukan pembiaran.

Yang menjadi pertanyaan publik adalah sejauh mana laporan tersebut telah diproses dan apakah mekanisme hukum serta pengawasan internal telah berjalan sebagaimana mestinya.

Dokumen SP2HP yang diterbitkan Polres Halsel menunjukkan bahwa laporan telah diterima dan akan dilakukan penyelidikan.

Kini publik menunggu kepastian perkembangan selanjutnya.

Sebab, hukum tidak cukup hanya hadir dalam bentuk surat pemberitahuan. Hukum harus hadir melalui tindakan, pemeriksaan yang objektif, pembuktian yang sah, pertanggungjawaban dan kepastian hukum.

Jangan sampai laporan masyarakat berhenti menjadi arsip. Jangan sampai korban kehilangan kepercayaan. Dan jangan sampai status seseorang sebagai aparat justru menimbulkan persepsi bahwa hukum berjalan berbeda.

Malutline akan terus mengawal perkembangan perkara ini dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, keberimbangan pemberitaan dan hak jawab setiap pihak. (Red)

LABUHA, Malutline–Sejumlah masyarakat mendesak Kapolda Maluku Utara untuk segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan praktik pungutan liar yang diduga dilakukan oleh sejumlah oknom petinggi di polres Halmahera Selatan berkaitan dengan aktivitas pertambangan ilegal di Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan provinsi Maluku Utara.

Desakan tersebut muncul setelah beredarnya informasi mengenai dugaan adanya oknum petinggi di Polres Halmahera Selatan yang diduga melakukan pungutan terhadap para pelaku usaha tambang ilegal yang beroperasi di secara ilegal wilayah Kecamatan Obi di manfaatkan oleh sejumlah oknom anggota polres Halsel untuk melakukan pemerasan dengan menjamin aktifitas pertambahan ilegal mereka aman di saat pemeriksaan oleh APH di kabupaten Halmahera Selatan maupun APH provinsi Maluku baik Polda maupun instansi APH lainnya tetap aman.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Malutline dari sejumlah narasumber, besaran pungutan yang diduga diminta kepada para pengusaha tambang ilegal bervariasi, mulai dari Rp4 juta hingga puluhan juta rupiah untuk setiap tromol atau pengusaha tambang ilegal, bergantung pada skala aktivitas pertambangan yang dijalankan. Informasi tersebut juga diperkuat dengan pengakuan sejumlah pelaku usaha tambang ilegal yang ditemui wartawan di lokasi pertambangan. Namun demikian, seluruh informasi tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui penyelidikan oleh aparat penegak hukum.

Masyarakat berharap Kapolda Maluku Utara membentuk tim untuk mengusut dugaan tersebut secara profesional, transparan, dan independen. Mereka menilai, apabila informasi tersebut tidak benar, hasil penyelidikan harus disampaikan kepada publik guna menghindari munculnya spekulasi. Sebaliknya, apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum maupun pelanggaran etik, masyarakat meminta agar setiap pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, LSM Front Delik Anti Korupsi (FDAK) melalui Sekretarisnya, Husadi Saiman, menyatakan akan melaporkan dugaan tersebut secara resmi kepada Kapolda Maluku Utara. Menurutnya, FDAK telah mengantongi sejumlah bukti awal berupa rekaman suara, rekaman video pengakuan beberapa pengusaha tambang ilegal, serta keterangan warga di sekitar lokasi pertambangan yang akan diserahkan kepada penyidik sebagai bahan awal penyelidikan.

FDAK meminta Kapolda Maluku Utara mengusut tuntas dugaan tersebut tanpa pandang bulu. Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya keterlibatan oknum anggota maupun pejabat di lingkungan Polres Halmahera Selatan, FDAK mendesak agar yang bersangkutan diproses sesuai hukum yang berlaku, dikenakan sanksi etik, serta dicopot dari jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Hingga berita ini diterbitkan, Malutline masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Polres Halmahera Selatan maupun Polda Maluku Utara terkait informasi dan dugaan tersebut. Pemberitaan ini akan diperbarui setelah terdapat tanggapan resmi dari pihak-pihak terkait.

Media ini juga memberikan ruang hak jawab kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, guna menjaga prinsip keberimbangan, akurasi, serta asas praduga tak bersalah. (Red)

LABUHA, Malutline–Sejumlah masyarakat mendesak Kapolda Maluku Utara untuk segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan praktik pungutan liar yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan ilegal di Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan.

Desakan tersebut muncul setelah beredarnya informasi mengenai dugaan adanya oknum petinggi di Polres Halmahera Selatan yang diduga melakukan pungutan terhadap para pelaku usaha tambang ilegal yang beroperasi di wilayah Kecamatan Obi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Malutline dari sejumlah narasumber, besaran pungutan yang diduga diminta kepada para pengusaha tambang ilegal bervariasi, mulai dari Rp4 juta hingga puluhan juta rupiah untuk setiap tromol atau pengusaha tambang ilegal, bergantung pada skala aktivitas pertambangan yang dijalankan. Informasi tersebut juga diperkuat dengan pengakuan sejumlah pelaku usaha tambang ilegal yang ditemui wartawan di lokasi pertambangan. Namun demikian, seluruh informasi tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui penyelidikan oleh aparat penegak hukum.

Masyarakat berharap Kapolda Maluku Utara membentuk tim untuk mengusut dugaan tersebut secara profesional, transparan, dan independen. Mereka menilai, apabila informasi tersebut tidak benar, hasil penyelidikan harus disampaikan kepada publik guna menghindari munculnya spekulasi. Sebaliknya, apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum maupun pelanggaran etik, masyarakat meminta agar setiap pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, LSM Front Delik Anti Korupsi (FDAK) melalui Sekretarisnya, Husadi Saiman, menyatakan akan melaporkan dugaan tersebut secara resmi kepada Kapolda Maluku Utara. Menurutnya, FDAK telah mengantongi sejumlah bukti awal berupa rekaman suara, rekaman video pengakuan beberapa pengusaha tambang ilegal, serta keterangan warga di sekitar lokasi pertambangan yang akan diserahkan kepada penyidik sebagai bahan awal penyelidikan.

FDAK meminta Kapolda Maluku Utara mengusut tuntas dugaan tersebut tanpa pandang bulu. Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya keterlibatan oknum anggota maupun pejabat di lingkungan Polres Halmahera Selatan, FDAK mendesak agar yang bersangkutan diproses sesuai hukum yang berlaku, dikenakan sanksi etik, serta dicopot dari jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Hingga berita ini diterbitkan, Malutline masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Polres Halmahera Selatan maupun Polda Maluku Utara terkait informasi dan dugaan tersebut. Pemberitaan ini akan diperbarui setelah terdapat tanggapan resmi dari pihak-pihak terkait.

Media ini juga memberikan ruang hak jawab kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, guna menjaga prinsip keberimbangan, akurasi, serta asas praduga tak bersalah. (Red)