SANANA, MALUTLINE – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pimpinan Cabang Kabupaten Kepulauan Sula mendesak Bupati Fifian Adeningsih Mus segera memberikan kepastian status kepegawaian terhadap 2.579 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap IMM yang meminta pemerintah daerah tidak menunda proses administrasi pengangkatan maupun penerbitan Surat Keputusan (SK) bagi ribuan tenaga yang telah lama mengabdi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula.
IMM menilai pemerintah daerah harus memberikan kepastian dan transparansi terkait nasib ribuan tenaga PPPK Paruh Waktu tersebut, terutama menyangkut hak, status, serta keberlanjutan pengabdian mereka.
Organisasi mahasiswa itu juga menyoroti informasi mengenai kebijakan pemerintah pusat terkait peluang peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Namun, proses tersebut harus tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan negara maupun daerah.
Dalam pernyataan sikapnya, IMM menyampaikan empat tuntutan, yakni meminta Bupati segera menyampaikan informasi resmi kepada 2.579 PPPK Paruh Waktu, mempercepat proses administrasi pengangkatan sesuai ketentuan, menjamin transparansi proses kepegawaian, serta memberikan kepastian hukum kepada seluruh tenaga yang telah mengabdi.
IMM menegaskan, ribuan tenaga tersebut merupakan bagian penting dari pelayanan pemerintahan dan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan tidak membiarkan mereka terus berada dalam ketidakpastian.
“Jadikanlah kebijakan ini sebagai awal perubahan yang baik, bukan justru menunda-nunda sehingga harapan para pekerja ini pupus di tengah jalan. Mereka telah mengabdi dengan tulus dan jujur untuk masyarakat Kepulauan Sula,” tegas perwakilan IMM.
IMM berharap Bupati Fifian Adeningsih Mus segera merespons tuntutan tersebut dengan langkah konkret, bukan sekadar memberikan janji tanpa kepastian pelaksanaan.
Sebab, persoalan status kepegawaian bukan hanya menyangkut administrasi birokrasi, tetapi juga menyangkut kepastian masa depan dan kesejahteraan ribuan tenaga beserta keluarganya. (Red)
Komentar