TERNATE Malutline com-Lembaga suwadaya Masyarakat (LSM) Lumbung informasi rakyat (LIRA) Provinsi Maluku Utara Mendesak Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) agar melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Sherly Laos atas kebijakanya melaksanakan setiap kegiatan Rapat kerja (Raker) maupun kegiatan lain di Provinsi Maluku Utara selalu terpusatkan di Bela internasional Hotel di kota Ternate Provinsi Maluku Utara.

desakan ini di sampaikan oleh ketua LSM Lumbung informasi rakyat (LIRA) Maluku Utara, Said Alkatiri, melalui presrilisnya kepada wartawan, mengatakan Sewal Bella internasional Hotel oleh gubernur Maluku Utara Sherly Laos dinilai melanggar aturan Sebagai bentuk komitmen pimpinan baik itu presiden, gubernur, Bupati dan walikota telah di atur hak-hak untuk melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat dan segala bentuk fasilitas oleh negara.

“Pihaknya menduga penggunaan uang rakyat, pada setiap pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah khusus di provinsi Maluku Utara menjadi atensi dari LSM lumbung informasi rakyat ( lira) provinsi Maluku Utara di karenakan pada saat kegiatan Pemprov Maluku Utara hanya satu pilihan lokasi kegiatan yakni di hotel bella yang kepemilikan merupakan mendiang suaminya gubernur Serly Laos yang patut di duga penggunaan anggaran setiap kegiatan Pemprov memerlukan biaya yang cukup besar,” ungkapnya (21/5/2025).

Dikatakannya untuk evisiensi anggaran yang melekat pada APBD, Pemprov masih bisa menggunakan fasilitas pemerintah provinsi Maluku Utara misalnya kantor gubernur, kantor DPRD dan fasilitas lainnya yang bisa di gunakan di ibu kota provinsi Maluku Utara yakni di Sofifi tapi tidak di lakukan hal demikian, Malah semua kegiatan Pemprov di laksanakan di kota Ternate yang di pusatkan di hotel bella sementara banyak hotel atau lokasi kegiatan menjamur di kota Ternate yang dinilai lebih murah di bandingkan hotel Bella yang merupakan hotel elit yang pembiyayannya lebih besar di bandingkan hotel lain di kota Ternate namun tidak di gunakan.

berdasarkan UU No 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dan UU Tipikor yang mengatur mengenai penyalahgunaan wewenang, khusus dalam pasal 17,18,19,20 dan 21 dalam pasal ini menetapkan larangan bagi badan/atau pejabat pemerintahan untuk menyalahgunakan wewenang, termasuk melampaui, mencampuradukkan wewenang dan/ bertindak sewenang-wenang Bahwa dalam pelaksanaan anggaran daerah pun berdasarkan inpres no 1 tahun 2025 tentang efesiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara maupun Anggaran pendapatan daerah tahun 2025

“Oleh karenanya dari hasil monitoring LSM lumbung informasi rakyat (lira) provinsi Maluku Utara mendesak BPK RI dan KPK agar segera melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Pemprov Maluku Utara yang di lakukan oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dan apabila di temukan ada potensi pelanggaran maka komisi pemberantasan korupsi (KPK) di desak melakukan penyelidikan terhadap kebijakan gubernur Sherly laos,” pintah said A . Alkatiri. (Red)

Halsel Malutline com-Sejumlah kios kecil dan usaha lainnya di Wilayah Desa Lukulamo Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara

Informasi yang dihimpun oleh Media ini, Kebakaran diperkirakan terjadi pada pukul 07.48 WIT, Jumat (16/5/2025). Warga setempat mencoba memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun bangunan bermatrial kayu (papan) yang mudah terbakar, disertai tiupan angin di pagi hari membuat warga kewalahan dan kebakaran pun tak terhindarkan

Kobaran api dapat diredahkan setelah kerahkan unit mobil pemadam kebakaran (Damkar), selang waktu kemudian api perlahan padam

Peristiwa kebakaran tersebut dapat menghanguskan beberapa unit bangunan kios, warung dan usaha lainnya milik warga dan kerugian yang ditimbulkan diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah.

Selang waktu kemudian, pukul. 12 : 20 WIT, Curah Hujan dan nampaknya terlihat puin-puin bangunan yang menyedihkan.

Mengenai kronologis peristiwa kebakaran, hingga saat ini belum diketahui secara detail.

Namun menurut dugaan warga, kebakaran bermula disebabkan oleh kosleting arus pendek listrik.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, pihak Kepolisian Resort Halmahera Tengah masih melakukan penyelidikan lebih lanjut (Red)

Halsel Malutline Com-Warga yang berdomisili di Desa kampung makian kecamatan Bacan selatan kabupaten Halmahera Selatan, yang berprofesi sebagai Petugas penyapu jalan pada Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan (DLHK) para petugas penyapu jalan ini di ketahui mengabdi suda sekitar 12 tahun namun di berhentikan secara sepihak oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan (DLHK) kabupaten Halsel Samsu Abubakar SE,M.Si.

Pemberhentian terhadap sejumlah tukang sapu kebersihan ini berdasarkan surat Pemutusan kerja 660.1/09/DlH.HS/V/2025 pada tanggal 6 mei 2025 dengan alasan hasil evaluasi kinerja sebagai tenaga harian lepas penyapu jalan oleh dinas DLHK menilai tidak ada peningkatan dan perbaikan kinerja dari sisi kedisiplinan dan tanggung jawab pekerjaan di lapangan sebagai penyapu jalan maka dari itu pihak dinas DLHK memutuskan untuk tidak melanjutkan kerja (pemutusan kerja) dengan para penyapu jalan terhitung mulai tanggal 6 Maret 2025 para penyapu jalan dinyatakan berakhir.

Dalam surat pemberhentian kepada sejumlah tukang sapu tersebut Pihak DLHK Menyampaikan terimakasih dan pengabdian dan loyalitas kepada Para Penyapu jalan yang di berikan selama ini apabila di kemudian hari di perlukan, maka kami akan menawarkan kesempatan kerja kembali kepada para petugas penyapu jalan sebagai tenaga harian lepas penyapu jalan dinas lingkungan hidup dan kebersihan(DLHK) kabupaten Halmahera Selatan.

Berdasarkan surat pemberhentian yang di keluarkan oleh kadis DLHK Kabupaten Halmahera Selatan Samsu Abubakar terhadap sejumlah tukang sapu tersebut dengan alasan jarang masuk kerja dan tidak disiplin ini tidak benar dan para tukang sapu ini merasa di zalimi karena Mereka selalu aktif menjalankan tugas sebagai tukang sapu harusnya yang di evaluasi itu pengawas lapangan karena pengawas lapangan datang melakukan kroscek para tukang sapu itu sudah sekitar jam 7 dan jam 8 pagi sementara para tukang sapu bekerja mebersihkan jalan itu di bersihkan pada waktu malam hari sebelum azan subuh jadi hasil evaluasi dinas ini merupakan hasil evaluasi sepihak.

para tukang sapu ini meminta belas kasihan dari Bupati kabupaten Halmahera Selatan untuk dapat meninjau kembali surat keputusan kepala dinas DLHK Samsu Abubakar yang memberhentikan mereka dari tukang sapu dengan alasan yang tidak masuk akal, ada yang mengaku sebelum mereka di berhentikan itu kami suda di telepon di ancam oleh sejumlah PNS di DLHK dengan tuduhan kami memiliki arah politik lain padahal Torang juga memiliki arah pilihan Politik ke BASAM-HELMI.

“Jangan sampe dorang yang pilih kandidat lain trus Torang yang di jadikan kambing hitam untuk menyelamatkan dong pe jabatan” ujar salah seorang penyapu jalan kepada Malutline kamis (8/5/2025).

sementara itu kepala dinas DLHK Kabupaten Halmahera Selatan Samsu Abubakar pada saat di konfirmasi melalui saluran telepon terkait pemberhentian sejumlah tukang sapu tersebut masih dalam upaya konfirmasih hingga berita ini di publish. (red)

Halsel Malutline Com Aroma persaingan perebutan kursi Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Halmahera Selatan periode 2025–2029 mulai memanas. Humein Kiat, politisi Partai Keadilan Sejahtera dan anggota DPRD dua periode asal Gane, secara tegas menyatakan siap maju sebagai calon Ketua KONI Halsel.

Pernyataan ini disampaikan langsung dalam jumpa pers yang digelar pada Minggu (27/04/2025), usai menerima dorongan resmi dari sejumlah Cabang Olahraga (Cabor) melalui rapat internal simpatisan. Mereka menilai Humein sebagai kandidat terkuat dan representatif untuk membawa perubahan nyata dalam tubuh KONI Halsel.

“Saya siap maju dan bertarung. Selama ini, kepengurusan KONI hanya berorientasi pada bagaimana mengamankan dana hibah, bukan pada pembinaan prestasi. Ini harus diubah!” tegas Humein.

Ia melontarkan kritik pedas terhadap kinerja KONI selama ini, yang dinilai gagal mengelola anggaran besar secara maksimal. Menurutnya, ironis ketika para atlet dan pengurus cabor harus menjual keripik pisang dan berjualan demi mengikuti kejuaraan di tingkat provinsi.

“Bayangkan, anggaran KONI itu besar, tapi para atlet dan pengurus cabor harus cari biaya sendiri untuk bertanding. Ini bukan pembinaan olahraga, ini pelecehan terhadap semangat juang atlet daerah,” tambahnya.

Humein menekankan bahwa perubahan gaya kepemimpinan di tubuh KONI Halsel adalah sebuah keharusan. Ia berkomitmen membawa transparansi, efisiensi, dan keberpihakan nyata kepada para atlet dan cabor.

Dengan rekam jejak sebagai legislator dua periode dan pengalaman organisasi, Humein Kiat optimis mampu membawa wajah baru dalam kepemimpinan KONI Halmahera Selatan.

“Ini bukan soal jabatan, ini soal tanggung jawab moral terhadap masa depan olahraga kita,” pungkasnya. (Red)

HALSEL, Malutline Com Sengketa lahan antara warga dan Pemerintah Daerah Halmahera Selatan (Halsel) kembali mencuat. Sabtu (26/4/2025), pemilik lahan dari Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, memalang akses masuk Gedung DPRD dan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai bentuk protes terhadap Pemda yang dinilai ingkar janji menyelesaikan masalah ganti rugi.

Bakir, pemilik lahan yang palang, mengungkapkan bahwa lahan seluas lebih dari 1 hektar miliknya telah digunakan untuk pembangunan jalan dan kantor pemerintahan tanpa penyelesaian administrasi yang jelas.

“Lahan saya di depan Kantor DPRD, dengan panjang 122 meter dan lebar 10 meter, digusur begitu saja tanpa ganti rugi. Sampai sekarang belum ada kejelasan dari Pemda,” tegas Bakir.

dalam aksinya, Bakir bersama keluarganya menutup jalan dengan bambu, kayu, dan membentangkan spanduk bertuliskan “Maaf Jalan Sementara Ditutup Karena Belum Ada Penyelesaian” untuk menarik perhatian publik dan menuntut pertanggungjawaban pemerintah.

Bakir mengaku sudah berupaya melakukan mediasi, mulai dari koordinasi langsung dengan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba hingga menggelar hearing bersama DPRD Halsel, namun hasilnya nihil. “Kami akan tetap memalang jalan dan pintu masuk DPRD sampai hak kami dipenuhi,” tambahnya.

Menariknya, Pemda Halsel mengklaim memiliki sertifikat lahan tersebut sejak 2012. Namun, hingga kini Pemda belum bisa menunjukkan bukti-bukti kepemilikan sah seperti surat jual beli, surat pembebasan lahan, atau sertifikat resmi. Di sisi lain, Bakir mengantongi bukti pembayaran pajak hingga tahun 2019 atas lahan tersebut.

Kasus ini bukan hanya soal sengketa kepemilikan, tetapi juga mengungkap lemahnya tata kelola aset dan transparansi dalam proses pembangunan di daerah. Publik kini menanti, apakah Pemda Halsel akan mengambil langkah bijak menyelesaikan persoalan ini secara adil dan terbuka.(Red)