Berita, Daerah, Kriminal, Pemerintah|oleh

LABUHA,Malutline – Aparat Penegak Hukum (APH), Pemerintah Daerah (Pemda), dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) diminta untuk memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2025. Hal ini menyusul dugaan bahwa ratusan kepala desa di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menggunakan anggaran tersebut untuk membayar pinjaman kepada rentenir, bukan untuk kegiatan pembangunan.

Ratusan kepala desa di Halsel diduga terlibat dalam praktik peminjaman uang kepada rentenir dengan bunga yang bervariasi, mulai dari 30 persen hingga 50 persen. Bahkan, beberapa kepala desa diketahui memiliki utang hingga mencapai Rp350 juta.

Setiap kali pencairan Dana Desa dilakukan, banyak kepala desa harus segera mengembalikan pinjaman mereka kepada rentenir. Akibatnya, anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa justru habis untuk membayar utang, sehingga tidak ada kegiatan desa yang dapat berjalan dengan optimal.

Kasus ini diperkirakan terjadi secara masif di Kabupaten Halmahera Selatan dan semakin menjadi perhatian menjelang pencairan Dana Desa tahun 2025.

Peminjaman uang kepada rentenir dilakukan oleh para kepala desa diduga untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan desa.

Padahal, penggunaan Dana Desa harus sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah dirancang untuk kegiatan fisik maupun non-fisik desa. Dengan adanya praktik peminjaman ini, anggaran desa menjadi terkuras habis sebelum digunakan sesuai peruntukannya.

 

Sekretaris LSM Front Delik Anti Korupsi, Muksin Hi Jauhar, menegaskan bahwa APH harus melakukan pengawasan ketat saat pencairan Dana Desa agar tidak lagi terjadi antrean rentenir di bank untuk menarik uang dari para kepala desa.

APH juga diminta untuk memastikan bahwa anggaran desa benar-benar sampai ke desa dan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, rentenir yang terlibat dalam praktik ini juga diminta untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan menahan anggaran desa.

Pengawasan ini dianggap penting sebagai langkah pencegahan terhadap potensi tindak pidana korupsi yang dapat merugikan masyarakat desa. Diharapkan, dengan adanya pengawasan ketat, anggaran desa dapat digunakan secara transparan dan tepat sasaran demi kemajuan pembangunan di wilayah Halsel.

(Tim Red)

Berita, Daerah|oleh

HALSEL,malutline.com  – Satuan Lalulintas Polres Halmahera Selatan menggelar kegiatan Polisi Sahabat Anak setelah menerima kunjungan dari Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah, Desa Tomori, Kec. Bacan. Jumat, (21/02/2025).

Kegiatan dalam rangka mengenalkan fungsi kepolisian kepada generasi dini tersebut merupakan langkah mewujudkan Generasi Emas penerus bangsa yang cerdas dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi

 

Murid-murid TK Aisyah bahkan mendapatkan kesempatan menumpangi Mobil Patroli Satuan Lalulintas dan diajak berkeliling Markas Komando (Mako) Polres Halsel.

Kasi Humas Polres Halsel, AKP. Sunadi Sugiono menjelaskan, kegiatan yang dilaksanakan tersebut adalah kegiatan positif dalam rangka mengenalkan Generasi dini pentingnya rasa nasionalisme dan Fungsi Kepolisian dalam menjaga Kamtibmas.

“Ini adalah kegiatan positif yang dilaksanakan ini sebagai bentuk pengenalan tugas serta peran Polri dalam menjaga Kamtibmas agar setiap generasi dini memiliki rasa nasionalisme yang tinggi sejak dini”. Ucap Kasi Humas Polres Halsel.

 

(Tim Red)

Berita, Daerah|oleh

HALSEL,malutline.com – Camat Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan, menyampaikan pesan dari Bupati Hasan Ali Basam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muksin kepada masyarakat usai pelaksanaan Sholat Jumat di Masjid An Nur, Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa, Jumat (21/2/2025).

Dalam pesan yang disampaikan, Bupati dan Wakil Bupati menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam membangun daerah, khususnya pasca-pelantikan kepala daerah. Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengesampingkan perbedaan pilihan politik yang terjadi selama masa pemilihan dan bersatu mendukung program pembangunan daerah.

“Tahapan pemilihan telah selesai. Saatnya kita bersatu dan tidak lagi terkotak-kotak dalam perbedaan 01, 02, 03, dan 04. Mari kita bersama-sama mendukung program pembangunan yang telah dirancang dalam visi-misi Bupati dan Wakil Bupati demi kesejahteraan masyarakat Halmahera Selatan,” ujar Camat Kayoa saat menyampaikan pesan tersebut.

Selain itu, Bupati dan Wakil Bupati menegaskan bahwa program pembangunan yang telah dirancang mencakup berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan dukungan penuh dari masyarakat, diharapkan pembangunan dapat berjalan optimal demi kemajuan daerah.

Warga yang hadir dalam kesempatan tersebut menyambut baik ajakan tersebut dan berharap pemerintah daerah terus berkomitmen dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Halmahera Selatan.

Dengan adanya seruan ini, diharapkan seluruh masyarakat Kayoa dan Halmahera Selatan pada umumnya dapat bersinergi dengan pemerintah dalam membangun daerah yang lebih maju dan sejahtera.

(Tim Red)

Berita, Daerah, Nasional, Pemerintah|oleh

Jakarta,Malutline – Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara (PB-FORMMALUT) Jabodetabek mengingatkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang baru saja dilantik pada 20 Februari 2025 agar menempatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama dalam perumusan kebijakan daerah. M. Reza A. S menegaskan bahwa kualitas SDM merupakan determinan utama dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.

Sebagai bagian dari elemen intelektual Maluku Utara, PB-FORMMALUT menekankan bahwa akselerasi pembangunan pendidikan memiliki korelasi langsung dengan kemajuan suatu daerah. Hal ini selaras dengan amanat konstitusi dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab Negara. Tanpa adanya akselerasi pendidikan yang terstruktur dan sistematis, upaya mewujudkan kejayaan daerah akan sulit dicapai.

Namun, PB-FORMMALUT juga menegaskan bahwa pembangunan SDM tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya dukungan kebijakan ekonomi yang inklusif. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat melalui optimalisasi sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, serta industrialisasi berbasis sumber daya lokal.

Ketua PB-FORMMALUT Jabodetabek mengungkapkan bahwa selama ini pengembangan SDM di Maluku Utara masih belum mendapatkan perhatian maksimal. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah provinsi yang baru untuk segera merumuskan kebijakan berbasis evidence-based policy yang mencakup peningkatan akses dan kualitas pendidikan, perbaikan sistem pelatihan vokasi, serta penguatan kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah.

“Kami ingin memastikan bahwa pemerintah provinsi yang baru benar-benar berkomitmen dalam meningkatkan kapasitas SDM. Pendidikan, pelatihan, dan penguatan kompetensi generasi muda harus menjadi agenda prioritas. Selain itu, pembangunan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata tanpa diskriminatif, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh kelompok tertentu,” ujarnya.

PB-FORMMALUT juga menyoroti urgensi peningkatan akses pendidikan di wilayah terpencil, juga penguatan skema beasiswa berbasis prestasi untuk masyarakat kecil yang anak anaknya mungkin berkeinginan menempuh pendidikan tinggi, namun dibatasi faktor ekonomi yang lemah.

“Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada eksploitasi sumber daya alam. Transformasi ekonomi berbasis SDM harus menjadi fokus utama, agar masyarakat memiliki daya saing di era digital dan revolusi industri 4.0. Lebih dari itu, kesejahteraan rakyat harus menjadi indikator keberhasilan pembangunan yang diukur secara empiris, baik melalui peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), angka partisipasi pendidikan, maupun tingkat kesejahteraan sosial,” tambahnya.

Selain itu, PB-FORMMALUT menegaskan bahwa mereka akan terus berperan sebagai mitra kritis bagi pemerintah provinsi dalam mengawal kebijakan pembangunan di lima tahun yang akan datang. setiap program yang dijalankan akan kita kawal benar-benar.

Sebagai organisasi yang menaungi mahasiswa Maluku Utara di Jabodetabek, PB-FORMMALUT berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam memastikan pembangunan SDM yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan rakyat berbasis paradigma pembangunan yang berkeadilan. Kita juga berharap pemerintah provinsi yang baru dapat mendengarkan aspirasi ini, dan dapat menerjemahkannya ke dalam kebijakan yang konkret serta terukur.

Namun, jika pemerintah tidak serius dan masih menjalankan pola kebijakan yang sama seperti pemerintahan sebelumnya yang cenderung mengabaikan SDM dan kesejahteraan rakyat maka PB-FORMMALUT tidak akan ragu untuk membangun perlawanan. Sebab, perjuangan untuk kesejahteraan dan kemajuan Maluku Utara adalah tanggung jawab bersama, sebagai agen perubahan akan terus mengontrol sistem, serta menuntut kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

 

(Tim Red)

Berita, Daerah|oleh

Labuha, Malutline– Sejumlah pasien dan pengunjung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuha mengeluhkan kondisi toilet yang rusak dan tidak terurus. Kerusakan ini telah berlangsung lama tanpa adanya perbaikan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit.

Ruang toilet di beberapa bagian rumah sakit mengalami kerusakan parah. Plafon di beberapa ruangan juga rusak, bahkan ada bagian lain yang mengalami kerusakan serupa. Kondisi ini semakin memperburuk kenyamanan dan kebersihan fasilitas kesehatan yang seharusnya mendukung pemulihan pasien.

Kondisi Toilet Rusak di RS Labuha tidak perbaiki

Kerusakan toilet terjadi di berbagai area, termasuk di Instalasi Gawat Darurat (IGD), ruang anak, serta beberapa ruangan lainnya di RSUD Labuha.

Menurut informasi yang dihimpun, kerusakan ini telah terjadi sejak lama. Namun, hingga kini belum ada tindakan nyata dari pihak rumah sakit untuk melakukan perbaikan.

Pasien, keluarga pasien, dan pengunjung rumah sakit menjadi pihak yang paling terdampak akibat kondisi toilet yang tidak layak pakai. Mereka mengeluhkan ketidaknyamanan dalam menggunakan fasilitas yang seharusnya bersih dan berfungsi dengan baik.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit mengenai alasan keterlambatan perbaikan fasilitas tersebut. Namun, sejumlah pasien dan keluarga menduga kurangnya anggaran atau minimnya perhatian menjadi penyebab utama.

Saat dikonfirmasi, pihak rumah sakit belum memberikan respons terkait kapan perbaikan akan dilakukan. Pasien dan pengunjung berharap pihak berwenang segera mengambil tindakan agar fasilitas toilet dapat kembali berfungsi dengan baik demi kenyamanan bersama.

Masyarakat dan pasien berharap pemerintah daerah serta dinas kesehatan setempat dapat segera turun tangan dalam mengatasi permasalahan ini agar layanan kesehatan di RSUD Labuha bisa lebih baik dan layak digunakan.

(Tim Red)