HALSEL Malutline com- Sentral Koalisi Anti Korupsi Maluku Utara (SKAK Malut) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara untuk segera mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran senilai Rp 4,3 miliar dalam proyek Sekretariat STP Bacan sekarang Universitas Nurul Hasan/Unsan di Kabupaten Halmahera Selatan.

Desakan ini muncul berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksa (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nomor 22.A/LHP/XIX.TER/05/2023 tanggal 19 Mei 2023.

dalam dokumen tersebut BPK mencatat dua alokasi anggaran besar yang berkaitan dengan STP Bacan. Pertama, pembangunan Gedung Sekretariat STP Bacan dengan nilai anggaran sebesar Rp 1.209.068.000,00. Kedua, ganti rugi pengembangan lahan (tanah) untuk STP Bacan dengan nilai mencapai Rp 3.105.850.000,00. Total anggaran untuk dua kegiatan ini mencapai Rp 4.314.918.000,00.

BPK juga menemukan bahwa dana sebesar Rp 1,2 miliar untuk pembangunan gedung dan Rp 3,1 miliar untuk ganti rugi lahan dicatat secara keliru sebagai belanja modal, padahal tidak menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah.

Koordinator SKAK Malut, M. Reza Sadik, menyatakan bahwa kesalahan klasifikasi anggaran tersebut bukan persoalan administratif semata, melainkan mengindikasikan potensi penyalahgunaan keuangan negara. Ia menegaskan pentingnya penegakan hukum dan keterbukaan informasi kepada publik.

“Ini bukan soal salah catat atau salah input anggaran. Ini adalah bentuk kelalaian serius yang merugikan daerah dan mencederai kepercayaan publik. Kami minta Kejaksaan Tinggi Maluku Utara segera turun tangan menyelidiki siapa yang paling bertanggung jawab,” tegas Reza dalam keterangannya, kamis (12/6/2025)

Menurut Reza, proyek tersebut seharusnya memberikan manfaat jangka panjang dan tercatat sebagai aset tetap daerah. Namun, hingga kini tidak ada kejelasan status fisik bangunan maupun legalitas lahannya. Lebih parah lagi, anggaran ganti rugi lahan Rp 3,1 miliar juga tidak didukung bukti pengalihan hak yang sah ke Pemerintah Daerah.

“Kalau uang negara sudah keluar tapi asetnya tidak jelas, itu patut dicurigai. Kami mendesak BPK menyerahkan temuan ini ke aparat penegak hukum, jangan sampai ini hilang begitu saja,” tambahnya

Reza  juga mempertanyakan peran dan fungsi pengawasan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek tersebut.

“Jangan hanya mengakui kesalahan dan janji menindaklanjuti. Harus ada pertanggungjawaban hukum. Jika tidak, ini akan menjadi preseden buruk dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Reza(Red)

Ternate Malutline.com-Menyambut Hari Bhayangkara ke-79, Polda Maluku Utara melalui Bid Dokkes Polda Malut menggelar kegiatan pelayanan kesehatan gratis bagi para pengemudi ojek dan pekerja informal di sejumlah lokasi di Kota Ternate, Rabu (11/6/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Bakti Kesehatan Polri sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat, khususnya kelompok pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek.

Dalam pemeriksaan kesehatan tersebut, para pengemudi ojek mendapatkan layanan yang diberikan antara lain pemeriksaan tekanan darah serta konsultasi kesehatan umum.

Kabid Humas Polda Malut, Kombes Pol. Bambang Suharyono S.I.K., M.H., mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membantu para mitra pengemudi dalam menjaga kondisi kesehatannya, mengingat profesi mereka yang menuntut mobilitas tinggi dan rentan terhadap gangguan kesehatan.

“Ada sejumlah lokasi yang kita sambangi, diantaranya Pangkalan ojek samping Telkom Kelurahan Kalumpang dan Taman Fitness Sunyie Parada Kelurahan Santiong,” ujar Kabid.

Selain pemeriksaan kesehatan, Polda Malut juga memberikan vitamin dan suplemen gratis kepada peserta sebagai upaya menjaga daya tahan tubuh para pengemudi.

Dengan mengusung semangat Polri untuk Masyarakat Polda Malut berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, baik dalam menjaga keamanan, ketertiban, maupun kesehatan masyarakat, sebagai bagian dari pengabdian menuju Polri yang semakin Presisi dan dicintai rakyat.

(Muksin)

Halsel Malutline com-Dalam Menjalankan Ibadah Qurban di Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Polres Halsel bagikan 280 Paket kurban untuk Masyarakat Kab. Halsel, Jumat (06/06/2025).

Bertempat di Mako Polres Halsel pelaksanaan kurban dihadiri oleh Kapolres Halsel, AKBP Hendra Gunawan, S.H., S.IK., M.M, dan Wakapolres Halsel, Kompol Azis Ibrahim Muamar, S.H., M.Si. serta PJU (Pejabat Utama) dan seluruh Personel Polres Halsel.

Dalam pelaksanaannya Personel Polres Halsel melaksanakan penyembelihan 8 sapi kurban dengan total daging yang dihasilkan sebanyak 420 Kg dan dikemas menjadi 280 paket kurban untuk dibagikan ke Masyarakat yang berhak menerima.

Beberapa Desa yang menerima paket kurban Polres Halsel yakni, Desa Sawadai, Desa Panambuang, Desa Tuwokona, Desa Gandasuli, Desa Kupal, Desa Papaloang dan Desa Kampung Makian. Selain itu paket kurban juga dibagikan ke Penghuni Lapas Kelas III Labuha serta para Warakauri (istri dari Personil Polri yang telah meninggal),

Kapolres Halsel melalui Kasi Humas Polres Halsel AKP Sunadi Sugiono mengatakan, selain dalam menjalankan ibadah, Semangat Polres Halsel dalam berkurban juga merupakan wujud bakti Polri kepada Masyarakat.

“Selain menjalankan Ibadah di Hari Raya Idul Adha, pelaksanaan Kurban ini juga merupakan bakti Polri Kepada Masyarakat terkhususnya Masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan, semoga niat baik kami menjadi berkah untuk kita semua.” Ungkapnya.

(Muksin)

HALSEL,Malutlime — Sekolah Dasar Negeri (SDN) 205 di Desa Rawabadak, Kabupaten Halmahera Selatan, kembali dilanda banjir pada Senin malam (2/6) sekitar pukul 18.15 WIT. Banjir ini terjadi hanya sehari sebelum pengumuman kelulusan siswa kelas VI yang dijadwalkan besok, Selasa (3/6).

Kondisi sekolah SDN 205 Halse

Banjir yang disebabkan oleh hujan deras tersebut menggenangi seluruh halaman dan beberapa ruang kelas di sekolah. Kondisi ini bukan pertama kalinya terjadi. Menurut warga dan pihak sekolah, hampir setiap kali hujan turun dengan intensitas tinggi, sekolah tersebut selalu terendam banjir.

Kondisi Air dalam ruangan SDN Negeri 205 Halsel

“Kami bingung harus mengadu ke mana. Sudah sering sekali kejadian seperti ini, tapi belum ada tindakan nyata dari pihak berwenang,” ungkap salah satu guru di SDN 205. Kepala sekolah pun mengaku kesulitan mencari solusi karena belum ada respon dari pemerintah daerah meskipun laporan telah berulang kali disampaikan.

Banjir ini tidak hanya mengganggu aktivitas belajar mengajar, tetapi juga membuat para siswa tidak tenang dalam mengikuti kegiatan sekolah. “Besok anak-anak mau dengar hasil kelulusan, tapi kondisi sekolah seperti ini. Kasihan mereka, jadi tidak bisa fokus,” ujar seorang orang tua murid yang turut prihatin dengan keadaan sekolah.

 

Berdasarkan keterangan warga, tidak adanya saluran drainase yang memadai di sekitar lingkungan sekolah menjadi penyebab utama genangan air. Ditambah dengan kondisi geografis desa yang rendah dan kurangnya perhatian terhadap infrastruktur lingkungan, banjir pun kerap terjadi.

Warga dan pihak sekolah berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk memperbaiki sistem drainase dan memberikan solusi jangka panjang agar proses belajar mengajar di SDN 205 tidak terus-menerus terganggu akibat banjir. (Red)

Ternate Malutline com-Tahapan seleksi penerimaan terpadu anggota Polri 2025 di Polda Maluku Utara kini telah memasuki pemeriksaan kesehatan tahap kedua. Proses seleksi ini dikawal secara ketat oleh panitia seleksi daerah guna memastikan seluruh tahapan berlangsung adil dan bersih dari praktik kecurangan.

Kabidhumas Polda Malut, Kombes Pol. Bambang Suharyono, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa proses seleksi dilaksanakan secara transparan, objektif, dan akuntabel sesuai prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).

“Tidak ada ruang bagi calo atau pihak manapun yang menjanjikan kelulusan. Masyarakat, khususnya keluarga peserta seleksi, diimbau untuk tidak mudah percaya pada oknum yang menawarkan jalan pintas menjadi anggota Polri,” ujar kabidhumas dalam keterangan, Senin (2/6/2025).

Ia menyebutkan, seluruh tahapan seleksi, mulai dari administrasi, tes akademik, psikologi, hingga kesehatan, dilaksanakan dengan pengawasan berlapis, baik internal maupun eksternal, termasuk dari lembaga pengawas independen.

Kombes Bambang juga mengingatkan bahwa setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk lulus, selama memenuhi syarat dan mampu menunjukkan kemampuan secara murni dalam setiap tahapan.

“Jangan gadaikan masa depan anak-anak kita pada bujuk rayu calo. Kelulusan hanya ditentukan oleh kemampuan dan hasil tes peserta sendiri,” ujarnya.

Polda Maluku Utara berkomitmen mendukung penuh upaya Polri dalam mewujudkan sistem rekrutmen yang bersih dan terpercaya, demi melahirkan personel kepolisian yang berkualitas dan berintegritas.

(Muksin)