HALSEL, Malutline – Keberadaan ternak sapi milik warga yang dibiarkan berkeliaran bebas di jalan raya kembali menjadi perhatian masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan, setelah seorang warga Desa Tuwokona dilaporkan mengalami kecelakaan hingga menderita luka serius.

Insiden itu terjadi tepat di depan Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Bacan Selatan. Kecelakaan tersebut memunculkan keprihatinan sekaligus desakan agar Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) segera mengambil langkah konkret untuk menertibkan ternak sapi yang berkeliaran tanpa pengawasan pemiliknya.

Warga menilai, persoalan ternak yang dilepas bebas bukan sekadar masalah ketertiban lingkungan, melainkan juga menyangkut keselamatan jiwa manusia. Sebab, keberadaan sapi di badan jalan dapat menimbulkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor yang memiliki ruang terbatas untuk menghindar ketika berhadapan dengan hewan berukuran besar.

Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak, mengingat jalan raya merupakan fasilitas umum yang digunakan masyarakat untuk berbagai aktivitas, mulai dari bekerja, bersekolah, berdagang, hingga mengakses pelayanan kesehatan.

Satpol PP Diminta Segera Lakukan Penertiban

Menyikapi insiden tersebut, masyarakat meminta Satpol PP Kabupaten Halmahera Selatan agar tidak hanya menunggu terjadinya kecelakaan baru mengambil tindakan. Langkah pencegahan melalui patroli, pendataan pemilik ternak, sosialisasi, hingga penertiban dinilai penting untuk mengurangi risiko kecelakaan serupa.

Penertiban diharapkan menyasar titik-titik yang kerap menjadi lokasi berkeliarannya sapi, terutama ruas jalan umum, kawasan permukiman padat penduduk, serta jalur yang ramai dilalui kendaraan bermotor.

Warga juga berharap pemerintah daerah dapat mengevaluasi penanganan ternak yang dilepas tanpa pengawasan. Apabila terdapat peraturan daerah atau ketentuan lain yang mengatur pemeliharaan ternak, aturan tersebut diharapkan diterapkan secara konsisten sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Upaya tersebut bukan semata-mata untuk memberikan sanksi kepada pemilik ternak, melainkan membangun kesadaran bahwa memelihara hewan juga disertai tanggung jawab terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat.

Jangan sampai kelalaian dalam mengawasi ternak justru menimbulkan kerugian bagi orang lain, baik berupa luka-luka, kerusakan kendaraan, maupun dampak lain yang dapat mengganggu kehidupan keluarga korban.

Pemilik Ternak Harus Memahami Tanggung Jawabnya

Memelihara sapi merupakan salah satu kegiatan masyarakat yang memiliki nilai ekonomi. Ternak dapat menjadi sumber penghasilan, tabungan keluarga, maupun penunjang kebutuhan hidup. Namun, manfaat ekonomi tersebut harus berjalan seiring dengan tanggung jawab pemilik dalam menjaga hewan peliharaannya.

Pemilik ternak perlu memastikan sapi berada di lokasi yang aman, tidak memasuki jalan umum, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Jika ternak dipelihara dengan sistem penggembalaan, pengawasan yang memadai tetap diperlukan agar hewan tidak berkeliaran ke kawasan yang membahayakan pengguna jalan.

Membiarkan sapi berjalan bebas di jalan raya bukanlah persoalan sepele. Hewan yang berada di tengah jalan dapat mengejutkan pengendara, menghalangi pandangan, atau memaksa pengendara melakukan pengereman dan manuver mendadak.

Dalam situasi tertentu, tindakan menghindar secara spontan justru dapat menyebabkan pengendara kehilangan keseimbangan, terjatuh, atau bertabrakan dengan kendaraan lain.

Karena itu, pemilik ternak perlu memahami bahwa menjaga sapi bukan hanya untuk mencegah hewan hilang atau mengalami kecelakaan, tetapi juga untuk melindungi keselamatan orang lain.

Kesadaran ini harus tumbuh dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Pemilik ternak hendaknya tidak menunggu teguran petugas atau terjadinya kecelakaan untuk mulai menjalankan kewajibannya.

Bahaya Ternak di Jalan Raya Perlu Diedukasi

Kecelakaan yang melibatkan ternak seharusnya menjadi pelajaran bersama bahwa keselamatan berlalu lintas tidak hanya bergantung pada pengendara, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat di sekitar jalan.

Pengendara sepeda motor, misalnya, dapat mengalami kesulitan menghindar apabila sapi tiba-tiba menyeberang, berdiri diam di badan jalan, atau bergerak tidak terduga. Pada malam hari, risiko dapat meningkat ketika jarak pandang terbatas dan keberadaan hewan sulit terlihat dari kejauhan.

Oleh sebab itu, masyarakat perlu membangun budaya tertib dan saling menjaga. Pengendara tetap harus berhati-hati, mengurangi kecepatan di kawasan yang rawan ternak, serta menjaga jarak pandang yang cukup. Namun, kehati-hatian pengendara saja tidak cukup apabila ternak terus dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan.

Pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama melalui tanggung jawab pemilik ternak, kesadaran pengguna jalan, dan ketegasan pemerintah daerah dalam menjalankan aturan.

Pemerintah Daerah Perlu Hadir dengan Solusi

Satpol PP sebagai perangkat daerah yang menjalankan tugas penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum diharapkan dapat berkoordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, kepolisian, serta instansi terkait untuk menangani persoalan tersebut sesuai kewenangan masing-masing.

Langkah awal yang dapat dilakukan antara lain mendata pemilik ternak, memetakan titik rawan, memberikan sosialisasi mengenai kewajiban menjaga hewan, serta melakukan patroli dan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah juga dapat mempertimbangkan penyediaan mekanisme pengaduan masyarakat agar lokasi ternak yang sering berkeliaran dapat segera ditindaklanjuti. Dengan demikian, penanganan tidak hanya bersifat sementara, tetapi menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban dan keselamatan secara berkelanjutan.

Apabila aturan setempat mengatur sanksi atau tata cara penanganan ternak yang berkeliaran, penerapannya perlu dilakukan secara adil, terukur, dan sesuai prosedur. Edukasi harus menjadi bagian penting dari penegakan aturan agar masyarakat memahami alasan di balik penertiban tersebut.

Jangan Menunggu Korban Berikutnya

Kecelakaan yang terjadi di depan Kantor Polsek Bacan Selatan menjadi pengingat bahwa persoalan ternak yang berkeliaran tidak boleh dianggap sebagai hal biasa. Keselamatan pengguna jalan harus menjadi kepentingan bersama yang tidak dapat diabaikan.

Masyarakat berharap Satpol PP Kabupaten Halmahera Selatan segera merespons keluhan tersebut dengan langkah nyata. Penertiban dan edukasi kepada pemilik ternak diharapkan mampu mencegah terulangnya kecelakaan serupa di kemudian hari.

Di sisi lain, pemilik ternak juga diharapkan menunjukkan kepedulian terhadap keselamatan sesama warga dengan memastikan hewan peliharaannya tidak mengganggu jalan umum.

Sebab, jalan raya bukan tempat untuk membiarkan ternak berkeliaran tanpa kendali. Ketertiban lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga kewajiban moral seluruh masyarakat.

Jangan sampai masyarakat baru menyadari pentingnya pengawasan ternak setelah jatuh korban. Pencegahan harus dilakukan sekarang, sebelum kecelakaan serupa kembali terjadi dan menimbulkan dampak yang lebih berat. (Red)

TERNATE, MALUTLINE – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Ternate bersiap menggelar Operasi Patuh Kieraha 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Operasi ini menjadi bagian dari upaya kepolisian untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, sekaligus mewujudkan kondisi jalan yang tertib, aman, dan berkeselamatan di wilayah Kota Ternate.

Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, Satlantas Polres Ternate mengajak seluruh pengguna jalan untuk menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama, bukan sekadar kewajiban untuk menghindari sanksi pelanggaran lalu lintas.

Operasi Patuh Kieraha 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi aturan berkendara, melengkapi dokumen kendaraan, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta menghormati hak pengguna jalan lainnya.

Kapolres Ternate, AKBP Anita Ratna Yulianto, S.I.K., M.H., bersama Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Ternate, IPTU Naomi Olinna Harahap, S.Tr.K., M.H., menjadi bagian dari jajaran yang tercantum dalam publikasi sosialisasi operasi tersebut.

Tingkatkan Kesadaran dan Disiplin Pengendara

Operasi Patuh Kieraha 2026 tidak hanya menjadi agenda penegakan hukum, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat.

Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas merupakan faktor penting dalam mengurangi risiko kecelakaan. Pelanggaran yang dianggap sepele, seperti tidak menggunakan helm berstandar SNI, menerobos lampu lalu lintas, menggunakan telepon genggam saat berkendara, atau melawan arus, dapat menimbulkan risiko serius bagi pengendara maupun orang lain.

Karena itu, masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan dan memastikan setiap perjalanan dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan.

Pengendara sepeda motor diimbau menggunakan helm berstandar SNI dan memasangnya dengan benar. Pengemudi mobil juga harus menggunakan sabuk pengaman, sementara seluruh pengguna jalan wajib mematuhi rambu, marka, lampu lalu lintas, serta ketentuan batas kecepatan yang berlaku.

Selain itu, pengendara diharapkan tidak berkendara dalam kondisi yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain, termasuk ketika mengantuk atau tidak mampu berkonsentrasi secara optimal.

Polisi dan Masyarakat Harus Berjalan Bersama

Salah satu pesan utama dalam Operasi Patuh Kieraha 2026 adalah pentingnya kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat.

Keselamatan berlalu lintas tidak dapat diwujudkan hanya melalui penindakan aparat. Dibutuhkan kesadaran kolektif agar setiap pengguna jalan memiliki tanggung jawab untuk menaati peraturan dan menghargai keselamatan sesama.

Kota Ternate sebagai salah satu pusat aktivitas masyarakat di Maluku Utara memiliki mobilitas kendaraan yang mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, hingga aktivitas sosial. Kondisi tersebut membuat kedisiplinan berlalu lintas menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran aktivitas masyarakat sehari-hari.

Melalui operasi ini, masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa ketertiban berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab polisi, melainkan kewajiban seluruh pengguna jalan.

Kepatuhan terhadap aturan juga mencerminkan sikap saling menghormati. Memberikan prioritas kepada pejalan kaki sesuai ketentuan, tidak menggunakan badan jalan secara sembarangan, serta tidak memaksakan kendaraan ketika kondisi tidak aman merupakan contoh perilaku sederhana yang dapat membantu menciptakan lalu lintas lebih tertib.

Penegakan Hukum Harus Berorientasi pada Keselamatan

Penegakan hukum dalam operasi kepolisian di bidang lalu lintas pada prinsipnya bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat dan mencegah terjadinya kecelakaan.

Karena itu, setiap pengguna jalan perlu mempersiapkan diri sebelum berkendara, mulai dari memastikan kelengkapan surat-surat kendaraan, kondisi rem dan ban, fungsi lampu, hingga kelengkapan keselamatan lainnya.

Masyarakat juga diimbau menghindari penggunaan knalpot yang tidak sesuai ketentuan, tidak melakukan balapan liar, serta tidak mengendarai kendaraan dengan cara yang membahayakan pengguna jalan lainnya.

Kendati demikian, rincian sasaran prioritas pelanggaran, mekanisme penindakan, serta pola pelaksanaan Operasi Patuh Kieraha 2026 tetap perlu merujuk pada keterangan resmi Satlantas Polres Ternate. Informasi tersebut penting agar masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai ketentuan operasi dan dapat menyesuaikan perilaku berkendara sesuai aturan yang berlaku.

Wujudkan Ternate yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan

Pelaksanaan Operasi Patuh Kieraha 2026 yang dijadwalkan berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026, diharapkan memberikan dampak positif terhadap perilaku pengguna jalan di Kota Ternate.

Keberhasilan operasi tidak semata-mata diukur dari jumlah pelanggaran yang ditemukan atau tindakan yang diberikan, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan meskipun tidak sedang berada di bawah pengawasan petugas.

Perubahan perilaku tersebut menjadi kunci untuk membangun budaya berlalu lintas yang berkelanjutan, sehingga jalan raya dapat digunakan secara aman oleh pengendara sepeda motor, pengemudi mobil, pejalan kaki, maupun pengguna jalan lainnya.

Dengan mengedepankan semangat Polisi Bersama Masyarakat, Satlantas Polres Ternate mengajak seluruh warga untuk mendukung Operasi Patuh Kieraha 2026 melalui tindakan nyata: menaati peraturan, melengkapi perlengkapan keselamatan, menjaga konsentrasi, dan mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan.

Tertib berlalu lintas bukan hanya tentang menghindari pelanggaran, tetapi juga tentang melindungi nyawa. Keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama.

Catatan redaksi: Jadwal operasi mengacu pada materi publikasi yang diterima. Rincian sasaran prioritas dan bentuk penindakan belum dicantumkan karena memerlukan konfirmasi resmi dari pihak kepolisian. (Red)

HALSEL, Malutline–Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Halmahera Selatan, Dr. Abdillah Kamarullah, SE., MM., menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas pelantikan pengurus Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAFS) di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, serta GEKRAFS Kampus Wilayah Maluku Utara untuk periode 2026–2029.

Ucapan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan organisasi ekonomi kreatif dalam mendorong pertumbuhan pelaku usaha kreatif, khususnya generasi muda di Maluku Utara.

Dalam pesan yang disampaikan melalui publikasi ucapan selamat tersebut, Abdillah berharap amanah yang diberikan kepada seluruh pengurus dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.

Ia juga berharap kepengurusan GEKRAFS yang baru dapat membuka lebih banyak peluang bagi generasi muda dan pelaku usaha kreatif untuk berkembang, berinovasi, serta memiliki daya saing.

Menurut pesan dalam ucapan tersebut, penguatan ekonomi kreatif membutuhkan komitmen bersama agar potensi anak muda dan pelaku usaha lokal dapat berkembang secara berkelanjutan.

Pelantikan pengurus GEKRAFS periode 2026–2029 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi, memperluas jejaring usaha, serta mendorong lahirnya berbagai inovasi yang mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah.

Dukungan terhadap organisasi ekonomi kreatif juga diharapkan dapat membuka ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi dan kreativitas, sehingga mampu menciptakan peluang usaha serta meningkatkan daya saing ekonomi di Maluku Utara. (Red)

TERNATE, Malutline — Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Ternate, Aldhy Ali, kembali menjalani pemeriksaan oleh aparat penegak hukum. Setelah sebelumnya dimintai keterangan penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku Utara dalam perkara berbeda, kali ini Aldhy diklarifikasi Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate terkait penelusuran penggunaan anggaran sekitar Rp64,235 miliar.

Anggaran tersebut berkaitan dengan pembayaran tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Ternate periode 2020–2024.

Penelusuran ini dilakukan Kejari Ternate setelah menerima pelimpahan laporan pengaduan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Ternate, Andi Hamzah Kusumaatmaja, membenarkan adanya penanganan laporan tersebut. Menurutnya, Kejari Ternate telah menerbitkan surat perintah tugas untuk melakukan penelusuran melalui penyelidikan tertutup di bidang intelijen.

“Jadi kemarin sudah ada pelimpahan laporan pengaduan tersebut dari Kejati Maluku Utara kepada Kejari Ternate dan kita lanjut menerbitkan surat perintah tugas,” ujar Andi saat dikonfirmasi, Selasa (6/10/2026).

Dalam proses penelusuran, tim intelijen Kejari Ternate telah meminta keterangan sekitar delapan hingga 10 orang yang dianggap mengetahui proses penganggaran maupun persoalan terkait tunjangan tersebut.

Keterangan para pihak kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas (Lapastuk) dan dilaporkan secara berjenjang kepada jajaran intelijen Kejati Maluku Utara.

“Laporan hasil tugas itu sudah kita sampaikan kembali secara berjenjang kepada intelijen Kejati Maluku Utara. Saat ini kita masih menunggu disposisi dari pimpinan untuk langkah selanjutnya,” jelasnya.

Mantan Pejabat Pemkot Turut Dimintai Keterangan

Penelusuran Kejari Ternate tidak hanya dilakukan di lingkungan Sekretariat DPRD. Sejumlah mantan pejabat Pemerintah Kota Ternate yang dinilai mengetahui proses penyusunan APBD pada periode tersebut juga telah dimintai klarifikasi.

Andi menyebut, pihak yang telah dimintai keterangan antara lain mantan Sekwan, Sekwan definitif saat ini Aldhy Ali, serta mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate yang menjabat pada periode tersebut.

“Yang kita lakukan klarifikasi kemarin mantan Sekwan dan Sekwan yang definitif. Kemudian juga mantan Sekda Ternate yang pada saat itu menjabat,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Ternate dan Wakil Ketua DPRD disebut belum dimintai keterangan dalam penelusuran tersebut.

Namun, Kejari Ternate tidak menutup kemungkinan pimpinan DPRD akan dimintai klarifikasi apabila keterangan mereka dibutuhkan dalam perkembangan penelusuran.

“Untuk Ketua DPRD dan Wakil Ketua itu belum dimintai klarifikasi. Kalau memang diperlukan pada tahap-tahap berikutnya, tidak menutup kemungkinan akan dimintai klarifikasi maupun keterangan,” ujar Andi.

Sebelumnya Diperiksa Ditreskrimsus

Pemeriksaan Aldhy Ali oleh Kejari Ternate menambah catatan proses hukum yang sebelumnya juga pernah menyentuh dirinya.

Dalam perkara berbeda, Aldhy sebelumnya telah diperiksa penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku Utara terkait dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas DPRD Kota Ternate.

Dalam proses tersebut, penyidik disebut mendalami penggunaan anggaran perjalanan dinas DPRD yang nilainya mencapai miliaran rupiah, termasuk proses penganggaran dan pelaksanaannya.

Selain itu, nama Aldhy Ali juga muncul dalam proses persidangan di PTUN Ambon terkait gugatan Nurjaya Hi. Ibrahim mengenai proses Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPRD Kota Ternate.

Meski demikian, rangkaian pemeriksaan tersebut berada dalam perkara dan konteks hukum yang berbeda, sehingga tidak dapat serta-merta dianggap sebagai satu perkara yang saling berkaitan.

Masih Tahap Penyelidikan Tertutup

Kejari Ternate menegaskan, penelusuran terhadap anggaran Rp64,235 miliar tersebut masih berada pada tahap penyelidikan tertutup bidang intelijen.

Andi menjelaskan, mekanisme tersebut berbeda dengan penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan bidang Pidana Khusus (Pidsus).

Hasil penelusuran intelijen selanjutnya menjadi bahan bagi pimpinan kejaksaan untuk menentukan langkah hukum berikutnya, termasuk kemungkinan ditindaklanjuti ke tahapan yang lebih tinggi apabila ditemukan dasar yang cukup.

“Jadi kasus ini masih dalam penyelidikan tertutup. Itu bukan penyelidikan seperti yang sebagaimana di Pidsus lakukan. Penyelidikan tertutup itu ada di bidang intelijen dan nantinya kalau memang atas dasar disposisi dari pimpinan, akan dinaikkan,” pungkas Andi.

Hingga kini, belum ada kesimpulan resmi mengenai ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum dalam penggunaan anggaran tersebut. Proses masih berjalan dan seluruh pihak yang dimintai keterangan pada tahap ini berkedudukan sebagai pihak yang memberikan klarifikasi (red)

HALSEL, Malutline -Pemeriksaan terhadap saksi berinsial FH (15) tahun, warga Desa Orimakurunga, Kecamatan Kayoa Selatan, oleh penyidik Polres Halsel pada Jumat (2/10), pukul 8.00 WIT, di Desa Orimakurunga disesalkan pihak keluarga.

Magfira Amir, keluarga saksi mengungkapkan, prosedur pemeriksaan terhadap saksi FH yang juga siswa kelas 2 SMA 24 Halsel patut dipersoalkan karena berlangsung di rumah kepala desa. Bahkan, saksi diperiksa saat berlangsung proses belajar mengajar di sekolah merupakan tindakan diluar prosedur.

Lantaran pemeriksaan sejak 08.00 hingga pukul 15.00 WIT, FH tidak lagi mengikuti proses belajar di sekolah.

Menurut Magfira yang juga pimpinan redaksi PoskoMalut, prosedur penanganan kasus oleh Polres Halsel dan Polsek Kayoa secara sengaja merampas hak saksi sebagai siswa untuk mendapatakan proses belajar mengajar yang layak di sekolah.

Ia pun menyoal kedatangan puluhan personil polisi di Desa Orimakurunga, untuk memeriksa saksi apakah berasal dari Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) atau penyidik biasa.

Dengan begitu, Magfira mendesak Propam Polda Maluku Utara, untuk menyikapi tindakan sejumlah penyidik dalam pemeriksaan tersebut.

Magfira, berjanji pihak keluarga akan mengambil langkah hukum atas prosedur pemeriksaan yang dilakukan penyidik karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor: 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan UU nomor 11 tahun 2012, pasal 23 ayat (2) tentang sistem Peradilan Pinada Anak.

FH sendiri merupakan saksi atas insiden pengeroyokan terhadap salah seorang pemuda Desa Laluin berinisial KA, saat berlangsung pertandingan sepak bola di Desa Sagawele, Kecamatan Kayoa Selatan beberapa waktu lalu.

Korban KA yang saat itu diduga tengah dirasuki minuman keras nekad menyerang sekelompok pemuda Desa Orimakurunga, dengan sebuah kayu balok. Aksi nekad korban justru menjadi petaka. Dia korban secara spontan dikeroyok sekelompok pemuda Orimakurunga hingga tak sadarkan diri.

Kapolsek Kayoa Selatan,!Ipda Sukardi Sain, saat dikonfirmasi via WhatsApp ihwal pemeriksaan saksi FH belum memberikan keterangan. Kasat Reskrim Polres Halsel Iptu Wahyu Hermawan yang juga dikonfirmasi enggan merespon. (Red)