TERNATE, MALUTLINE – Kondisi fasilitas sanitasi di SD Negeri 8 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, kembali menuai sorotan serius. Sejumlah orang tua siswa mengeluhkan seluruh fasilitas toilet atau WC di sekolah tersebut tidak memiliki ketersediaan air bersih, sehingga menyulitkan peserta didik saat hendak menggunakan toilet.

Persoalan ini disebut telah berlangsung selama berbulan-bulan tanpa penanganan yang dinilai memadai. Akibatnya, siswa-siswi terpaksa menghadapi kesulitan ketika menggunakan fasilitas WC, sementara kondisi toilet juga dikeluhkan semakin kotor karena tidak tersedia air untuk membersihkannya.

Salah seorang orang tua siswa kepada Malutline mengungkapkan, kondisi tersebut sangat memprihatinkan. Menurutnya, seluruh WC di lingkungan sekolah tidak memiliki pasokan air sehingga siswa kesulitan menjaga kebersihan setelah menggunakan toilet.

“Semua WC di sekolah itu tidak ada air. Anak-anak kesulitan ketika hendak buang air, bahkan WC tidak bisa dibersihkan karena tidak tersedia air. Akibatnya, kondisi toilet menjadi sangat jorok. Ini sangat memprihatinkan karena sekolah merupakan tempat anak-anak menuntut ilmu,” ungkap salah seorang orang tua siswa kepada Malutline.

Para orang tua menilai, ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak merupakan kebutuhan mendasar yang wajib diperhatikan oleh pihak sekolah. Sebab, lingkungan pendidikan semestinya memberikan rasa aman, nyaman, serta menjamin kesehatan peserta didik selama mengikuti kegiatan belajar mengajar.

Mereka khawatir kondisi toilet yang tidak terawat akibat ketiadaan air dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan siswa. Terlebih, fasilitas WC merupakan sarana yang setiap hari digunakan oleh peserta didik maupun tenaga pendidik.

Kepala Sekolah Jadi Sorotan

Persoalan tersebut turut memunculkan pertanyaan mengenai tanggung jawab pengelolaan fasilitas sekolah di bawah kepemimpinan Kepala SD Negeri 8 Kota Ternate, Dede Ferdian Rosita, S.Pd., M.Pd., yang akrab disapa Ibu Dede.

Sejumlah orang tua mempertanyakan langkah konkret pihak sekolah dalam mengatasi persoalan air bersih yang disebut telah berlangsung berbulan-bulan tersebut.

Mereka menilai, persoalan fasilitas sanitasi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar dan kesehatan peserta didik.

Atas kondisi itu, para orang tua secara tegas mendesak Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman, agar memerintahkan Dinas Pendidikan Kota Ternate melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan SD Negeri 8 Ternate.

Bahkan, mereka meminta Wali Kota mempertimbangkan pencopotan kepala sekolah apabila hasil evaluasi menemukan adanya kelalaian atau ketidakmampuan dalam menjalankan tanggung jawab pengelolaan sekolah.

“Kami meminta Wali Kota Ternate turun tangan. Kalau kepala sekolah tidak mampu menyelesaikan persoalan fasilitas dasar seperti ini, kami berharap ada evaluasi serius, bahkan pencopotan dari jabatan kepala sekolah,” tegas orang tua siswa.

Pengelolaan Dana BOS Ikut Dipertanyakan

Selain persoalan air bersih dan sanitasi, sebelumnya sejumlah orang tua juga menyoroti pengadaan seragam olahraga dan batik yang disebut telah dibayarkan saat pendaftaran peserta didik baru, tetapi belum diterima sesuai harapan.

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) juga menjadi perhatian. Orang tua meminta adanya transparansi terkait perencanaan dan realisasi penggunaan anggaran sekolah, khususnya yang berkaitan dengan pemeliharaan fasilitas serta pemenuhan kebutuhan peserta didik.

Mereka berharap Dinas Pendidikan Kota Ternate tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga turun langsung melihat kondisi fasilitas sekolah, termasuk memastikan penyebab tidak berfungsinya pasokan air bersih.

Wali Kota Diminta Segera Turun Tangan

Para orang tua berharap Pemerintah Kota Ternate segera mengambil langkah konkret agar persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut.

Menurut mereka, sekolah bukan hanya tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, tetapi juga lingkungan yang harus memenuhi standar kebersihan, kesehatan, dan kelayakan fasilitas dasar bagi seluruh peserta didik.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi Malutline masih membutuhkan penjelasan resmi dari Kepala SD Negeri 8 Kota Ternate, Dede Ferdian Rosita, maupun Dinas Pendidikan Kota Ternate terkait penyebab tidak tersedianya air di seluruh fasilitas WC sekolah serta langkah penanganan yang telah dilakukan.

Redaksi Malutline membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak sekolah maupun instansi terkait demi menjunjung tinggi prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.

Jangan sampai persoalan air bersih yang merupakan kebutuhan paling mendasar justru terabaikan di lingkungan pendidikan. Sebab, kebersihan dan kesehatan peserta didik merupakan bagian penting dari tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan. (Red)

LABUHA, MALUTLINE – Seorang siswi kelas II Sekolah Menengah Atas (SMA) bernama Risti Abdul Khair, asal Desa Kupal, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), diduga menjadi korban penganiayaan yang terjadi di kawasan Gedung Olahraga (GOR), sekitar pukul 22.00 WIT.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut diduga melibatkan seorang lelaki bernama Larafa yang juga berasal dari Desa Kupal.

Akibat kejadian tersebut, Risti Abdul Khair dilaporkan menjadi korban penganiayaan. Sementara itu, pihak kepolisian saat ini dikabarkan tengah melakukan upaya pencarian terhadap terduga pelaku.

Informasi yang diperoleh menyebutkan,Risti Abdula saat ini berada di rumah sakit. Namun, belum diketahui secara pasti alasan yang bersangkutan menjalani perawatan medis maupun kondisi kesehatannya.

Keluarga Korban Minta Polisi Segera Bertindak

Atas kejadian tersebut, keluarga korban berharap aparat kepolisian segera mengambil langkah tegas dengan mengungkap peristiwa tersebut dan mengamankan terduga pelaku untuk menjalani proses hukum.

Keluarga juga meminta agar kasus dugaan penganiayaan terhadap anak di bawah umur ini ditangani secara serius dan profesional, serta diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut keluarga, perlindungan terhadap anak harus menjadi perhatian bersama. Mereka berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi dan korban mendapatkan perlindungan serta pendampingan yang diperlukan.

Polisi Masih Melakukan Pencarian

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian dikabarkan masih melakukan pencarian terhadap terduga pelaku. Belum diperoleh keterangan resmi dari kepolisian mengenai kronologi lengkap, motif, maupun perkembangan penanganan kasus tersebut.

Malutline membuka ruang konfirmasi kepada Polres Halmahera Selatan untuk memberikan penjelasan resmi terkait dugaan penganiayaan tersebut, termasuk langkah penanganan terhadap korban dan pencarian terduga pelaku.

Kasus ini diharapkan dapat segera terungkap sehingga korban memperoleh perlindungan dan keadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Red)

HALSEL, Malutline.com – Pelayanan kelistrikan di Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, pemadaman listrik disebut kerap terjadi setiap memasuki waktu azan Zuhur dan berlangsung hingga sore hari.

Kondisi tersebut menimbulkan keresahan pelanggan. Pasalnya, pemadaman yang terjadi pada waktu yang hampir bersamaan itu dinilai mengganggu aktivitas masyarakat, baik urusan rumah tangga, perdagangan maupun kegiatan usaha.

Masyarakat mempertanyakan penyebab gangguan pasokan listrik yang seolah menjadi persoalan berulang setiap memasuki waktu siang hari.

Situasi ini juga memunculkan desakan agar manajemen PT PLN (Persero), khususnya pimpinan unit yang bertanggung jawab atas pelayanan kelistrikan di wilayah Halmahera Selatan, segera melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi dan operasional jaringan listrik di Bacan Selatan.

Publik membutuhkan penjelasan yang transparan. Apakah pemadaman tersebut disebabkan oleh gangguan teknis, pemeliharaan jaringan, keterbatasan pasokan daya, atau faktor lainnya?

PLN diharapkan tidak hanya membiarkan persoalan ini berulang tanpa kepastian informasi kepada pelanggan. Sebagai penyedia layanan ketenagalistrikan, PLN memiliki tanggung jawab untuk menjaga keandalan pasokan serta memberikan informasi yang jelas apabila terjadi gangguan pelayanan.

Masyarakat juga berharap adanya langkah konkret dari pimpinan PLN agar persoalan pemadaman tersebut segera ditangani dan tidak terus berulang setiap hari.

Kini, masyarakat menunggu penjelasan resmi sekaligus evaluasi dari pihak PLN. Jangan sampai pelanggan terus dirugikan akibat gangguan listrik yang belum diketahui penyebab dan kepastian penyelesaiannya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PLN belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab pemadaman listrik yang dikeluhkan masyarakat Bacan Selatan. (Red)

HALSEL, MALUTLINE.COM – Perjalanan politik tidak selalu dimulai dari panggung kekuasaan. Bagi Safri Talib, S.H., pengalaman panjang dalam organisasi kepemudaan, kemahasiswaan, dan keagamaan menjadi bagian penting yang membentuk karakter serta perjalanan pengabdiannya hingga memasuki dunia politik.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini merupakan salah satu figur yang mewarnai dinamika politik dan parlemen di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Sebagai anggota DPRD, Safri tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, tetapi juga dikenal menyampaikan berbagai catatan kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Sebelum dikenal sebagai politisi, Safri lebih dahulu mengasah pengalaman melalui organisasi. Kiprahnya dimulai dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ternate. Pada periode 2007–2009, ia dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua PMII Cabang Ternate.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu fondasi dalam membangun kapasitas kepemimpinan, kemampuan komunikasi, serta kepekaan terhadap persoalan sosial dan kemasyarakatan.

Di bidang kepemudaan, Safri juga pernah menjadi anggota KNPI Kabupaten Halmahera Selatan periode 2004–2009. Tidak berhenti di situ, ia kemudian dipercaya memimpin DPD KNPI Halmahera Selatan pada periode 2011–2013.

Sementara dalam organisasi keagamaan, Safri tercatat aktif sebagai pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Halmahera Selatan periode 2009–2012.

Rentetan pengalaman organisasi tersebut menjadi bekal penting sebelum dirinya memilih terjun lebih jauh ke dunia politik praktis.

Menapaki Karier Politik Bersama PKB

Perjalanan Safri di dunia politik semakin berkembang setelah bergabung dan aktif dalam Partai Kebangkitan Bangsa. Di internal partai, ia pernah mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPC PKB Halmahera Selatan.

Kepercayaan terhadap kapasitas dan pengalamannya kembali terlihat ketika pada Juli 2026, Safri didapuk sebagai Sekretaris DPC PKB Halmahera Selatan periode 2026–2031.

Di parlemen, Safri pertama kali terpilih sebagai anggota DPRD Halmahera Selatan melalui Pemilu 2019 dari Daerah Pemilihan (Dapil) V.

Kepercayaan masyarakat kembali mengantarkannya ke kursi legislatif pada Pemilu 2024. Setelah melalui dinamika persaingan politik dan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi terkait perolehan suara Dapil V, Safri melanjutkan pengabdiannya sebagai anggota DPRD periode 2024–2029.

Dalam perjalanan tugas legislatifnya, ia kemudian dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Komisi III sekaligus Ketua Fraksi PKB DPRD Halmahera Selatan.

Kritis terhadap Kebijakan dan Kinerja Birokrasi

Salah satu hal yang mewarnai kiprah Safri di DPRD adalah keberaniannya menyampaikan kritik terhadap berbagai persoalan pemerintahan daerah.

Sejumlah isu yang menjadi perhatiannya antara lain optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), evaluasi kinerja pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), hingga kebijakan penganggaran yang berkaitan dengan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baginya, pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan. Lebih dari itu, efektivitas penggunaan anggaran, kualitas pelayanan publik, serta kemampuan birokrasi menerjemahkan kebijakan menjadi hasil nyata bagi masyarakat juga perlu mendapat perhatian.

Dalam sejumlah kesempatan di forum DPRD, Safri turut menyampaikan catatan dan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah daerah. Sikap kritis tersebut menjadi bagian dari dinamika hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dari Organisasi, Politik, hingga Pengabdian

Perjalanan Safri Talib memperlihatkan bagaimana pengalaman organisasi dapat menjadi ruang pembentukan kepemimpinan sebelum memasuki dunia politik.

Mulai dari PMII, KNPI, NU, hingga PKB, setiap fase memberikan pengalaman berbeda yang kemudian menjadi bagian dari perjalanan kariernya sebagai wakil rakyat.

Kini, dengan posisi sebagai Ketua Komisi III dan Ketua Fraksi PKB DPRD Halmahera Selatan, Safri berada pada posisi strategis untuk ikut mengawal kebijakan pembangunan daerah.

Tantangan ke depan tentu tidak ringan. Masyarakat membutuhkan wakil rakyat yang bukan hanya lantang menyampaikan kritik, tetapi juga mampu menghadirkan gagasan, mengawal solusi, dan memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang legislator bukan semata jabatan yang diemban atau panjangnya perjalanan organisasi, melainkan sejauh mana amanah politik dapat diwujudkan melalui kerja nyata bagi kepentingan masyarakat Halmahera Selatan, namun harapan masyarakat kabupaten Halmahera Selatan mampu di cetuskan oleh Safri Talib yang akrab di sapa amaka. (Bur)

HALSEL, MALUTLINE– Semangat kebersamaan dan pengabdian dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terlihat dari kekompakan Tim Pelayanan Sunatan Massal Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan saat menghadiri peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran kesehatan untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

Kehadiran Tim Pelayanan Sunatan Massal Bidang Yankes Dinas Kesehatan Halsel menunjukkan semangat solidaritas serta koordinasi antartenaga kesehatan dalam menyukseskan berbagai program bakti sosial yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan HKN tahun ini.

Dengan mengusung tema **“Sehat untuk Semua”**, peringatan HKN ke-62 bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi pengingat bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terus diperhatikan dan ditingkatkan.

Salah satu bentuk nyata pengabdian tersebut diwujudkan melalui program sunatan massal yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga di Kabupaten Halmahera Selatan. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga.

Kekompakan tim pelayanan sunatan massal juga menjadi bagian penting dalam memastikan setiap tahapan pelayanan berjalan dengan baik, mulai dari persiapan, koordinasi tenaga medis, hingga pelaksanaan tindakan medis sesuai prosedur kesehatan.

Melalui momentum HKN ke-62, jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan diharapkan terus memperkuat sinergi dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, sehingga manfaat program pemerintah benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Semangat pengabdian tersebut sejalan dengan harapan mewujudkan masyarakat Halmahera Selatan yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera.

Sehat untuk Semua, pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat. (Red)