HALSEL, MALUTLINE – Dalam rangka mendukung pelaksanaan Operasi Patuh Kie Raha 2026, Polres Halmahera Selatan melaksanakan kegiatan Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Gaktiblin) terhadap personel kepolisian.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya internal Polri untuk memastikan seluruh personel tetap menjaga ketertiban, kedisiplinan, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Pelaksanaan Gaktiblin juga menjadi bentuk komitmen institusi kepolisian dalam memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, khususnya terkait kepatuhan terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam mendukung Operasi Patuh Kie Raha 2026, kedisiplinan anggota menjadi salah satu aspek penting. Sebab, sebelum melakukan penertiban terhadap masyarakat, setiap personel Polri diharapkan terlebih dahulu mampu menunjukkan sikap tertib dan patuh terhadap aturan.

Kasat Lantas Polres Halmahera Selatan, IPTU Irfan Muzaffar Sondani, S.Tr.K, menjadi salah satu figur yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas.

Melalui kegiatan Gaktiblin, Polres Halmahera Selatan diharapkan terus memperkuat budaya disiplin di lingkungan internal kepolisian sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Operasi Patuh Kie Raha 2026 sendiri menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas, sehingga tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. (Red)

                 Oleh: Asbur Abu
                 Pimpinan Redaksi Malutline

 

JAKARTA – Pernyataan Ketua Umum Pasukan Gibran Indonesia (PAGI), Fritz Alor Boy, yang mengancam akan mengerahkan belasan juta massa untuk mengepung Jakarta hingga menutup supermarket apabila proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilanjutkan, menjadi perhatian serius dalam kehidupan demokrasi dan penegakan konstitusi di Indonesia.

Pernyataan tersebut bukan sekadar persoalan perbedaan pandangan politik. Lebih jauh, ancaman itu menyentuh persoalan mendasar mengenai bagaimana seharusnya demokrasi dijalankan dalam sebuah negara hukum.

Dalam pemberitaan yang beredar sejak 3 November 2026, Fritz Alor Boy menyampaikan bahwa para pendukung Jokowi dan Gibran selama ini memilih diam. Namun, ia memperingatkan agar pihak-pihak yang mendorong pemakzulan tidak membangunkan kekuatan massa pendukung tersebut.

Bahkan, ia menyebut angka 98 juta pendukung serta mengancam akan menutup Jakarta dan supermarket apabila Gibran diganggu atau didorong untuk dimakzulkan.

Pertanyaannya, apakah membela seorang pejabat negara harus dilakukan dengan ancaman pengerahan massa untuk melumpuhkan ibu kota?

Apakah loyalitas politik harus ditempatkan lebih tinggi daripada konstitusi dan mekanisme hukum yang berlaku?

Demokrasi Bukan Ruang untuk Saling Mengancam

Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara yang kekuasaan dan kebijakan politiknya ditentukan oleh siapa yang memiliki massa paling banyak.

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Artinya, seluruh warga negara, termasuk pejabat pemerintahan, kelompok relawan, organisasi masyarakat, maupun kekuatan politik, wajib menghormati hukum dan konstitusi.

Dalam negara demokrasi, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, membela pilihan politik, bahkan menggelar demonstrasi sebagai bentuk ekspresi kebebasan.

Namun, kebebasan tersebut tidak boleh berubah menjadi intimidasi terhadap pihak lain.

Demonstrasi merupakan hak konstitusional. Akan tetapi, ancaman untuk menutup pusat kegiatan ekonomi, melumpuhkan aktivitas masyarakat, atau mengepung pihak-pihak yang berbeda pendapat justru berpotensi merusak nilai demokrasi itu sendiri.

Jika setiap persoalan politik diselesaikan melalui ancaman pengerahan massa, lalu di mana tempatnya hukum dan lembaga negara?

Pemakzulan Bukan Kejahatan Politik, Melainkan Mekanisme Konstitusional

Hal lain yang perlu dipahami oleh seluruh elemen masyarakat adalah bahwa wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak serta-merta dapat disebut sebagai tindakan makar, upaya penggulingan kekuasaan, ataupun tindakan melawan pemerintahan.

Pemakzulan merupakan mekanisme ketatanegaraan yang secara jelas diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Konstitusi memberikan ruang bagi DPR untuk menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, maupun kondisi ketika Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pejabat negara.

Selanjutnya, proses tersebut harus melewati pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai ketentuan konstitusi.

Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil keputusan sendiri bahwa Wakil Presiden harus diberhentikan. Begitu pula sebaliknya, tidak ada kelompok relawan yang berhak mengancam negara hanya karena tidak menginginkan proses konstitusional tersebut berjalan.

Perlu ditegaskan, sampai saat ini wacana pemakzulan bukan berarti Gibran telah dimakzulkan. Belum ada keputusan akhir dari lembaga negara yang berwenang untuk memberhentikannya.

Bahkan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada 6 November 2026 menyampaikan bahwa DPR masih menunggu berakhirnya masa reses dan salinan lengkap putusan Mahkamah Agung sebelum memberikan tanggapan lebih jauh terhadap aspirasi yang berkembang.

Artinya, persoalan ini masih berada dalam dinamika hukum dan politik yang harus dihormati semua pihak.

Jangan Jadikan Rakyat sebagai Korban Pertarungan Politik

Ancaman menutup Jakarta dan supermarket juga perlu dikritisi dari perspektif kepentingan masyarakat luas.

Jakarta bukan milik kelompok relawan tertentu. Jakarta merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, pelayanan publik, pendidikan, dan aktivitas ekonomi jutaan masyarakat.

Apabila aktivitas ibu kota dilumpuhkan, siapa yang akan menanggung kerugiannya?

Pedagang kecil, pekerja harian, pengusaha, pengemudi transportasi, masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, hingga warga yang menggantungkan hidup dari aktivitas ekonomi akan menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.

Menutup supermarket bukan sekadar mengganggu kepentingan pemilik usaha. Tindakan tersebut juga dapat menghambat masyarakat memperoleh kebutuhan sehari-hari.

Jangan sampai rakyat dijadikan alat untuk menunjukkan kekuatan politik seseorang.

Masyarakat tidak boleh dipaksa menanggung konsekuensi dari pertarungan kepentingan elite maupun kelompok pendukung kekuasaan.

Jika memang memiliki argumentasi hukum yang kuat untuk membela Gibran, sampaikan melalui ruang diskusi, argumentasi konstitusional, dan jalur hukum. Tidak perlu membangun suasana ketakutan dengan ancaman pengerahan jutaan massa.

Relawan Harus Menjadi Penjaga Demokrasi, Bukan Sumber Ketegangan

Relawan politik sejatinya memiliki peran penting dalam kehidupan demokrasi. Mereka berhak mendukung, mengawal, dan mempertahankan pemerintahan yang dipilih melalui pemilu.

Namun, dukungan politik tidak boleh berubah menjadi pembenaran terhadap segala tindakan.

Membela Gibran bukan berarti harus menolak seluruh kritik terhadap Gibran. Mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran juga bukan berarti masyarakat kehilangan hak untuk mengawasi, mengkritik, dan mempertanyakan kebijakan maupun persoalan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

Justru kedewasaan politik seorang relawan diuji ketika menghadapi kritik dan perbedaan pendapat.

Jika setiap kritik dibalas dengan ancaman, maka yang sedang dipertontonkan bukan kekuatan demokrasi, melainkan ketidakmampuan menghadapi perbedaan secara rasional.

Indonesia dibangun di atas prinsip kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan kelompok relawan.

Konstitusi Tidak Boleh Tunduk kepada Ancaman

Kita harus belajar dari perjalanan panjang demokrasi Indonesia. Reformasi 1998 lahir dari perjuangan masyarakat untuk mengakhiri praktik kekuasaan yang tidak boleh berjalan tanpa pengawasan.

Salah satu prinsip penting reformasi adalah memastikan bahwa kekuasaan negara tunduk kepada konstitusi, bukan sebaliknya.

Oleh karena itu, apabila ada pihak yang merasa proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran tidak memiliki dasar hukum, silakan membantahnya melalui argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jika tidak setuju, gunakan hak demokrasi secara damai. Jika memiliki bukti atau dasar hukum yang berbeda, sampaikan kepada lembaga yang berwenang.

Tetapi jangan menjadikan ancaman penutupan ibu kota dan pusat perbelanjaan sebagai senjata untuk menghentikan proses ketatanegaraan.

Negara tidak boleh kehilangan kewibawaannya hanya karena adanya ancaman pengerahan massa.

Penutup: Membela Seseorang Boleh, Mengancam Demokrasi Jangan

Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang mendukung Gibran dan siapa yang menginginkan pemakzulan.

Persoalan sesungguhnya adalah apakah kita masih menghormati konstitusi sebagai landasan tertinggi dalam kehidupan bernegara.

Saya berpandangan, ancaman Fritz Alor Boy tersebut merupakan langkah yang kontraproduktif dan tidak mencerminkan kedewasaan berdemokrasi apabila benar-benar diarahkan untuk menekan proses konstitusional.

Membela Wakil Presiden adalah hak politik. Mendukung pemerintahan juga merupakan pilihan demokratis. Namun, menghormati hukum dan memberikan ruang bagi lembaga negara untuk bekerja merupakan kewajiban bersama.

Jangan sampai demokrasi berubah menjadi arena adu kekuatan massa. Jangan sampai hukum dikalahkan oleh ancaman. Dan jangan sampai rakyat kecil menjadi korban dari kepentingan politik kelompok tertentu.

Gibran belum diputuskan untuk dimakzulkan oleh lembaga yang berwenang. Prosesnya pun harus mengikuti konstitusi. Karena itu, biarkan hukum bekerja, biarkan lembaga negara menjalankan kewenangannya, dan biarkan rakyat tetap memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat tanpa intimidasi.

Sebab, negara ini milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik satu kelompok relawan, satu partai politik, ataupun satu kekuasaan.

Asbur Abu
Pimpinan Redaksi Malutline

HALSEL, MALUTLINE – Kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV) di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, menjadi perhatian serius. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan, tercatat sebanyak 210 kasus HIV hingga Juli 2026. Jumlah tersebut disebut sebagai yang tertinggi di Maluku Utara, meskipun masih memerlukan konfirmasi melalui data pembanding resmi tingkat provinsi.

Dari total tersebut, sebanyak 183 kasus merupakan akumulasi sepanjang 2024–2025, sedangkan 27 kasus baru ditemukan selama Januari hingga Juli 2026.

Angka ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat bahwa upaya pencegahan serta pengendalian HIV membutuhkan perhatian serius, mulai dari pemeriksaan dini, edukasi kesehatan, hingga jaminan pengobatan bagi pasien.

HIV Bukan Berarti AIDS

Dalam istilah medis, HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel CD4 yang berfungsi melindungi tubuh dari berbagai infeksi. Apabila tidak ditangani, infeksi HIV dapat berkembang hingga stadium lanjut yang disebut Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS).

Namun, HIV dan AIDS merupakan dua kondisi berbeda. Seseorang yang terdiagnosis HIV tidak otomatis mengalami AIDS. Melalui terapi antiretroviral (ARV) secara teratur, perkembangan virus dapat ditekan sehingga orang dengan HIV (ODHIV) tetap dapat menjalani kehidupan yang sehat dan produktif.

Pemeriksaan Dini dan Pengobatan Harus Diperkuat

Penambahan 27 kasus baru dalam tujuh bulan pada 2026 perlu menjadi bahan evaluasi Dinas Kesehatan, khususnya terkait efektivitas program pencegahan dan jangkauan pelayanan pemeriksaan HIV.

Pemeriksaan dini sangat penting karena infeksi HIV sering kali tidak menunjukkan gejala khusus pada tahap awal. Karena itu, masyarakat yang memiliki faktor risiko dianjurkan melakukan pemeriksaan melalui fasilitas pelayanan kesehatan dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pasien.

Selain memperluas layanan konseling dan tes HIV, pemerintah perlu memastikan ketersediaan obat ARV, pemantauan viral load, serta pendampingan medis agar pasien tidak mengalami putus pengobatan.

Tantangan Pelayanan di Wilayah Kepulauan

Sebagai daerah kepulauan, Halmahera Selatan membutuhkan strategi pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau masyarakat hingga wilayah terpencil.

Dinas Kesehatan bersama rumah sakit dan Puskesmas perlu memperkuat layanan pemeriksaan, konseling, rujukan, serta kesinambungan pengobatan. Pemetaan kasus berdasarkan kecamatan dan kelompok umur juga penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pencegahan yang lebih tepat sasaran.

Hentikan Stigma terhadap ODHIV

Masyarakat juga perlu memahami bahwa HIV dapat menular melalui hubungan seksual tanpa perlindungan, penggunaan jarum suntik secara bergantian, darah yang terkontaminasi, serta penularan dari ibu kepada anak tanpa intervensi medis yang tepat.

HIV tidak menular melalui berjabat tangan, berpelukan, berbagi makanan, maupun menggunakan toilet bersama.

Karena itu, ODHIV tidak boleh dikucilkan atau didiskriminasi. Mereka memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan kehidupan sosial yang layak. Kerahasiaan status kesehatan pasien juga wajib dilindungi.

Pemda Halsel Diminta Perkuat Langkah Penanganan

Dengan tercatatnya 210 kasus hingga Juli 2026, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba bersama Dinas Kesehatan diharapkan memperkuat program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS.

Dinas Kesehatan juga perlu menyampaikan perkembangan data secara berkala, termasuk sebaran kasus, jumlah pasien yang menjalani pengobatan ARV, serta capaian pemeriksaan dan program pencegahan.

Keterbukaan informasi tersebut penting agar masyarakat mengetahui kondisi kesehatan daerah sekaligus mendorong evaluasi terhadap efektivitas pelayanan.

210 kasus bukan sekadar angka statistik, melainkan peringatan bagi seluruh pihak untuk bertindak. Pemerintah perlu memperkuat pelayanan kesehatan, sementara masyarakat harus meningkatkan kesadaran melakukan pemeriksaan dini dan memahami cara pencegahan HIV.

Penanganan HIV tidak cukup hanya melalui imbauan. Dibutuhkan program nyata, pelayanan yang merata, pengobatan berkelanjutan, serta edukasi tanpa diskriminasi demi melindungi kesehatan masyarakat Halmahera Selatan. (Red)

HALSEL, Malutline Panitia pembangunan Masjid Al Muhajirin Desa Laluin, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, memberikan klarifikasi terkait polemik penjualan pasir yang sebelumnya menjadi perhatian masyarakat. Panitia menegaskan bahwa pengelolaan pasir tersebut bukan dilakukan secara sepihak, melainkan telah melalui penyampaian dan kesepakatan bersama masyarakat.

Ketua Panitia Pembangunan Masjid Al Muhajirin, Muslim Jufri, menjelaskan bahwa panitia telah bekerja selama dua hari dengan mengedepankan partisipasi dan dukungan masyarakat. Bahkan, informasi mengenai penjualan pasir tersebut telah disampaikan secara terbuka kepada warga melalui pemerintah desa dan diumumkan langsung kepada masyarakat setelah pelaksanaan salat Jumat.

Menurutnya, pasir yang dijual kepada Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih merupakan bagian dari upaya panitia untuk mendukung kebutuhan pembangunan sekaligus operasional masjid. Hasil penjualan pasir tersebut akan dimasukkan ke dalam kas panitia masjid dan digunakan untuk kepentingan pembangunan serta kebutuhan operasional rumah ibadah.

“Penjualan pasir ini bukan keputusan sepihak panitia. Sebelumnya sudah disampaikan kepada masyarakat melalui pemerintah desa, bahkan setelah salat Jumat juga diumumkan secara terbuka kepada warga,” jelas Muslim Jufri.

Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan inisiatif panitia dalam mengelola potensi dan sumber daya yang ada untuk membantu meringankan beban masyarakat, khususnya dalam proses penyelesaian pembangunan Masjid Al Muhajirin.

Di sisi lain, Muslim Jufri menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muksin, atas perhatian terhadap kelanjutan pembangunan masjid di Desa Laluin.

Berdasarkan informasi yang diterima panitia, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 miliar untuk pembangunan Masjid Al Muhajirin melalui APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2027.

Menurutnya, apabila pembangunan masjid dapat ditangani langsung oleh pemerintah daerah melalui mekanisme penganggaran APBD, tentu akan menjadi langkah positif bagi masyarakat. Selain meringankan beban pembiayaan warga, pembangunan yang ditangani melalui perencanaan dan mekanisme teknis pemerintah diharapkan dapat menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas.

“Kalau pembangunan masjid ini ditangani pemerintah daerah melalui APBD Tahun Anggaran 2027, tentu masyarakat sangat terbantu. Beban masyarakat menjadi lebih ringan dan kami berharap kualitas pekerjaan pembangunan juga lebih baik,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa keberadaan anggaran pemerintah daerah tidak menghilangkan semangat partisipasi masyarakat. Sebaliknya, dukungan warga melalui panitia tetap menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan dan kemakmuran masjid.

Sementara itu, warga Desa Laluin, khususnya panitia pembangunan masjid, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, menyampaikan apresiasi atas perhatian Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba bersama Wakil Bupati Helmi Umar Muksin terhadap kebutuhan pembangunan sarana ibadah di desa mereka.

Masyarakat berharap rencana alokasi anggaran sekitar Rp1 miliar pada Tahun Anggaran 2027 dapat direalisasikan sesuai mekanisme dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah sehingga pembangunan Masjid Al Muhajirin dapat diselesaikan dengan baik.

Panitia juga berharap klarifikasi ini dapat meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat sekaligus menghindari kesalahpahaman terkait penjualan pasir.

Bagi panitia dan masyarakat Desa Laluin, tujuan utama dari seluruh upaya tersebut adalah satu, yakni mempercepat penyelesaian pembangunan Masjid Al Muhajirin agar dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai pusat ibadah, kegiatan keagamaan, dan kebersamaan umat di Desa Laluin, Kecamatan Kayoa Selatan. (Red)

Malutline. Com Dalam negara demokrasi yang berlandaskan hukum, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, melakukan kritik, serta menyatakan dukungan maupun penolakan terhadap kebijakan dan pejabat publik. Namun, kebebasan tersebut harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak boleh digunakan untuk menekan lembaga negara yang sedang menjalankan kewenangannya.

Polemik mengenai Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, belakangan menjadi perhatian publik setelah muncul berbagai perdebatan mengenai persyaratan pencalonan dan proses hukum yang berkaitan dengan keabsahan dokumen pendidikannya.

Di tengah perkembangan tersebut, muncul pula pernyataan yang mengatasnamakan kelompok relawan pendukung Gibran, sebagaimana tertulis dalam gambar yang beredar, mengenai ancaman pengerahan jutaan massa, penutupan Jakarta, hingga penghentian aktivitas supermarket apabila Gibran dimakzulkan.

Pernyataan seperti ini patut menjadi perhatian dan bahan evaluasi dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

Sebab, ada satu hal mendasar yang seharusnya dipahami oleh seluruh kelompok pendukung maupun penentang politik: pemakzulan Gibran sampai saat ini belum diputuskan oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menetapkan pemberhentian Wakil Presiden.

Lantas, mengapa harus muncul ancaman pengerahan massa untuk menghadapi sesuatu yang secara konstitusional bahkan belum menjadi keputusan akhir?

Pemakzulan Bukan Keputusan Kelompok Politik

Pemakzulan Presiden maupun Wakil Presiden bukanlah proses yang dapat ditentukan oleh kehendak partai politik, kelompok relawan, organisasi masyarakat, ataupun tekanan demonstrasi.

Mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden telah diatur secara tegas dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Dalam ketentuan tersebut, DPR memiliki kewenangan mengajukan pendapat mengenai dugaan pelanggaran yang dapat menjadi dasar pemberhentian. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut. Apabila persyaratan konstitusional terpenuhi, proses dapat diteruskan kepada MPR untuk mengambil keputusan.

Artinya, tidak ada satu kelompok pun yang berhak menetapkan sendiri bahwa seorang Wakil Presiden harus turun dari jabatannya. Sebaliknya, tidak ada kelompok pendukung yang memiliki kewenangan untuk menghalangi proses konstitusional apabila mekanisme tersebut dijalankan secara sah.

Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara tuntutan politik, proses hukum, dan keputusan konstitusional.

Ketiganya tidak boleh dicampuradukkan.

Belum Ada Keputusan Pemakzulan, Mengapa Harus Mengancam?

Inilah bagian yang paling penting untuk dipertanyakan.

Apabila proses pemakzulan belum menghasilkan keputusan dari lembaga negara yang berwenang, mengapa sudah muncul narasi ancaman akan mengerahkan jutaan massa dan melumpuhkan aktivitas ibu kota?

Apakah perbedaan pandangan politik harus selalu dihadapi dengan ancaman kekuatan massa?

Dalam negara hukum, setiap warga negara memiliki hak untuk membela tokoh yang didukungnya. Relawan Gibran sekalipun memiliki hak menyampaikan pendapat, melakukan demonstrasi secara damai, serta memberikan argumentasi hukum untuk mempertahankan posisi politik yang mereka yakini.

Namun, hak menyampaikan pendapat tidak boleh berubah menjadi tekanan yang mengancam ketertiban umum, mengganggu kepentingan masyarakat luas, atau memaksa lembaga negara mengambil keputusan di luar pertimbangan hukum.

Jakarta bukan milik satu kelompok relawan. Supermarket bukan milik kepentingan politik tertentu. Aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh dijadikan alat tawar-menawar dalam mempertahankan jabatan seorang pejabat negara.

Jutaan rakyat Indonesia memiliki hak yang sama untuk hidup aman, bekerja, berdagang, dan menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa harus menjadi korban pertarungan kepentingan politik.

Jika Merasa Tidak Bersalah, Hadapi dengan Argumentasi Hukum

Apabila kelompok relawan meyakini bahwa Gibran tidak memiliki persoalan hukum yang dapat menjadi dasar pemberhentian, seharusnya sikap yang dikedepankan adalah menyampaikan argumentasi, menghadirkan bukti, dan menghormati mekanisme hukum.

Begitu pula pihak yang menghendaki adanya proses pemakzulan. Mereka wajib mengikuti ketentuan konstitusi, bukan menganggap bahwa perbedaan pendapat atau kontroversi politik otomatis menjadi dasar pemberhentian.

Sebab, seseorang tidak dapat dinyatakan kehilangan jabatan hanya karena desakan publik. Sebaliknya, seseorang juga tidak boleh dianggap kebal terhadap pemeriksaan hukum hanya karena memiliki dukungan politik yang besar.

Prinsip persamaan di hadapan hukum harus berlaku bagi semua orang, termasuk Presiden, Wakil Presiden, pejabat negara, partai politik, dan kelompok relawan.

Jangan Sampai Loyalitas Politik Mengalahkan Supremasi Hukum

Demokrasi bukan tentang siapa yang memiliki massa paling banyak. Demokrasi bukan pula tentang siapa yang paling keras menyampaikan ancaman.

Demokrasi adalah sistem yang memberikan ruang kepada seluruh warga negara untuk berbeda pendapat, sekaligus memastikan bahwa setiap persoalan diselesaikan melalui aturan yang berlaku.

Jika setiap proses hukum yang tidak menguntungkan kelompok tertentu selalu dibalas dengan ancaman pengerahan massa, maka kita sedang menghadapi persoalan serius dalam membangun budaya demokrasi yang dewasa.

Relawan boleh membela Gibran. Masyarakat boleh mengkritik Gibran. DPR boleh menjalankan fungsi konstitusionalnya. Mahkamah Konstitusi boleh memeriksa perkara sesuai kewenangannya. Namun, tidak satu pun dari mereka boleh menempatkan kepentingan kelompok di atas konstitusi.

Penutup: Jabatan Bukan Milik Relawan, Negara Bukan Milik Kelompok

Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang keputusannya ditentukan oleh ancaman kelompok pendukung pejabat tertentu.

Gibran Rakabuming Raka saat ini tetap menjabat sebagai Wakil Presiden sepanjang belum ada keputusan pemberhentian yang sah melalui mekanisme konstitusional.

Karena itu, perdebatan mengenai pemakzulan seharusnya disikapi secara proporsional. Jangan mendahului keputusan lembaga negara. Jangan pula membangun opini seolah-olah proses hukum merupakan serangan terhadap kelompok politik tertentu.

Jika pemakzulan tidak memiliki dasar hukum, biarkan mekanisme konstitusional membuktikannya. Jika terdapat dasar hukum yang memenuhi persyaratan, biarkan lembaga berwenang menjalankan tugasnya.

Tidak perlu ada ancaman penutupan Jakarta. Tidak perlu ada intimidasi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Tidak perlu pula membangun ketakutan di tengah masyarakat hanya karena muncul perbedaan pandangan mengenai jabatan seorang Wakil Presiden.

Sebab, konstitusi tidak boleh tunduk kepada ancaman massa, hukum tidak boleh dikalahkan oleh loyalitas politik, dan jabatan Wakil Presiden bukan milik kelompok relawan, melainkan amanah konstitusional yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan negara.

Indonesia membutuhkan kedewasaan politik, bukan perlombaan mengerahkan massa. Indonesia membutuhkan kepastian hukum, bukan ancaman yang justru berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

Hukum harus menjadi panglima, bukan kekuatan massa.

Penulis: Opini pimpinan Redaksi Malutline Asbur abu