HALSEL, MALUTLINE – Penyaluran bantuan perahu motor katinting kepada masyarakat nelayan di Desa Kukupang, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, menuai keluhan. Pasalnya, bantuan yang sebelumnya diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan tersebut diduga tidak dibagikan sesuai dengan peruntukannya.
Sejumlah masyarakat Desa Kukupang mengeluhkan kebijakan Kepala Desa (Kades) Kukupang, Yunus Ibrahim, terkait pengadaan bantuan perahu motor katinting dengan mesin berkekuatan 9 PK.
Berdasarkan informasi dan keluhan masyarakat yang diterima Ketua Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara, Dani Haris Purnawan, bantuan tersebut sebelumnya dipahami sebagai program untuk masyarakat nelayan, dengan rencana setiap kepala keluarga (KK) mendapatkan satu unit bodi perahu.
Namun, dalam pelaksanaannya, masyarakat menilai pembagian bantuan tersebut belum menyentuh warga yang benar-benar membutuhkan. Bahkan, muncul dugaan bahwa sejumlah bantuan justru diprioritaskan kepada perangkat desa atau para kepala urusan (Kaur), sementara sebagian masyarakat nelayan masih belum mendapatkan bantuan sebagaimana yang diharapkan.
Kondisi ini kemudian memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Sebab, apabila anggaran pengadaan perahu motor katinting bersumber dari anggaran desa dan diperuntukkan bagi masyarakat nelayan, maka proses pendataan penerima, penentuan kriteria, hingga pembagiannya harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Ketua FAKI Maluku Utara, Dani Haris Purnawan, menyoroti keluhan masyarakat terkait dugaan ketidakmerataan pembagian bantuan perahu motor katinting tersebut.
Menurutnya, pemerintah desa seharusnya mengutamakan masyarakat nelayan yang membutuhkan sarana melaut, bukan justru menimbulkan kesan bahwa bantuan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.
“Kalau memang bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat nelayan, maka harus ada kejelasan siapa saja penerimanya dan apa dasar penentuan penerima bantuan. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terabaikan,” demikian substansi keluhan yang diterima FAKI.
Dani menilai, setiap program yang menggunakan anggaran negara maupun anggaran desa wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Pemerintah desa juga harus terbuka kepada masyarakat mengenai jumlah unit perahu yang diadakan, nilai anggaran, sumber pendanaan, serta daftar penerima manfaat.
Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan pemerintah desa dalam mengelola program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebab, bantuan perahu motor katinting bukan sekadar pengadaan barang, melainkan sarana penunjang mata pencaharian nelayan yang seharusnya memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan keluarga.
FAKI Minta Inspektorat Turun Tangan
Atas persoalan tersebut, FAKI Maluku Utara berharap Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan dapat melakukan klarifikasi dan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran, pengadaan barang, dan realisasi penyaluran bantuan.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah pengadaan perahu motor katinting tersebut telah sesuai dengan dokumen perencanaan, ketentuan penggunaan anggaran desa, serta daftar penerima manfaat yang telah ditetapkan.
Jika ditemukan penyimpangan, pemerintah daerah diminta mengambil langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, FAKI mendorong pemerintah desa agar membuka informasi mengenai program tersebut kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan kecurigaan maupun konflik sosial di tengah warga.
Kades Yunus Ibrahim Diminta Berikan Penjelasan
Sementara itu, Kepala Desa Kukupang, Yunus Ibrahim, diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pengadaan dan mekanisme pembagian bantuan perahu motor katinting tersebut.
Klarifikasi diperlukan untuk menjawab sejumlah pertanyaan masyarakat, mulai dari besaran anggaran, jumlah unit yang diadakan, kriteria penerima, hingga alasan perangkat desa disebut-sebut lebih dahulu mendapatkan bantuan dibandingkan sebagian masyarakat nelayan.
Hingga berita ini disusun, dugaan mengenai ketidakmerataan penyaluran bantuan tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari pemerintah desa serta pihak terkait.
Malutline membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Desa Kukupang, Yunus Ibrahim, maupun pihak-pihak terkait guna memperoleh pemberitaan yang berimbang.
Masyarakat berharap program bantuan yang bersumber dari anggaran desa benar-benar memberikan manfaat bagi warga, bukan menimbulkan kecemburuan sosial akibat dugaan ketidakadilan dalam pembagian.
Sebab, anggaran desa pada prinsipnya harus dikelola untuk kepentingan masyarakat. Nelayan yang membutuhkan bantuan harus mendapatkan perhatian berdasarkan kriteria yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Red)
Komentar