LABUHA, Malutline – Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,4 yang terjadi pada Kamis malam, 8 Januari 2026, sekitar pukul 21.57 WIT, mengguncang wilayah Halmahera Selatan, khususnya Kota Labuha, dan dirasakan cukup kuat oleh masyarakat.

Berdasarkan informasi resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa berpusat di 15 kilometer Timur Laut Labuha, Maluku Utara, dengan kedalaman dangkal sekitar 3 kilometer.

Gempa dangkal tersebut menyebabkan getaran terasa jelas di permukiman warga.
Sejumlah warga Labuha mengaku terkejut dan panik saat gempa terjadi.

Getaran kuat membuat rumah-rumah warga bergoyang, perabotan bergetar, dan sebagian warga langsung berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri.
“Getarannya kuat sekali, tempat tidur sampai bergoyang. Kami langsung keluar rumah, takut ada gempa susulan,” ujar salah satu warga Labuha.

Akibat kepanikan tersebut, banyak warga memilih tidur di luar rumah, di teras, halaman, hingga pinggir jalan, karena khawatir akan terjadi gempa susulan. Beberapa keluarga bahkan menggelar tikar dan bertahan di luar rumah hingga larut malam.

Situasi di sejumlah lingkungan di Labuha tampak ramai oleh warga yang berkumpul, saling memastikan kondisi keluarga dan tetangga. Anak-anak terlihat menangis ketakutan, sementara orang tua berusaha menenangkan mereka.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai kerusakan bangunan maupun korban jiwa. Namun, trauma dan rasa cemas masih dirasakan warga, terutama mengingat Halmahera Selatan merupakan wilayah rawan aktivitas gempa.

BMKG melalui keterangannya mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak terpancing isu atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta selalu mengikuti perkembangan informasi resmi dari BMKG.

Masyarakat juga diingatkan untuk mengecek kondisi bangunan rumah, memastikan tidak ada retakan berbahaya, serta menyiapkan langkah antisipasi jika terjadi gempa susulan.

Peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat Halmahera Selatan akan pentingnya kesiapsiagaan bencana, terutama di wilayah yang berada pada jalur seismik aktif. (Haji)

HALSEL, Malutline— Harapan para tenaga pendidik, khususnya guru honorer di Kabupaten Halmahera Selatan, untuk merayakan Natal dan Tahun Baru (Nataru) dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga, justru pupus. Pasalnya, hingga kini hak mereka berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TTP) belum juga dibayarkan oleh Dinas Pendidikan (Diknas) Halsel.

Para guru mengaku kecewa dan merasa diperlakukan tidak adil. Mereka menilai Diknas Halsel bekerja secara tidak profesional dan terkesan mengabaikan hak-hak tenaga pendidik yang telah menjalankan kewajiban mereka di lapangan.

“Kami hanya berharap hak kami dibayarkan. Itu hak kami, bukan uang pribadi pejabat. Tapi sampai sekarang ditahan tanpa kejelasan,” ungkap salah satu guru dengan nada kecewa.

Ironisnya, para guru menyebut TTP untuk sebagian pihak sudah dicairkan, sementara hak mereka justru masih tertahan. Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam dan memunculkan dugaan adanya ketidakadilan dalam pengelolaan administrasi di tubuh Diknas Halsel.

Para tenaga pendidik pun meminta Kepala Dinas Pendidikan, Pelaksana Tugas Sekretaris, serta salah satu pejabat terkait agar bekerja dengan mengedepankan hati nurani dan rasa kemanusiaan.

“Coba gunakan sedikit hati nurani dan jiwa manusia. Tugas pejabat hanya satu, membayarkan hak kami. TTP itu bukan warisan atau milik pribadi pejabat,” tegas mereka.

Tak hanya itu, para guru juga mendesak Bupati Halmahera Selatan untuk segera mengevaluasi bahkan mencopot Kepala Dinas Pendidikan Halsel. Mereka menilai pimpinan Diknas saat ini tidak memiliki etos kerja yang baik, jarang masuk kantor, serta tidak mampu mengelola instansi secara profesional.

“Kami minta Pak Bupati mengganti Kadis Pendidikan dengan orang yang benar-benar paham kerja dan peduli pada nasib guru,” tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan Halmahera Selatan belum memberikan klarifikasi resmi terkait keterlambatan pembayaran TTP tersebut. (Red)

TERNATE, Malutline— Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan komitmennya untuk memimpin daerah dengan hati, empati, dan nurani seorang ibu. Hal itu disampaikannya dalam sebuah pernyataan yang menekankan pentingnya perspektif perempuan dalam kepemimpinan pemerintahan.

“Saya ini adalah ibu bagi 1,3 juta rakyat. Yang paling mengerti perempuan adalah perempuan, dan yang paling mengerti anak-anak adalah ibu. Saya adalah ibu,” tegas Sherly.

Pernyataan tersebut mencerminkan pendekatan kepemimpinan yang humanis dan berorientasi pada perlindungan serta pemberdayaan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Sherly menilai bahwa seorang pemimpin harus mampu memahami kebutuhan rakyat tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara emosional dan sosial.

Menurutnya, pengalaman dan naluri keibuan menjadi kekuatan dalam mengambil kebijakan yang adil, berpihak, dan menyentuh langsung persoalan masyarakat di akar rumput.

Sebagai Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda menyatakan komitmennya untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah berpihak pada kesejahteraan rakyat, perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak, serta peningkatan kualitas hidup keluarga.

Pernyataan tersebut mendapat respons positif dari berbagai kalangan masyarakat yang menilai kepemimpinan dengan pendekatan keibuan dapat membawa suasana pemerintahan yang lebih dekat, peduli, dan bertanggung jawab terhadap rakyat. (Red)

LABUHA Malutline– Gangguan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berdampak serius terhadap pembayaran hak keuangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pihak ketiga di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Akibat gangguan sistem tersebut, sejumlah PNS dilaporkan belum menerima gaji tepat waktu, bahkan ada aparatur sipil negara di lingkungan Pemda Halmahera Selatan yang terpaksa puasa gaji selama beberapa waktu.

Tidak hanya PNS, gangguan SIPD juga berimbas pada keterlambatan pembayaran hak pihak ketiga, termasuk penyedia jasa dan rekanan pemerintah daerah, sehingga menimbulkan kesulitan ekonomi dan menghambat aktivitas pelayanan publik.

Sejumlah ASN mengeluhkan kondisi ini karena kebutuhan hidup sehari-hari sangat bergantung pada kepastian pembayaran gaji. Mereka berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat dan konkret untuk mengatasi gangguan sistem tersebut.

“SIPD bermasalah, gaji terlambat. Kami hanya berharap ada solusi cepat karena ini menyangkut kebutuhan hidup,” ungkap salah satu PNS yang enggan disebutkan namanya.

Gangguan SIPD ini menambah daftar persoalan tata kelola keuangan daerah yang berdampak langsung pada kesejahteraan aparatur dan kelancaran roda pemerintahan di Kabupaten Halmahera Selatan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan maupun instansi pengelola keuangan daerah terkait penyebab gangguan SIPD dan kepastian waktu normalisasi sistem. (Red)

LABUHA, Malutline— Kekecewaan masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan terhadap Pemerintah Provinsi Maluku Utara semakin memuncak. Hal ini disampaikan oleh Front Delik Anti Korupsi (FDAK) Halsel melalui wakil Ketua, Muksin M. Somadayo, yang menilai bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Sherly jhoanda dan Sarbin Sehe telah meng-“anak tirikan” Kabupaten Halmahera Selatan karena hingga kini tak kunjung membayar tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak Pemda Halsel.

Menurut Muksin, sikap Pemprov Maluku Utara yang tidak memberikan kepastian pembayaran DBH adalah bentuk nyata ketidakpedulian pemimpin provinsi Sherly – sarbin terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat Halsel.

“Warga Halmahera Selatan sangat kecewa. Gubernur dan Wakil Gubernur seakan meng-anak tirikan Halsel. Tunggakan Dana Bagi Hasil yang merupakan hak daerah ini tidak juga dibayar. Ini merugikan layanan publik dan menghambat pembangunan,” tegas Muksin Somadayo.

DBH Tak Dibayar, Halsel Merugi FDAK menyebut bahwa keterlambatan bahkan ketidakjelasan pembayaran DBH ini menyebabkan banyak program pembangunan daerah berjalan tersendat. Mulai dari infrastruktur, pelayanan dasar, hingga pengembangan ekonomi daerah ikut terdampak.

“Bagaimana Halsel bisa maju jika hak keuangannya saja tidak diberikan? Ini bukan sekadar administrasi, tetapi menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar Muksin.

Pemprov Dinilai Tak Berpihak pada Halsel, Menurut FDAK, tindakan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara seperti mengabaikan kontribusi Halsel, padahal daerah ini merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi provinsi.

“Sikap Pemprov Malut ini menunjukkan ketidakberpihakan. Seolah Halsel bukan bagian penting dari provinsi ini. Padahal kontribusi daerah ini tidak kecil,” lanjutnya.

Desakan Evaluasi dan Transparansi FDAK mendesak Pemprov Malut untuk segera Menyelesaikan seluruh tunggakan DBH kepada Pemkab Halmahera Selatan
Menyampaikan penjelasan terbuka dan transparan atas keterlambatan tersebut

Mengakhiri sikap diskriminatif terhadap Halsel dalam kebijakan anggaran Muksin menegaskan bahwa lembaganya akan terus mengawal isu ini dan tidak segan mengambil langkah hukum atau aksi publik jika Pemprov Malut tetap tidak menunjukkan itikad baik.

Warga Menunggu Langkah Tegas Hingga saat ini, Pemprov Maluku Utara belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan bahwa mereka telah meng-anak tirikan Kabupaten Halmahera Selatan melalui kebijakan keuangan yang tidak berimbang.

Sementara itu, masyarakat Halsel berharap persoalan ini segera mendapat penyelesaian agar roda pembangunan dan layanan publik di daerah dapat kembali berjalan normal. (Red)