LABUHA, MALUTLINE – Pengelolaan anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, kembali menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara mengungkap sejumlah temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Temuan tersebut meliputi kelebihan pembayaran perjalanan dinas, kekurangan volume pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, hingga ketidakpatuhan administrasi dalam pembayaran jasa konsultansi dan pelaksanaan proyek pendidikan.
Berdasarkan rincian nilai temuan yang dihimpun, total akumulasi persoalan keuangan pada sejumlah kegiatan tersebut mencapai Rp479.588.968,04 atau sekitar Rp479,58 juta.
Temuan ini menjadi perhatian serius karena anggaran pendidikan yang bersumber dari keuangan negara seharusnya dikelola secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
Perjalanan Dinas Disorot, Rp38,22 Juta Bermasalah
Salah satu temuan BPK berkaitan dengan belanja perjalanan dinas Tahun Anggaran 2024 dan 2025.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK menemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp35.661.169,52. Selain itu, terdapat pertanggungjawaban perjalanan dinas senilai Rp2.565.000,00 yang tidak didukung dokumen bukti pengeluaran secara lengkap dan memadai.
Dengan demikian, total nilai permasalahan pada belanja perjalanan dinas mencapai Rp38.226.169,52.
Ketidaksesuaian tersebut meliputi pembayaran uang harian yang melebihi ketentuan, kelebihan biaya penginapan, serta pembayaran asuransi penerbangan yang dinilai tidak semestinya.
Kondisi ini mengindikasikan lemahnya proses verifikasi administrasi dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran perjalanan dinas.
Proyek SMP Saruma, Kekurangan Volume Rp137,52 Juta
Temuan berikutnya berkaitan dengan pembangunan SMP Saruma yang dikerjakan PT Citra Putera Laterang dengan nilai kontrak sebesar Rp34.944.369.873,00.
Pekerjaan tersebut sebelumnya dinyatakan selesai 100 persen melalui Provisional Hand Over (PHO) pada 25 April 2025.
Namun, hasil pemeriksaan fisik BPK pada 10 Oktober 2025 justru menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan senilai Rp137.524.570,14.
Temuan tersebut telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan fisik yang ditandatangani pihak kontraktor.
Persoalan ini menjadi catatan penting karena pekerjaan yang telah dinyatakan selesai 100 persen semestinya sesuai dengan spesifikasi teknis, volume kontrak, dan ketentuan pembayaran.
Apabila hasil pemeriksaan fisik menunjukkan adanya kekurangan volume, penyedia jasa tetap berkewajiban menyelesaikan kekurangan pekerjaan atau mengembalikan kelebihan pembayaran sesuai hasil pemeriksaan.
Dua Sekolah Dasar Turut Ditemukan Kekurangan Volume
BPK juga menemukan ketidaksesuaian volume pekerjaan pada dua kegiatan rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar.
Rinciannya sebagai berikut:
1. SD Negeri 8 Halmahera Selatan, Desa Labuha, ditemukan kekurangan volume sebesar Rp7.540.945,20.
2. SD Negeri 56 Halmahera Selatan, Desa Modayama, Kecamatan Kayoa Utara, ditemukan kekurangan volume sebesar Rp40.106.601,33.
Jika diakumulasikan, kekurangan volume pada dua proyek rehabilitasi sekolah tersebut mencapai Rp47.647.546,53.
Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan pengawasan pekerjaan fisik tidak hanya terjadi pada pembangunan SMP Saruma, tetapi juga menyentuh kegiatan rehabilitasi fasilitas pendidikan.
LHP Agustus 2026, Temuan USB SMP Hidayat dan Jasa Konsultansi Rp256,29 Juta
Persoalan lainnya tercatat dalam LHP yang diterbitkan pada Agustus 2026.
Dalam laporan tersebut, BPK menemukan sejumlah ketidaksesuaian pada pembayaran jasa konsultansi dan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Desa Hidayat, Kecamatan Bacan.
Nilai keseluruhan temuan mencapai Rp256.296.851,72, dengan rincian:
– Kelebihan pembayaran: Rp173.185.739,66.
– Temuan lainnya: Rp83.111.112,06.
Permasalahan yang dicatat meliputi pembayaran biaya konsultansi tanpa didukung dokumen pengeluaran yang lengkap, ketidaksesuaian kualifikasi tenaga ahli, serta kekurangan volume pekerjaan pembangunan USB SMP.
Temuan tersebut perlu ditindaklanjuti secara serius, terutama untuk memastikan setiap pembayaran kepada penyedia jasa didasarkan pada pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan dan dokumen pertanggungjawaban yang sah.
Total Temuan Rp479,58 Juta, Dinas Pendidikan Diminta Bertanggung Jawab
Berdasarkan akumulasi seluruh rincian yang tersedia, berikut nilai temuan BPK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan:
1. Belanja perjalanan dinas: Rp38.226.169,52.
2. Pembangunan SMP Saruma: Rp137.524.570,14.
3. Rehabilitasi SD Negeri 8 Halsel: Rp7.540.945,20.
4. Rehabilitasi SD Negeri 56 Halsel: Rp40.106.601,33.
5. Temuan konsultansi dan pembangunan USB SMP Hidayat: Rp256.296.851,72.
TOTAL: Rp479.695.138, –
Angka akumulasi berdasarkan penjumlahan kelima kelompok temuan tersebut adalah Rp479.695.138, – atau sekitar Rp479,70 juta. Nilai ini merupakan akumulasi temuan, bukan penetapan kerugian negara final. Khusus kategori temuan lainnya pada USB SMP Hidayat, perlu diperjelas komponen dan status pengembaliannya.
Kadisdik Klaim Uang SMP Saruma Telah Dikembalikan
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan, Siti Khodijah, sebelumnya menyampaikan bahwa kekurangan volume pada proyek pembangunan SMP Saruma telah dikembalikan oleh pihak penyedia ke kas daerah.
Namun, ia membantah adanya temuan pada pekerjaan Tahun Anggaran 2025.
Pernyataan tersebut perlu menjadi bagian dari klarifikasi yang harus diuji dengan bukti administrasi, dokumen setoran pengembalian, serta hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK.
Publik juga berhak mengetahui apakah seluruh nilai temuan telah dipulihkan, siapa pihak yang bertanggung jawab atas masing-masing kegiatan, serta bagaimana langkah pemerintah daerah dalam mencegah persoalan serupa terulang.
Aparat Pengawasan Diminta Kawal Tindak Lanjut
Secara hukum, temuan administrasi dan kelebihan pembayaran dalam pemeriksaan BPK tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana korupsi.
Namun, apabila dalam proses pendalaman ditemukan unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Karena itu, Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan dan pihak terkait perlu memastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan justru menyisakan persoalan administrasi, kekurangan pekerjaan fisik, dan kelebihan pembayaran. (Red)
Komentar