TERNATE, MALUTLINE – Masyarakat yang bermukim di sekitar Rumah Dinas Wakil Gubernur Maluku Utara mengingatkan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan agar tetap menjaga ketertiban serta tidak melakukan tindakan anarkis saat menggelar aksi demonstrasi.
Imbauan tersebut disampaikan menyusul sejumlah aksi demonstrasi yang berlangsung di kawasan Rumah Dinas Wakil Gubernur. Pasalnya, aktivitas demonstrasi yang berujung ricuh diduga telah berdampak pada masyarakat sekitar, terutama kerusakan rumah warga akibat lemparan benda.
Warga mengungkapkan, dalam beberapa kali aksi demonstrasi di lokasi tersebut, terdapat rumah masyarakat yang mengalami kerusakan, termasuk kaca jendela yang pecah. Ironisnya, ketika kerusakan terjadi, pemilik rumah justru harus mengeluarkan biaya sendiri untuk memperbaiki kerusakan tersebut.
Kondisi ini tentu menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi aksi. Sebab, mereka tidak memiliki keterlibatan langsung dengan persoalan yang menjadi tuntutan para demonstran, tetapi justru harus menanggung dampak dari tindakan sejumlah peserta aksi.
Masyarakat menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melarang mahasiswa maupun organisasi kemahasiswaan untuk menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi. Sebab, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang dilindungi undang-undang.
Namun demikian, hak menyampaikan pendapat harus dijalankan dengan tetap menghormati hak dan keselamatan orang lain. Demonstrasi seharusnya berlangsung secara damai, tertib, dan tidak merugikan masyarakat.
Warga secara khusus mengingatkan agar peserta aksi tidak melakukan pelemparan batu maupun benda lainnya, serta tidak memanjat atau menaiki atap rumah milik masyarakat ketika situasi demonstrasi mulai memanas.
Apalagi, kawasan Rumah Dinas Wakil Gubernur merupakan wilayah permukiman padat penduduk. Jika demonstrasi berujung bentrokan dan aksi saling lempar, masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi berpotensi menjadi korban, termasuk anak-anak, perempuan, dan warga lanjut usia.
“Demo bukan dilarang. Silakan mahasiswa menyampaikan aspirasi, mengkritik kebijakan pemerintah, dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Tetapi jangan sampai aksi tersebut menjadi kacau, kemudian rumah warga rusak dan masyarakat yang tidak tahu-menahu justru menjadi korban,” demikian pesan yang disampaikan kepada para peserta aksi.
Menurut masyarakat, sangat tidak adil apabila rumah warga mengalami kerusakan akibat demonstrasi, sementara pemilik rumah harus menanggung sendiri biaya perbaikannya. Karena itu, setiap peserta aksi diharapkan memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan selama kegiatan berlangsung.
Selain itu, koordinator lapangan (Korlap) dan organisasi penyelenggara aksi diharapkan dapat mengendalikan massa serta mengingatkan peserta demonstrasi agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat sekitar.
Aparat keamanan juga diharapkan melakukan pengamanan secara profesional dengan memperhatikan keselamatan demonstran maupun warga yang bermukim di kawasan tersebut.
Pada prinsipnya, mahasiswa memiliki peran penting sebagai kontrol sosial dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, perjuangan menyampaikan aspirasi harus tetap mengedepankan etika, kedewasaan, dan tanggung jawab.
Jangan sampai demonstrasi yang sejatinya bertujuan memperjuangkan kepentingan masyarakat justru menghadirkan kerugian bagi masyarakat lainnya.
Aspirasi boleh disuarakan dengan lantang, kritik boleh disampaikan secara tegas, tetapi hak dan keselamatan masyarakat kecil jangan sampai dikorbankan. (Red)
Komentar