TERNATE, Malutline.com — Gelombang desakan terhadap penegakan hukum kembali menggema di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, Senin (18/05/2026). Front Pemuda dan Mahasiswa Gerakan Demokrasi GPM Maluku Utara bersama LMND Maluku Utara turun ke jalan mendesak Kejati segera membongkar dugaan korupsi dalam proyek strategis di Kabupaten Halmahera Timur.

Massa aksi menilai dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan industri di Haltim bukan lagi sekadar isu biasa, melainkan persoalan serius yang diduga telah merugikan negara hingga miliaran rupiah serta memperparah kerusakan lingkungan.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di depan Kejati, massa menyoroti penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar USD4,43 juta untuk pembangunan Pabrik Feronikel (P3FH) yang melibatkan PT Aneka Tambang Tbk bersama sejumlah perusahaan lain.

Koordinator aksi, Yuslan Gani, dengan tegas meminta Kejati Maluku Utara tidak tinggal diam terhadap berbagai dugaan penyimpangan yang terjadi di tubuh Perusda Perdana Cipta Mandiri (PCM).

“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Kami mendesak Kejati segera memanggil dan memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, termasuk pejabat daerah dan direksi perusahaan,” tegas Yuslan dalam orasinya.

Massa menyebut kondisi keuangan Perusda PCM sangat memprihatinkan. Mereka menyoroti lonjakan fantastis piutang usaha dan utang perusahaan yang dinilai tidak masuk akal dalam waktu singkat.

Berdasarkan data yang mereka sampaikan, piutang usaha PCM disebut melonjak dari Rp438 juta pada 2023 menjadi Rp27,4 miliar pada September 2024. Sementara utang usaha juga meningkat drastis dari sekitar Rp30 miliar menjadi Rp52 miliar di akhir 2024.

Mahasiswa menilai kondisi tersebut mengindikasikan buruknya tata kelola perusahaan daerah dan membuka dugaan adanya manipulasi laporan keuangan atau window dressing demi mengejar target setoran PAD.

Tak hanya itu, massa juga menyoroti proyek pembangkit listrik dan pengelolaan energi yang disebut menimbulkan beban utang besar terhadap negara akibat persoalan pembayaran sejak tahun 2020.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak Kejati Maluku Utara segera:

Memanggil dan memeriksa Bupati serta Sekda Halmahera Timur selaku pemegang saham dan pengawas Perusda PCM.

Melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap Perusda PCM.

Mengusut dugaan praktik manipulasi laporan keuangan perusahaan.

Memeriksa sejumlah pimpinan perusahaan terkait dugaan penyimpangan PMN dan aktivitas pertambangan.

Menindak dugaan perambahan hutan lindung di Halmahera Timur.

Massa menegaskan, jika aparat penegak hukum lamban menangani kasus tersebut, maka publik akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap komitmen pemberantasan korupsi di Maluku Utara.

Aksi berlangsung di bawah pengawalan aparat keamanan. Sejumlah peserta aksi membawa dokumen tuntutan serta menyerukan agar Kejati Maluku Utara segera bergerak dan tidak membiarkan dugaan korupsi besar tersebut mengendap tanpa kejelasan hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kejati Maluku Utara belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan massa aksi tersebut. (Red)

TERNATE, Malutline– Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan duka cita dan keprihatinan mendalam atas musibah erupsi Gunung Dukono yang kembali terjadi dan berdampak terhadap masyarakat di sekitar wilayah terdampak.

Dalam pernyataannya, Gubernur Sherly mengajak seluruh masyarakat Maluku Utara untuk bersama-sama mendoakan keselamatan warga serta para petugas yang saat ini terus bekerja di lapangan melakukan penanganan dan pemantauan aktivitas gunung api.

“Saya turut berduka cita atas musibah erupsi Gunung Dukono. Mari kita bersama-sama mengirimkan doa untuk keselamatan seluruh warga di sana agar selalu diberikan perlindungan dan kekuatan menghadapi situasi ini,” ujar Sherly Tjoanda.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim lapangan, relawan, aparat keamanan, tenaga kesehatan, serta petugas kebencanaan yang terus siaga membantu masyarakat di tengah kondisi darurat.

“Terima kasih kepada seluruh Tim Lapangan yang terus siaga dan bekerja keras demi keselamatan masyarakat. Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan terus memantau perkembangan situasi dan memastikan penanganan berjalan maksimal,” lanjutnya.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga mengimbau masyarakat yang berada di sekitar kawasan rawan erupsi agar tetap waspada, mematuhi arahan petugas, serta mengikuti informasi resmi dari instansi terkait guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Erupsi Gunung Dukono diketahui menyebabkan peningkatan aktivitas vulkanik dengan semburan abu vulkanik yang berdampak pada beberapa wilayah di sekitarnya. Hingga saat ini, petugas gabungan masih terus melakukan pemantauan kondisi lapangan. (Red)

​Jakarta, Malutline Penobatan Sherly Tjoanda sebagai gubernur berkinerja terbaik tahun 2026 versi sebuah survei nasional memicu gelombang skeptisisme. Di tengah minimnya terobosan infrastruktur yang dirasakan rakyat Maluku Utara, muncul dugaan bahwa “prestasi” tersebut hanyalah keberhasilan pengolahan citra digital yang ditopang oleh anggaran daerah yang fantastis.

​Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti fenomena ini dengan nada satir. Menurutnya, publik sedang disuguhi era baru kepemimpinan yang lebih mementingkan etalase digital daripada realitas di lapangan.

​”Ini adalah era Gubernur Medsos. Jika dulu indikator kinerja adalah jumlah sekolah atau jalan yang dibangun, sekarang cukup diukur dari berapa likes, views, dan puja-puji netizen di kolom komentar,” ujar Uchok di tengah notifikasi media sosial yang terus berdenting.

​Berdasarkan investigasi CBA, anggaran untuk menunjang penampilan Gubernur Sherly Tjoanda di muka publik mencapai angka yang mencengangkan. Pada tahun 2026 saja, Biro Umum Setda Maluku Utara mengalokasikan Rp48 juta hanya untuk urusan tata rias. Jika dirinci, rakyat membiayai estetika wajah sang Gubernur sebesar Rp4 juta per bulan.

​”Bukan cuma wajah yang bersinar, mungkin sampai bayangannya pun terlihat cantik di layar ponsel berkat polesan APBD,” sindir Uchok.

​Kejanggalan anggaran tidak berhenti di sana. Alokasi untuk pemeriksaan kesehatan (medical check-up) dan perawatan kesehatan Gubernur tercatat mencapai Rp500 juta per tahun—setara dengan Rp41,6 juta per bulan. Sebuah angka yang sangat kontras jika dibandingkan dengan kondisi fasilitas kesehatan di pelosok Maluku Utara yang masih tertatih.

​Uchok menegaskan bahwa sorotan ini menjadi sangat relevan mengingat latar belakang pribadi Sherly Tjoanda. Sebagai pemilik PT Bela Group dan PT Karya Wijaya yang mengelola tambang nikel di Pulau Gebe, Sherly dikenal sebagai salah satu pengusaha terkaya di wilayah tersebut.

​”Beliau punya harta yang cukup untuk membiayai gaya hidup hingga tujuh turunan. Namun anehnya, untuk urusan bedak dan kesehatan pribadi, masih harus ‘berbagi beban’ dengan rakyat melalui kas daerah,” keluh Uchok.

​Menurutnya, dana APBD yang seharusnya mengalir untuk menambal jalan berlubang atau memperbaiki gedung sekolah yang rusak, justru terserap untuk memastikan penampilan Gubernur tetap paripurna di konten media sosialnya.

​Membangun Citra, Bukan Wilayah
​Kinerja yang hanya mengilap di layar ponsel namun redup di lapangan disebut sebagai “Pembangunan Citra”. CBA mendorong adanya evaluasi terhadap standar penilaian kinerja kepala daerah agar tidak terjebak pada popularitas semu.

​”Survei boleh saja menaruh beliau di posisi puncak. Tapi jika rakyat masih berjuang dengan keterbatasan infrastruktur dasar, mungkin kita perlu kategori survei baru: ‘Gubernur dengan Anggaran Pencitraan Terbesar’. Di sana, Sherly Tjoanda mungkin tak tertandingi,” pungkas Uchok.(Red)

 

TERNATE, Malutline– Gelombang aksi unjuk rasa mengguncang pusat Pemerintahan Kota Ternate hingga Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara pada Senin siang (30/03/2026). Puluhan massa yang tergabung dalam Front Anti Korupsi Bersatu Maluku Utara, gabungan dari DPD Lembaga Investigasi Negara (LIN) Malut dan LPP Tipikor Malut, turun ke jalan menuntut penegakan hukum atas sejumlah dugaan kasus korupsi yang dinilai melibatkan pejabat penting di lingkup Pemerintah Kota Ternate.

Aksi yang berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan tersebut diwarnai orasi-orasi keras yang menyoroti berbagai kebijakan pemerintah daerah. Massa menilai, praktik tata kelola pemerintahan di Kota Ternate saat ini tengah berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan.

Koordinator aksi, Thusry Karim, dalam orasinya menyampaikan bahwa kondisi pemerintahan Kota Ternate saat ini berada dalam situasi “darurat integritas”. Ia menuding adanya kebijakan yang tidak sejalan dengan aturan hukum, sementara fungsi pengawasan lembaga legislatif dianggap tidak berjalan optimal.

“Banyak kebijakan yang kami nilai menabrak aturan. Sementara itu, DPRD sebagai lembaga pengawas terkesan tidak menjalankan fungsinya secara maksimal,” tegasnya di hadapan massa aksi.

Sorotan pada Dugaan Suap Proyek Villa di Kawasan Lindung Salah satu isu utama yang menjadi sorotan massa adalah pembangunan Villa Lago Montana di Kelurahan Fitu, Ternate Selatan. Proyek tersebut diduga berdiri di kawasan lindung atau sempadan danau yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk pembangunan.

Massa aksi mendesak Pemerintah Kota Ternate untuk memberikan penjelasan terbuka terkait izin pembangunan tersebut. Bahkan, mereka mengungkap adanya dugaan aliran dana suap senilai Rp1 miliar yang disebut-sebut melibatkan pemilik villa dan salah satu pejabat tinggi daerah.

Menurut Thusry Karim, dua kali surat peringatan dari Dinas PUPR tidak ditindaklanjuti secara jelas, sehingga memunculkan kecurigaan publik terhadap adanya praktik penyalahgunaan kewenangan.

Desakan Pemeriksaan Sekda Kota Ternate Selain itu, massa juga secara tegas meminta Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk segera memanggil dan memeriksa Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly.

Nama tersebut disorot dalam kapasitasnya saat menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), terkait pengadaan tanah dan bangunan eks kediaman Gubernur Maluku Utara di Kalumpang dengan nilai Rp2,8 miliar.

Massa menilai, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan aset tersebut milik pemerintah, sehingga realisasi anggaran yang dilakukan patut diduga sebagai tindakan yang merugikan keuangan daerah.

“Ini harus dibuka terang-benderang. Jika ada pelanggaran hukum, maka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas orator aksi.

Delapan Tuntutan Jadi Tekanan Publik
Dalam aksi tersebut, massa juga menyerahkan delapan poin tuntutan kepada Kejati Maluku Utara sebagai bentuk tekanan publik agar dilakukan langkah konkret penegakan hukum.

Tuntutan tersebut mencakup dugaan pelanggaran tata ruang, skandal suap, penyimpangan anggaran bantuan sosial, hingga indikasi mark-up proyek dan pungutan liar di sejumlah sektor layanan publik.

Beberapa di antaranya adalah dugaan penyimpangan dana bantuan sosial senilai Rp1,7 miliar, penggunaan anggaran kegiatan City Sanitation Summit sebesar Rp1,6 miliar, hingga proyek panggung Festival Pulau Hiri yang diduga mengalami kerugian total.

Tak hanya itu, massa juga menyoroti dugaan penggelembungan anggaran pada proyek Taman Asmaul Husna serta praktik pungutan liar dalam pengelolaan retribusi sampah oleh Perumda Ake Gaale.

Ancaman Aksi Lanjutan Aksi tersebut ditutup dengan peringatan keras kepada aparat penegak hukum agar tidak mengabaikan tuntutan masyarakat. Massa menegaskan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah yang lebih besar jika tidak ada tindak lanjut yang jelas.

“Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Jangan ada permainan di balik penegakan hukum. Ini menyangkut masa depan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujar Thusry Karim.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Ternate maupun Rizal Marsaoly belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut. Namun, publik berharap aparat penegak hukum dapat bertindak profesional, transparan, dan tegas dalam menindaklanjuti setiap laporan yang ada. (Bur)

HALSEL, Malutline, Pelayanan air bersih di wilayah Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan, provinsi Maluku Utara mengalami gangguan sementara akibat pekerjaan darurat (emergency) yang tengah dilakukan oleh pihak PDAM Halsel, Sabtu (28/03/2026).

Direktur PDAM Halsel, Soleman Bobote, melalui pesan WhatsApp yang diterima media ini, menyampaikan bahwa gangguan tersebut disebabkan oleh kerusakan pada komponen MCCB (Molded Case Circuit Breaker) yang berdampak langsung pada sistem operasional mesin.

“Terjadi kerusakan pada MCCB sehingga mesin tidak dapat melakukan proses sinkronisasi. Untuk itu, kami harus segera melakukan penanganan darurat agar pelayanan dapat kembali normal,” ungkap Soleman.

Pekerjaan perbaikan dijadwalkan berlangsung pada hari ini, Sabtu, 28 Maret 2026, mulai pukul 14.00 hingga 15.30 WIT. Selama proses tersebut, seluruh desa di wilayah Kayoa akan mengalami pemadaman sementara.

Akibat gangguan ini, distribusi air bersih ke pelanggan terpaksa dihentikan sementara waktu. PDAM Halsel mengimbau kepada seluruh masyarakat terdampak untuk dapat memahami situasi tersebut dan melakukan langkah antisipasi, seperti menampung air sebelum waktu pekerjaan dimulai.

Soleman juga menegaskan bahwa langkah penanganan cepat ini merupakan bentuk komitmen PDAM dalam menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, meskipun harus dilakukan penghentian sementara.

“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Ini merupakan langkah teknis yang harus dilakukan demi menjaga stabilitas sistem ke depannya,” tambahnya.

Masyarakat diharapkan tetap tenang dan bersabar selama proses perbaikan berlangsung. PDAM Halsel memastikan bahwa setelah pekerjaan selesai, sistem akan kembali dioperasikan secara normal dan pelayanan air bersih dapat berjalan seperti biasa.

Hingga berita ini diturunkan, proses penanganan masih berlangsung sesuai jadwal yang telah ditentukan. PDAM Halsel juga membuka ruang komunikasi bagi pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait gangguan tersebut.

Dengan adanya perbaikan ini, diharapkan ke depan tidak lagi terjadi gangguan serupa yang dapat menghambat pelayanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kayoa dan sekitarnya. (Red)