HALSEL, MALUTLINE – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, dijadwalkan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Program Lintas Sektor bersama seluruh kepala desa serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan dinas terkait, Senin, 16 November 2026, bertempat di Labuha.
Kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam memperkuat koordinasi, membangun komunikasi lintas sektor, sekaligus menyelaraskan berbagai program pembangunan agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di tingkat desa.
Rakor ini turut melibatkan unsur pimpinan daerah, yakni Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba, Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin, Sekretaris Daerah (Sekda) Dr. Abdillah Kamarullah, serta Kepala DPMD Halsel Muhammad Zaki Abd Wahab, SH, M.Si, bersama seluruh kepala desa dan dinas terkait.
Pertemuan tersebut dipandang penting mengingat desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan daerah. Karena itu, diperlukan kesamaan persepsi antara pemerintah kabupaten, perangkat daerah, dan pemerintah desa dalam menerjemahkan kebijakan serta program pembangunan.
Melalui forum koordinasi tersebut, pemerintah desa diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai program lintas sektor, termasuk pentingnya membangun sinergi dengan perangkat daerah sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
Selain menjadi ruang sosialisasi, Rakor juga diharapkan dapat memperkuat hubungan kerja antara kepala desa dengan dinas teknis, sehingga berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat desa dapat dikomunikasikan dan dicarikan solusi melalui koordinasi pemerintahan.
Perkuat Sinergi Pemerintah Kabupaten dan Desa
Kepala desa memiliki peran penting dalam memastikan berbagai kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi program nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, pelaksanaan pembangunan desa tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten serta instansi teknis lainnya.
Oleh karena itu, keterlibatan seluruh kepala desa dalam kegiatan ini menjadi bagian penting untuk membangun kesepahaman mengenai arah pembangunan, tata kelola pemerintahan desa, serta sinkronisasi program yang membutuhkan dukungan lintas sektor.
Sinergi tersebut juga diperlukan agar perencanaan pembangunan tidak berjalan secara parsial, melainkan saling mendukung antara kebutuhan masyarakat desa dengan prioritas pembangunan pemerintah daerah.
Dalam konteks pengelolaan pemerintahan desa, koordinasi yang baik menjadi faktor penting untuk mendorong tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
DPMD Jadi Penghubung Program Pembangunan Desa
Sebagai perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, DPMD memiliki posisi strategis dalam mendorong peningkatan kapasitas aparatur desa sekaligus memperkuat koordinasi dengan berbagai sektor pembangunan.
Melalui kegiatan Rakor dan Sosialisasi Program Lintas Sektor ini, DPMD Halsel diharapkan mampu menjadi penghubung yang efektif antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa, terutama dalam memastikan komunikasi program, pembinaan, dan koordinasi berjalan secara berkesinambungan.
Kehadiran Sekretaris Daerah serta dinas-dinas terkait juga menjadi unsur penting dalam membangun keselarasan kebijakan. Sebab, sejumlah kebutuhan masyarakat desa berkaitan langsung dengan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, sosial, hingga pelayanan administrasi pemerintahan.
Dengan demikian, forum tersebut diharapkan tidak hanya menjadi agenda pertemuan formal, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Halmahera Selatan.
Dorong Pembangunan Desa yang Lebih Terarah
Pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pelosok merupakan salah satu tantangan yang membutuhkan kerja sama seluruh unsur pemerintahan. Kondisi geografis Halmahera Selatan yang terdiri atas wilayah kepulauan dan daratan menuntut adanya koordinasi yang kuat agar program pemerintah dapat menjangkau seluruh masyarakat secara merata.
Karena itu, komunikasi antara pemerintah kabupaten dan seluruh kepala desa menjadi kebutuhan mendasar dalam mengidentifikasi persoalan, menentukan prioritas, serta mendorong penyelesaian berbagai kebutuhan masyarakat.
Rakor dan sosialisasi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah kabupaten, tetapi juga oleh kemampuan seluruh jajaran pemerintahan desa dalam menjalankan tugas, membangun kolaborasi, serta memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Melalui kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada 16 November 2026 tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan diharapkan semakin memperkuat sinergi dari tingkat kabupaten hingga desa, demi mewujudkan pembangunan yang merata, pelayanan publik yang berkualitas, serta pemerintahan desa yang semakin profesional dan bertanggung jawab. (Red)
Komentar