LABUHA, MALUTLINE – Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara mengungkap sejumlah persoalan serius dalam pengelolaan anggaran proyek infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Halmahera Selatan.
Temuan tersebut mencakup kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan, serta lemahnya pengendalian pelaksanaan kontrak yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah.
Berdasarkan rincian hasil pemeriksaan yang tersedia, terdapat dua kelompok temuan keuangan yang menjadi sorotan, yakni kekurangan volume pada 13 paket pekerjaan Tahun Anggaran 2024 dengan nilai Rp751.731.557,00 dan kelebihan pembayaran proyek pembangunan Jalan Lapen Desa Sambiki, Kecamatan Obi, sebesar Rp211.842.764,98.
Dengan demikian, total nilai temuan kelebihan pembayaran dan kekurangan volume dari kedua kelompok tersebut mencapai Rp963.574.321,98 atau sekitar Rp963,57 juta.
Angka tersebut merupakan akumulasi nilai temuan yang disebutkan dalam dokumen informasi pemeriksaan, bukan berarti seluruhnya telah ditetapkan sebagai kerugian negara final. Status pengembalian dan penyelesaian masing-masing temuan masih perlu dipastikan.
13 Paket Pekerjaan Bermasalah, Rp751,73 Juta Harus Dipulihkan
Dalam pemeriksaan terhadap 13 paket pekerjaan infrastruktur Tahun Anggaran 2024, BPK menemukan ketidaksesuaian antara volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak dengan hasil pemeriksaan fisik di lapangan.
Temuan tersebut mengindikasikan adanya kekurangan volume pekerjaan yang berdampak pada kelebihan pembayaran kepada pihak penyedia jasa.
Nilai keseluruhan kekurangan volume pada 13 paket pekerjaan itu mencapai Rp751.731.557,00.
Sejumlah pekerjaan yang menjadi objek pemeriksaan meliputi peningkatan jalan, pembangunan drainase, hingga penanganan long segment ruas jalan di sejumlah wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.
Temuan ini menjadi catatan penting karena pembayaran pekerjaan konstruksi semestinya didasarkan pada volume pekerjaan yang benar-benar telah diselesaikan dan memenuhi ketentuan kontrak.
Proyek Jalan Sambiki: Kelebihan Bayar Rp211,84 Juta
Persoalan lainnya ditemukan pada proyek pembangunan Jalan Lapen Desa Sambiki, Kecamatan Obi, dengan nilai kontrak sekitar Rp2,33 miliar.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 20.A/T/LHP/DJPKN-VI.TER/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026, realisasi pembayaran kepada kontraktor telah mencapai Rp1,51 miliar atau sekitar 65 persen dari nilai kontrak.
Namun, progres fisik pekerjaan di lapangan baru mencapai 53,80 persen.
Perbedaan antara realisasi pembayaran dan capaian fisik tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp211.842.764,98.
Tidak hanya itu, BPK juga mencatat persoalan terkait Jaminan Pelaksanaan senilai Rp116.836.120,09 yang terlambat diklaim oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), setelah kontrak pekerjaan diputus pada 4 Desember 2025.
Keterlambatan pencairan jaminan tersebut berpotensi menghilangkan kesempatan pemerintah daerah untuk memperoleh haknya sesuai ketentuan kontrak.
Proyek yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat itu juga dilaporkan belum diselesaikan secara memuaskan.
Total Nilai Temuan Mencapai Rp1,08 Miliar Jika Jaminan Dihitung
Apabila nilai Jaminan Pelaksanaan yang belum dicairkan turut diperhitungkan sebagai kewajiban penagihan, maka rincian nilai yang menjadi perhatian dalam dua kelompok temuan tersebut adalah:
1. Kekurangan volume 13 paket pekerjaan TA 2024: Rp751.731.557,00.
2. Kelebihan pembayaran proyek Jalan Sambiki: Rp211.842.764,98.
3. Jaminan Pelaksanaan proyek Sambiki yang belum dicairkan: Rp116.836.120,09.
Dengan demikian, total nilai keseluruhan mencapai Rp1.080.410.442,07 atau sekitar Rp1,08 miliar.
Namun, perlu ditegaskan bahwa nilai jaminan pelaksanaan tersebut merupakan instrumen pemulihan berdasarkan ketentuan kontrak, bukan otomatis kerugian negara tambahan. Nilai itu juga tidak boleh dihitung sebagai kerugian tersendiri apabila terdapat tumpang tindih dengan kewajiban pengembalian lainnya.
Tiga Proyek Jalan Senilai Rp56,49 Miliar Ikut Disorot
Selain temuan keuangan, BPK turut menyoroti pelaksanaan tiga paket pekerjaan jalan Tahun Anggaran 2025 yang dikerjakan PT Modern Cipta Karya dengan nilai kontrak keseluruhan sekitar Rp56,49 miliar.
Salah satu pekerjaan yang menjadi perhatian adalah peningkatan dan rehabilitasi Jalan Hotmix Ruas Perkotaan Labuha dengan nilai kontrak Rp20,24 miliar.
Hingga 31 Oktober 2025, progres fisik pekerjaan baru mencapai 36,30 persen, sedangkan target yang ditetapkan sebesar 61,67 persen. Artinya, terdapat deviasi keterlambatan sebesar 25,37 persen.
Dua paket pekerjaan lainnya juga dilaporkan belum mencapai target progres sebagaimana ditetapkan dalam kontrak.
Kondisi tersebut memperlihatkan adanya persoalan dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan proyek, khususnya dalam memastikan penyedia jasa memenuhi kewajiban sesuai jadwal pekerjaan.
PUPR Halsel Diminta Bertanggung Jawab
Temuan-temuan tersebut menjadi peringatan serius bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya Dinas PUPR, agar memperbaiki sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan.
BPK merekomendasikan agar kelebihan pembayaran dan kekurangan volume pekerjaan segera dipulihkan ke kas daerah sesuai hasil pemeriksaan.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta menindaklanjuti pencairan Jaminan Pelaksanaan proyek Sambiki serta memperketat pemeriksaan fisik sebelum melakukan pembayaran kepada kontraktor.
Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan sebelumnya juga menyatakan akan merekomendasikan penyerahan persoalan proyek Sambiki kepada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan apabila pihak kontraktor tidak menindaklanjuti temuan dalam batas waktu yang diberikan.
Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah dalam memastikan seluruh temuan tersebut ditindaklanjuti, termasuk berapa besar dana yang telah dikembalikan ke kas daerah dan siapa saja pihak yang harus bertanggung jawab.
Sebab, anggaran pembangunan infrastruktur merupakan uang negara yang bersumber dari keuangan publik. Setiap rupiah yang dibayarkan harus sebanding dengan pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan.
Jika kewajiban pengembalian tidak diselesaikan dan ditemukan unsur pelanggaran hukum, aparat pengawasan maupun aparat penegak hukum perlu melakukan pendalaman sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Red)




HALSEL, MALUTLINE – Dukungan terhadap Sufmi Dasco Ahmad untuk mengemban amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia mulai mendapat perhatian dari berbagai daerah. Kali ini, aspirasi tersebut turut disuarakan dari Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara.
HALSEL, MALUTLINE – Pepatah lama mengatakan, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ungkapan tersebut seakan menggambarkan perjalanan prestasi Aufar Zayyan Mustafa, putra kedua dari pasangan Ikbal Mustafa dan Ny. Masnun, yang berhasil mengharumkan nama Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, melalui cabang olahraga bela diri Taekwondo di tingkat internasional.
Kondisi ini memunculkan kekecewaan dan pertanyaan di tengah masyarakat. Warga mempertanyakan dasar penetapan penerima bantuan serta alasan pemerintah desa lebih mengutamakan unsur perangkat desa dan BPD.
Warga juga meminta Kepala Desa Yunus Ibrahim memberikan penjelasan terbuka mengenai kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan dugaan adanya ketidakadilan dalam pembagian program bantuan desa. (Red)