Berita, Daerah, Halsel, Pemerintah|oleh

HALSEL,Malutline – Dua siswa SMA Negeri 10 Halmahera Selatan di Desa Laluin, Maluku Utara, terpaksa dikeluarkan dari sekolah dan tidak diperbolehkan mengikuti ujian semester lantaran belum melunasi tunggakan biaya sekolah.

Peristiwa ini terjadi pada awal pelaksanaan ujian semester genap tahun ajaran 2024/2025. Menurut keterangan warga dan orang tua siswa, pihak sekolah bersikeras bahwa tunggakan biaya harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum siswa diizinkan mengikuti ujian.

“Kami sudah memohon kepada pihak sekolah agar anak kami diizinkan ikut ujian dulu. Tapi mereka tetap menolak,” ujar salah satu orang tua siswa yang meminta namanya tidak dipublikasikan, Selasa, (27/05/25).

Padahal, orang tua sudah menyatakan kesanggupan untuk melunasi tunggakan secara bertahap. Namun permintaan tersebut tidak diindahkan oleh pihak sekolah, yang akhirnya mengeluarkan kedua siswa tersebut dari daftar peserta ujian.

Perlakuan ini memicu reaksi dari masyarakat setempat. Warga menilai tindakan kepala sekolah tidak berperikemanusiaan dan mencederai semangat pendidikan yang seharusnya inklusif dan mendukung siswa dari berbagai latar belakang ekonomi.

Masyarakat mendesak Gubernur Maluku Utara untuk turun tangan dan mengevaluasi, bahkan mencopot Kepala SMA Negeri 10 Halsel yang dianggap bertanggung jawab atas kebijakan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara belum memberikan tanggapan resmi terkait kejadian tersebut. (Red)

Berita, Daerah, Pemerintah, Politik, Tikep|oleh

Tidore Kepulauan, Malut Line.Com
Kasrem 152/Baabullah, Kolonel Inf Budi Kurniawan, S.IP., M.M., menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bupati dan wakil bupati Pulau Taliabu periode 2025–2030, serta pelantikan ketua tim penggerak PKK dan ketua pembina posyandu Kabupaten Pulau Taliabu. Kegiatan tersebut berlangsung di lantai dua kantor gubernur Maluku Utara, Kelurahan Guraping, Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan SK Mendagri, pengucapan sumpah jabatan, penandatanganan surat jabatan, pemasangan tanda pangkat, serta penyerahan salinan keputusan resmi.

Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherly Tjoanda, dalam amanatnya mewakili Mendagri, meminta bupati dan wakil bupati mendukung penuh program Asta Cita Presiden Prabowo demi kemaslahatan rakyat.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan layanan kesehatan melalui pengadaan dokter spesialis di RS Taliabu, pengawasan terhadap pendidikan gratis tanpa pungutan liar, serta dukungan terhadap koperasi dan program Sekolah Rakyat untuk mencetak SDM unggul.

Kasrem 152/Baabullah menyampaikan apresiasi atas pelantikan tersebut dan menegaskan komitmen TNI untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah.

“Kami siap mendukung pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan serta memperkuat pembangunan di wilayah, khususnya di Pulau Taliabu. Sinergi antara TNI dan pemerintah sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing,” ujar Kolonel Inf Budi Kurniawan, S.IP., M.M.

Pelantikan ini diharapkan menjadi awal yang kuat bagi terciptanya kepemimpinan yang responsif, kolaboratif, dan berorientasi pada kemajuan daerah.(Pen152/ faldi)

Berita, Daerah, Halsel, Pemda, Pemdes, Pemerintah|oleh

HALSEL,Malutline — Warga Desa Sabatang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), menyampaikan keresahan mereka terhadap kebijakan Kepala Desa Sabatang, Imran Wahid, yang dianggap merugikan kepentingan masyarakat.

Keresahan ini mencuat setelah lahan pertanian yang sebelumnya disediakan untuk kegiatan penanaman padi oleh masyarakat, secara sepihak dialihfungsikan dan diduga dimiliki secara pribadi oleh Kepala Desa. Warga mengungkapkan bahwa lahan tersebut telah dipagar dengan tembok beton tanpa musyawarah atau pemberitahuan resmi kepada masyarakat.

“Awalnya lahan itu dijanjikan untuk kegiatan pertanian bersama, tapi sekarang sudah dipagar dan dikuasai pribadi. Kami merasa dibohongi,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, Senin, (26/05/25).

Peristiwa ini menimbulkan kemarahan dan kekecewaan di kalangan warga, yang merasa hak mereka atas akses lahan pertanian telah dirampas. Masyarakat pun mendesak Bupati Halmahera Selatan untuk segera merespons permasalahan ini dan melakukan audit terhadap kebijakan serta penggunaan aset desa yang dilakukan oleh Kepala Desa.

Warga berharap pemerintah daerah bertindak cepat agar penyalahgunaan wewenang tidak terus berlanjut dan hak masyarakat atas lahan desa dapat dikembalikan sebagaimana mestinya.

“Kami minta Bupati segera menurunkan tim audit, karena ini sudah melewati batas. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan daerah hilang begitu saja,” tambah warga lainnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait laporan masyarakat tersebut. (Red)

 

Berita, Daerah, Halsel, Pemda|oleh

Labuha Malutline com-sejumlah Tukang sapu pada Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan (DLHK) Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara di berhentikan dengan alasan yang tidak jelas sehingga puluhan tukang sapu harus kehilangan pekerjaan karena ulah kepala Dinas DLHK Halsel Syamsu Abubakar dan Kabid DLHK Randi Iskandar Alam.

Pemberitaan terhadap puluhan tukang sapu ini sebelumnya di sampaikan oleh salah seorang pegawai Dinas DLHK kepada para tukang sapu Halsel dalam Wakti dekat ada puluhan tukang sapu akan di berhentikan dengan alasan suami para tukang sapu ini tidak ikut Arahan untuk memilih salah satu kandidat calon Bupati dan wakil Bupati Halsel pada pemilihan kepala daerah (pilkada) periode tahun 2025-2030 sehingga mereka harus di berhentikan dengan nada ancaman.

Pengakuan ini di sampaikan oleh salah seorang tukang sapu, yang enggan di publish namanya kepada wartawan Senin (26/05/2025) “mengatakan mereka sangat kecewa Dengan sikap pemerintah daerah (Pemda) Halsel yang mengambil kebijakan memberhentikan mereka sebagai tukang sapu pada dinas DLHK Halsel Dengan alasan tidak jelas ada yang mengaku mereka di berhentikan karena berdasarkan hasil evaluasi pengawas dan yang mengaku mereka tukang sapu di berhentikan karena tidak mengikuti arahan politik,” ucapnya

“Ia mengatakan jika alasan mereka di berhentikan karena hasil evaluasi sementara mereka para tukang sapu ini tidak pernah lalai dalam menjalan tugas dan kewajiban sebagai tukang sapu dan jika di berhentikan dengan alasan tidak mengikuti arahan politik sementara semua tukang sapu memilih calon bupati dan wakil Bupati yang saat ini terpilih dan Bahkan suami mereka juga ada yang turut melakukan sosialisasi dan bahkan ada yang memasang baliho kepada kandidat yang menang dan bahkan mereka meragukan arah politik kepala dinas DLHK Syamsu Abubakar yang di kampung halamannya Desa tokaka kalah telak,” pungkasnya.

Meski para puluhan tukang sapu ini di berhentikan tidak mendapatkan perhatian dari 30 anggota Dewan perwakilan rakyat (DPRD) Halsel dan yang bersuara hanyalah Anggota DPRD Halsel dari partai kebangkitan Bangsa (PKB) Safri Talib namun hingga saat ini para tukang sapu yang di berhentikan tersebut berharap di panggil kembali untuk bekerja sebagai tukang sapu namun sudah tidak di panggil lagi dan di gantikan oleh keluarga para pegawai pada Dinas DLHK. (red)

Berita, Daerah, Halsel, Pemda, Pemerintah|oleh

HALSEL,Malutline – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Halmahera Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap visi dan misi Bupati Halmahera Selatan dalam mewujudkan program agromaritim, khususnya pada sektor unggulan kelapa yang sejalan dengan agenda hilirisasi nasional.

Ketua PC PMII Halmahera Selatan, Dini Andriani Muhammad, menegaskan bahwa potensi daerah Halmahera Selatan sangat besar, tidak hanya dalam sektor pertanian tetapi juga sektor kelautan. Oleh karena itu, program agromaritim dinilai sebagai langkah strategis dalam menjawab tantangan revolusi industri di bidang pertanian secara luas.

“Konsep agromaritim ini penting untuk pemulihan ekosistem dan tata kelola sumber daya yang berkeadilan, berdaya guna, serta menyejahterakan. Selain itu, sektor ini juga dapat mendorong produksi pangan dan non-pangan yang berkedaulatan serta menciptakan industri dan perdagangan yang berdaya saing tinggi,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Senin (27/5).

PMII Halsel, kata Dini, siap menjadi mitra kritis pemerintah daerah dengan mengawal pelaksanaan program hilirisasi nasional di sektor kelapa. Ia menyebut bahwa selama ini potensi pertanian dan perikanan di Halmahera Selatan belum dimanfaatkan secara optimal.

“Untuk mendukung percepatan transformasi agromaritim, kita perlu memanfaatkan kecerdasan buatan dan teknologi robotik. Sektor ini harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Halmahera Selatan,” tambahnya.

Menurutnya, sektor pertanian dan kelautan kini menjadi tren global dalam penguatan ekonomi dan sumber investasi baru untuk pangan. Oleh karena itu, perhatian serius perlu diberikan kepada petani kelapa lokal yang selama ini belum mendapat dukungan maksimal dari pemerintah.

“PMII berharap Halmahera Selatan mampu memperkuat transformasi dan akselerasi hingga mampu menembus pasar global. Sudah saatnya petani kelapa kita mendapatkan perhatian nyata dari pemerintah,” tutup Dini. (Red)