LABUHA, Malutline — Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Sekolah di SMA Negeri 20 Halmahera Selatan memicu penolakan dari para guru dan masyarakat setempat. Pasalnya, keputusan tersebut dinilai tidak transparan dan dilakukan tanpa sepengetahuan kepala sekolah aktif maupun dewan guru.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, posisi kepala sekolah di SMA Negeri 20 Halsel hingga saat ini masih aktif dan menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Namun secara tiba-tiba, pihak Cabang Dinas Pendidikan menunjuk seorang guru bernama Ibu Mini sebagai PLT Kepala Sekolah, tanpa pemberitahuan resmi kepada pihak sekolah.

Salah satu guru, yang enggan di publish namanya Jumat (17/10/2025) menyampaikan bahwa masyarakat dan para guru menolak keputusan tersebut. “Tadi Cabang Dinas turun ke sekolah, hanya untuk mengantar PLT. Kami sudah rapat bersama dewan guru dan masyarakat, dan semua menolak penunjukan PLT karena kepala sekolah masih aktif dan tugas pembelajaran berjalan baik,” ujarnya.

Menurutnya, penunjukan tersebut juga menyalahi aturan karena Ibu Mini yang ditunjuk sebagai PLT belum memenuhi syarat administratif dan kepangkatan. “Masih ada guru-guru PNS lain yang memenuhi syarat untuk ditunjuk, tapi kenapa harus Ibu Mini? Ini menimbulkan pertanyaan besar,” tambahnya.

Masyarakat dan para guru menilai langkah Cabang Dinas terkesan dipaksakan. Mereka juga menuding adanya kerja sama tidak sehat antara pihak Cabang Dinas dengan pihak yang ditunjuk menjadi PLT. “Dong so tra steril. Ini tidak transparan,” kata salah satu tokoh masyarakat dengan nada kecewa.

Hingga berita ini diterbitkan, Cabang Dinas Pendidikan Halmahera Selatan belum memberikan penjelasan resmi terkait alasan penunjukan PLT tersebut di saat kepala sekolah definitif masih aktif.

Para guru dan masyarakat berharap Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara segera meninjau ulang keputusan tersebut agar proses pembelajaran di SMA Negeri 20 Halsel tetap berjalan kondusif tanpa ada gejolak di internal sekolah. (Jais)

LABUHA, Malutline — Kisah humor masa lalu yang seharusnya menjadi bahan candaan justru berakhir tragis. Seorang warga Desa Galala, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, bernama Arifin Sangaji, meninggal dunia setelah menjadi korban penganiayaan brutal yang dilakukan dua warga desa setempat.

Peristiwa memilukan ini terjadi pada Sabtu malam (4/10/2025) sekitar pukul 23.00 WIT di kawasan pemukiman Desa Galala. Berdasarkan informasi yang dihimpun Malutline dari keluarga korban, insiden bermula saat Arifin menceritakan sebuah kisah humor masa mudanya tentang pengalaman pribadi dengan beberapa perempuan di desanya, yang pada masa itu dikenal cantik dan populer dengan sebutan “wanita bunga cinta.”

Cerita ringan itu kemudian menyebar di kalangan warga. Namun, isi cerita tersebut memicu kemarahan keluarga para perempuan yang disebut-sebut dalam kisah itu, karena dianggap menyinggung kehormatan keluarga.

Akibatnya, Arifin dilaporkan ke pemerintah desa dan sempat dijatuhi sanksi adat Tobelo-Galela (Bobango). Proses hukum adat itu difasilitasi langsung oleh pemerintah desa, tokoh agama, dan tokoh adat setempat, di mana Arifin diwajibkan membayar denda adat sebesar Rp12 juta serta menandatangani surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya.

“Korban sudah menjalani sanksi adat, sudah bayar denda Rp12 juta, dan membuat surat pernyataan resmi di depan pemerintah desa,” ungkap salah satu keluarga korban, Minggu (5/10/2025).

Namun, beberapa hari kemudian, cerita lama itu kembali diungkit dan dibicarakan oleh sejumlah warga. Kabar tersebut diduga memicu kemarahan dua orang warga berinisial R.N (Rustam Nengkwula) dan I.L (Ical Lamajidi). Keduanya kemudian menyerang Arifin Sangaji secara brutal menggunakan kayu.

“Padahal Arifin sudah selesai dihukum adat, tapi pelaku malah main hakim sendiri. Mereka pukul korban pakai kayu sampai pingsan dan keluar darah dari hidung serta mulut,” lanjut keluarga korban.

Menurut saksi mata, penganiayaan terjadi di jalan desa sekitar pukul 23.00 WIT. Korban dipukul berkali-kali di bagian kepala dan tubuh hingga terjatuh dan tidak sadarkan diri. Warga sekitar yang melihat kejadian itu segera membawa korban ke UPTD Puskesmas Jiko, namun karena kondisinya semakin kritis, Arifin langsung dirujuk ke RSUD Labuha, Bacan Selatan.

Sayangnya, upaya medis tidak membuahkan hasil. Setelah sempat dirawat intensif, Arifin Sangaji menghembuskan napas terakhirnya pada Minggu malam (5/10/2025) pukul 20.00 WIT. Jenazah korban akan disemayamkan di kampung halamannya, Desa Galala, Kecamatan Mandioli Selatan.

Keluarga korban yang berduka mendesak aparat penegak hukum, khususnya Satreskrim Polres Halmahera Selatan, untuk segera menangkap dan memproses pelaku penganiayaan sesuai hukum yang berlaku.

“Kami tidak ingin ada dendam, tapi pelaku harus ditangkap. Arifin sudah menjalani hukuman adat, tidak ada alasan siapa pun untuk menganiaya dia lagi. Ini sudah pembunuhan, bukan sekadar emosi sesaat,” tegas keluarga korban.

Keluarga juga menilai kejadian ini menjadi bukti lemahnya penghormatan terhadap hukum adat dan hukum negara, karena meskipun sanksi adat sudah dijalankan, masih ada pihak yang mengambil tindakan sendiri hingga mengakibatkan nyawa melayang.

Mereka berharap pihak kepolisian tidak menunggu lama untuk melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku, agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Kami percaya aparat kepolisian akan bekerja profesional. Kami minta kasus ini dibawa sampai ke meja hijau agar pelaku mendapat hukuman setimpal,” ujar keluarga korban menegaskan.

Sementara itu, pihak keluarga juga meminta doa dari seluruh masyarakat Halmahera Selatan untuk almarhum Arifin Sangaji agar mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan, serta memohon agar masyarakat tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada aparat kepolisian.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polres Halmahera Selatan masih melakukan pengumpulan keterangan dan bukti di lapangan. Namun, sumber internal menyebut tim Unit Reskrim telah diarahkan untuk memburu para pelaku yang disebut melarikan diri pascakejadian.

Kasus ini kini menjadi sorotan publik, karena berawal hanya dari sebuah cerita humor yang berkembang menjadi tragedi berdarah dan menelan korban jiwa.(Red)

LABUHA, Malutline — Kisah humor masa lalu yang dimaksudkan hanya sebagai candaan justru berujung petaka. Seorang warga Desa Galala, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, bernama Arifin Sangaji, harus dilarikan ke rumah sakit setelah menjadi korban penganiayaan brutal akibat cerita lamanya yang kembali mencuat.

Peristiwa tragis itu terjadi pada Sabtu malam (4/10/2025) sekitar pukul 23.00 WIT, di Desa Galala. Berdasarkan keterangan keluarga, kejadian bermula ketika Arifin sempat menceritakan sebuah kisah humor masa mudanya yang menyebut dirinya pernah menjalin hubungan dengan beberapa perempuan Galala yang saat itu dikenal cantik dan populer dengan sebutan “wanita bunga cinta.”

Candaan ringan itu kemudian menyebar di kalangan warga dan sampai ke telinga keluarga para perempuan yang disebut dalam cerita. Pihak keluarga merasa tersinggung dan tidak terima nama anak-anak mereka disebut dalam konteks tersebut.

Akibatnya, Arifin dilaporkan ke pemerintah desa dan sempat menjalani sanksi adat Tobelo-Galela (Bobango) yang difasilitasi oleh pemerintah desa, tokoh agama, dan tokoh adat setempat. Ia diwajibkan membayar denda adat sebesar Rp12 juta sebagai bentuk tanggung jawab moral atas ucapannya.

“Korban sudah menjalani hukuman adat, membayar denda Rp12 juta, dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya,” ungkap salah seorang keluarga korban yang enggan disebut namanya, Minggu (5/10/2025).

Namun persoalan ternyata belum selesai. Beberapa warga disebut kembali menyebarkan ulang cerita humor lama tersebut, yang memicu kemarahan sebagian keluarga lainnya. Dari situ, dua orang warga bernama Rustam Nengkwula dan Ical Lamajidi diduga melakukan penganiayaan terhadap Arifin Sangaji.

“Mereka marah karena cerita itu diungkit lagi. Padahal Arifin tidak pernah menyebarkan ulang. Tiba-tiba saja dia dianiaya pakai kayu sampai tak sadarkan diri,” jelas sumber tersebut.

Menurut saksi, penganiayaan terjadi sekitar pukul 23.00 WIT di jalan desa. Korban dipukul menggunakan benda tumpul berupa kayu di bagian kepala, wajah, dan tubuhnya, hingga mengeluarkan darah dari hidung dan mulut. Arifin sempat pingsan di lokasi sebelum akhirnya dibawa oleh warga ke UPTD Puskesmas Jiko.

Karena kondisinya terus menurun, korban kemudian dirujuk ke RSUD Labuha untuk menjalani perawatan intensif. Hingga berita ini diterbitkan, Arifin Sangaji masih dalam kondisi tidak sadarkan diri.

Pihak keluarga korban telah melaporkan kejadian tersebut ke pemerintah desa Galala dan Polres Halmahera Selatan, meminta agar pelaku penganiayaan diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami tidak ingin ada balas dendam, tapi hukum harus ditegakkan. Arifin sudah dihukum adat, jadi tidak ada alasan bagi siapa pun untuk menganiaya dia lagi,” tegas keluarga korban.

Kasus ini menjadi perhatian warga Galala, mengingat peristiwa bermula hanya dari cerita masa lalu yang bersifat humor, namun berkembang menjadi persoalan serius hingga menyebabkan korban kritis di rumah sakit.

Warga berharap pihak kepolisian segera menangkap para pelaku dan menindak tegas sesuai hukum pidana yang berlaku, agar tidak muncul kasus serupa di kemudian hari.

Sementara itu, pihak keluarga juga mengimbau masyarakat untuk mendoakan kesembuhan Arifin Sangaji, yang hingga kini masih dirawat intensif di RSUD Labuha. (Red)

LABUHA, Malutline–Setelah sekian lama menunggu, kabar gembira akhirnya datang bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2024 di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Pemerintah daerah melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) memastikan bahwa gaji PPPK yang sempat tertunda akan segera dicairkan.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris DPKAD Halsel, Farid SE, usai menghadiri undangan pembobotan Standar Belanja Umum (SBU) Tahun 2026, sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati Halmahera Selatan Tahun 2026.

Dalam keterangannya, Farid menyebutkan bahwa para PPPK akan menerima pembayaran rapelan gaji untuk empat bulan sekaligus, yakni mulai Juli hingga Oktober 2025. Pencairan ini dijadwalkan berlangsung pada awal Oktober 2025.

“Alhamdulillah, sesuai keputusan yang sudah dibicarakan, rapelan gaji empat bulan akan dibayarkan di awal Oktober. Jadi, pembayaran yang tertunda dari Juli, Agustus, September, sampai Oktober 2025 akan diterima sekaligus,” ungkap Farid.

Lebih lanjut ia menambahkan, setelah pembayaran rapelan tersebut, pembayaran gaji normal PPPK akan dilakukan secara rutin mulai bulan November 2025. Dengan begitu, para pegawai yang selama beberapa bulan terakhir menunggu kejelasan hak mereka, akhirnya bisa sedikit lega.

PPPK Harus Bersabar

Penundaan pembayaran gaji PPPK di Halsel sempat menimbulkan keresahan di kalangan pegawai. Banyak dari mereka harus bertahan dengan kondisi finansial yang terbatas karena belum menerima hak gaji sejak resmi dilantik. Namun, sebagian besar PPPK memilih bersabar, memahami bahwa proses administrasi keuangan daerah membutuhkan waktu.

“Memang sejak awal sudah ada kabar bahwa proses administrasi masih berjalan. Kami bersabar, meskipun tentu ada beban, apalagi banyak rekan yang punya tanggungan keluarga. Kalau benar Oktober ini cair empat bulan sekaligus, itu sangat membantu,” ujar salah seorang PPPK yang enggan disebutkan namanya.

Harapan untuk Konsistensi

Kabar pencairan rapelan gaji ini disambut hangat oleh para PPPK Halsel. Meski demikian, mereka berharap agar ke depan tidak ada lagi keterlambatan pembayaran gaji, mengingat gaji merupakan hak dasar pegawai yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup sehari-hari.

“Syukur alhamdulillah kalau rapelannya bisa cair. Tapi kami juga berharap mulai November nanti pembayaran bisa berjalan normal tanpa hambatan. Ini soal kepastian hidup pegawai,” kata pegawai lainnya.

Penegasan Pemerintah

Sementara itu, pemerintah daerah melalui DPKAD menegaskan bahwa pembayaran gaji PPPK merupakan prioritas, hanya saja membutuhkan proses teknis dan penyesuaian anggaran yang harus dipatuhi sesuai regulasi.

Dengan adanya kejelasan jadwal pencairan ini, diharapkan seluruh PPPK di Kabupaten Halmahera Selatan dapat kembali fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Bur)

LABUHA, Malutline–Lembaga suwadaya masyarakat (LSM) Front Anti korupsi Indonesia (FAKI) provinsi Maluku Utara menilai Bupati kabupaten Halmahera Selatan Hasan Ali Basam Kasuba dan kepala inspektorat Halsel, Ilham Abubakar, di duga kuat melindungi kepala Desa Kokotu kecamatan Bacan Barat, Susmiyati Idris dari dugaan kasus Korupsi penggelapan dana desa Kokotu kecamatan Bacan Barat yang nilainya 800 juta rupiah.

Hal ini di Sampaikan oleh ketua Front Anti korupsi (Faki) Provinsi Maluku Utara, Dani Haris Purnawan, kepada Malutline, Senin (04/08/2025) melalui saluran teleponnya mendesak kejaksaan tinggi Maluku Utara, melakukan pemeriksaan terhadap kepala Desa Kokotu kecamatan Bacan Barat Susmiyati Idris, karena kades perempuan itu diduga terlibat penyalahgunaan Dana Desa (DDs) sebesar 800 juta rupiah, sebagaimana temuan inspektorat Halsel sejak Susmiyati menjabat sejak tahun 2017 hingga saat itu  sempat membuat Geram mendiang mantan  Bupati Halsel Hi Usman sidik hingga yang bersangkutan di ancam untuk di berhentikan dari jabatannya sebagai kepala Desa Kokotu kecamatan Bacan Barat kabupaten halsel.

       Dikatakannya besaran Dana Desa (DDs) yang di selewengkan oleh kades Kokotu Susmiyati ini tidak dapat di tolerir oleh APH kabupaten Halsel karena nilai temuan kerugiannya terbilang sangat besar jadi, Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba diminta untuk mengambil sikap dan memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai kepala Desa, selain yang bersangkutan di berhentikan kades Kokotu juga wajib di proses hukum dan di seret ke pengadilan tindak pidana korupsi (Tipiko) sehingga ada efek jerah bagi kepala desa yang lain di kabupaten Halmahera Selatan.

     Dengan adanya dugaan penyimpangan anggaran Dana Desa di taksir menyentuh angka 800 juta yang di selewengkan oleh kades Kokotu Susmiyati Idris yang juga kades perempuan itu baru menyampaikan sebagian LPJ sebagai bukti, seperti pembangunan balai desa, pengadaan Bodi fiber dan mesin dan harus di hitung kembali oleh pihak inspektorat halsel karena banyak kegiatan fisik di tahun berikutnya juga di kerjakan tidak sesuai dengan anggaran yang di tetapkan pada APBDes jadi yang bersangkutan sudah patut di proses hukum dan di seret kepngadilan Tipikor sesuai perbuatanya. Pintahnya.

      Di tambahkannya berdasarkan Pasal 281 Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis 2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat  dilanjutkan dengan pemberhentian.

     Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang  ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau 6 denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Cetusnya.

       Sementara itu kades Kokotu kecamatan Bacan Barat kabupaten halsel, Susmiyati Idris Saat dikonfirmasih wartawan Senin (4/08/2025) melalui saluran telepon watshaapya mengatakan  kalau benar dirinya menggelapkan dana sebesar 800 juta itu Sejak kapan? Dan Kalau Uang 800 juta itu benar di gelapkan itu tong so tara bangun apa-apa suda, dan LSM Front anti korupsi Indonesia (Faki) yang komentar juga harus berdasarkan fakta. (Red)