Berita, Daerah, Halsel, Kodim, Korem, Pemda, Pemerintah|oleh

Labuha,Malutline — Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Halmahera Selatan sejak pukul 20.00 WIT, Sabtu (21/6), menyebabkan banjir melanda sejumlah desa di Kecamatan Bacan. Banjir terjadi sekitar pukul 01.00 WIT dini hari, merendam permukiman warga di Desa Labuha, Amasing Kota Barat, Amasing Kota Utara, dan sekitarnya.

Banjir disebabkan oleh tingginya intensitas curah hujan yang berlangsung selama berjam-jam. Air sungai meluap dan menggenangi permukiman warga hingga ketinggian mencapai pinggang orang dewasa di beberapa titik.

Komandan Kodim 1509/Labuha, Letkol Inf Syamsul Rizal, langsung turun ke lokasi banjir dan memimpin operasi peninjauan serta evakuasi. Ia mengerahkan seluruh personel jajarannya untuk membantu masyarakat terdampak. Personel Kodim 1509/Labuha bergabung dalam tim gabungan bersama Polres Halsel, Brimob, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan instansi lainnya.

Desa yang terdampak parah meliputi Labuha, Amasing Kota Barat, Amasing Kota Utara, serta beberapa kawasan padat penduduk di sekitarnya.

Banjir mulai menggenangi pemukiman warga sekitar pukul 01.00 WIT, Minggu dini hari (22/6/2025), setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut sejak malam sebelumnya.

Banjir disebabkan oleh curah hujan tinggi yang berlangsung lama dan sistem drainase yang tidak mampu menampung debit air, ditambah meluapnya aliran sungai di sekitar permukiman.

Letkol Inf Syamsul menyatakan bahwa pihaknya telah meninjau langsung lokasi banjir dan titik-titik pengungsian. “Kami telah berkoordinasi lintas instansi untuk memastikan seluruh kebutuhan dasar korban banjir terpenuhi. Kami juga kerahkan perahu karet dan personel untuk mengevakuasi warga, terutama lansia, balita, ibu hamil, dan pasien sakit,” ujarnya.

Tenda-tenda pengungsian sementara telah disiapkan di halaman Kantor Satpol PP Halsel. Hingga saat ini, proses evakuasi masih berlangsung, dan personel gabungan tetap disiagakan untuk merespons segala kemungkinan darurat.

Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, bersama Kapolres Halsel AKBP Hendra Gunawan juga terlihat meninjau lokasi terdampak dan titik-titik evakuasi warga.

Bupati Halsel Hasan Ali Basam Kasuba

Pemerintah daerah mengimbau warga tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, mengingat cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Pemda, Pemdes, Pemerintah|oleh

Halsel,Malutline – Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, sejak Minggu dini hari (22/6), menyebabkan sejumlah desa terdampak banjir, termasuk Desa Foya. Akibatnya, seluruh aktivitas warga lumpuh total.Banjir

Menurut keterangan Kepala Desa Foya Nu’man Hi Djumat, intensitas hujan tinggi selama beberapa jam menyebabkan sungai di sekitar permukiman meluap dan menggenangi rumah-rumah warga. “Air datang secara tiba-tiba hingga Saat ini semua kegiatan warga terhenti,” ungkap Kepala Desa Foya.

Banjir dilaporkan menggenangi  rumah  1 meter lebih. Sejumlah fasilitas umum seperti jalan desa, masjid, dan sekolah turut terdampak. Belum ada laporan korban jiwa.

Banjir diduga kuat akibat curah hujan ekstrem yang melanda sejak malam sebelumnya, diperparah dengan buruknya sistem drainase dan tersumbatnya aliran sungai oleh tumpukan sampah dan lumpur.

“Kami berharap ada respon cepat dari pemerintah kabupaten dan provinsi. Desa kami dan Desa-desa yang ada di Halsel,” tambah Kepala Desa Foya.

Hingga berita ini diturunkan, cuaca di wilayah Halmahera Selatan masih mendung, dan warga diminta tetap waspada terhadap kemungkinan banjir susulan. (Red)

 

Tak Berkategori|oleh

HALSEL Malutline – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Societas Maluku Utara mendesak Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan untuk segera melakukan audit khusus terhadap Dana Desa (DDS) di Desa Jeret, Kecamatan Kasiruta Timur. Desakan ini didasari oleh dugaan kuat terjadinya penyimpangan anggaran secara sistematis sejak tahun 2019 hingga 2024.

Direktur LBH Societas, Ismid Usman, menyebutkan bahwa laporan masyarakat terkait berbagai program fiktif dan ketidaksesuaian realisasi anggaran tak kunjung ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah. Ia menilai temuan audit tahun 2021 senilai Rp640 juta untuk periode 2019–2020 hanyalah puncak gunung es, karena dugaan penyalahgunaan terus terjadi hingga tahun anggaran 2024.

“Sejumlah program seperti pembangunan masjid, bantuan rumah tidak layak huni, insentif kader posyandu, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat diduga tidak pernah direalisasikan, bahkan cenderung fiktif,” ujar Ismid.

Ismid juga menyoroti pengadaan penerangan tenaga surya tahun 2023 senilai Rp390 juta, yang ternyata menggunakan panel bantuan dari pemerintah pusat, bukan dari belanja desa.

“Sementara tahun 2024, Dana Desa kembali meningkat jadi lebih dari Rp981 juta, tapi pola penyimpangan seperti tahun-tahun sebelumnya tetap terjadi,” ujarnya.

Terkait dengan proyek pembangunan masjid yang diklaim telah dialokasikan melalui APBDes 2020 senilai Rp79 juta lebih, LBH turut mengangkat bantahan tegas dari mantan Anggota DPRD Halsel, Abdurrahman Hamzah, yang menyebut pernyataan Kades Irfan Yusnan sebagai pembohongan publik.

“Pernyataan Kades Jeret terbantahkan. Berdasarkan klarifikasi Pak Abdurrahman Hamzah, pembangunan Masjid Jeret justru selesai berkat dana pokok pikiran (pokir) DPRD sebesar Rp200 juta pada 2018, serta kerja gotong royong masyarakat,” jelas Ismid.

Ia menambahkan, klaim Kades soal penganggaran masjid dalam APBDes 2020 patut dicurigai sebagai upaya pengaburan fakta dan kemungkinan manipulasi laporan pertanggungjawaban (LPJ).

“Kalau memang benar masjid dibangun dengan dana desa, sebutkan saja rinciannya secara terbuka. Jangan buat LPJ abal-abal. Ini bukan cuma soal administrasi, tapi menyangkut integritas pejabat desa dan hak publik untuk mengetahui penggunaan anggaran,” tegasnya.

LBH Societas juga menilai bahwa pengawasan oleh Pemda Halsel sangat lemah dan tidak responsif terhadap berbagai pengaduan warga. Oleh karena itu, selain mendesak audit investigatif oleh Inspektorat, kepala desa kini telah resmi dilaporkan ke Polres Halsel.

“Kami menyerukan kepada masyarakat Jeret dan seluruh elemen sipil di Halmahera Selatan untuk ikut mendukung, dan memperjuangkan keadilan, karena ini soal menyelamatkan uang rakyat dan menjaga martabat negara,” pungkas Ismid. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Pemerintah|oleh

Halsel Malutline com-Akhir-akhir ini kinerja Organisasi perangkat Daerah (OPD) di bawah kepemimpinan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muksin, terus menjadi sorotan bahkan kinerja para OPD di lingkup Pemda Halsel ini di ibaratkan seperti tarian Poco-Poco.

Hal ini di sampaikan oleh ketua Front anti korupsi Indonesia (FAKI) Dani Haris Purnawan kepada Redaksi Malutline Jumat (20/06/2025)

Ia, mengatakan bahwa sejumlah kepala OPD di Pemda Halsel memiliki kinerja Buruk dalam membantu Bupati dan wakil Bupati yang di pimpinan Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muksin karena di dalam 100 hari kerja saja mereka terlihat tidak mampu menjabarkan visi dan misi Bupati Halsel kinerja mereka di ibaratkan seperti tarian Poco-Poco dua kali maju dua kali mundur yang memiliki angka Nol atas realisasi kinerja,” ucapnya.

Olehnya itu pihaknya mendesak Bupati kabupaten Halmahera Selatan Hasan Ali Basam Kasuba untuk mengevaluasi mereka dari jabatan sebagai kepala OPD di lingkup Pemda Halsel karena dinilai tidak mampu membantu menyukseskan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Halsel 5 tahun kedepan, karena penilaian kinerja mereka selama 100 hari kerja saja terlihat sudah tidak mampu apalagi di berikan beban kerja selama 5 tahun dan menyukseskan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Halsel selama 5 tahun kedepan.

“mengatakan para kepala dinas dan Badan Dinas yang dinilai tidak punya kemampuan dalam membantu Bupati dan wakil Bupati Halsel itu harus di evaluasi dan mereka yang tidak punya kemampuan dari 100 hari kerja Bupati dan wakil Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba lebih tau Siapa kepala dinas dan badan dinas yang layak di pertahankan karena berkinerja baik dan kepala dinas dan badan dinas yang berkinerja Buruk Bupati dan wakil lebih tau untuk di evaluasi,” tegas dia

“Selain kepala dinas dan badan dinas yang di evaluasi para camat dan kepala Puskesmas juga perlu di evaluasi dari jabatan mereka atas kinerja buruk baik itu kinerja atas pengelolaan keuangan maupun kebijakan dalam menyukseskan visi dan misi Bupati halsel di tingkat kecamatan baik dari sisi pemerintahan wilayah kecamatan dan dari sisi kesehatan wilayah puskesmas kecamatan,” Pentahnya. (Red)

Berita, Daerah, Halsel|oleh

HALSEL Malutline com-Praktisin Hukum Halmahera Selatan meidi Noldi Kurama S.H menilai Bupati Bassam Kasuba melindungi Kepala Desa Busua yang merusak adat dan martabat desa serta merusak nama baik kepala desa se indonesia pada umumnya.

Pasalnya, belakangan ini tela tersebarnya berita perselingkuhan dan VCS, yang itu benar melanggar kode etik, serta di beritakan berbagai macam masalah yang terjadi desa Busua, namun hingga saat ini masalah tidak pernah tuntas, sehingga Bupati bisa diduga melindungi kades Busua untuk kepentingan politik.”Ucap Noldi (20/6/2025).

“Noldi bilang, kepala desa busua andi Hairudin telah merusak adat istiadat desa busua, serta diduga menyelewengkan dana ratusan juta,” ungkapnya.

Praktisi Hukum Halmahera selatan (Noldi), menilai kades tidak becus dan telah membohongi masyarakat, ini dibuktikan dengan penyaluran anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) adalah salah satu bantuan sosial yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan bertujuan untuk meringankan beban keluarga yang kurang mampu.

“Namun pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang terjadi di Desa Busua, Kecamatan Kayoa Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, diduga masih banyak yang tidak tepat sasaran dan tumpang tindih serta tidak sesuai kriteria,” bebernya.

“Harusnya pesoalan demonstrasi tidak perlu terjadi, jika Bupati Bassam Kasuba peduli terhadap masyarakat, tapi nyatanya bupati tinggal diam, juga tidak mendengar keluh kesah masyarakat desa Busua,” Tambah Noldi sebagai praktisi hukum halsel itu.

Praktisi Hukum Noldi. menambahkan, persoalan desa Busua saat ini sangat krusial, karena selain BLT-DD tumpang tindis, firalnya foto VCS, serta diduga selewengkan dana desa senilai ratusan juta rupiah.

“Bagaimana warga Halmahera selatan mau percaya kinerja bupati itu bagus, jika masalah di desa saja tidak pernah diselesaikan. Bahkan inspektorat juga terkesan membohongi warga,” tegas Noldi.

karena saat itu warga telah bertemu inspektorat dan berjanji akan melakukan audit anggaran ADD dan DD Busua di bulan Febuari kemarin, namun hingga saat ini Inspektorat tidak pernah turun,”tutupnya (Red)