LABUHA, Malutline— Keluhan masyarakat Desa Kuwo, Kecamatan Gane Luar, kian menguat. Sejumlah warga mengaku Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari anggaran desa tahun 2025 hingga memasuki 2026 belum juga disalurkan. Di saat yang sama, gaji perangkat desa dan guru PAUD dilaporkan tertunggak, memicu keresahan di tengah warga.
Tak hanya soal anggaran, kondisi infrastruktur di dalam kampung juga dikeluhkan. Beberapa ruas jalan lingkungan disebut mengalami kerusakan parah, berlubang dan becek saat hujan, sehingga menyulitkan mobilitas warga sehari-hari.
“BLT belum kami terima, gaji perangkat dan guru PAUD juga belum dibayar. Jalan di dalam kampung pun rusak. Kami bingung harus mengadu ke mana,” ujar seorang warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Sorotan warga juga mengarah pada tata kelola pemerintahan desa. Sejumlah warga menilai peran istri kepala desa terlihat sangat dominan dalam urusan pemerintahan, bahkan disebut lebih sering terlibat dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Persepsi ini memunculkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan struktur kewenangan formal di desa.
Selain itu, warga turut menyinggung pemanfaatan kendaraan dinas desa. Mereka menduga mobil desa kerap digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk aktivitas di luar kepentingan layanan publik. Saat ini, kendaraan tersebut dilaporkan dalam kondisi rusak, sehingga tidak dapat lagi menunjang kebutuhan operasional desa.
Warga yang enggan di publish namanya kepada wartawan Minggu (8/02/2026) berharap ada penjelasan terbuka mengenai penggunaan anggaran desa, penyaluran BLT, pembayaran hak perangkat desa dan guru PAUD, serta pemanfaatan aset desa. Mereka juga meminta pemerintah kecamatan dan dinas terkait di Kabupaten Halmahera Selatan turun melakukan klarifikasi dan pembinaan apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian tata kelola.
“Kami hanya ingin kejelasan. Kalau memang ada kendala administrasi atau pencairan, sampaikan secara terbuka kepada masyarakat,” kata warga lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Kuwo, Melkias Katiandago, belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai keluhan tersebut. Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi agar informasi yang beredar dapat diluruskan secara berimbang.
Masyarakat Desa Kuwo berharap persoalan ini segera mendapatkan perhatian, sehingga hak warga terpenuhi, pelayanan publik berjalan baik, dan kepercayaan terhadap pemerintahan desa dapat pulih kembali. (Red)





Warga menilai, kecepatan ini sekaligus menjadi klarifikasi atas berbagai asumsi yang berkembang sebelumnya terkait hambatan distribusi MBG di wilayah kepulauan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengantaran dapat dilakukan lebih awal, bahkan sebelum aktivitas sekolah dimulai.