Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Nasional, Politik|oleh

LABUHA, Malutline–Setelah sekian lama menunggu, kabar gembira akhirnya datang bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2024 di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Pemerintah daerah melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) memastikan bahwa gaji PPPK yang sempat tertunda akan segera dicairkan.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris DPKAD Halsel, Farid SE, usai menghadiri undangan pembobotan Standar Belanja Umum (SBU) Tahun 2026, sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati Halmahera Selatan Tahun 2026.

Dalam keterangannya, Farid menyebutkan bahwa para PPPK akan menerima pembayaran rapelan gaji untuk empat bulan sekaligus, yakni mulai Juli hingga Oktober 2025. Pencairan ini dijadwalkan berlangsung pada awal Oktober 2025.

“Alhamdulillah, sesuai keputusan yang sudah dibicarakan, rapelan gaji empat bulan akan dibayarkan di awal Oktober. Jadi, pembayaran yang tertunda dari Juli, Agustus, September, sampai Oktober 2025 akan diterima sekaligus,” ungkap Farid.

Lebih lanjut ia menambahkan, setelah pembayaran rapelan tersebut, pembayaran gaji normal PPPK akan dilakukan secara rutin mulai bulan November 2025. Dengan begitu, para pegawai yang selama beberapa bulan terakhir menunggu kejelasan hak mereka, akhirnya bisa sedikit lega.

PPPK Harus Bersabar

Penundaan pembayaran gaji PPPK di Halsel sempat menimbulkan keresahan di kalangan pegawai. Banyak dari mereka harus bertahan dengan kondisi finansial yang terbatas karena belum menerima hak gaji sejak resmi dilantik. Namun, sebagian besar PPPK memilih bersabar, memahami bahwa proses administrasi keuangan daerah membutuhkan waktu.

“Memang sejak awal sudah ada kabar bahwa proses administrasi masih berjalan. Kami bersabar, meskipun tentu ada beban, apalagi banyak rekan yang punya tanggungan keluarga. Kalau benar Oktober ini cair empat bulan sekaligus, itu sangat membantu,” ujar salah seorang PPPK yang enggan disebutkan namanya.

Harapan untuk Konsistensi

Kabar pencairan rapelan gaji ini disambut hangat oleh para PPPK Halsel. Meski demikian, mereka berharap agar ke depan tidak ada lagi keterlambatan pembayaran gaji, mengingat gaji merupakan hak dasar pegawai yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup sehari-hari.

“Syukur alhamdulillah kalau rapelannya bisa cair. Tapi kami juga berharap mulai November nanti pembayaran bisa berjalan normal tanpa hambatan. Ini soal kepastian hidup pegawai,” kata pegawai lainnya.

Penegasan Pemerintah

Sementara itu, pemerintah daerah melalui DPKAD menegaskan bahwa pembayaran gaji PPPK merupakan prioritas, hanya saja membutuhkan proses teknis dan penyesuaian anggaran yang harus dipatuhi sesuai regulasi.

Dengan adanya kejelasan jadwal pencairan ini, diharapkan seluruh PPPK di Kabupaten Halmahera Selatan dapat kembali fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Bur)

Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA – Malutline, Bagi warga Halmahera Selatan yang gemar begadang atau sering lembur, kini ada tempat kuliner malam yang jadi rekomendasi utama: Nasi Kuning Bagadang di depan Pasar Labuha, tepat di depan Toko Hi. Rustam Megarisna, jalur kanan dari arah Terminal.

Warung sederhana ini hadir dengan menu andalan nasi kuning spesial lengkap dengan lauk daging dan telur. Aroma harum nasi yang gurih dipadukan dengan bumbu khas membuat banyak warga rela mampir meski larut malam.

“Kalau lapar tengah malam, langsung ingat nasi kuning di sini. Rasanya pas, porsinya mantap, dan harganya terjangkau,” ujar salah satu pengunjung yang kerap mampir usai kerja malam. Tempat Nongkrong Para “Bagadang”

Nasi Kuning Bagadang bukan sekadar tempat makan, tetapi juga menjadi lokasi singgah favorit bagi para pengemudi, mahasiswa, hingga masyarakat yang beraktivitas malam. Suasananya santai, cocok untuk melepas penat sambil menikmati sepiring nasi kuning hangat.

Bahkan, bagi para jurnalis dan pekerja malam yang sering “biking laporan” hingga larut, warung ini sudah jadi langganan tetap.

Spesial di Tengah Malam Yang membuatnya istimewa, nasi kuning ini buka hingga dini hari, sehingga menjadi penyelamat perut lapar di jam-jam sepi. Tidak heran jika Nasi Kuning Bagadang Labuha disebut-sebut sebagai salah satu kuliner wajib coba bagi siapa pun yang berkunjung ke Halsel. (Red)

Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA –Malutline – Sejumlah warga Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) mengeluhkan kekosongan buku nikah di berbagai Kantor Urusan Agama (KUA). Kondisi ini membuat pasangan suami istri baru kesulitan dalam pengurusan administrasi penting, meski sebagian warga sudah menyetorkan biaya administrasi yang ditetapkan.

Berdasarkan keterangan warga yang ditemui wartawan, mereka mengaku sudah melakukan pembayaran sesuai prosedur untuk pengurusan buku nikah. Namun hingga kini, buku tersebut belum juga diterima dengan alasan stok buku nikah kosong di seluruh KUA di Halsel.

Padahal, buku nikah merupakan dokumen resmi yang sangat vital sebagai legalitas perkawinan. Tanpa buku nikah, banyak pasangan suami istri terhambat dalam pengurusan dokumen lain di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), seperti penerbitan Kartu Keluarga (KK), KTP, hingga akta kelahiran anak.

“Kami sudah bayar, tapi sampai sekarang buku nikah belum ada. Katanya kosong di semua KUA. Padahal buku ini sangat penting untuk urusan ke Capil dan keperluan administrasi lain,” keluh seorang warga yang baru saja menikah.

Dampak Serius pada Rumah Tangga Muda Ketiadaan buku nikah bukan hanya menyulitkan pasangan dalam urusan administrasi, tetapi juga bisa menimbulkan kerugian sosial dan psikologis. Banyak pasangan muda merasa tidak tenang karena status perkawinannya belum sepenuhnya memiliki bukti fisik yang sah.

Selain itu, beberapa pasangan juga mengaku mengalami hambatan saat hendak mengurus keperluan perbankan, BPJS, hingga bantuan sosial yang biasanya mensyaratkan dokumen buku nikah.

Pertanyaan Publik: Transparansi dan Distribusi Kondisi ini menimbulkan tanda tanya di masyarakat. Apakah kekosongan buku nikah murni karena keterlambatan distribusi dari pusat, atau ada persoalan manajemen di tingkat daerah? Warga mendesak agar Kementerian Agama Kabupaten Halsel memberikan penjelasan terbuka terkait penyebab keterlambatan dan kapan stok buku nikah akan tersedia kembali.

“Kalau memang kosong dari pusat, seharusnya ada surat resmi pemberitahuan. Jangan sampai masyarakat sudah bayar, tapi barangnya tidak ada. Ini membuat orang curiga dan kecewa,” tambah warga lainnya.Mendesak Penyelesaian Cepat

Kekosongan buku nikah di Halsel dianggap sangat mencederai hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik. Apalagi, di sejumlah daerah lain di Maluku Utara, ketersediaan buku nikah relatif aman. Hal ini membuat publik membandingkan pelayanan KUA Halsel dengan kabupaten/kota lain.

Masyarakat berharap agar Kementerian Agama Kabupaten Halsel segera melakukan langkah cepat, baik dengan mengajukan tambahan stok ke pusat, maupun memberikan solusi sementara berupa surat keterangan sah perkawinan yang bisa dipakai untuk pengurusan administrasi, hingga buku nikah resmi tersedia.

Hingga berita ini dipublikasikan, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait kekosongan buku nikah ini. Sementara itu, warga berharap agar masalah ini bisa segera diatasi, sehingga hak-hak administratif masyarakat tidak terurus terhambat. (Red)

Halteng, Maluku Utara|oleh

WEDA –Malutline– Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Halmahera Tengah terus menghadirkan terobosan baru dalam pelayanan publik. Di bawah kepemimpinan Kasat Lantas Polres Halteng, Iptu Masqun Abdul kis. SH,MS.i , hadir wajah baru polisi lalu lintas yang lebih humanis, edukatif, dan ramah kepada masyarakat.

Masyarakat Halteng pun merasakan langsung perbedaan gaya kepemimpinan seorang perempuan yang membawa jiwa keibuan dalam menjalankan tugas. Menegur dengan senyum, menasihati dengan lembut, namun tetap tegas dalam aturan—itulah yang kini menjadi ciri khas pelayanan Satlantas Polres Halteng.

Dari Penilangan ke Teguran Edukatif, Salah satu langkah besar yang diambil adalah penghentian praktik penilangan langsung di lapangan. Sebagai gantinya, anggota Satlantas diarahkan untuk lebih mengedepankan teguran simpatik, edukasi berlalu lintas, serta pembinaan langsung kepada pengendara.

> “Kami ingin hadir bukan untuk menakuti, tetapi untuk mendidik. Karena tujuan utama lalu lintas adalah keselamatan bersama, bukan sekadar penindakan,” ungkap Kasat Lantas Halteng.

 

Helm Gratis dan Program Sosial, Satlantas Polres Halteng juga meluncurkan program pembagian helm gratis kepada pengendara yang belum memenuhi standar keselamatan. Program ini mendapat sambutan positif dari masyarakat, karena tidak hanya menegur, tetapi juga memberi solusi nyata untuk keselamatan di jalan.

Selain itu, Kasat Lantas juga aktif menggandeng komunitas, sekolah, dan tokoh masyarakat dalam menggelar sosialisasi budaya tertib lalu lintas sejak usia dini.

Sosok Pemimpin Perempuan, Sosok Ibu di Jalan Raya, Banyak masyarakat Halteng menilai bahwa kehadiran Kasat Lantas perempuan menghadirkan warna baru dalam pelayanan polisi lalu lintas. Jiwa keibuan menjadikan setiap teguran terasa sebagai nasihat seorang ibu kepada anaknya, sehingga lebih mudah diterima dan menumbuhkan kesadaran tanpa rasa tertekan.

Menuju Budaya Berlalu Lintas yang Lebih Baik, Dengan pendekatan humanis dan program nyata, Satlantas Polres Halteng berharap bisa menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Lebih dari sekadar aturan, keselamatan jalan raya kini dikemas sebagai gerakan bersama yang penuh rasa kekeluargaan. (Red)

Maluku Utara|oleh

TOBELO –Malutline – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara semakin serius memperkuat layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai pondasi emas generasi masa depan. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor terkait pendampingan, sinkronisasi, dan sinergitas program pembinaan layanan PAUD yang digelar bersama berbagai instansi terkait.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Ketua Bunda PAUD Halut Hj. Masliha Kasman, jajaran Pokja Bunda PAUD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).PAUD Sebagai Pondasi Generasi Emas

Dalam kesempatan itu, Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam memperkuat layanan PAUD di seluruh wilayah Halmahera Utara.

“PAUD adalah pondasi awal pendidikan. Kalau pembinaan layanan PAUD kita kuat, maka kualitas generasi masa depan Halmahera Utara juga akan lebih baik. Karena itu, kolaborasi semua sektor sangat penting,” ujar Dr. Kasman.

Senada dengan itu, Ketua Bunda PAUD Halut Hj. Masliha Kasman menambahkan bahwa pendampingan berbagai instansi akan memperkuat gerakan PAUD holistik integratif, sehingga layanan yang diberikan tidak hanya fokus pada pendidikan, tetapi juga mencakup aspek kesehatan, gizi, dan perlindungan anak.

Tiga Poin Kesepakatan Strategis Rapat koordinasi menghasilkan sejumlah poin penting sebagai langkah konkret:

1. Penguatan program pendampingan desa dalam membentuk PAUD berkualitas.2. Sinkronisasi data anak usia dini untuk perencanaan program yang lebih tepat sasaran.3. Mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa melalui pemanfaatan dana desa guna mendukung keberlanjutan layanan PAUD.Komitmen Bersama untuk Masa Depan Halut

Sinergi lintas sektor ini menegaskan komitmen Pemkab Halmahera Utara untuk menjadikan PAUD sebagai gerakan bersama. Tidak hanya tanggung jawab satu lembaga, tetapi kerja kolektif seluruh stakeholder demi menciptakan generasi emas Halmahera Utara di masa mendatang. (Red)