Jayapura || Malut Line.Com

Wakil WaliKota Jayapura, Rustan Saru, mengeluarkan ‘warning’ terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meninggalkan kantor tanpa izin selama jam kerja dalam arahan apel di halaman Balai Kota Jayapura, Senin (14/4/2025).

Rustan Saru ingin ASN jajaran Kota Jayapura meningkatkan disiplin serta serta tertib administrasi.

“Aturan ini mulai berlaku dalam minggu ini, bahwa setiap ASN yang hendak meninggalkan kantor harus memiliki surat izin dari atasan langsung,” ucapnya.

Ke depannya, Rustan Saru bersama Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo akan menggelar inspeksi ke tempat-tempat umum seperti restoran, hotel, terminal dan lokasi lainnya.

“Lebih lanjut Rustam Saru katakan bahwa, saya dan Pak Wali Kota akan turun langsung ke lapangan, Jika kami menemukan ada oknum pegawai ASN yang keluar tanpa izin maka sanksi tegas akan diberikan,” ujarnya.

Kebijakan ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang berharap aturan tersebut dapat ditegakkan dan meningkatkan kedisiplinan bagi para ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik dengan baik

‘ Kita tegakkan disiplin agar pelayanan publik semakin baik,” pungkasnya. (Vicky Ririhena)

Ternate,MalutLine.Com
Personel Satuan Brimob Polda Maluku Utara bersama personel Resimen Pelopor Pasukan Brimob III wilayah Maluku Utara yang tergabung dalam _Tim Fere Kie_ Sat Brimob Polda Maluku Utara mengevakuasi seorang pendaki gunung Gamalama yang mengalami kelelahan saat pendakian.

Seorang pendaki gunung Gamalama tersebut dievakuasi tim gabungan setelah mengalami kelelahan dan kram saat turun dari pendakian di Gunung Gamalama.

Kejadian tersebut bermula saat Tim gabungan Satuan Brimob Polda Malut dan Resimen Pelopor Pasukan Brimob III wilayah Maluku Utara yang dipimpin oleh IPDA Alka Otaiba, S.H. melaksanakan survey jalan yang akan digunakan dalam kegiatan pembaretan Bintara remaja ke puncak gunung Gamalama.

Dantim mengatakan saat turun dari gunung, petugas menemukan seorang pendaki yang mengalami kelelahan dan kram kaki.

“Pendaki tersebut kemudian dibantu turun secara perlahan dengan dipapah dan di gendong oleh petugas”. Ujarnya.

Kejadian ini menjadi pengingat bahwa pentingnya kesiapan fisik dan perlengkapan pendakian yang memadai saat melakukan pendakian gunung.

Pihak Kepolisian menghimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melakukan pendakian gunung agar selalu mempersiapkan dan memerhatikan kondisi tubuh dan tidak memaksakan diri jika sudah merasa kelelahan.(Humas Polda Malut/Rifaldi)

Jayapura,MaluLine.Com

Di tanah sejuk Keerom berlangsung sebuah pertemuan yang sunyi dari sorotan kamera, tapi bergemuruh dalam makna. Dimana  pertemuan dengan Kyai Haji Nursalim Arrozy tokoh Senior Nahdlatul Ulama(NU) Papua dan Ketua Forum Silaturahmi Muballigh Indonesia Provinsi Papua. Benhur Tomi Mano (BTM)menerima sebuah simbol yang tak ternilai yakni “Kopiah Warisan Dari Gus Dur”.

Kopiah yang khas dengan Gus Dur ini menyimpan jejak pemikiran besar, doa-doa luhur, dan perjuangan panjang dari seorang bapak bangsa, KH. Abdurrahman Wahid, atau yang lebih kita cintai sebagai Gus Dur. Diberikannya kopiah itu kepada BTM adalah bentuk pengakuan bahwa BTM bukan hanya pemimpin politik, melainkan juga penjaga keharmonisan, pelayan rakyat, dan pembawa damai bagi Papua, ketika Politik dirusak oleh Isu Agama.

Di tengah kontestasi politik yang seharusnya menjadi ajang adu gagasan, kita justru kembali mendengar suara-suara sumbang yang memainkan isu agama untuk menakut-nakuti umat Islam agar tidak memilih BTM. Sebuah cara yang tidak hanya tidak etis, tapi juga menghina kecerdasan dan kemuliaan umat beragama.

Papua adalah tanah yang kaya, bukan hanya dalam sumber daya alam, tapi juga dalam keragaman iman dan keyakinan. Dan di tanah ini, BTM telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang merangkul semua bukan yang membelah. Selama memimpin Jayapura, ia menjaga rumah ibadah, mendukung pesantren, hadir dalam perayaan hari besar semua agama, dan memperlakukan semua umat dengan adil dan penuh kasih.

Mengapa ada yang takut pada pemimpin seperti itu?

Mengapa harus membakar api sektarian hanya demi suara?

“Kopiah Itu Bicara”

Kopiah dari Gus Dur bukan benda sembarangan. Ia adalah simbol dari Islam yang ramah, bukan marah. Islam yang melindungi minoritas, merangkul perbedaan, dan menolak kekerasan. Diberikannya kopiah itu kepada BTM adalah bentuk legitimasi moral dan spiritual bahwa sosok ini adalah pemimpin yang dipercaya menjaga semangat kebhinekaan di Papua.

KH. Nursalim tidak memberi dengan sembarangan. Ia membaca zaman. Ia tahu bahwa Papua butuh pemimpin yang tidak hanya paham birokrasi, tapi juga mengerti hati manusia. Dan dalam diri BTM, ia melihat sosok itu. Pemimpin yang bisa tersenyum kepada anak-anak Muslim di Keerom, duduk bersama para ustadz dan kyai, serta berjalan bersama umat Kristiani tanpa rasa canggung.

“Papua Butuh Pemimpin Pemersatu Bukan Provokator”

Kita tidak butuh pemimpin yang menjual ayat demi kekuasaan. Kita butuh pemimpin yang memuliakan agama dengan perbuatan. Dan itulah yang BTM telah tunjukkan selama ini. Ia tidak banyak bicara soal agama di atas mimbar, tapi ia menjaga kehidupan beragama dengan kebijakan nyata, perlindungan nyata, dan kehadiran yang tulus.

Jika Gus Dur pernah berkata “Kita belum tentu satu agama, tapi kita semua bersaudara” maka BTM adalah orang yang menghidupi kalimat itu di Papua.

“Jangan Terjebak Politik Identitas”

Jangan biarkan api kecil dibesarkan oleh mereka yang haus kekuasaan tapi miskin gagasan.

Benhur Tomi Mano bukan hanya layak dipilih. Ia layak dihormati sebagai pemimpin yang selama ini tidak pernah menebar kebencian, tapi merawat kasih.

Dan kini, dengan kopiah Gus Dur di kepalanya, ia (Red. BTM)  tidak hanya membawah misi politik  tetapi juga  membawa amanah moral untuk menjaga perdamaian di Bumi Cenderawasih. (Vicky Ririhena)

Halsel- MalutLine.Com
Koordinator Lembaga Pengawasan Independen Maluku Utara (LPI-MU) Rajak Idrus menilai bahwa apa yang di sampaikan oleh kepala inspektorat Halmahera Selatan (Halsel) Ilham Abu Bakar harus di tindak lanjut oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara sesuai dengan pengakuan dalam pansus DPRD kabupaten Halmahera Selatan tentang rapat pembahasan LKPJ bupati tahun 2024.

Kata Rajak Idrus, pansus DPRD Halmahera Selatan salah satunya menyoroti tentang pencairan DD tahun 2024 tanpa ada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) awal dari setiap pemerintah desa (pemdes)

” Kepala Inspektorat menyampaikan sangat jelas bahwa semua itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) karena mengeluarkan rekomendasi pencairan, meski banyak desa yang tak ajukan LPJ sebagai syarat,” ungkapnya.

Ia menerangkan pengakuan tesebut bisa di jadikan sebagai pintu masuk kepada Kejati Maluku Utara untuk membongkar semua itu.

“Sebab secara tidak langsung ada yang tidak beres di saat pencairan DD. Untuk membongkar proses pencairan dana desa. Ada 4 OPD yang harus menjadi atensi oleh pihak aparat penegak hukum (APH) yaitu antara inspektorat, BPMD, BPKAD, biro hukum karena ke 4 OPD tersebut memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam proses pencairan dan desa di Halsel,” ujarnya.

Ia menjelaskan jika Kejati dengan serius untuk membongkar dugaan kasus dana desa, maka pernyataan kepala inspektorat bisa di jadikan rujukan atau pintu masuk. “Dari situ bisa terbongkar sebab sesuai dengan informasi yang LPI kantongi dari total 249 desa di Halmahera Selatan ada sekitar 118 desa yang mengurus pencairan tanpa LPJ. Dan ini sudah mengarah ke perbuatan melawan hukum,” bebernya.

Tambah dia, bukan hanya itu, LPI juga mengcover bahwa hampir desa -desa tidak mampu membuat LPJ. Dan semua laporan ada dugaan langsung di handle oleh dinas DPMD.

” Diduga ada oknum yang sengaja main laporan bekerja sama dengan pihak kepala desa untuk buat laporan ,aku Jeck sapaan akrabnya.

Lanjutnya, LPI sudah mengantongi beberapa dokumen tentang pencairan dana desa hingga pada progres dana desa di beberapa desa.

“Kami sudah cukup punya dokumen untuk bisa di jadikan bukti dan minggu depan akan kami masukan ke Kejati Malut untuk di bongkar dan kami kawal sampai ada efek jera,” tutupnya. (Red)

Ternate-MalutLine.Com

Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M. Napiun, S.I.K., S.H., M.Hum., memimpin langsung apel pagi yang berlangsung di Lapangan Mapolda Maluku Utara. Apel ini diikuti oleh para pejabat utama (PJU), perwira menengah (pamen), perwira pertama (pama), seluruh personel Polda Malut, serta ASN Polda Malut. Senin (14/04)

Dalam arahannya, Wakapolda menekankan kepada seluruh personel untuk disiplin dalam pelaksanaan tugas dalam rangka  melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta penegakan hukum.

Ia juga menyampaikan akan pentingnya evaluasi kinerja di seluruh lini, baik operasional, pembinaan, hingga sumber daya manusia (SDM).

Jenderal bintang satu tersebut menjelaskan bahwa proses rekrutmen anggota Polri harus dilakukan secara objektif dan transparan, tanpa ada intervensi atau praktik titip-menitip.

“Biarlah sistem yang menentukan siapa yang layak dan terbaik, jangan khianati sistem, karena pengkhianat sistem akan ditindak tegas”. Tegasnya.

Wakapolda juga mengungkapkan komitmen bapak Kapolda Maluku Utara dalam menjaga integritas institusi, salah satunya dengan menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang mencoreng nama institusi.

Ia menginstruksikan Bidang Propam untuk terus memantau dan memastikan sanksi diberikan secara tegas bagi pelanggar.

Selain itu, perhatian juga diberikan pada sektor operasional, terutama pengelolaan sumber daya alam di wilayah Maluku Utara.

Wakapolda menyampaikan pentingnya kehadiran Polri sebagai representasi negara, serta menegaskan instruksi Kapolda untuk menindak tegas aktivitas tambang ilegal di Maluku Utara.(Humas Polda Malut/RF)