Halsel, Malutline com-Program beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu di Halmahera Selatan tengah disorot. Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Pendidikan mengalokasikan dana sebesar Rp 1,5 miliar untuk dua perguruan tinggi di daerah tersebut. Namun, belakangan muncul dugaan penyaluran fiktif, terutama di Sekolah Tinggi Pertanian (STP) Labuha.

Berdasarkan data, STP Labuha menerima alokasi sebesar Rp 1 miliar untuk 500 mahasiswa, sementara STAI Alkhairat Labuha menerima Rp 500 juta untuk 250 mahasiswa. Sayangnya, hasil penelusuran menemukan adanya ketidaksesuaian antara data penerima dan kenyataan di lapangan.

Sejumlah nama yang tertera sebagai penerima beasiswa di STP Labuha ternyata tidak pernah terlihat di kampus. Bahkan, ada indikasi bahwa beberapa di antaranya bukan mahasiswa aktif, bahkan bukan mahasiswa sama sekali.

“Banyak dari nama-nama itu tidak dikenal di kampus. Kami tidak pernah melihat mereka di kelas,” ujar salah satu mahasiswa STP Labuha yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Menanggapi hal ini, mantan Kepala Dinas Pendidikan Safiun Rajulan saat itu mengaku bahwa pihaknya hanya menyalurkan anggaran sesuai data yang diberikan pihak kampus.

“Kami hanya mengalokasikan sesuai surat keputusan dari pimpinan perguruan tinggi,” jelas Safiun.

Namun hal ini justru memunculkan pertanyaan lebih besar. Jika seluruh proses hanya berdasarkan dokumen dari kampus tanpa verifikasi lebih lanjut, bagaimana memastikan keabsahan data penerima?

Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan telah turun tangan. Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus), Ardhan Rizan Prawira, mengungkapkan bahwa beberapa pihak terkait telah dipanggil dan dimintai keterangan.

“Ketua STP Labuha, bendahara, dan bagian kemahasiswaan sudah kami periksa dua kali. Dari Dinas Pendidikan juga sudah kami minta keterangan,” ungkapnya.

Sayangnya, penyelidikan masih terkendala karena sulitnya melacak penerima beasiswa. Dari puluhan nama yang dicek secara acak, hanya dua orang yang berhasil ditemukan.

Mirisnya lagi, nama-nama yang diduga fiktif tersebut dikabarkan kembali muncul dalam daftar penerima beasiswa tahun 2024. Ini memperkuat dugaan adanya praktik manipulasi data secara berulang.

Hingga kini, belum ada pihak yang mengakui kesalahan atau bertanggung jawab secara terbuka. Proses hukum masih berjalan, dan masyarakat menanti transparansi dari pihak kampus maupun pemerintah daerah. (Rifaldi)

Halsel Malutline com-Poliandri, atau pernikahan di mana seorang wanita memiliki lebih dari satu suami, Terjadi di Kota Ternate belum lama ini di lakukan oleh salah seorang oknum kepala dinas di kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara padahal poliandri dilarang dalam Islam karena Hukum Islam memandang pernikahan sebagai ikatan antara satu pria dan satu wanita.

Jangankan Poliandri atau seorang wanita memiliki dua suami, bahkan poligami saja hanya diperbolehkan dengan syarat-syarat khusus untuk pria, bukan untuk wanita, Penjelasan Lebih Lanjut dalam Hukum Islam secara tegas melarang praktik poliandri, Dasar hukumnya adalah larangan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 24 yang melarang laki-laki menikahi wanita yang sudah bersuami.

Poliandri dan Fitrah Manusia dianggap bertentangan dengan fitrah manusia karena dapat menimbulkan masalah seperti sulitnya menentukan garis keturunan anak, konflik dalam keluarga, dan potensi penyakit menular seksual.

Perbedaan Poligami dan Poliandri yakni Poligami merupakan (pernikahan dengan banyak istri) diperbolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat khusus, seperti kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya.

Sementara itu, poliandri (pernikahan dengan banyak suami) tidak diizinkan.

Hak-Hak dalam Keluarga, Dalam Islam, kejelasan garis keturunan sangat penting karena terkait dengan hak-hak warisan, perwalian, dan hubungan keluarga. Poliandri membuat sulit menentukan ayah biologis anak terhadap ayah dari suami yang di nikahi satu perempuan.

sehingga ini dapat menimbulkan masalah dalam hak-hak tersebut namun hal ini di lakukan salah seorang oknum kepala dinas di kabupaten Halmahera Selatan yang mengaku janda dan menikah sirih dengan salah seorang oknum anggota polisi.

Hal ini di sampaikan salah seorang warga kota Ternate yang enggan di publish namanya Jumat (30/05/2025) “mengaku sangat heran dengan sikap salah seorang oknum kepala dinas di kabupaten Halmahera Selatan yang mengaku janda dan menikah sirih dengan salah seorang oknum anggota polisi padahal yang bersangkutan sudah punya suami dan tidak ada masalah dalam rumah tangganya sehingga oknum kadis tersebut memiliki dua suami yang sah dinikahinya,” Cetusnya.

Hingga berita ini di Publish oknum kepala dinas yang menikah sirih tersebut belum dapat di konfirmasih dan masih tetap dalam upaya konfirmasih wartawan. (Red)

Ternate malutline com-Personel Polres Ternate bersama Bhayangkari melaksanakan kegiatan Sabtu Ceria dengan menggelar senam Zumba yang dipimpin langsung oleh Kapolres Ternate, AKBP Anita Ratna Yulianto, S.I.K., M.H., pada Sabtu pagi (24/5/2025).

Kegiatan yang berlangsung di lapangan apel Mapolres Ternate itu diikuti dengan antusias oleh jajaran anggota Polres Ternate dan Bhayangkari. Suasana penuh semangat dan kekompakan tampak dalam setiap gerakan senam yang dilakukan bersama.

Kapolres Ternate mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menjaga kebugaran tubuh serta mempererat silaturahmi antara personel Polres dan Bhayangkari.

Menurut AKBP Anita Ratna Yulianto, S.I.K., M.H., menjaga kesehatan fisik juga menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari.

Selain senam bersama, acara juga diisi dengan sarapan sehat dan sesi motivasi ringan yang disampaikan oleh Kapolres. Hal ini bertujuan untuk membangun semangat kerja dan kebersamaan dalam lingkungan internal kepolisian.

Kapolres Ternate juga mengimbau seluruh personel untuk tetap menjaga kebugaran dan menerapkan pola hidup sehat di tengah padatnya aktivitas tugas, serta menjadikan momen Sabtu Ceria sebagai wadah pelepas penat dan penguatan mental.

“Dengan tubuh yang sehat dan jiwa yang bahagia, kita dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar AKBP Anita Ratna Yulianto, S.I.K., M.H.

Kegiatan Sabtu Ceria ini akan terus digelar secara rutin setiap akhir pekan sebagai bagian dari program pembinaan internal Polres Ternate dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif.

(Muksin)

Halsel Malutline com sejumlah Gedung Ruang kelas Belajar (RKB) di kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara baik itu RKB SD sekolah Negeri maupun suwasta jenjang SD dan SMP, terlihat masih ada yang rusak parah karena termakan usia di sejumlah Desa di kabupaten Halmahera Selatan.

namun hal ini berbeda dengan sekolah, yang merupakan pusat kegiatan belajar (PKBM) Alam sibela yang di bangun oleh mantan kepala Dinas pendidikan kabupaten Halsel yang juga sekretaris daerah (Sekda) Halsel, Safiun rajulan di bangun ada dua ruang kelas belajar satu ruang kantor terlihat sangat mewah di Desa papaloang kecamatan Bacan Selatan kabupaten Halsel.

Hal ini berdasarkan pantauan wartawan media ini minggu (25/05/2025) Gedung Ruang kelas belajar dan Kantor pada pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) alam sibela Milik sekretaris Daerah (Sekda) Halsel Safiun rajulan terlihat sangat mewah di bandingkan Ruang kelas belajar pada gedung sekolah lain di kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara.

Perlu di ketahui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan lembaga pendidikan nonformal yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat, bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti jalur pendidikan formal, PKBM juga menyediakan program pendidikan kesetaraan, seperti Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA), yang setara dengan pendidikan formal.

PKBM juga berfungsi sebagai wadah kegiatan belajar yang melibatkan masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, Elaborasi Lebih Lanjut, Pendidikan Nonformal:

PKBM merupakan bagian dari pendidikan nonformal, yaitu pendidikan yang berlangsung di luar sistem pendidikan formal.

Pada Program Kesetaraan, PKBM menawarkan program pendidikan kesetaraan yang mencakup Paket A, Paket B, dan Paket C. Ijazah dari program ini diakui setara dengan ijazah pendidikan formal, merupakan Wadah Belajar Masyarakat sehingga PKBM menyediakan berbagai kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat.

PKBM berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan merupakan Alternatif Pendidikan, PKBM menjadi alternatif pendidikan bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti jalur pendidikan formal karena berbagai alasan, seperti keterbatasan waktu, ekonomi, atau akses Fleksibilitas Belajar.

Pembelajaran di PKBM lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik, misalnya dengan metode belajar jarak jauh atau pembelajaran yang lebih interaktif.

Terkait dengan sumber anggaran pembangunan RKB yang terbilang sangat mewah yang di bangun oleh sekda halsel Safiun rajulan bersumber dari anggaran pribadi atau bersumber dari anggaran pemerintah daerah melalui dinas pendidikan, hingga berita ini di publish mantan kadis pendidikan yang juga sekda Halsel Safiun rajulan yang merupakan pemilik dan pendiri sekolah PKBM alam sibela hingga berita ini di publish Safiun rajulan masih dalam upaya konfirmasih (Red)

Halsel Malutline com-Lembaga suwadaya masyarakat (LSM) Front anti Korupsi Indonesia Provinsi Maluku Utara meminta Pemda Halmahera Selatan di Bawah kepemimpinan Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muksin agar bekerja sama dengan Badan nasional Narkoba untuk memastikan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungana pemerintah (Lingkup) Pemda Halsel bersih dari barang haram jenis Narkoba.

Hal ini di sampaikan oleh ketua Front anti korupsi Indonesia (FAKI) Provinsi Maluku Utara Dani Haris Purnawan, kepada wartawan Jumat (23/05/2025) mengatakan ada dugaan puluhan ASN di lingkup Pemda halsel yang penjabat bendahara dan pembantu bendahara di lingkup Pemda Halsel di Sinyalir sebagai pengguna aktif Narkoba, sehingga Pemda Halsel wajib bekerja sama dengan BNN untuk di lakukan pemeriksaan melalui tes urine untuk memastikan kebenaran informasih tersebut.

Dikatakannya para bendahara di kabupaten Halmahera Selatan di pandang penting untuk di lakukan tes urine karena pada prinsipnya orang yang berlatar belakang sebagai pemakai pengedar Narkoba di pastikan pasti korupsi jika menduduki suatu jabatan sementara orang korupsi yang menduduki jabatan strategis apapun kalau korupsi belum tentu Narkoba, jadi hal ini di lakukan sebagai bentuk tindakan pencegahan kejahatan pemakai, pengedar serta tindakan pencegahan korupsi di lingkup Pemda Halsel.

“Ia mengatakan para bendahara dan pembantu serta staf bendahara yang patut di periksa yakni, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halsel Seluruh bendahara pembantu bendahara Bupati dan wakil Bupati serta umum perlengkapan Pemda Halsel dan bendahara selurah OPD dan Bendahara camat serta Bendahara desa di lingkup Pemkab Halsel,” tegasnya. (Red