TERNATE, MALUTLINE – Persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Goto, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, kembali mengalami penundaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate, Jumat (20/11/2026).

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Kadar Noh, SH, didampingi dua hakim anggota, menjadi perhatian karena perkara proyek bernilai hampir Rp3 miliar tersebut diduga melibatkan persoalan serius dalam pelaksanaan pekerjaan fisik, administrasi proyek, hingga mekanisme pencairan anggaran.

Dalam persidangan tersebut, majelis hakim kembali menunda pemeriksaan dan menjadwalkan sidang lanjutan pada Senin, 23 November 2026.

Ketua Majelis Hakim menyarankan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan agar menghadirkan pihak-pihak terkait yang dinilai memiliki hubungan dengan rangkaian pelaksanaan proyek maupun proses pencairan anggaran.

Majelis hakim juga menekankan pentingnya pendalaman terhadap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. JPU diharapkan tidak hanya berfokus pada pihak-pihak yang telah diproses, tetapi turut menelusuri seluruh rangkaian peristiwa yang menyebabkan munculnya dugaan penyimpangan dalam pembangunan TPI Goto.

Arahan tersebut menjadi perhatian penting karena perkara ini tidak hanya menyangkut pelaksanaan pekerjaan konstruksi, tetapi juga menyentuh aspek administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Apabila dalam pengembangan penyidikan ditemukan bukti yang cukup mengenai keterlibatan pihak lain, JPU dan penyidik diharapkan mengambil langkah hukum sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.

Kasus ini bermula dari pembangunan TPI Goto yang dibiayai melalui APBD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.921.940.000.

Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT Gelora Megah Sejahtera berdasarkan kontrak tertanggal 21 Mei 2021, dengan masa pelaksanaan 210 hari kalender atau berakhir pada 17 Desember 2021.

Namun, dalam proses penyidikan Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, ditemukan dugaan ketidaksesuaian antara progres fisik pekerjaan dengan dokumen administrasi proyek.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang menjadi bagian dari penanganan perkara, progres fisik pembangunan hingga batas akhir kontrak disebut baru mencapai 46,488 persen.

Persoalannya, pada 26 Desember 2021 justru diterbitkan berita acara pemeriksaan pekerjaan dan serah terima yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 persen.

Perbedaan antara kondisi fisik di lapangan dan dokumen administrasi tersebut menjadi salah satu persoalan utama yang didalami aparat penegak hukum.

Sebab, dokumen penyelesaian pekerjaan memiliki kaitan langsung dengan proses pertanggungjawaban proyek dan pembayaran kepada pihak pelaksana.

Persoalan semakin serius karena pembayaran proyek disebut mencapai Rp2.576.619.818, meskipun progres fisik pekerjaan diduga belum mencapai separuh dari keseluruhan target.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pemeriksaan pekerjaan, penerbitan berita acara, serta pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses administrasi dan pencairan anggaran.

Aparat penegak hukum perlu mengurai apakah seluruh persyaratan pembayaran telah dipenuhi dan apakah proses pencairan dilakukan berdasarkan kondisi pekerjaan yang sebenarnya.

Jika terdapat ketidaksesuaian antara dokumen administrasi dan fakta lapangan, maka tanggung jawab setiap pihak yang terlibat perlu ditelusuri berdasarkan kewenangan

Berdasarkan hasil audit BPK RI yang disampaikan Kejari Tidore Kepulauan, perkara pembangunan TPI Goto mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp779.504.088,65.

Kerugian tersebut berkaitan dengan dugaan kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian mutu konstruksi, serta persoalan pada pekerjaan perencanaan dan pengawasan.

Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah mutu beton yang disebut hanya mencapai 82,46 persen dari mutu yang dipersyaratkan.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan proyek TPI Goto bukan sekadar keterlambatan pembangunan, melainkan juga menyangkut kualitas hasil pekerjaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.

TIGA PIHAK TELAH DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA

Dalam perkembangan penyidikan, Kejari Tidore Kepulauan telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Abdullah Assagaf, mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), MS dari pihak PT Gelora Megah Sejahtera, serta RA alias Ridwan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Penyidik mendalami dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk persoalan pengalihan pekerjaan kepada pihak lain melalui mekanisme pinjam bendera serta dokumen administrasi yang digunakan dalam proses pencairan anggaran.

Ketiga pihak tersebut menjadi bagian dari proses hukum yang kini bergulir di Pengadilan Tipikor Ternate.

Namun, perkembangan persidangan diharapkan mampu mengungkap lebih jauh apakah terdapat pihak lain yang turut memiliki peran dalam rangkaian pengambilan keputusan proyek tersebut.

AHMAD PURBAYA IKUT DISOROT, MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN PERLU DIDALAMI

Selain pihak kontraktor dan pejabat teknis, perhatian publik juga mengarah kepada Ahmad Purbaya, yang menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara.

Pada Januari 2026, Ahmad Purbaya pernah dipanggil dan diperiksa Kejari Tidore Kepulauan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pembangunan TPI Goto.

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kapasitasnya sebagai pejabat pengelola keuangan daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD).

Keterangan Ahmad Purbaya diperlukan penyidik untuk mendalami mekanisme pencairan anggaran proyek, termasuk proses pembayaran uang muka dan pembayaran pekerjaan menjelang berakhirnya tahun anggaran.

Pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting untuk mengurai bagaimana pembayaran proyek dapat dilakukan ketika progres fisik pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan disebut baru mencapai 46,488 persen.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, penyidik perlu menelusuri dokumen pencairan, persyaratan pembayaran, alur persetujuan, serta kewenangan masing-masing pejabat yang terlibat.

Karena itu, Ahmad Purbaya patut kembali dimintai keterangan secara mendalam apabila diperlukan untuk menjelaskan mekanisme pencairan anggaran proyek TPI Goto.

Bahkan, apabila ditemukan bukti yang menunjukkan adanya keterlibatan dan terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum didesak mempertimbangkan proses hukum lebih lanjut, termasuk penetapan status tersangka sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, hingga informasi yang tersedia, Ahmad Purbaya masih berstatus sebagai saksi dan belum diumumkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

HAKIM MINTA JPU TELUSURI SELURUH PIHAK TERKAIT

Penundaan persidangan hingga Senin pekan depan diharapkan menjadi kesempatan bagi JPU Kejari Tidore Kepulauan untuk mempersiapkan pemeriksaan lanjutan sekaligus menghadirkan pihak-pihak yang relevan dengan perkara tersebut.

Arahan Ketua Majelis Hakim agar pihak-pihak terkait dihadirkan menjadi perhatian penting dalam upaya mengungkap perkara secara menyeluruh.

Penegakan hukum tidak seharusnya hanya berhenti pada pihak yang menandatangani kontrak atau melaksanakan pekerjaan fisik. Rangkaian administrasi, pengawasan, pemeriksaan hasil pekerjaan, hingga pencairan uang negara juga perlu ditelusuri.

Apabila terdapat pihak lain yang diduga turut serta, keterlibatannya harus diuji berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum, bukan semata-mata berdasarkan jabatan atau kewenangan administratif.

PUBLIK MENUNGGU TRANSPARANSI PENEGAKAN HUKUM

Perkara TPI Goto menjadi ujian penting bagi penegakan hukum di Maluku Utara. Proyek yang seharusnya memberikan fasilitas pemasaran hasil perikanan bagi masyarakat justru terseret dalam perkara dugaan korupsi dengan nilai kerugian negara ratusan juta rupiah.

Masyarakat kini menunggu keberanian aparat penegak hukum untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa, termasuk siapa yang bertanggung jawab atas perbedaan progres fisik dan dokumen penyelesaian pekerjaan serta bagaimana proses pembayaran dapat berlangsung.

Sidang lanjutan pada Senin, 23 November 2026, diharapkan menjadi momentum untuk memperjelas fakta-fakta yang belum terungkap dalam perkara tersebut.

Uang negara harus dipertanggungjawabkan. Setiap pejabat maupun pihak swasta yang terbukti terlibat wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. (Red)

TERNATE, MALUTLINE – Persidangan perkara dugaan korupsi pembangunan Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Goto, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, Tahun Anggaran 2021, bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate, Jumat (20/11/2026).

Sidang tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Kadar Noh, SH, didampingi dua hakim anggota lainnya. Perkara ini menjadi perhatian publik lantaran proyek bernilai miliaran rupiah yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku Utara itu diduga menyimpan persoalan serius, mulai dari pelaksanaan pekerjaan fisik, administrasi proyek, hingga mekanisme pencairan anggaran.

Pembangunan TPI Goto memiliki nilai kontrak sebesar Rp2.921.940.000 dan dikerjakan oleh PT Gelora Megah Sejahtera berdasarkan kontrak tertanggal 21 Mei 2021. Masa pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 210 hari kalender, dengan batas akhir kontrak pada 17 Desember 2021.

Namun, dalam proses penyidikan Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, ditemukan dugaan ketidaksesuaian antara realisasi pekerjaan fisik dengan dokumen administrasi penyelesaian proyek.

Progres Fisik Baru 46,488 Persen, tetapi Dokumen Menyatakan Rampung 100 Persen

Salah satu persoalan utama dalam perkara ini adalah progres fisik pembangunan TPI Goto yang disebut baru mencapai 46,488 persen hingga berakhirnya masa kontrak.

Ironisnya, pada 26 Desember 2021 diterbitkan berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara serah terima yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 persen.

Berdasarkan keterangan Kejari Tidore yang dipublikasi pada September 2026, dokumen tersebut diduga diterbitkan tanpa pemeriksaan fisik lapangan sebagaimana mestinya.

Akibatnya, pembayaran proyek dicairkan sebesar Rp2.576.619.818 menjelang penutupan tahun anggaran, meskipun progres pekerjaan fisik diduga belum mencapai separuh dari keseluruhan pekerjaan.

Kondisi tersebut menjadi salah satu bagian penting yang harus dibuktikan dalam persidangan, terutama mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pemeriksaan pekerjaan, penerbitan dokumen penyelesaian, dan persetujuan pembayaran.

Kerugian Negara Capai Rp779,5 Juta

Berdasarkan hasil audit BPK RI yang disampaikan Kejari Tidore Kepulauan, perkara pembangunan TPI Goto mengakibatkan dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp779.504.088,65.

Kerugian tersebut terdiri atas Rp714.504.088,65 dari pekerjaan konstruksi serta Rp65 juta dari pekerjaan perencanaan dan pengawasan.

Penyidik juga menemukan dugaan kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian mutu konstruksi. Salah satu hasil pemeriksaan menunjukkan mutu beton hanya mencapai 82,46 persen dari mutu yang dipersyaratkan dalam perencanaan.

Selain itu, terdapat dugaan penggunaan anggaran perencanaan dan pengawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan TPI Goto bukan hanya menyangkut keterlambatan pekerjaan, tetapi juga dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan uang negara.

Tiga Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka

Dalam perkembangan penyidikan, Kejari Tidore Kepulauan mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara ini, yakni Abdullah Assagaf, mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), MS selaku pihak dari PT Gelora Megah Sejahtera, serta RA alias Ridwan yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh hasil audit kerugian negara dan mengumpulkan alat bukti.

Penyidik juga mendalami dugaan pelaksanaan pekerjaan melalui pihak lain dengan mekanisme pinjam bendera, termasuk persoalan dokumen administrasi yang digunakan dalam proses pembayaran proyek.

Peran masing-masing pihak kini menjadi bagian penting dalam pembuktian perkara di hadapan majelis hakim.

Nama Ahmad Purbaya Ikut Menjadi Sorotan

Di tengah bergulirnya perkara tersebut, perhatian publik juga mengarah kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara, Ahmad Purbaya.

Pada 21 Januari 2026, Ahmad Purbaya pernah diperiksa penyidik Kejari Tidore Kepulauan sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Kepala BPKAD sekaligus Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami mekanisme pencairan anggaran proyek TPI Goto, mulai dari pembayaran uang muka hingga pencairan pembayaran 100 persen.

Kepala Kejari Tidore Kepulauan, Sabar Evryanto Batubara, sebagaimana diberitakan RRI, menyebut keterangan Ahmad Purbaya membantu penyidik memperoleh gambaran mengenai alur pencairan anggaran serta pihak-pihak yang terlibat.

Fakta pemeriksaan tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai bagaimana mekanisme pencairan anggaran dapat berlangsung ketika progres fisik pekerjaan diduga baru mencapai 46,488 persen.

Atas dasar itu, aparat penegak hukum didesak tidak berhenti pada pemeriksaan sebagai saksi, tetapi terus menelusuri kewenangan, tanggung jawab, serta dokumen yang menjadi dasar pencairan anggaran.

FAKI Desak Penegakan Hukum Tidak Tebang Pilih

Sorotan terhadap peran pengelola keuangan daerah juga menjadi alasan agar penyidikan perkara TPI Goto dilakukan secara menyeluruh.

Kepala BPKAD Maluku Utara, Ahmad Purbaya, patut kembali didalami keterangannya terkait seluruh proses pencairan dana proyek tersebut.

Apabila ditemukan bukti yang menunjukkan keterlibatan dan terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi, penyidik diminta mempertimbangkan penetapan status tersangka sesuai ketentuan hukum.

Penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar pejabat teknis dan pihak kontraktor, tetapi harus menelusuri seluruh rantai pengambilan keputusan, termasuk proses administrasi keuangan dan pembayaran pekerjaan.

Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah siapa yang memeriksa kelengkapan dokumen, siapa yang memastikan persyaratan pencairan terpenuhi, serta bagaimana pembayaran dapat dilakukan ketika pekerjaan fisik diduga belum selesai.

Meski demikian, Ahmad Purbaya dalam informasi yang tersedia masih berstatus saksi dan belum diumumkan sebagai tersangka dalam perkara TPI Goto.

Persidangan Menjadi Momentum Membuka Seluruh Fakta

Bergulirnya perkara TPI Goto di Pengadilan Tipikor Ternate diharapkan mampu membuka secara terang seluruh rangkaian dugaan penyimpangan proyek tersebut.

Majelis hakim diharapkan menguji setiap alat bukti, keterangan saksi, dokumen kontrak, berita acara pemeriksaan pekerjaan, hingga mekanisme pencairan anggaran.

Masyarakat Maluku Utara juga menunggu agar perkara ini tidak berhenti pada pihak yang melaksanakan pekerjaan, melainkan mampu mengungkap tanggung jawab setiap pejabat sesuai kewenangan dan keterlibatannya.

Sebab, proyek senilai hampir Rp3 miliar itu seharusnya menghasilkan fasilitas pemasaran ikan yang layak bagi masyarakat nelayan, bukan justru meninggalkan persoalan hukum dan dugaan kerugian keuangan negara.

Kini, pembuktian berada di tangan majelis hakim dan proses penegakan hukum. Semua pihak yang belum dinyatakan bersalah melalui putusan berkekuatan hukum tetap tetap harus dihormati hak hukumnya. (Red)

TERNATE, MALUTLINE – Sangaji Obi Kesultanan Ternate, Sangaji Obi, menyatakan dukungannya terhadap perpanjangan izin operasional PT Karya Alam Bahari (KAB), perusahaan yang bergerak di bidang budidaya mutiara laut di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara.

Menurut Sangaji obi, keberadaan PT KAB perlu mendapatkan perhatian pemerintah karena perusahaan tersebut telah beroperasi hampir 30 tahun di Pulau Obi. Selain mengembangkan sektor budidaya mutiara, perusahaan ini dinilai memiliki potensi kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Sangaji obi menilai, investasi di sektor budidaya mutiara memiliki karakter berbeda dengan industri pertambangan. Kegiatan budidaya yang dikelola secara berkelanjutan dapat menjadi salah satu alternatif pengembangan ekonomi daerah sekaligus mempertahankan kekayaan biota laut yang dimiliki Pulau Obi.

“Pada prinsipnya, kami lebih mendukung perusahaan mutiara di Obi karena kegiatan usahanya bergerak di sektor budidaya. Kita harus mempertahankan kekayaan biota laut yang dimiliki Pulau Obi. Potensi laut ini jangan sampai diabaikan, sebab selain memberikan manfaat ekonomi, juga berpeluang meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Sangaji obi.

Menurutnya, Pulau Obi memiliki kekayaan sumber daya kelautan yang sangat potensial. Karena itu, pengembangan sektor budidaya mutiara merupakan salah satu pilihan investasi yang patut dipertahankan dan dikembangkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Ia juga menyebutkan, PT Karya Alam Bahari telah menjalankan aktivitas usaha di wilayah tersebut hampir tiga dekade. Lamanya keberadaan perusahaan itu, menurut Kadir, menjadi salah satu pertimbangan penting bagi pemerintah dalam mengevaluasi keberlanjutan investasi, sepanjang seluruh persyaratan perizinan dan ketentuan perlindungan lingkungan tetap dipenuhi.

Budidaya Mutiara Dinilai Lebih Menjaga Ekosistem Laut

Sangaji obi menjelaskan, dukungannya terhadap PT KAB bukan semata-mata karena keberadaan investasi perusahaan, melainkan juga berkaitan dengan arah pembangunan ekonomi Pulau Obi ke depan.

Baginya, sektor kelautan dan perikanan, khususnya budidaya mutiara, memiliki peluang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga ekosistem laut.

Ia membandingkan karakter kegiatan budidaya mutiara dengan industri pertambangan yang memiliki potensi dampak lingkungan lebih besar apabila tidak dikelola secara ketat.

“Kita harus berpikir jauh ke depan. Jangan sampai kekayaan alam yang kita miliki hanya dilihat dari potensi tambangnya. Laut juga memiliki kekayaan biota yang luar biasa dan bisa memberikan nilai ekonomi apabila dikelola melalui kegiatan budidaya secara baik dan berkelanjutan,” tegasnya.

Menurut Sangaji obi, pemerintah perlu memberikan perhatian yang seimbang terhadap investasi berbasis kelautan. Jangan sampai pembangunan daerah hanya berorientasi pada sektor pertambangan, sementara potensi ekonomi masyarakat pesisir dan kekayaan laut justru kurang mendapatkan ruang pengembangan.

Ia berharap keberadaan perusahaan budidaya mutiara dapat menjadi salah satu contoh bahwa investasi tidak harus selalu bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.

Pemerintah Harus Bangun Pola Kemitraan yang Menguntungkan Masyarakat

Lebih jauh, Sangaji obi mendorong Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar membangun pola kemitraan yang lebih kuat antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Menurutnya, investasi harus mampu memberikan manfaat nyata, bukan hanya menghadirkan aktivitas ekonomi perusahaan. Masyarakat lokal harus mendapatkan kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan, serta manfaat pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial.

Ia juga menawarkan gagasan subsidi silang atau pola kontribusi bersama antara perusahaan dan pemerintah daerah untuk memperbesar manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di sekitar kawasan investasi dan lingkar tambang.

“Perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Pemerintah juga harus hadir sebagai pengatur sekaligus fasilitator. Harus ada pola kerja sama yang saling menguntungkan antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat, sehingga keberadaan investasi benar-benar memberikan dampak positif,” ujarnya.

Sangaji obi menegaskan, masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah besarnya aktivitas investasi di Pulau Obi. Mereka harus menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut.

Soroti Persoalan Listrik, Perusahaan dan PLN Diminta Berkolaborasi

Tidak hanya berbicara mengenai investasi dan budidaya mutiara, Sangaji Obi juga menyoroti persoalan kebutuhan dasar masyarakat Pulau Obi, khususnya ketersediaan dan kualitas pelayanan listrik.

Ia meminta perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Pulau Obi agar turut mengambil bagian dalam membantu mengatasi persoalan kelistrikan masyarakat melalui pola kerja sama dan subsidi silang dengan pihak PT PLN (Persero).

Menurutnya, sudah sepatutnya masyarakat yang hidup di tengah kekayaan sumber daya alam Pulau Obi dapat menikmati pelayanan listrik yang layak, memadai, dan berkelanjutan.

Sangaji obi menilai, terdapat ironi ketika Pulau Obi memiliki kekayaan alam yang luar biasa dan menjadi salah satu wilayah penyumbang aktivitas ekonomi serta investasi bagi negara, tetapi sebagian masyarakatnya masih menghadapi kesulitan dalam menikmati pelayanan penerangan listrik secara optimal.

“Jangan sampai masyarakat hidup di atas tanah yang kekayaan alamnya luar biasa, memberikan kontribusi besar terhadap negara, tetapi untuk menikmati penerangan listrik yang layak saja masih mengalami kesulitan. Perusahaan harus ikut memikirkan kondisi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya,” tegas Sangaji obi.

Ia mengusulkan agar perusahaan bersama PLN membangun skema kolaborasi yang memungkinkan peningkatan pelayanan kelistrikan, baik melalui dukungan infrastruktur, penguatan jaringan, maupun program bantuan yang dapat meringankan beban masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, tanggung jawab pembangunan tidak boleh hanya dibebankan kepada pemerintah atau PLN. Perusahaan yang memperoleh manfaat dari aktivitas ekonomi di Pulau Obi juga perlu menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Pemda Halsel Diminta Belajar dari Kebijakan Pemerintah Halteng Sangaji obi juga meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan agar lebih serius memperhatikan persoalan kelistrikan masyarakat Pulau Obi. Ia menilai pemerintah daerah perlu mengambil langkah konkret dengan membangun komunikasi dan koordinasi bersama PLN serta perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.

Ia bahkan mendorong Pemda Halsel agar mempelajari dan mempertimbangkan pola kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah di bawah kepemimpinan Bupati Imran Malan Sangaji, yang menurutnya patut menjadi contoh dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat terkait pelayanan listrik.

Menurut Sangaji obi, pemerintah daerah harus berani menghadirkan terobosan dan membangun kemitraan dengan dunia usaha agar masyarakat dapat menikmati fasilitas dasar secara lebih baik.

“Pemda Halsel harus melihat dan belajar dari apa yang dilakukan Bupati Halmahera Tengah, Imran Malan Sangaji. Pemerintah harus hadir memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai masyarakat Obi yang hidup di tengah kekayaan sumber daya alam justru terus mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan listrik yang layak,” ujarnya.

Ia berharap persoalan kelistrikan di Pulau Obi tidak hanya menjadi pembahasan dari waktu ke waktu, tetapi harus ditindaklanjuti melalui langkah nyata yang melibatkan pemerintah daerah, PLN, dan seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.

Perpanjangan Izin PT KAB Harus Diikuti Komitmen Lingkungan dan Kontribusi Daerah

Terkait permintaan perpanjangan izin PT Karya Alam Bahari, Sangaji obi berharap pemerintah dapat mempertimbangkannya secara objektif dengan melihat rekam jejak perusahaan, kontribusi terhadap daerah, manfaat bagi masyarakat, serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Ia menilai, keberlanjutan perusahaan yang bergerak di bidang budidaya mutiara dapat menjadi salah satu alternatif investasi yang mendukung diversifikasi ekonomi Halmahera Selatan.

Namun, dukungan terhadap perpanjangan izin juga harus disertai komitmen perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan laut, memenuhi kewajiban perpajakan dan penerimaan daerah sesuai ketentuan, serta memperkuat tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar.

“Kalau perusahaan memang memberikan kontribusi kepada daerah dan masyarakat serta menjalankan kegiatan usahanya sesuai aturan, tentu pemerintah perlu mempertimbangkan keberlanjutannya. Jangan sampai investasi yang berpotensi memberikan manfaat bagi daerah justru tidak mendapatkan perhatian,” katanya.

Ia berharap pemerintah tidak hanya melihat besaran investasi dari sektor pertambangan, tetapi juga memberikan ruang yang sama kepada sektor kelautan dan perikanan yang memiliki prospek jangka panjang.

Sangaji Obi: Kekayaan Alam Harus Memberikan Kesejahteraan bagi Masyarakat

Menutup pernyataannya, Sangaji obi Rumpai mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku usaha, tokoh adat, maupun masyarakat, untuk melihat masa depan Pulau Obi secara lebih luas.

Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya diukur dari besarnya nilai investasi dan penerimaan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan generasi mendatang.

Pulau Obi memiliki kekayaan alam darat dan laut yang harus dikelola secara bijaksana. Karena itu, keseimbangan antara investasi pertambangan, perikanan, budidaya mutiara, pelayanan listrik, dan penguatan ekonomi masyarakat perlu menjadi perhatian bersama.

“Jangan hanya berpikir tentang apa yang bisa kita ambil dari alam hari ini, tetapi pikirkan juga apa yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita. Laut Obi harus tetap terjaga, biota laut harus dipertahankan, dan masyarakat harus mendapatkan manfaat ekonomi dari kekayaan alam yang dimiliki daerahnya,” tutup Sangaji obi Rumpai, Sangaji Obi Kesultanan Ternate.

Ia menegaskan, keberhasilan investasi di Pulau Obi seharusnya tidak hanya diukur dari keuntungan perusahaan maupun besarnya penerimaan negara, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat lokal merasakan kesejahteraan, mendapatkan pelayanan listrik yang layak, serta memiliki kesempatan menikmati hasil pembangunan di daerahnya sendiri. (Red)

TERNATE, MALUTLINE – Perkara dugaan korupsi pembangunan Istana Daerah (Isda) Kabupaten Pulau Taliabu senilai Rp17,5 miliar mulai membuka sejumlah fakta penting di persidangan. Bahkan, perkembangan pemeriksaan saksi memunculkan perhatian terhadap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam proses pencairan anggaran proyek tersebut.

Dalam sidang lanjutan perkara dengan terdakwa mantan Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ternate, sejumlah keterangan saksi mengungkap mekanisme pencairan anggaran yang kini menjadi perhatian majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pulau Taliabu, Abdul Kadir Nur Ali alias Dero.

Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Kadar Noh meminta JPU mendalami peran Dero setelah muncul perbedaan keterangan terkait proses pencairan dana proyek Isda.

Hakim Minta Jaksa Dalami Peran Dero

Perhatian majelis hakim menguat setelah Dero memberikan keterangan mengenai proses pencairan anggaran proyek senilai Rp17,5 miliar tersebut.

Dero sebelumnya mengaku tidak mengetahui secara langsung mekanisme pencairan anggaran, meskipun saat itu menjabat sebagai kepala instansi yang mengelola keuangan daerah.

Sikap tersebut kemudian dipertanyakan majelis hakim, terutama terkait pencairan dana yang disebut berlangsung dalam dua tahap.

Hakim Kadar Noh meminta JPU menelusuri fakta-fakta persidangan dan mendalami kemungkinan pertanggungjawaban hukum Dero apabila ditemukan bukti yang cukup.

Kesaksian Nunung Ungkap Dua Tahap Pencairan

Fakta lain terungkap melalui kesaksian Nunung Susilawati, mantan bendahara yang menangani proses pencairan anggaran.

Dalam persidangan Senin (16/11/2026), Nunung menerangkan pencairan dana proyek Isda dilakukan dua tahap, yakni sekitar Rp3 miliar pada Maret 2023 dan lebih dari Rp5 miliar pada Mei 2023.

Nunung juga mengungkapkan bahwa proses pengurusan dokumen kontrak dan pencairan dilakukan atas perintah Dero melalui komunikasi pesan WhatsApp.

Bahkan, menurut keterangan Nunung, terdapat pesan yang meminta agar pencairan segera diselesaikan dengan alasan Tuan Takur sudah marah. Sebutan tersebut merujuk kepada Aliong Mus.

Keterangan ini menjadi salah satu bagian penting dalam pembuktian perkara karena membuka pertanyaan mengenai siapa yang mengendalikan proses pencairan dan bagaimana aliran dana tersebut direalisasikan.

Anggaran Rp17,5 Miliar, Kerugian Negara Lebih dari Rp8 Miliar

Dalam dakwaan JPU Kejati Maluku Utara, proyek pembangunan Isda yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023 memiliki nilai anggaran sekitar Rp17,5 miliar.

Jaksa mengungkap dugaan kerugian keuangan negara lebih dari Rp8 miliar. Selain itu, Aliong Mus diduga menerima aliran dana sebesar Rp2,4 miliar.

Atas perkara tersebut, Aliong didakwa dengan Pasal 603 juncto Pasal 620 huruf G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto ketentuan penyesuaian pidana dan Pasal 18 UU Tipikor, serta dakwaan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor.

Sebelumnya, sejumlah pihak dalam perkara yang sama telah dijatuhi hukuman. Yopi Saraung divonis enam tahun penjara, denda Rp500 juta, serta uang pengganti Rp2 miliar. Sementara Melankton Relandesang dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda Rp100 juta.

Pejabat Lain Berpotensi Dimintai Pertanggungjawaban

Perkembangan persidangan Isda Taliabu memperlihatkan pentingnya menelusuri seluruh mata rantai pengelolaan anggaran, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penunjukan pelaksana, pencairan dana, hingga pertanggungjawaban pekerjaan.

Selain Aliong Mus, sejumlah nama pejabat dan pihak terkait telah muncul dalam persidangan, termasuk mantan Kepala Dinas PUPR Suprayitno dan mantan Kepala BPKAD Abdul Kadir Nur Ali alias Dero.

Namun, kemunculan nama seseorang dalam kesaksian tidak otomatis membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana. Setiap dugaan harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah dan proses hukum sesuai ketentuan.

Publik kini menantikan langkah Kejati Maluku Utara dalam menindaklanjuti arahan majelis hakim serta mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki tanggung jawab dalam perkara tersebut.

Kasus ini tidak boleh berhenti pada pengungkapan sejumlah pelaksana proyek. Seluruh proses pengelolaan uang rakyat harus dibuka secara terang agar siapa pun yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Uang rakyat harus diselamatkan, fakta persidangan harus dituntaskan, dan penegakan hukum harus berjalan tanpa tebang pilih. (Red)

HALSEL, MALUTLINE – Kasus dugaan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap seorang siswa asal Desa Pasimbaos, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), mulai menjadi sorotan. Keluarga korban menyayangkan penanganan kasus tersebut dan mempertanyakan keseriusan aparat kepolisian dalam memberikan kepastian hukum.

Korban diketahui bernama Asrul Jani, seorang pelajar yang tercatat sebagai warga Desa Pasimbaos, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang. Ia diduga menjadi korban pengeroyokan dan penganiayaan oleh sejumlah orang di Desa Bajo, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, pada Rabu, 11 November 2026, sekitar pukul 14.00 WIT.

Peristiwa tersebut telah dilaporkan secara resmi ke Polres Halmahera Selatan. Hal itu dibuktikan dengan dokumen Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi (STTLP) Nomor: STTPL/407/XI/2026/SPKT POLRES HALSEL/POLDA MALUKU UTARA tertanggal 12 November 2026.

Dalam dokumen tersebut tercatat bahwa laporan diterima pada Kamis, 12 November 2026, pukul 09.30 WIT, dengan pelapor atas nama Asrul Jani.

Berdasarkan uraian kejadian dalam laporan polisi, peristiwa bermula ketika korban baru pulang dari sekolah bersama sejumlah temannya.

Dalam perjalanan, korban melihat seorang rekannya bernama Risaldi Buhari sedang ditahan oleh seseorang berinisial atau bernama Bom… (sebagaimana tertulis dalam laporan).

Saat itu, korban melihat Risaldi Buhari ditampar dan dipukul. Korban kemudian berniat melerai serta memisahkan kedua pihak yang terlibat.

Namun, niat korban untuk melerai justru berujung petaka. Dalam laporan tersebut, Asrul Jani mengaku dirinya kemudian dipukul oleh seseorang bernama Wahyu bersama sejumlah orang lainnya.

Korban menyebut dirinya mengalami tindakan pengeroyokan dan atau penganiayaan yang diduga dilakukan secara bersama-sama.

Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan dan memutuskan mendatangi Polres Halmahera Selatan untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Keluarga Pertanyakan Penanganan Kasus

Meski laporan telah diterima secara resmi oleh pihak kepolisian, keluarga korban menyampaikan kekecewaan terhadap penanganan perkara tersebut.

Keluarga berharap laporan dugaan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap seorang pelajar ini tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian. Mereka meminta aparat kepolisian segera mengambil langkah hukum, melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan alat bukti, serta memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat.

Di sisi lain, muncul dugaan dan pertanyaan mengenai ketersediaan anggaran operasional di lingkungan Polres Halmahera Selatan yang disebut-sebut menjadi kendala dalam penanganan perkara tersebut.

Persoalan ini perlu mendapatkan penjelasan resmi dari pimpinan kepolisian agar tidak menimbulkan tanda tanya dan persepsi negatif di tengah masyarakat.

Keluarga korban menilai, kasus yang menimpa seorang pelajar seharusnya mendapatkan perhatian serius. Sebab, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum tanpa harus terbebani persoalan teknis maupun administratif dalam pelayanan kepolisian.

Kapolres Belum Berikan Klarifikasi

Hingga berita ini dipublikasikan, Kapolres Halmahera Selatan, AKBP Hendra Gunawan, S.I.K., belum berhasil dikonfirmasi untuk dimintai keterangan terkait perkembangan penanganan laporan dugaan pengeroyokan dan penganiayaan tersebut.

Termasuk mengenai dugaan adanya kendala anggaran operasional yang menjadi pertanyaan pihak keluarga korban.

Redaksi Malutline tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Kapolres Halmahera Selatan maupun pihak terkait lainnya guna memperoleh penjelasan yang berimbang.

Masyarakat berharap Polres Halmahera Selatan dapat memberikan kepastian hukum atas laporan tersebut, sehingga korban dan keluarganya mendapatkan perlindungan serta keadilan sebagaimana mestinya. (Red)