TERNATE, MALUTLINE – Perkara dugaan korupsi pembangunan Istana Daerah (Isda) Kabupaten Pulau Taliabu senilai Rp17,5 miliar mulai membuka sejumlah fakta penting di persidangan. Bahkan, perkembangan pemeriksaan saksi memunculkan perhatian terhadap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam proses pencairan anggaran proyek tersebut.

Dalam sidang lanjutan perkara dengan terdakwa mantan Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ternate, sejumlah keterangan saksi mengungkap mekanisme pencairan anggaran yang kini menjadi perhatian majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pulau Taliabu, Abdul Kadir Nur Ali alias Dero.

Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Kadar Noh meminta JPU mendalami peran Dero setelah muncul perbedaan keterangan terkait proses pencairan dana proyek Isda.

Hakim Minta Jaksa Dalami Peran Dero

Perhatian majelis hakim menguat setelah Dero memberikan keterangan mengenai proses pencairan anggaran proyek senilai Rp17,5 miliar tersebut.

Dero sebelumnya mengaku tidak mengetahui secara langsung mekanisme pencairan anggaran, meskipun saat itu menjabat sebagai kepala instansi yang mengelola keuangan daerah.

Sikap tersebut kemudian dipertanyakan majelis hakim, terutama terkait pencairan dana yang disebut berlangsung dalam dua tahap.

Hakim Kadar Noh meminta JPU menelusuri fakta-fakta persidangan dan mendalami kemungkinan pertanggungjawaban hukum Dero apabila ditemukan bukti yang cukup.

Kesaksian Nunung Ungkap Dua Tahap Pencairan

Fakta lain terungkap melalui kesaksian Nunung Susilawati, mantan bendahara yang menangani proses pencairan anggaran.

Dalam persidangan Senin (16/11/2026), Nunung menerangkan pencairan dana proyek Isda dilakukan dua tahap, yakni sekitar Rp3 miliar pada Maret 2023 dan lebih dari Rp5 miliar pada Mei 2023.

Nunung juga mengungkapkan bahwa proses pengurusan dokumen kontrak dan pencairan dilakukan atas perintah Dero melalui komunikasi pesan WhatsApp.

Bahkan, menurut keterangan Nunung, terdapat pesan yang meminta agar pencairan segera diselesaikan dengan alasan Tuan Takur sudah marah. Sebutan tersebut merujuk kepada Aliong Mus.

Keterangan ini menjadi salah satu bagian penting dalam pembuktian perkara karena membuka pertanyaan mengenai siapa yang mengendalikan proses pencairan dan bagaimana aliran dana tersebut direalisasikan.

Anggaran Rp17,5 Miliar, Kerugian Negara Lebih dari Rp8 Miliar

Dalam dakwaan JPU Kejati Maluku Utara, proyek pembangunan Isda yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023 memiliki nilai anggaran sekitar Rp17,5 miliar.

Jaksa mengungkap dugaan kerugian keuangan negara lebih dari Rp8 miliar. Selain itu, Aliong Mus diduga menerima aliran dana sebesar Rp2,4 miliar.

Atas perkara tersebut, Aliong didakwa dengan Pasal 603 juncto Pasal 620 huruf G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto ketentuan penyesuaian pidana dan Pasal 18 UU Tipikor, serta dakwaan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor.

Sebelumnya, sejumlah pihak dalam perkara yang sama telah dijatuhi hukuman. Yopi Saraung divonis enam tahun penjara, denda Rp500 juta, serta uang pengganti Rp2 miliar. Sementara Melankton Relandesang dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda Rp100 juta.

Pejabat Lain Berpotensi Dimintai Pertanggungjawaban

Perkembangan persidangan Isda Taliabu memperlihatkan pentingnya menelusuri seluruh mata rantai pengelolaan anggaran, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penunjukan pelaksana, pencairan dana, hingga pertanggungjawaban pekerjaan.

Selain Aliong Mus, sejumlah nama pejabat dan pihak terkait telah muncul dalam persidangan, termasuk mantan Kepala Dinas PUPR Suprayitno dan mantan Kepala BPKAD Abdul Kadir Nur Ali alias Dero.

Namun, kemunculan nama seseorang dalam kesaksian tidak otomatis membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana. Setiap dugaan harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah dan proses hukum sesuai ketentuan.

Publik kini menantikan langkah Kejati Maluku Utara dalam menindaklanjuti arahan majelis hakim serta mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki tanggung jawab dalam perkara tersebut.

Kasus ini tidak boleh berhenti pada pengungkapan sejumlah pelaksana proyek. Seluruh proses pengelolaan uang rakyat harus dibuka secara terang agar siapa pun yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Uang rakyat harus diselamatkan, fakta persidangan harus dituntaskan, dan penegakan hukum harus berjalan tanpa tebang pilih. (Red)

LJAKARTA, MALUTLINE – Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Halmahera Selatan, Ny. Rifa’at Al-Sa’adah, bersama Ketua DWP Halsel, Ny. Lulu Abdillah, menghadiri Seminar Nasional bertema “Membangun Perempuan Indonesia yang Berkarakter Kuat, Berdaya dan Berinspirasi Menuju Indonesia Emas 2045”.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026), tersebut menghadirkan narasumber nasional, dr. H. Boyke Dian Nugraha, Sp.M, MARS, serta diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Seminar ini menjadi ruang edukasi sekaligus wadah berbagi wawasan untuk memperkuat kapasitas perempuan dalam menghadapi tantangan zaman. Perempuan dinilai memiliki peran strategis, bukan hanya dalam membangun keluarga yang berkualitas, tetapi juga dalam mendukung kemajuan masyarakat dan bangsa.

Kehadiran Penasehat dan Ketua DWP Halsel merupakan bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas sumber daya perempuan, khususnya anggota Dharma Wanita Persatuan agar semakin berdaya, mandiri, dan mampu memberikan kontribusi positif di lingkungan keluarga, organisasi, maupun masyarakat.

Salah satu daya tarik seminar tersebut adalah kehadiran dr. H. Boyke Dian Nugraha. Dalam pemaparannya, ia membahas sejumlah hal terkait kesehatan keluarga, keharmonisan rumah tangga, serta pentingnya menerapkan pola hidup sehat.

Materi yang disampaikan secara komunikatif dan mudah dipahami memberikan tambahan pengetahuan bagi peserta, terutama mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan membangun keluarga yang harmonis sebagai fondasi kehidupan masyarakat.

Perempuan Berdaya, Kunci Menuju Indonesia Emas 2045

Mengusung tema Indonesia Emas 2045, seminar ini menekankan pentingnya membentuk perempuan yang memiliki karakter kuat, integritas, wawasan luas, kemandirian, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Perempuan tidak hanya ditempatkan sebagai bagian penting dalam keluarga, tetapi juga sebagai kekuatan pembangunan yang memiliki kontribusi besar dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan berbagai sektor kehidupan lainnya.

Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu langkah penting dalam menciptakan keluarga berkualitas, melahirkan generasi unggul, serta membangun masyarakat yang maju dan berdaya saing.

DWP Halsel Diharapkan Bawa Pulang Inspirasi

Keikutsertaan Penasehat dan Ketua DWP Halsel dalam seminar nasional ini diharapkan dapat memperluas wawasan sekaligus menjadi sumber inspirasi untuk pengembangan program kerja organisasi di daerah.

Dharma Wanita Persatuan diharapkan terus memperkuat perannya sebagai wadah pemberdayaan perempuan, bukan sekadar organisasi silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang pengembangan kapasitas, solidaritas, dan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Semangat yang diperoleh melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam berbagai program DWP Halsel, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan, pemberdayaan keluarga, kegiatan sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui momentum ini, perempuan Halmahera Selatan diharapkan semakin percaya diri dalam mengembangkan potensi diri, mengambil peran dalam pembangunan, serta ikut mempersiapkan generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. (Red)

HALSEL, MALUTLINE – Kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Asia Hasyim, SKM., M.Kes., dinilai menunjukkan kontribusi penting dalam menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program pelayanan kesehatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Di bawah kepemimpinan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muksin, sektor kesehatan menjadi salah satu bidang strategis yang terus didorong untuk menghadirkan pelayanan publik yang merata, terjangkau, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Salah satu program yang menjadi bukti konkret komitmen tersebut adalah implementasi Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang diluncurkan pada 19 Mei 2025. Program ini memberikan kemudahan bagi masyarakat Halmahera Selatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan melalui kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dengan cakupan kepesertaan yang dilaporkan mencapai 99,7 persen, masyarakat yang memenuhi ketentuan dapat mengakses pelayanan kesehatan cukup menggunakan KTP tanpa harus direpotkan dengan kepemilikan kartu BPJS fisik.

Bahkan, melalui skema UHC Prioritas, warga kurang mampu yang belum memiliki kepesertaan JKN aktif dapat memperoleh proses aktivasi kepesertaan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tidak harus menunda pengobatan akibat persoalan administrasi.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp45 miliar untuk mendukung pembiayaan jaminan kesehatan daerah. Sebanyak kurang lebih 41 ribu warga kurang mampu menjadi sasaran penerima manfaat melalui skema BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung APBD.

Capaian tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan kepala daerah tidak berhenti pada tataran visi dan janji politik, tetapi mulai diterjemahkan menjadi program yang memiliki dampak langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam konteks ini, Asia Hasyim sebagai pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan kepala daerah dapat dijabarkan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program kesehatan.

Penguatan Pelayanan hingga Wilayah Kepulauan

Tantangan pelayanan kesehatan di Halmahera Selatan tidaklah sederhana. Karakteristik geografis yang terdiri atas pulau-pulau, keterbatasan transportasi laut, distribusi tenaga medis, serta akses obat-obatan menjadi persoalan yang membutuhkan kebijakan dan koordinasi lintas sektor.

Namun, sejumlah langkah penguatan pelayanan terus dilakukan. Pada 2026, Dinas Kesehatan Halsel menyampaikan bahwa 32 puskesmas yang tersebar di wilayah kabupaten telah terisi tenaga dokter.

Selain itu, pemetaan tenaga kesehatan juga dilakukan untuk mendukung kesiapan operasional Rumah Sakit Pratama Makian agar masyarakat di wilayah kepulauan memperoleh akses pelayanan kesehatan yang lebih dekat.

Langkah tersebut menjadi penting karena pemerataan pelayanan kesehatan tidak cukup hanya dengan membangun fasilitas, tetapi juga harus diikuti ketersediaan dokter, tenaga medis, obat-obatan, peralatan kesehatan, serta sistem rujukan yang efektif.

Pengakuan Nasional dan Tantangan ke Depan

Upaya penguatan pelayanan kesehatan daerah juga mendapat pengakuan melalui penghargaan tingkat nasional dari Kementerian Kesehatan RI pada November 2026 dalam kategori pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Posyandu.

Penghargaan tersebut menjadi salah satu indikator pengakuan terhadap upaya pemerintah daerah dalam memperluas pelayanan kesehatan dasar hingga ke tingkat desa.

Meski demikian, capaian tersebut tetap harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Pemerataan tenaga kesehatan, pengawasan kedisiplinan petugas, ketersediaan obat, penanganan penyakit menular, serta transparansi pengelolaan anggaran kesehatan masih menjadi pekerjaan penting yang harus diperhatikan.

Sebab, keberhasilan sektor kesehatan tidak semata-mata diukur dari penghargaan, besarnya anggaran, maupun tingginya angka kepesertaan BPJS. Ukuran paling mendasar adalah sejauh mana masyarakat benar-benar memperoleh pelayanan yang cepat, layak, manusiawi, dan tanpa diskriminasi.

Dengan demikian, peran Asia Hasyim dalam memimpin Dinas Kesehatan menjadi bagian penting dari keberhasilan pemerintah daerah menerjemahkan visi dan misi Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba bersama Wakil Bupati Helmi Umar Muksin ke dalam kebijakan nyata.

Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan program kesehatan yang baik di atas kertas, tetapi juga kehadiran pemerintah ketika mereka membutuhkan pertolongan medis.

UHC harus benar-benar menjadi jaminan bahwa tidak ada warga Halmahera Selatan yang kehilangan kesempatan mendapatkan pengobatan hanya karena keterbatasan ekonomi.

Pelayanan kesehatan yang merata bukan sekadar program pemerintah, melainkan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi hak dasar masyarakat. (red)

LABUHA, MALUTLINE – Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan mengelola anggaran sebesar Rp101.131.000.000 atau lebih dari Rp101 miliar pada Tahun Anggaran 2025. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja nonfisik dan belanja fisik yang menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Berdasarkan data yang disampaikan, alokasi belanja nonfisik mencapai Rp76.450.300.000, sedangkan belanja fisik sebesar Rp24.680.700.000.

Anggaran nonfisik mencakup sejumlah kebutuhan, antara lain gaji dan tunjangan pegawai, belanja barang dan jasa, operasional, obat-obatan, pelayanan kesehatan, perjalanan dinas, hibah, serta bantuan sosial.

Sementara belanja fisik diperuntukkan bagi pembangunan dan rehabilitasi puskesmas, rumah dinas, pengadaan alat kesehatan, serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya.

BPK Tidak Catat Kerugian Negara

Dalam informasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara terhadap pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan Halsel Tahun Anggaran 2025, disebutkan tidak ditemukan kerugian keuangan negara atau daerah yang harus dipulihkan ke kas daerah.

Selain itu, bahan pemeriksaan yang disampaikan menyebutkan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai serta penyaluran dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan kapitasi berbasis kinerja di puskesmas telah berjalan sesuai mekanisme.

Meski demikian, hasil pemeriksaan tetap memuat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian pihak Dinas Kesehatan. Artinya, tidak adanya temuan kerugian negara bukan berarti seluruh aspek administrasi dan pengelolaan anggaran terbebas dari evaluasi.

Empat Catatan Administrasi yang Perlu Dibenahi

Beberapa aspek yang disebut perlu disempurnakan meliputi kelengkapan dokumen pendukung belanja barang dan jasa, pembaruan pencatatan persediaan obat dan alat kesehatan secara berkala, ketepatan waktu penyampaian laporan kemajuan fisik pekerjaan pembangunan, serta kelengkapan bukti pendukung pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Catatan tersebut perlu ditindaklanjuti untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Asia Hasyim Diminta Pastikan Tindak Lanjut

Dinas Kesehatan Halsel saat ini dipimpin oleh Kepala Dinas Asia Hasyim, M.Kes. Dengan besarnya anggaran yang dikelola, jajaran Dinas Kesehatan diharapkan memastikan setiap catatan pemeriksaan BPK ditindaklanjuti secara serius.

Pembenahan administrasi belanja, pengelolaan persediaan obat dan alat kesehatan, serta pengawasan pelaksanaan proyek fisik menjadi hal penting agar anggaran kesehatan benar-benar mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Terlebih, sektor kesehatan berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, tata kelola anggaran yang tertib harus berjalan seiring dengan peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya.

Sementara itu, kutipan tanggapan Kepala Dinas Kesehatan yang tercantum dalam bahan awal belum dapat dipastikan sebagai pernyataan langsung yang telah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan. (Red)

HALSEL, MALUTLINE – Kepala Desa Laluin, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Viky Salamat, melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembangunan Dermaga Desa Laluin yang saat ini sedang dikerjakan oleh CV Citra Mandiri melalui sumber anggaran APBD Tahun Anggaran 2026.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan pekerjaan pembangunan dermaga sekaligus memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan tahapan pekerjaan yang telah direncanakan.

Dalam kesempatan itu, Viky Salamat menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, bersama Wakil Bupati Helmi Umar Muksin, atas perhatian dan dukungan pemerintah daerah dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat Desa Laluin.

“Atas nama Pemerintah Desa dan seluruh masyarakat Desa Laluin, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Bapak Wakil Bupati Helmi Umar Muksin yang telah mengakomodasi aspirasi masyarakat kami melalui pembangunan dermaga ini,” ungkap Viky.

Menurutnya, pembangunan dermaga tersebut merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat, mengingat transportasi laut menjadi salah satu akses utama dalam menunjang aktivitas sehari-hari, mobilitas warga, serta kelancaran distribusi barang dan kebutuhan masyarakat.

Ia juga menilai program pembangunan berbasis sistem zonasi yang diterapkan pemerintah daerah memberikan dampak terhadap pemerataan pembangunan, khususnya bagi desa-desa yang membutuhkan perhatian dalam penyediaan infrastruktur dasar.

Viky berharap pembangunan Dermaga Desa Laluin dapat diselesaikan sesuai dengan spesifikasi teknis, standar kualitas, serta waktu pelaksanaan yang telah ditentukan, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

“Harapan kami, pekerjaan ini dapat berjalan lancar hingga selesai dan hasil pembangunannya berkualitas, sehingga bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang oleh masyarakat Desa Laluin,” tutupnya.

Pemerintah Desa Laluin juga berharap perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan infrastruktur di wilayah Kecamatan Kayoa Selatan dapat terus berlanjut demi mendukung konektivitas antardesa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Red)