BACAN, MALUTLINE — Penanganan kasus dugaan tindak pidana yang dilaporkan Darti La Darman di Kepolisian Resor (Polres) Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, terus bergulir. Terbaru, penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Halsel secara resmi menetapkan satu orang berinisial nama Saruji La Nisa alias Arjun sebagai tersangka.

Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tahap A3.2, tertanggal 5 November 2026, dengan nomor SP2HP/1304/XI/RES.1.24.2026/Sat Reskrim, yang ditujukan kepada pelapor, Darti La Darman.

Dalam surat tersebut, penyidik menyampaikan bahwa perkara yang sebelumnya dilaporkan telah mengalami perkembangan signifikan dan kini memasuki tahapan penyidikan dengan penetapan tersangka.

“Bersama ini kami beritahukan kepada Saudara bahwa saat ini dalam penyidikan/penyelidikan sudah melakukan penetapan tersangka terhadap Saudara SARUJI LA NISA alias ARJUN,” demikian bunyi pemberitahuan dalam dokumen resmi tersebut.

Berdasarkan kronologi administrasi penanganan perkara, kasus ini bermula dari Laporan Polisi Nomor LP/B/143/V/2026/SPKT/POLRES HALMAHERA SELATAN/POLDA MALUKU UTARA, tertanggal 19 Mei 2026.

Selanjutnya, Surat Perintah Penyelidikan diterbitkan pada 22 Mei 2026, sebelum penyidik meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan melalui Surat Perintah Penyidikan tertanggal 17 September 2026.

Dalam perkembangan terbaru, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka pada 7 November 2026. Surat tersebut turut memuat pemberitahuan agar yang bersangkutan tetap berada di tempat tinggalnya dan tidak meninggalkan wilayah hukum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan.

Penyidik Satreskrim Polres Halsel juga mencantumkan kontak person, yakni Brigpol M. Basri Sangadji, pada nomor 082262566040, sebagai saluran komunikasi bagi pihak terkait yang membutuhkan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara.

Surat pemberitahuan tersebut ditembuskan kepada Direktur Reserse Kriminal Polda Maluku Utara, Kapolres Halmahera Selatan, serta Pengawas Penyidik sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan koordinasi penanganan perkara.

Terbitnya SP2HP terbaru ini menjadi perkembangan penting dalam proses penegakan hukum atas laporan Darti La Darman. Publik kini menantikan langkah lanjutan penyidik, termasuk pemeriksaan terhadap tersangka serta kelengkapan berkas perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Masyarakat berharap Polres Halmahera Selatan dapat menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel, sehingga seluruh fakta hukum dapat terungkap dan hak-hak para pihak mendapatkan perlindungan.

Meski demikian, penetapan tersangka bukan merupakan putusan bersalah. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Red)

HALMAHERA SELATAN, Malutline.com – PT PLN (Persero) melalui unit pelayanan kelistrikan wilayah Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, menjadwalkan pekerjaan pemeliharaan jaringan listrik pada Kamis, 5 November 2026.

Pekerjaan tersebut dimulai pukul 08.30 WIT dengan estimasi waktu pelaksanaan sekitar enam jam hingga selesai.

Berdasarkan informasi resmi PLN, pekerjaan yang dilakukan meliputi penebangan dan pemangkasan pohon pada jalur jaringan atau Right of Way (ROW), serta pemeliharaan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 kV.

Adapun tiga wilayah yang terdampak pekerjaan tersebut yakni Desa Posi-Posi, Desa Sagawele, dan Desa Orimakurunga, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan.

Selama proses pekerjaan berlangsung, PLN akan melakukan manajemen beban pada wilayah terdampak. Karena itu, masyarakat diminta memahami kemungkinan adanya penyesuaian pelayanan kelistrikan selama kegiatan pemeliharaan berlangsung.

PLN juga mengimbau masyarakat untuk memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan (K2), dengan tidak mendirikan bangunan atau melakukan aktivitas di dekat jaringan listrik.

Selain itu, warga dilarang bermain layang-layang di bawah maupun di sekitar jaringan listrik. Masyarakat juga diminta tidak melakukan penebangan ataupun penanaman pohon di dekat jaringan listrik tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan petugas PLN.

Langkah pemeliharaan ini dilakukan untuk menjaga kondisi jaringan listrik sekaligus mendukung keandalan pasokan listrik bagi masyarakat di wilayah Kayoa.

PLN berharap masyarakat di wilayah terdampak dapat memahami dan mendukung pelaksanaan pekerjaan tersebut demi keselamatan bersama serta peningkatan kualitas pelayanan kelistrikan, (Red)

LABUHA, MALUTLINE – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Kesehatan terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satu bentuk kepedulian tersebut diwujudkan melalui kegiatan bakti sosial sunatan massal gratis dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tahun 2026.

Kegiatan yang mengusung tema “Sehat untuk Semua” ini diselenggarakan melalui kolaborasi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan bersama Pramuka Bakti Husada.

Sunatan massal gratis tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 November 2026, pukul 10.00 WIT, bertempat di Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan, Labuha.

Pendaftaran peserta telah dibuka sejak 3 November dan akan berlangsung hingga 10 November 2026. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi keluarga, khususnya masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tanpa harus terbebani biaya.

Menariknya, panitia juga menyiapkan bingkisan khusus bagi 25 pendaftar pertama sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, Dr. Abdillah Kamarullah, S.E., M.M., menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia mengapresiasi inisiatif Dinas Kesehatan bersama Pramuka Bakti Husada yang telah menghadirkan program pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat.

Menurutnya, kesehatan merupakan kebutuhan dasar sekaligus hak setiap warga negara yang harus dipenuhi tanpa membedakan latar belakang sosial maupun kondisi ekonomi.

“Kegiatan sunatan massal gratis ini bukan sekadar acara seremonial dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional. Lebih dari itu, ini adalah bukti nyata kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat. Tema yang kita usung, ‘Sehat untuk Semua’, bermakna bahwa layanan kesehatan yang baik dan terjangkau harus bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama keluarga yang kurang mampu,” ungkap Abdillah.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelayanan dan perawatan kesehatan sejak dini.

“Kami ingin tidak ada lagi masyarakat yang menunda pengobatan atau perawatan kesehatan karena keterbatasan biaya. Melalui kolaborasi antara Dinas Kesehatan, jajaran puskesmas, dan Pramuka Bakti Husada, kita wujudkan bersama masyarakat Halmahera Selatan yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih sejahtera,” tambahnya.

Pelaksanaan kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan beserta jajaran pemerintah daerah. Dukungan tersebut diharapkan semakin memperkuat upaya pemerataan pelayanan kesehatan hingga ke seluruh lapisan masyarakat.

Dinas Kesehatan mengimbau para orang tua yang ingin mengikutsertakan anaknya agar segera melakukan pendaftaran sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

Adapun pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui kontak berikut:

1. Kepala Puskesmas Gandasuli: 0852-1338-5582.
2. Kepala Puskesmas Labuha: 0822-6053-6800.
3. Dinkes Syarif Abdullah: 0822-1783-4191.

Melalui momentum HKN ke-62 ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan berharap semangat pelayanan kesehatan yang inklusif dan merata terus diperkuat. Sebab, pembangunan daerah tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur, tetapi juga dari terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, mudah dijangkau, dan berkualitas. (Red)

HALSEL, MALUTLINE – Masa jabatan Kapolres Halmahera Selatan (Halsel), AKBP Hendra Gunawan, mulai menjadi sorotan publik. Pasalnya, di tengah beberapa kali pergantian pucuk pimpinan Polda Maluku Utara, posisi Kapolres Halsel hingga kini masih dipercayakan kepada pejabat yang sama.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai pola rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya terkait kepemimpinan di wilayah hukum Polres Halmahera Selatan.

Sejumlah kalangan menilai, masa jabatan seorang pejabat kepolisian yang relatif panjang perlu diikuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja, capaian penegakan hukum, serta efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Sorotan juga mengarah pada penanganan sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Halmahera Selatan. Publik mempertanyakan sejauh mana perkembangan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk kepastian penyelesaian kasus-kasus yang selama ini dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur komitmen aparat penegak hukum terhadap pemberantasan korupsi dan penyelamatan keuangan negara.

Karena itu, masyarakat membutuhkan keterbukaan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara, kendala penyidikan, serta langkah konkret yang dilakukan Polres Halsel dalam menindaklanjuti berbagai laporan maupun informasi dugaan tindak pidana korupsi.

Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai mekanisme evaluasi dan rotasi jabatan Kapolres Halsel. Sebab, pergantian Kapolda Maluku Utara yang telah berlangsung beberapa kali belum diikuti perubahan pada posisi Kapolres Halmahera Selatan.

AKBP Hendra Gunawan diketahui menjabat sebagai Kapolres Halsel berdasarkan penugasan pada masa kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Namun, penempatan maupun keberlanjutan masa jabatan seorang perwira Polri tetap menjadi kewenangan institusi berdasarkan kebutuhan organisasi dan hasil evaluasi internal.

Publik berharap Polda Maluku Utara maupun Mabes Polri dapat memberikan penjelasan mengenai evaluasi kinerja dan pertimbangan organisasi terkait keberlanjutan kepemimpinan di Polres Halmahera Selatan.

Pergantian jabatan bukan semata-mata persoalan lamanya seseorang menduduki posisi tertentu, melainkan bagian dari penyegaran organisasi, peningkatan profesionalisme, serta upaya memastikan pelayanan dan penegakan hukum berjalan secara maksimal.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari AKBP Hendra Gunawan maupun Polda Maluku Utara terkait sorotan terhadap masa jabatan dan evaluasi kinerja penanganan perkara korupsi di wilayah hukum Polres Halmahera Selatan. (Red)

LABUHA, MALUTLINE – Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan menggelar kegiatan Sosialisasi Anti-Korupsi sebagai upaya memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan tersebut melibatkan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta insan pers.

Dalam kegiatan tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara turut menghadirkan auditor muda, Ricki Caesar Putra, dari bidang Koordinator Pengawasan Investigasi, sebagai pemateri yang menyampaikan materi terkait pencegahan korupsi dan pengawasan investigasi.

Dalam penyampaian materinya, Ricki Caesar Putra menjelaskan bahwa upaya pencegahan korupsi harus dimulai dari kesadaran setiap penyelenggara pemerintahan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menekankan bahwa pengelolaan keuangan negara dan daerah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan.

Menurutnya, salah satu langkah penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi adalah memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kualitas pengawasan, serta memastikan setiap penggunaan anggaran memiliki dasar hukum dan bukti pertanggungjawaban yang jelas.

Ricki juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya membedakan kesalahan administrasi, penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, dan perbuatan yang berpotensi mengandung unsur tindak pidana korupsi. Dengan demikian, setiap persoalan harus ditelaah berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia turut menyoroti pentingnya peran pengawasan investigasi dalam mengidentifikasi indikasi penyimpangan serta menelusuri dugaan penyalahgunaan anggaran agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tepat.

Penyampaian materi tersebut diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh peserta, khususnya pimpinan OPD, camat, dan kepala desa, agar tidak menganggap pengawasan sebagai formalitas, melainkan bagian penting dari tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan, Ilham Abubakar, S.H., menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran, pencegahan penyalahgunaan kewenangan, serta menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap temuan hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan batas waktu yang telah ditentukan. Terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, terdapat kewajiban penyelesaian paling lambat 60 hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk membangun kesadaran bersama bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum maupun Inspektorat, tetapi juga seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan berharap tercipta komitmen nyata dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan bebas dari praktik korupsi.

Pencegahan korupsi diharapkan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi semata, tetapi diwujudkan melalui kepatuhan terhadap aturan, keterbukaan pengelolaan anggaran, serta pengawasan berkelanjutan demi kepentingan masyarakat Halmahera Selatan. (Red)