HALSEL, MALUTLINE – Pengelolaan program kegiatan di sejumlah Puskesmas Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, menjadi sorotan. Pasalnya, diduga masih terdapat sejumlah program pelayanan kesehatan yang dikendalikan atau dipegang oleh tenaga honorer (honor lepas), termasuk bidan desa.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap ketentuan kepegawaian dan mekanisme pertanggungjawaban kegiatan yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Persoalannya bukan sekadar siapa yang menjalankan kegiatan di lapangan, tetapi juga siapa yang diberikan kewenangan menyusun perencanaan, mengendalikan pelaksanaan program, mengelola administrasi, serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.

Dalam pengelolaan Dana BOK, setiap program harus memiliki penanggung jawab yang jelas, didukung surat penugasan, perencanaan kegiatan, bukti pelaksanaan, laporan realisasi, serta dokumen pertanggungjawaban keuangan.

Kepala Puskesmas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki tanggung jawab memastikan seluruh kegiatan dan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan. Pelaksanaan teknis dapat melibatkan petugas sesuai kompetensi dan dasar penugasan yang sah.

Namun, apabila tenaga honorer yang tidak memenuhi persyaratan justru diberikan kewenangan mengendalikan administrasi dan pertanggungjawaban anggaran, hal tersebut perlu dievaluasi secara serius.

Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan diminta memeriksa daftar pemegang program di setiap Puskesmas, surat keputusan penugasan, status kepegawaian, serta kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan laporan penggunaan Dana BOK.

Dinas Kesehatan Halsel juga diminta memberikan penjelasan mengenai dasar kebijakan penunjukan tenaga honorer sebagai pemegang program.

Jika ditemukan kegiatan fiktif, bukti pertanggungjawaban tidak sah, atau penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan, persoalan tersebut dapat berkembang menjadi temuan pemeriksaan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

Kepala Dinas Kesehatan dan seluruh kepala Puskesmas di Halsel diharapkan tidak mengabaikan persoalan ini. Sebab, pengelolaan anggaran kesehatan harus mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Malutline mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi menyeret pengelola program maupun pejabat terkait ke dalam persoalan hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Kesehatan maupun kepala Puskesmas terkait dugaan tersebut. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab.(Red)

LABUHA, MALUTLINE – Pelaksanaan Sosialisasi Anti-Korupsi dalam rangka memperingati Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia) 2026 di Kabupaten Halmahera Selatan menjadi perhatian setelah Kepala Inspektorat Halsel, Ilham Abubakar, S.H., menyoroti minimnya kehadiran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Inspektorat Daerah tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna, Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan, dengan melibatkan unsur OPD, pemerintah kecamatan, kepala desa, LSM, insan pers, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan pantauan dalam kegiatan tersebut, hanya tujuh pimpinan SKPD yang tercatat hadir secara langsung. Mereka masing-masing Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kader Noh; Kepala Dinas Perhubungan, Ramli Manui; Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Syamsu Abubakar; dan Kepala Dinas Pariwisata, Ali Dano Hasan.

Selanjutnya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Rustam Salmon; Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), Muhammad Imron; serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Halifat Wahid, kadis perkim Ikbal Hi Mustafa

Sementara itu, sejumlah pimpinan OPD lainnya tidak menghadiri kegiatan secara langsung dan hanya diwakili oleh sekretaris maupun kepala bidang dari masing-masing perangkat daerah.

Kondisi tersebut turut menjadi sorotan Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan, Ilham Abubakar, dalam sambutannya. Ia menyayangkan sejumlah pimpinan OPD yang telah menerima undangan resmi, tetapi tidak hadir secara langsung dalam kegiatan yang dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap bahaya korupsi.

Menurut Ilham, persoalan pencegahan korupsi membutuhkan perhatian serius seluruh pimpinan perangkat daerah. Sebab, pengawasan pengelolaan keuangan negara dan daerah saat ini menjadi perhatian nasional, termasuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Aparat Penegak Hukum (APH).

Ia juga mengingatkan bahwa penyimpangan yang dianggap sebagai kebiasaan dalam pelaksanaan pemerintahan dapat menjadi persoalan serius apabila mengandung unsur penyalahgunaan kewenangan, benturan kepentingan, maupun tindakan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu.

Ilham turut menjelaskan mekanisme tindak lanjut hasil pemeriksaan, termasuk ketentuan batas waktu 60 hari untuk penyelesaian rekomendasi dan pengembalian kerugian keuangan negara atau daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, sambutan Bupati Halmahera Selatan yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Hi. Bustamin Soleman, menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, maupun kelompok tertentu.

Bustamin juga menekankan pentingnya pengawasan penggunaan anggaran, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara profesional dan transparan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Koordinator Bidang Investigasi Pengawasan BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

Minimnya kehadiran pimpinan OPD secara langsung dalam kegiatan sosialisasi ini menjadi catatan penting bahwa upaya pencegahan korupsi membutuhkan keseriusan dan keterlibatan seluruh pejabat, terutama mereka yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran daerah.

Pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui imbauan dan kegiatan sosialisasi. Komitmen antikorupsi harus dibuktikan melalui kehadiran, kepatuhan terhadap aturan, transparansi, serta tanggung jawab dalam mengelola uang rakyat. (Red)

HALSEL, Malutline. Com Ketua Sanggar Budaya Waidoba, Suriyadi Fadel, mengapresiasi langkah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Dr. Hi. Abubakar Abdullah, yang menyampaikan pidato menggunakan bahasa daerah Makian saat memperingati Hari Sumpah Pemuda di SMA Negeri 3 Halmahera Selatan (Halsel), di Desa Gitang

Menurut Suriyadi Fadel, penggunaan bahasa daerah dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda merupakan langkah positif sekaligus bentuk nyata kepedulian terhadap pelestarian bahasa daerah sebagai bagian dari identitas dan kekayaan budaya bangsa.

Ia menilai, langkah tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menetapkan bahasa sebagai salah satu dari sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK). Selain bahasa, objek tersebut meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.

“Kami dari Sanggar Budaya Waidoba sangat mengapresiasi langkah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara yang berani menggunakan bahasa daerah Makian dalam pidatonya. Ini merupakan contoh baik bahwa bahasa daerah harus terus digunakan, diwariskan, dan dibanggakan oleh generasi muda,” ujar Suriyadi Fadel.

Ia menegaskan bahwa bahasa daerah bukan sekadar alat komunikasi, melainkan juga menyimpan nilai sejarah, identitas, pengetahuan lokal, serta kearifan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun.

Suriyadi juga mendorong Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan untuk memperkuat sinergi dalam menjaga dan melestarikan bahasa daerah yang hidup di tengah masyarakat Halsel.

Menurutnya, Halmahera Selatan memiliki kekayaan bahasa dan subbahasa daerah yang beragam. Kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang terarah, khususnya di sektor pendidikan, agar bahasa daerah tidak semakin ditinggalkan oleh generasi muda.

Salah satu langkah strategis yang diusulkannya adalah menghadirkan mata pelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal di setiap satuan pendidikan, dengan menyesuaikan bahasa yang digunakan oleh masyarakat di wilayah masing-masing.

“Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan Halsel harus berjalan bersama. Kita memiliki beragam bahasa dan subbahasa daerah yang merupakan kekayaan budaya daerah. Karena itu, perlu ada kebijakan nyata agar bahasa-bahasa tersebut tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya,” tegasnya.

Ia mencontohkan Kota Ternate yang telah mengembangkan bahasa daerah sebagai mata pelajaran muatan lokal di sekolah. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam merumuskan kebijakan pelestarian bahasa daerah melalui dunia pendidikan.

Suriyadi berharap pemerintah daerah tidak hanya menjadikan pelestarian bahasa daerah sebagai slogan, tetapi juga menerjemahkannya ke dalam program dan kebijakan yang berkelanjutan, termasuk penyusunan kurikulum muatan lokal, penyediaan bahan ajar, serta pelibatan tokoh adat, budayawan, dan penutur bahasa daerah.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam membiasakan penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, upaya pelestarian tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga tumbuh di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Bagi Sanggar Budaya Waidoba, pelestarian bahasa daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga identitas budaya Halmahera Selatan. Keberagaman bahasa yang dimiliki daerah ini harus dipandang sebagai kekuatan budaya yang perlu dirawat bersama.

“Harapan kami, momentum ini menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan kebijakan yang konkret. Jangan sampai bahasa daerah kita hanya dikenang dalam cerita orang tua, tetapi tidak lagi dikenal dan digunakan oleh anak-anak kita sendiri,” tutup Suriyadi.

Melalui sinergi pemerintah, satuan pendidikan, komunitas budaya, tokoh adat, dan masyarakat, pelestarian bahasa daerah di Halmahera Selatan diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan sekaligus memperkuat identitas budaya lokal di tengah perkembangan zaman.(Red)

HALSEL, MALUTLINE — Sanggar Budaya Waidoba sukses menggelar Festival Budaya Kampung Orimakurunga di Desa Orimakurunga, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, pada 26–27 Oktober 2026.

Festival yang mengusung tema “Merawat Tradisi, Melestarikan Budaya, Menghidupkan Pangan Lokal” ini menampilkan kekayaan budaya masyarakat setempat, dengan fokus pada Tarian Togal, Tarian Soya-Soya, serta tradisi pengolahan pangan lokal. Kegiatan tersebut terselenggara berkat dukungan Dana Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan (FPK) dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Maluku Utara.

Kegiatan ini dihadiri Fauziah Rasid, S.S., M.Si., yang mewakili Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Maluku Utara, Muhammad Tang, S.S., M.Hum. Fauziah sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan festival.

Ketua Panitia Festival Budaya Kampung Orimakurunga, M. Rizki Hasyim, mengatakan bahwa festival tersebut bukan sekadar pertunjukan seni maupun hiburan, melainkan bentuk nyata komitmen masyarakat dalam menjaga identitas budaya, merawat tradisi, dan mewariskan kekayaan leluhur kepada generasi muda.

Menurut Rizki, terdapat tiga unsur budaya yang menjadi perhatian utama dalam kegiatan tersebut, yakni Tarian Togal, Tarian Soya-Soya, dan tradisi pengolahan pangan lokal.

Ketiganya memiliki nilai penting dalam memperkenalkan kekayaan budaya daerah, memperkuat identitas masyarakat, sekaligus menumbuhkan kebanggaan terhadap warisan leluhur.

Togal dan Soya-Soya, Warisan Budaya yang Perlu Dijaga

Rizki menjelaskan, Tarian Togal merupakan salah satu bentuk ekspresi seni yang memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat Maluku Utara, termasuk masyarakat Makian-Kayoa.

Melalui gerakan tari, iringan musik, dan kebersamaan para penarinya, Togal menjadi sarana untuk mengekspresikan kegembiraan, mempererat hubungan sosial, serta menunjukkan kecintaan masyarakat terhadap tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.

Karena itu, melalui festival ini, pihaknya ingin memberikan ruang kepada para penari, pelaku seni, dan generasi muda untuk terus mempelajari, menampilkan, serta mengembangkan Tarian Togal tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional yang terkandung di dalamnya.

Ia berharap Togal tidak hanya dikenal di lingkungan masyarakat setempat, tetapi juga dapat diperkenalkan secara lebih luas sebagai salah satu kekayaan budaya daerah yang patut dihargai dan dilestarikan.

Sementara itu, Tarian Soya-Soya memiliki keterkaitan dengan sejarah perjuangan masyarakat Maluku Utara, termasuk kisah kepahlawanan dan perlawanan terhadap Portugis. Tarian ini dikenal dengan gerakannya yang dinamis serta penggunaan perlengkapan tari, seperti ngana-ngana dan perisai, yang merepresentasikan semangat keberanian dan perjuangan.

Meski Tarian Soya-Soya belum sempat ditampilkan dalam festival tersebut, Rizki menegaskan bahwa pengenalan nilai sejarah yang terkandung di dalamnya tetap penting bagi generasi muda.

Menurutnya, generasi penerus tidak cukup hanya mengenal gerakan tarian, tetapi juga perlu memahami sejarah, semangat perjuangan, kedisiplinan, keberanian, dan kecintaan terhadap tanah kelahiran yang menjadi bagian dari pesan budaya tersebut.

Pengolahan Pangan Lokal Jadi Perhatian Utama

Selain kesenian tradisional, festival ini juga memberikan perhatian khusus terhadap pengetahuan lokal dalam pengolahan pangan.

Rizki mengatakan, pangan tradisional bukan sekadar sumber makanan, tetapi juga bagian dari identitas budaya, keterampilan masyarakat, serta hubungan manusia dengan alam yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Melalui demonstrasi pengolahan pangan lokal, masyarakat, khususnya generasi muda, diharapkan dapat melihat dan mempelajari secara langsung pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki para pelaku tradisi.

Ia menilai pengetahuan lokal mengenai pengolahan pangan perlu terus diwariskan agar tidak hilang akibat perubahan pola hidup dan perkembangan zaman.

Lebih dari itu, pangan lokal juga memiliki potensi ekonomi apabila dikembangkan secara kreatif dan berkelanjutan. Pengembangan produk pangan berbasis potensi daerah dapat membuka peluang usaha, meningkatkan kreativitas masyarakat, serta mendukung perekonomian keluarga dan generasi muda.

Karena itu, Rizki mengajak masyarakat untuk menghormati para pelaku tradisi, petani, serta para maestro yang selama ini menjaga dan mewariskan pengetahuan lokal.

Generasi Muda Jangan Melupakan Budaya Sendiri

Dalam kesempatan tersebut, Rizki yang akrab disapa Iki mengajak seluruh generasi muda Orimakurunga agar tidak malu mengenal, mempelajari, dan mencintai kebudayaan sendiri.

Ia mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dan derasnya arus budaya global tidak boleh membuat generasi muda melupakan tarian, makanan tradisional, bahasa, sejarah, serta adat istiadat yang diwariskan oleh para leluhur.

Menurutnya, media sosial memang membuka akses terhadap berbagai informasi dan tren dari luar daerah. Namun, generasi muda juga perlu memanfaatkan teknologi untuk memperkenalkan dan mempromosikan kebudayaan lokal kepada masyarakat luas.

“Jangan sampai kita lebih mengenal kebudayaan dari luar, tetapi melupakan tarian, makanan, bahasa, sejarah, dan tradisi yang diwariskan oleh leluhur kita,” ujar Iki.

Ia berharap generasi muda tidak hanya menjadi penonton perkembangan zaman, tetapi juga mengambil peran aktif dalam menjaga keberlangsungan kebudayaan daerah.

Rizki menambahkan, Festival Budaya Kampung Orimakurunga diharapkan menjadi titik awal bagi pengembangan kegiatan kebudayaan yang berkelanjutan. Jika dikelola dengan baik, kebudayaan dapat menjadi kekuatan dalam pendidikan, mempererat persatuan sosial, mendukung pariwisata, serta mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat.

Pihaknya ingin Kampung Orimakurunga tidak hanya dikenal sebagai tempat penyelenggaraan pertunjukan seni, tetapi juga sebagai ruang tumbuh bagi generasi yang mencintai, memahami, dan melestarikan warisan leluhurnya.

“Budaya hidup dalam ingatan para sesepuh, gerakan para penari, keterampilan tangan para pelaku tradisi, makanan yang kita warisi, serta kebersamaan masyarakat dalam menjaga identitasnya,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Rizki juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Maluku Utara beserta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya festival tersebut.

Ia berharap dukungan terhadap kegiatan kebudayaan di tingkat desa terus diperkuat agar tradisi lokal tetap hidup dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Balai Pelestarian Kebudayaan Dorong Pelestarian Warisan Daerah

Sementara itu, Fauziah Rasid, S.S., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan pesan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Maluku Utara, Muhammad Tang, S.S., M.Hum., agar masyarakat terus menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan daerah sebagai identitas bangsa sekaligus warisan berharga bagi generasi mendatang.

Fauziah, yang akrab disapa Zhia, mengatakan bahwa pesan tersebut menjadi pengingat penting bagi masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak melupakan nilai-nilai budaya lokal di tengah perkembangan zaman.

Menurutnya, kebudayaan bukan sekadar tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan juga cerminan jati diri, sejarah, dan kearifan lokal yang membentuk karakter masyarakat.

Ia juga menyampaikan bahwa Balai Pelestarian Kebudayaan terbuka bagi masyarakat, komunitas, dan pelaku seni yang ingin mengusulkan proposal maupun program pengembangan kebudayaan di daerah.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menjadi landasan dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan nasional.

Dalam regulasi tersebut, terdapat 10 Objek Pemajuan Kebudayaan yang mencakup tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.

“Balai Pelestarian Kebudayaan terbuka bagi siapa saja yang ingin mengusulkan proposal dan program untuk pengembangan kebudayaan di daerah,” ujarnya.

Ia berharap masyarakat dan komunitas budaya di Maluku Utara semakin aktif mengambil bagian dalam upaya pelestarian kebudayaan melalui kegiatan yang terencana, berkelanjutan, dan melibatkan generasi muda.

Festival Budaya Kampung Orimakurunga pun menjadi momentum penting untuk memperkuat kesadaran bahwa pelestarian budaya bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau pelaku seni, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Sanggar Budaya Waidoba berharap tradisi lokal tetap hidup, pangan lokal semakin dihargai, dan generasi muda terus memiliki kebanggaan terhadap identitas budaya daerahnya. (Red)

HALSEL, Malutline – Persoalan lahan Puskesmas (PKM) Laluin, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, hingga kini belum menemukan titik penyelesaian. Kondisi tersebut memicu kekecewaan pemilik lahan yang dikabarkan mengancam akan memboikot aktivitas di Puskesmas Laluin dalam waktu dekat.

Persoalan tanah yang belum kunjung tuntas ini menjadi perhatian serius, mengingat Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan medis masyarakat, khususnya warga di wilayah Kecamatan Kayoa Selatan.

Ancaman pemilik lahan untuk menghentikan aktivitas di lokasi tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan ini membutuhkan perhatian dan penanganan serius dari pemerintah daerah serta instansi terkait.

Jika tidak segera diselesaikan, konflik lahan tersebut dikhawatirkan dapat berdampak terhadap kelancaran pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada Puskesmas Laluin.

Penyelesaian persoalan lahan fasilitas kesehatan semestinya menjadi prioritas, terlebih apabila menyangkut kepastian hak kepemilikan tanah dan keberlangsungan pelayanan publik. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap persoalan pertanahan diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Langkah mediasi antara pemilik lahan, pemerintah daerah, dan pihak pengelola Puskesmas dinilai penting untuk mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Apabila terdapat persoalan administrasi, pembayaran, maupun status hukum lahan, hal tersebut perlu ditelusuri secara terbuka berdasarkan dokumen dan bukti yang sah.

Di sisi lain, kepentingan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan juga harus menjadi pertimbangan utama. Jangan sampai persoalan yang belum terselesaikan justru berujung pada terganggunya akses warga terhadap layanan kesehatan dasar.

Masyarakat pun berharap Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya instansi yang membidangi kesehatan dan pertanahan, segera mengambil langkah konkret agar persoalan lahan Puskesmas Laluin tidak terus berlarut-larut.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi mengenai penyebab utama belum selesainya persoalan lahan tersebut maupun langkah penyelesaian yang telah ditempuh pemerintah. Konfirmasi dari pemilik lahan, pihak Puskesmas Laluin, dan pemerintah daerah masih diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang.

Malutline akan terus memantau perkembangan persoalan ini demi mendorong penyelesaian yang adil, berkepastian hukum, serta tidak merugikan kepentingan masyarakat. (Red)