LABUHA, Malutline–Suasana pagi di SMP Negeri 6 Halmahera Selatan tampak berbeda pada Rabu (27/08/2025). Sejak matahari baru naik, puluhan siswa datang dengan wajah penuh semangat meski tak dapat disembunyikan ada rasa gugup yang menyelimuti. Mereka bersiap mengikuti Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) gelombang kedua yang berlangsung selama dua hari, 27–28 Agustus 2025.

Sebanyak 50 siswa menjadi peserta ANBK tahun ini. Mereka dibagi ke dalam dua sesi ujian, agar proses asesmen berjalan lebih tertib dan lancar. Di ruang ujian, suasana hening begitu terasa. Hanya terdengar suara klik mouse dan ketikan keyboard ketika para siswa mengerjakan soal-soal literasi dan numerasi, serta mengisi survei belajar.

Di luar ruangan, para guru memberi semangat dengan penuh kehangatan. “Kalian sudah berlatih, jangan takut, kerjakan dengan tenang,” ucap salah satu guru sebelum ujian dimulai. Kata-kata itu seakan menjadi penyejuk bagi siswa yang sempat merasa gugup.

Pelaksanaan ANBK kali ini diawasi secara silang oleh Dinas Pendidikan, sebuah langkah yang diambil untuk menjaga profesionalitas dan integritas. Bagi pihak sekolah, ANBK bukan sekadar ujian, melainkan tolok ukur sejauh mana proses belajar mengajar berjalan efektif.

Kepala sekolah (Yahya Hi Kasim, S.Pd) berharap melalui ANBK ini SMP Negeri 6 Halmahera Selatan mendapatkan hasil maksimal yang dapat menjadi bahan evaluasi dan motivasi untuk meningkatkan mutu pendidikan ke depan.

“Kami ingin hasil asesmen ini benar-benar mencerminkan kondisi sekolah, agar kami bisa terus berbenah demi masa depan anak-anak,” tuturnya penuh harap.

Dengan semangat siswa yang terpancar selama dua hari pelaksanaan, ANBK di SMP Negeri 6 Halmahera Selatan bukan hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga cermin tekad bersama untuk menyiapkan generasi muda yang literat, cakap numerasi, dan siap menghadapi tantangan zaman. (Red)

LABUHA, Malutline–Warga Desa Bahu Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, Rabu (13/08/2025) melakukan aksi unjuk rasa di kantor pemerintahan Halmahera Selatan, Kantor Bupati, Sekretariat DPRD Halsel dan Kantor Dinas DPMD Halsel, Korlap Arjun Hasan dalam orasinya mendesak Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba, agar segera menindak tegas dan memberhentikan Badar Abbas dari jabatannya sebagai kades bahu karena yang bersangkutan di tuding sulap Desa bahu jadi Desa malapetaka.

Hal ini di sampaikan salah seorang masa aksi dalam orasinya di Depan Kantor Dinas DPMD kabupaten Halsel, mengatakan Kepala Desa Bahu Badar Abbas sebagai jabatan pemerintahan bagian dari lembaga eksekutif untuk mengeksekusi kebijakan, namun Kepala desa bahu Badar Abbas diketahui menjabat selama satu periode di anggap gagal menjalankan pemerintahan Desa karena dalam praktek pelanggaran amat sangat mencederai etika dan hukum sebagai pemimpin Desa.

Tidak Becusnya kepala Desa Bahu dalam menjalan tugas sebagai pemerintahan Desa juga sepertinya di diamkan oleh Badan permusyawaratan Desa (BPD) yang dalam fungsi pengawasan berjalannya pemerintahan di desa seperti kedua lembaga ini dinilai kompromi dalam penyelewengan anggaran yang bersumber dari dana desa, pemerintah cenderung menyalagunakan sehingga anggaran Desa terjadi ketidapastian baik aspek pengelolan keuangan desa dan ketidak terbukaanya terhadap pemerintahan yang di pimpinnya.

Rombongan Melakukan Aksi Unjuk Rasa

Di katakannya pemerintahan Desa bahu di bawah kepemimpinan Badar Abas dinilai begitu sangat amburadul karena kebijakan dan program pemerintahan tidak pro terhadap kepentingan masyarakat, ini yang mengakibatkan pemicu gerakan atas
kejahatan didalam pemerintahan Badar Abbas selaku kepala desa juga sebagai aktor rusaknya pemerintahan desa. Sebagaimana Hasil temuan investigasi pemuda desa bahu kecamatan mandioli selatan kabupaten Halsel.

Dalam hasil investigasi pemuda Desa Bahu kecamatan mandioli selatan kabupaten Halmahera Selatan tersebut telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan sistem pemerintahan yakni Ketidak aktifan kepala desa Badar abbas di desa bahu karena yang bersangkutan meninggalkan tugas kepemimpinannya sehingaga pelayanan masyarakat terabaikan, bahkan dalam pengelolaan anggaran Dana Desa kades bahu Badar Abbas juga dinilai Tidak transparansinya terhadap masyrakat terkait dengan pengelolaan anggaran Dana desa.

Bahkan Tidak stabilnya pemerintahan desa Bahu, BPD sangat lemah dalam fungsi pengawasan pemerintahaan desa
Karena Badar Abbas Diduga badar Abas melakukan laporan pertanggungjawaban fiktif terkait dengan penyaluran BLT tahun 2024, dan dalam pemerintahannya Tidak ada MUSDES selama kurang lebih 3 tahun berjalan sampai saat ini olehnya itu masah aksi mendesak Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba agar segera memberhentikan Kepala desa bahu Badar Abas, dari jabatan sebagai kepala desa bahu mandioli selatan. Pintah masa aksi. (Red)

HALSEL, Malutline. Sidang lanjutan soal Wanprestasi antara penggugat Arif La Awa, dan tergugat PT. Trimegah Bangun Persada Tbk, yang merupakan anak cabang dari PT Harita Grup yang beroperasi tambang nickel di Desa Kawasi Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. Provinsi Maluku Utara, (Malut).

Sidang lanjutan dengan agenda pembuktian digelar di pengadilan Negeri (PN) Labuha, dipimpin oleh tiga orang majelis Hakim yang nati saja dilantik, itu dengan nomor perkara 12/Pdt.G/2025/PN Labuha, pada senin (21/7/2025).

Sidang tersebut disusul dengan aksi demo oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Kalesang Anak Negeri (LSM KANE) Malut, didepan PN Labuha. Aksi ini mendesak PN Labuha, agar memberikan keadilan perkara yang tengah bergulir terkait wanprestasi (ingkar janji) yang di lakukan oleh Pihak perusahan PT. Trimegah bangunan Persada Tbk, dibawah naungan oleh PT. Harita Grup terhadap penggugat Arif La Awa bersama tiga orang saudara kandungnya. Masa aksi juga mendesak PN Labuha, agar segera menghentikan segala aktifitas perusahan di atas tanah yang saat ini di sangketakan.

“Kami mendesak pihak PN Labuha, segera menghentikan segala kegiatan perusahan di atas lahan yang di perkara kan saat ini, hingga adanya putusan tetap dari pengadilan yang seadil adilnya,” Pinta ketua LSM Kane Risal Sangaji dalam orasinya.

Risal juga menegaskan, pihaknya akan kembali menggelar aksi demo dan memboikot aktifitas pengadilan Negeri Labuha, jika putusan nanti tidak berdasarkan dengan bukti fakta soal wanprestasi yang di ajukan penggugat, namun berpihak kepada pihak perusahan raksasa.

“Kami akan kembali menggelar aksi dan memboikot aktifitas pengadilan jika putusan nanti tidak sesuai dengan nila sila ke 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, namun pihak pengadilan tetap berpihak kepada perusahan raksasa.Tegasnya

Setelah menyampaikan orasinya, masa aksi di terima dan melakukan herring bersama beberapa orang pejabat PN Labuha, hingga masa membubarkan diri dengan tertib.

Sementra itu Kuasa hukum penggugat M. Lahapiu S.H saat di temui media ini, mengatakan bahwa sidang yang berlangsung kali ini pihaknya dengan tegas menolak eksepsi yang diajukan penggugat sehingga sidang pembuktiannya di tunda.

“Permintaan eksepsi dari tergugat kami selaku penggugat menolak yang di ajukan penggugat jadi nanti pembuktiannya masing-masing, sehingga sidang pembuktian kali ini ditunda.

Kami juga mengajukan sita jaminan yang masih di pertimbangkan majelis hakim,” jelas Lahapiu

Kuasa hukum PT. Trimegah Bangun Persada Tbk, Henry Ananto S.H M,H Cs kepada Media ini, menyampaikan bahwa terdapat perubahan dalam persidangan kali ini Persidangan terus berlanjut tetapi ada perubahan dari pengadilan soal penetapan majelis hakim yang baru sehingga ada pr sampingan sampingan jadi ada jawaban kami dalam gugatan tentang kompetensi kreatif,” Ucap Henry.

Perlu diketahui, Sidang berkelanjutan akan kembali digelar pada minggu depan tanggal 28 juli 2025.(Red)

LABUHA, Malutline – Kasus dugaan korupsi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sarumah kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara yang disebut-sebut merugikan keuangan daerah bernilai belasan miliaran rupiah hingga kini belum ada titik terang.

Padahal, sejumlah pejabat tinggi bank daerah dan lingkup Pemda Halmahera Selatan telah diperiksa sejak Juni 2023 lalu, namun hingga hampir memasuki satu tahun, belum juga ada perkembangan dalam kasus tersebut.

Kasus yang pertama kali dibongkar oleh Mendiang Bupati Halmahera Selatan, Hi. Usman Sidik itu tampak redup usai Kejari memeriksa sejumlah saksi yang diduga terlibat dalam skandal BPRS Saruma.

Kasi Pidsus, Kejaksaan Negeri Labuha, Hendri Dunan, pernah di konfirmasi wartawan belum lama ini mengatakan pihaknya mengaku saat ini pihaknya masih menunggu proses perhitungan BPKP terkait kerugian negara dalam perkara tersebut. “Kita lagi berproses perhitungan BPKP,” akui Hendri.

Dia belum bisa memastikan kapan akan dilakukan penetapan tersangka dalam kasus yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Halsel dan pihak bank, “Kita belum tau juga kapan, kita sifatnya menunggu hasil, kalau untuk data sudah kita sampaikan dan klarifikasi sebagian sudah,” ujarnya.

Hendri berjanji akan mengumumkan secara terbuka dalam konferensi pers (ekspose) bersama dengan timnya saat penetapan tersangka digelar, “Nanti kita tunggu hasil, dan kita dari pihak Kejari halsel juga akan dlakukan ekspose bersama dengan tim penyidik. untuk sementara waktu belum,” tutupnya.

Hal ini mendapat tanggapan keras dari Lembaga suwadaya masyarakat (LSM) Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Provinsi Maluku Utara, Dani Haris Purnawan sabtu (18/07/2025) mengatakan perkembangan proses hukum kasus kredit macet Bank BPRS Sarumah tersebut hingga kini belum dilakukan ekspose secara terbuka ke masyarakat Halmahera Selatan itu perlu di pertanyakan.

Dikatakannya berdasarkan sumber informasi dari pihak yang terpercaya di internal menyebutkan kalau kasus tersebut suda dilakukan penghentian penyidikan (SP3) oleh pihak kejaksaan negeri (Kejari) Halmahera Selatan, olehnya itu pihaknya mendesak kejaksaan agung (Kejagung) Republik Indonesia (Ri) agar dapat mengevaluasinya kinerja kepala kejaksaan negeri (Kejari) Halsel Ahmad Phatoni SH. Pintasnya. (Red)

Jakarta, Malutline. Sentral Koalisi Anti Korupsi (SKAK) Maluku Utara Jakarta menyatakan komitmennya untuk terus mengawal berbagai kasus dugaan penyimpangan anggaran di Provinsi Maluku Utara.

Koordinator SKAK M. Reza A. Syadik mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan menyelidiki proyek pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi D.I Tilepo (tahap IV) di Desa Lembah Asri, Weda Selatan, Halmahera Tengah.

“Dengan nilai kontrak Rp16,9 miliar yang bersumber dari APBN 2025, proyek ini patut diduga dikerjakan asal-asalan jika dilihat dari foto proyek yang beredar sebagianya terlihat disusun begitu saja. KPK harus memanggil Kepala BWS, pemilik proyek, dan para PPK untuk diperiksa,” tegas Reza.

Reza meminta Ketua KPK Setyo Budiyanto melakukan investigasi cepat. “Jika lamban, kami akan menggelar demonstrasi dalam waktu dekat pada hari Jum’at 18 Juli 2025 di KPK, untuk memberi dukungan pengawasan berbagai proyek APBN di Provinsi Maluku Utara ” tegasnya.

Proyek yang dikerjakan PT Limau Gapi Konstruksi dan diawasi CV. Atrium Arsitek Konsultan ini dinilai tidak memenuhi standar teknis. Foto proyek sebagian yang beredar menunjukkan adanya indikasi pelanggaran teknis mencolok pada pekerjaan pasangan batu dasar, yang mana seharusnya menggunakan campuran semen pasir, namun hanya ditumpuk dan diplester asal jadi.

Proyek ini berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara.

Panggil & Periksa Kepala BWS, Panggil & Periksa Pemilik Proyek, Serta Panggil & Periksa PPK.

Selanjutnya di aksi kedua kami akan gelar demonstrasi di Kementrian PUPR untuk mendesak kementrian segera lakukan Evaluasi PPK, Satker & Kabalai. (Red)