Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, MALUTLINE – Krisis pasokan listrik di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, kini memasuki fase yang semakin memprihatinkan. Pemadaman bergilir hingga listrik padam mendadak hampir setiap hari bukan lagi dipandang sebagai gangguan teknis semata, melainkan menjadi indikator belum terselesaikannya persoalan pasokan daya yang telah berlangsung cukup lama.

Ironisnya, di tengah meningkatnya kebutuhan listrik masyarakat, Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Laiwui justru harus bertahan dengan kemampuan pembangkit yang jauh di bawah beban puncak. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai percepatan penanganan di tingkat pengambil kebijakan.

Data yang diperoleh Malutline menunjukkan daya mampu pembangkit ULP PLN Laiwui saat ini hanya sekitar 1.190 kW, sedangkan kebutuhan listrik masyarakat telah mencapai 1.670 kW. Dengan demikian terjadi defisit sekitar 480 kW, sehingga sistem kelistrikan berada dalam kondisi yang sangat terbatas.

Kepala ULP PLN Laiwui, Alfrizal Abdullah Sanjani, mengakui kondisi tersebut dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Pulau Obi. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah mengusulkan penambahan mesin pembangkit serta pengadaan mesin sewa darurat sejak tahun lalu, namun hingga kini belum juga terealisasi.

«”Selain kata maaf dan pengertian, tidak ada lagi yang bisa kami sampaikan,” ujarnya.»

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa keterbatasan yang dialami ULP PLN Laiwui bukan hanya disebabkan faktor teknis di lapangan, tetapi juga berkaitan dengan belum terealisasinya kebutuhan tambahan pembangkit yang telah diajukan.

Di sisi lain, kondisi mesin pembangkit yang beroperasi juga tidak berada dalam keadaan ideal. Beberapa unit seperti DAF#1, Perkins, Mitsubishi, dan Komatsu mengalami berbagai gangguan teknis. Sementara MTU#2 masih menjalani proses pemeliharaan.

Bahkan, untuk menjaga pasokan listrik tetap menyala, petugas terpaksa meminjam sejumlah komponen dari unit PLN lain. Gangguan yang dihadapi meliputi kerusakan modul Deep Sea, mechanical seal, hingga putaran mesin (RPM) yang tidak stabil.

Meski berada dalam keterbatasan, seluruh pembangkit tetap dipaksa beroperasi selama 24 jam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan beratnya beban yang dipikul petugas di lapangan demi menjaga sistem kelistrikan tetap berjalan.

Di tengah krisis yang belum kunjung berakhir, masyarakat Pulau Obi mulai mengarahkan perhatian kepada proses pengambilan keputusan di tingkat yang lebih tinggi. Warga menilai persoalan ini memerlukan langkah cepat dan nyata agar pemadaman tidak terus berulang.

Masyarakat mendesak agar UPT PLN Ternate segera memberikan kepastian terhadap usulan yang telah diajukan ULP PLN Laiwui, termasuk percepatan penambahan mesin pembangkit serta realisasi mesin sewa darurat untuk menutup kekurangan daya yang terjadi.

Menurut warga, penanganan yang berlarut-larut berpotensi menghambat aktivitas ekonomi, pelayanan publik, pendidikan, hingga usaha masyarakat yang sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil.

Kini sorotan publik tertuju pada tindak lanjut dari pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan. Mengapa usulan penambahan mesin yang telah diajukan sejak tahun lalu hingga kini belum juga direalisasikan? Pertanyaan tersebut menjadi harapan masyarakat agar segera dijawab melalui langkah konkret, bukan sekadar proses administrasi yang berkepanjangan.

Menutup keterangannya, Kepala ULP PLN Laiwui menegaskan seluruh personel tetap bekerja maksimal meskipun menghadapi berbagai keterbatasan.
“Kami memohon maaf atas kondisi yang terjadi. Kami pastikan seluruh tim terus bekerja maksimal agar mesin kembali normal dan pelayanan kepada masyarakat dapat segera pulih,” tutup Alfrizal.» (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

JAKARTA, Malutline – Dugaan korupsi anggaran tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Kota Ternate periode 2019–2024 yang melibatkan walikota Ternate Tauhid soleman dan DR. Rizal marsaoli telah memasuki babak baru. Seluruh dokumen laporan yang diajukan Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Maluku Utara resmi diterima oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Senin (6/7/2026).

Ketua Wilayah SEMMI Maluku Utara, Sarjan Hi Rifai, mengatakan laporan tersebut sebelumnya telah disampaikan ke Jampidsus pada 3 Juli 2026. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi oleh Tim Subdirektorat Pengaduan Masyarakat (Subdit Dumas), terdapat sejumlah dokumen yang diminta untuk dilengkapi.

“Hari ini seluruh dokumen yang diminta resmi kami serahkan dan telah diterima oleh Subdit Dumas Jampidsus. Semua kekurangan administrasi sudah kami lengkapi sesuai arahan penyidik,” ujar Sarjan.

Menurutnya, penyidik Jampidsus menyampaikan bahwa laporan dugaan korupsi tunjangan DPRD Kota Ternate menjadi perhatian karena indikasi kerugian keuangan negara dinilai cukup besar. Terlebih, perkara yang sama saat ini juga tengah berproses di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

“Mereka menyampaikan laporan ini menjadi atensi. Selanjutnya akan dilakukan telaah untuk menentukan apakah penanganannya dilakukan langsung oleh Jampidsus atau dilimpahkan kepada Bidang Pidana Khusus Kejati Maluku Utara. Hasilnya akan disampaikan kepada kami sebagai pelapor,” katanya.

Selain dugaan penyimpangan anggaran, SEMMI Maluku Utara juga mengaku menyerahkan informasi mengenai dugaan adanya oknum jaksa di Kejati Maluku Utara yang diduga menghambat penanganan perkara tersebut.

Sarjan menyebut informasi itu telah diterima oleh Jampidsus dan diharapkan dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku di internal Kejaksaan.

“Kami juga menyampaikan adanya dugaan oknum yang diduga melindungi pihak terlapor dan menghambat proses penyelidikan. Hal itu juga menjadi perhatian dari pihak Jampidsus,” tegasnya.

SEMMI Maluku Utara memastikan akan terus mengawal proses hukum hingga perkara tersebut memperoleh kepastian. Organisasi itu juga meminta agar apabila penanganan perkara dilimpahkan ke Kejati Maluku Utara, proses penyelidikan dilakukan oleh Bidang Pidana Khusus, bukan bidang lain, guna menjamin independensi dan profesionalisme penanganan perkara. (Bur)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline — Sejumlah warga Kota Ternate provinsi Maluku Utara mengeluhkan kenaikan biaya pembayaran pajak kendaraan bermotor, khususnya untuk sepeda motor bekas yang belum dilakukan proses balik nama. Keluhan tersebut ramai disampaikan masyarakat karena nilai pembayaran yang harus dikeluarkan dinilai meningkat cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Salah seorang warga mengaku terkejut ketika mendatangi kantor Samsat untuk membayar pajak motornya. Menurutnya, pada tahun sebelumnya ia hanya membayar sekitar Rp350 ribu, namun tahun ini jumlah yang harus dibayarkan mencapai Rp527 ribu. Bahkan, ada warga lain yang mengaku harus membayar hingga Rp841 ribu untuk kendaraan dengan status serupa.

“Dulu saya bayar sekitar tiga ratus lima puluh ribu rupiah, sekarang sudah lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah. Ada juga yang sampai delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah. Kami rakyat kecil merasa sangat keberatan,” ujar seorang warga saat menyampaikan keluhannya.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai apakah terdapat aturan baru terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor bekas yang belum dibalik nama. Warga berharap pihak Samsat dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar perhitungan biaya yang dikenakan.

Menurut warga, selama ini banyak masyarakat membeli kendaraan bekas tanpa langsung mengurus balik nama karena keterbatasan biaya. Namun ketika hendak membayar pajak tahunan, mereka mendapati jumlah pembayaran yang jauh lebih besar dari sebelumnya.

“Kalau memang ada aturan baru, tolong dijelaskan secara rinci. Jangan sampai masyarakat datang membayar pajak lalu kaget dengan jumlah yang harus dibayar,” kata warga lainnya.

Keluhan tersebut juga banyak dibicarakan di media sosial dan grup percakapan warga. Sebagian masyarakat menilai kenaikan pembayaran pajak kendaraan dapat menambah beban ekonomi keluarga, terutama di tengah kondisi harga kebutuhan pokok yang juga terus meningkat.

Pengamat kebijakan publik di Ternate menilai transparansi pelayanan menjadi hal penting agar masyarakat memahami komponen biaya yang dibayarkan. Ia menjelaskan bahwa besaran pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tunggakan pajak tahun sebelumnya, denda keterlambatan, biaya balik nama kendaraan, serta kebijakan pajak daerah yang berlaku.

“Yang perlu dilakukan adalah memberikan rincian pembayaran secara jelas kepada wajib pajak. Dengan begitu masyarakat tahu mana pajak tahunan, mana denda, dan mana biaya administrasi lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, warga masih menunggu penjelasan resmi dari pihak Samsat Kota Ternate terkait keluhan tersebut. Masyarakat berharap Kepala Samsat dapat menyampaikan informasi secara terbuka mengenai dasar hukum, komponen perhitungan, serta alasan terjadinya perbedaan nominal pembayaran dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Warga menegaskan bahwa mereka tidak menolak kewajiban membayar pajak kendaraan, namun berharap kebijakan yang diterapkan tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat dan disertai penjelasan yang mudah dipahami oleh publik.

“Kami tetap mau bayar pajak, karena itu kewajiban. Tapi tolong beri penjelasan yang jelas agar masyarakat tidak merasa terbebani dan bingung,” tutup salah seorang warga. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline.com – Dugaan pungutan uang dalam proses pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) mencuat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Maluku Utara. Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) mengaku keberatan setelah muncul kebijakan pembayaran yang disebut meningkat dari Rp100 ribu menjadi Rp200 ribu per bulan.

Informasi tersebut mengemuka setelah beredar pesan di grup komunikasi internal yang menyampaikan adanya penambahan biaya dengan alasan pengisian SKP kini wajib dilakukan setiap hari.

Dalam pesan yang diterima Malutline.com disebutkan:

“Assalamu’alaikum bapak/ibu, selamat malam, maaf mengganggu, terkait penambahan nilai SKP yang awalnya 100 berubah menjadi 200 per bulan mengingat pengisian SKP harus dilakukan setiap hari. Kami kembalikan ke bapak/ibu, jika ada yang tidak bersedia boleh ajukan saja keberatannya dari sekarang. Kami berlima siap membantu mengajarkan pengisian SKP harian secara langsung dan serentak, namun baru bisa dilaksanakan pada bulan Agustus karena bulan ini jadwal latsar kami sangat padat.”

Sejumlah ASN yang meminta identitasnya dirahasiakan menduga angka yang dimaksud dalam pesan tersebut merupakan pungutan uang sebesar Rp200 ribu per bulan. Mereka menilai pengisian SKP merupakan kewajiban administrasi ASN yang seharusnya tidak dibebankan biaya kepada pegawai.

Selain mempersoalkan dugaan pungutan tersebut, para pegawai juga menganggap kewajiban pengisian SKP harian tidak sejalan dengan karakteristik tugas Satpol PP yang sebagian besar dilaksanakan di lapangan, seperti pengamanan aset pemerintah, pengamanan kegiatan kepala daerah, penegakan peraturan daerah, serta penertiban umum.

“Kalau setiap hari kami harus bertugas di lapangan, tentu sangat sulit apabila masih dibebankan pengisian administrasi secara detail, apalagi jika harus mengeluarkan biaya,” ujar salah seorang ASN.

Atas kondisi tersebut, sejumlah pegawai meminta Gubernur Maluku Utara segera mengevaluasi kebijakan di lingkungan Satpol PP, termasuk menelusuri dugaan pungutan dalam pengisian SKP. Mereka juga meminta Inspektorat Provinsi Maluku Utara melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran administrasi maupun penyalahgunaan kewenangan.

Hingga berita ini diterbitkan, Malutline.com masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Kepala Satpol PP Provinsi Maluku Utara terkait beredarnya pesan tersebut dan dugaan pungutan uang dalam proses pengisian SKP. Media ini juga memberikan ruang hak jawab kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, Harian-Timur.com – Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2022–2023 di Desa Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, kembali menjadi perhatian publik. Pasalnya, lebih dari satu tahun sejak penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan memeriksa puluhan saksi, hingga kini belum ada informasi resmi mengenai perkembangan signifikan perkara tersebut.

Berdasarkan catatan Harian-Timur.com, Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan sebelumnya telah memulai pemeriksaan terhadap ratusan saksi dalam rangka mengusut dugaan penyimpangan pengelolaan ADD dan DD Desa Labuha.

Saat dikonfirmasi pada Rabu, 7 Mei 2025, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, Ardhan, membenarkan proses pemeriksaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa saksi yang dipanggil berasal dari keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk memastikan apakah bantuan benar-benar diterima sesuai data administrasi desa.

Menurut Ardhan, penyelidikan bermula dari hasil audit Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan yang menemukan dugaan penyimpangan penyaluran BLT dengan nilai sekitar Rp750 juta. Namun, penyidik kemudian memperluas ruang lingkup penyelidikan dengan menelusuri seluruh penggunaan ADD dan DD Tahun Anggaran 2022–2023, termasuk realisasi berbagai program dan kegiatan yang dibiayai melalui anggaran desa.

“Kami juga akan memastikan apakah seluruh kegiatan yang dianggarkan benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan. Kepala desa beserta perangkat desa juga akan dimintai keterangan,” ujar Ardhan saat itu.

Meski proses pemeriksaan saksi telah dilakukan, hingga kini belum terdapat keterangan resmi dari Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan mengenai status terbaru penanganan perkara tersebut. Belum diketahui apakah penyidikan telah ditingkatkan ke tahap berikutnya, apakah telah ada penetapan tersangka, maupun langkah hukum lain yang telah ditempuh.

Kondisi tersebut memunculkan harapan masyarakat agar Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai perkembangan penanganan perkara. Transparansi dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan ADD dan DD Desa Labuha saat desa tersebut dipimpin oleh Kepala Desa Badi Ismail. Namun demikian, hingga berita ini diterbitkan, belum ada putusan pengadilan yang menyatakan pihak mana pun bersalah dalam perkara tersebut.

Harian-Timur.com masih berupaya memperoleh konfirmasi terbaru dari Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan maupun Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus terkait perkembangan penanganan kasus ini. Media ini juga memberikan ruang hak jawab kepada Kepala Desa Labuha dan pihak-pihak terkait apabila ingin menyampaikan klarifikasi atau tanggapan atas pemberitaan ini. (Red)