HALSEL, MALUTLINE – Penanganan dugaan penyelewengan dan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, kembali menjadi sorotan.
Kali ini, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara didesak untuk membuka secara terang hasil pemeriksaan rekaman kamera pengawas atau Closed Circuit Television (CCTV) yang disebut-sebut telah diamankan dari lokasi usaha milik pengusaha berinisial A alias Ansar.
Desakan tersebut muncul menyusul adanya informasi dan dugaan bahwa rekaman CCTV di lokasi tersebut memperlihatkan sejumlah orang yang diduga berasal dari berbagai kalangan, termasuk oknum anggota kepolisian, oknum wartawan, dan oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang beberapa kali terlihat mendatangi kediaman maupun lokasi usaha Ansar di Desa Babang.
Bahkan, beredar dugaan adanya transaksi atau pemberian sesuatu yang diduga berkaitan dengan upaya memengaruhi penanganan perkara penyelewengan BBM bersubsidi tersebut. Namun, dugaan ini masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan rekaman CCTV, penelusuran aliran dana, serta klarifikasi terhadap pihak-pihak yang disebutkan.
Sebagaimana diketahui, Ditreskrimsus Polda Maluku Utara sebelumnya mengungkap dugaan penyalahgunaan solar bersubsidi di sebuah garasi kendaraan di Desa Babang pada 27–28 Oktober 2026.
Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan tujuh unit mobil truk, empat di antaranya diduga telah mengalami modifikasi tangki untuk menampung BBM dalam jumlah lebih besar.
Selain itu, polisi juga menyita 57 jerigen, dengan rincian 36 jerigen berisi solar bersubsidi dan 21 jerigen dalam keadaan kosong.
Dari hasil penindakan awal, petugas menemukan dugaan aktivitas pemindahan solar bersubsidi dari tangki kendaraan truk ke dalam jerigen untuk ditampung dan diduga diperjualbelikan kembali.
Pemilik kendaraan sekaligus pengusaha berinisial A alias Ansar turut menjalani pemeriksaan bersama sejumlah sopir dan pihak lain yang berkaitan dengan aktivitas tersebut.
CCTV Jangan Hanya Menjadi Barang Bukti
Publik kini menaruh perhatian terhadap sejauh mana penyidik mendalami rekaman CCTV yang disebut telah diamankan dalam proses penyelidikan.
Sebab, apabila benar terdapat rekaman aktivitas kunjungan sejumlah pihak di lokasi tersebut, maka informasi itu perlu ditelusuri secara profesional untuk mengetahui tujuan kedatangan, hubungan dengan pemilik usaha, serta apakah terdapat komunikasi atau transaksi yang berkaitan dengan perkara BBM subsidi.
Penyidik juga perlu memastikan keaslian rekaman, waktu kejadian, identitas orang-orang yang terekam, serta konteks setiap aktivitas yang terlihat.
Jangan sampai muncul spekulasi liar di tengah masyarakat akibat tidak adanya penjelasan yang memadai mengenai perkembangan penanganan perkara.
Dugaan Keterlibatan Oknum Harus Diusut
Lebih jauh, apabila ditemukan indikasi keterlibatan oknum aparat, wartawan, maupun pihak yang mengatasnamakan organisasi masyarakat dalam dugaan praktik yang berhubungan dengan perkara tersebut, maka hal itu harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai perbuatannya.
Sebaliknya, pihak-pihak yang disebut dalam informasi tersebut juga harus diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi agar tidak terjadi penghakiman sebelum adanya hasil penyelidikan yang sah.
Penyidik Ditreskrimsus Diharapkan Transparan
Ditreskrimsus Polda Maluku Utara di bawah kepemimpinan Kombes Pol. Reinhard Habonaran Nainggolan diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan penyidikan, termasuk status hukum Ansar, asal-usul pasokan solar bersubsidi, kemungkinan keterlibatan pihak lain, serta hasil analisis barang bukti elektronik yang telah diamankan.
Kasus ini tidak boleh berhenti hanya pada penyitaan tujuh unit truk dan puluhan jerigen. Aparat penegak hukum perlu menelusuri secara menyeluruh kemungkinan adanya jaringan distribusi, pihak pemasok, pembeli, hingga dugaan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Sebab, solar bersubsidi merupakan komoditas yang diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor tertentu yang berhak menerima manfaatnya. Apabila benar diselewengkan untuk kepentingan bisnis ilegal, maka perbuatan tersebut bukan sekadar persoalan distribusi, melainkan juga menyangkut hak masyarakat dan kerugian negara.
Malutline mendorong Polda Maluku Utara mengusut perkara ini secara transparan, objektif, dan profesional. Jangan sampai penanganan kasus yang menjadi perhatian publik justru menyisakan tanda tanya mengenai kemungkinan adanya pihak lain yang belum tersentuh proses hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan transaksi suap maupun keterlibatan oknum kepolisian, wartawan, dan LSM tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya dan masih memerlukan konfirmasi serta pembuktian dari penyidik. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan. (Red)
Komentar