LABUHA, MALUTLINE – Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara mengungkap sejumlah persoalan serius dalam pengelolaan anggaran proyek infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Halmahera Selatan.

Temuan tersebut mencakup kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan, serta lemahnya pengendalian pelaksanaan kontrak yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah.

Berdasarkan rincian hasil pemeriksaan yang tersedia, terdapat dua kelompok temuan keuangan yang menjadi sorotan, yakni kekurangan volume pada 13 paket pekerjaan Tahun Anggaran 2024 dengan nilai Rp751.731.557,00 dan kelebihan pembayaran proyek pembangunan Jalan Lapen Desa Sambiki, Kecamatan Obi, sebesar Rp211.842.764,98.

Dengan demikian, total nilai temuan kelebihan pembayaran dan kekurangan volume dari kedua kelompok tersebut mencapai Rp963.574.321,98 atau sekitar Rp963,57 juta.

Angka tersebut merupakan akumulasi nilai temuan yang disebutkan dalam dokumen informasi pemeriksaan, bukan berarti seluruhnya telah ditetapkan sebagai kerugian negara final. Status pengembalian dan penyelesaian masing-masing temuan masih perlu dipastikan.

13 Paket Pekerjaan Bermasalah, Rp751,73 Juta Harus Dipulihkan

Dalam pemeriksaan terhadap 13 paket pekerjaan infrastruktur Tahun Anggaran 2024, BPK menemukan ketidaksesuaian antara volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak dengan hasil pemeriksaan fisik di lapangan.

Temuan tersebut mengindikasikan adanya kekurangan volume pekerjaan yang berdampak pada kelebihan pembayaran kepada pihak penyedia jasa.

Nilai keseluruhan kekurangan volume pada 13 paket pekerjaan itu mencapai Rp751.731.557,00.

Sejumlah pekerjaan yang menjadi objek pemeriksaan meliputi peningkatan jalan, pembangunan drainase, hingga penanganan long segment ruas jalan di sejumlah wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.

Temuan ini menjadi catatan penting karena pembayaran pekerjaan konstruksi semestinya didasarkan pada volume pekerjaan yang benar-benar telah diselesaikan dan memenuhi ketentuan kontrak.

Proyek Jalan Sambiki: Kelebihan Bayar Rp211,84 Juta

Persoalan lainnya ditemukan pada proyek pembangunan Jalan Lapen Desa Sambiki, Kecamatan Obi, dengan nilai kontrak sekitar Rp2,33 miliar.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 20.A/T/LHP/DJPKN-VI.TER/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026, realisasi pembayaran kepada kontraktor telah mencapai Rp1,51 miliar atau sekitar 65 persen dari nilai kontrak.

Namun, progres fisik pekerjaan di lapangan baru mencapai 53,80 persen.

Perbedaan antara realisasi pembayaran dan capaian fisik tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp211.842.764,98.

Tidak hanya itu, BPK juga mencatat persoalan terkait Jaminan Pelaksanaan senilai Rp116.836.120,09 yang terlambat diklaim oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), setelah kontrak pekerjaan diputus pada 4 Desember 2025.

Keterlambatan pencairan jaminan tersebut berpotensi menghilangkan kesempatan pemerintah daerah untuk memperoleh haknya sesuai ketentuan kontrak.

Proyek yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat itu juga dilaporkan belum diselesaikan secara memuaskan.

Total Nilai Temuan Mencapai Rp1,08 Miliar Jika Jaminan Dihitung

Apabila nilai Jaminan Pelaksanaan yang belum dicairkan turut diperhitungkan sebagai kewajiban penagihan, maka rincian nilai yang menjadi perhatian dalam dua kelompok temuan tersebut adalah:

1. Kekurangan volume 13 paket pekerjaan TA 2024: Rp751.731.557,00.
2. Kelebihan pembayaran proyek Jalan Sambiki: Rp211.842.764,98.
3. Jaminan Pelaksanaan proyek Sambiki yang belum dicairkan: Rp116.836.120,09.

Dengan demikian, total nilai keseluruhan mencapai Rp1.080.410.442,07 atau sekitar Rp1,08 miliar.

Namun, perlu ditegaskan bahwa nilai jaminan pelaksanaan tersebut merupakan instrumen pemulihan berdasarkan ketentuan kontrak, bukan otomatis kerugian negara tambahan. Nilai itu juga tidak boleh dihitung sebagai kerugian tersendiri apabila terdapat tumpang tindih dengan kewajiban pengembalian lainnya.

Tiga Proyek Jalan Senilai Rp56,49 Miliar Ikut Disorot

Selain temuan keuangan, BPK turut menyoroti pelaksanaan tiga paket pekerjaan jalan Tahun Anggaran 2025 yang dikerjakan PT Modern Cipta Karya dengan nilai kontrak keseluruhan sekitar Rp56,49 miliar.

Salah satu pekerjaan yang menjadi perhatian adalah peningkatan dan rehabilitasi Jalan Hotmix Ruas Perkotaan Labuha dengan nilai kontrak Rp20,24 miliar.

Hingga 31 Oktober 2025, progres fisik pekerjaan baru mencapai 36,30 persen, sedangkan target yang ditetapkan sebesar 61,67 persen. Artinya, terdapat deviasi keterlambatan sebesar 25,37 persen.

Dua paket pekerjaan lainnya juga dilaporkan belum mencapai target progres sebagaimana ditetapkan dalam kontrak.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya persoalan dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan proyek, khususnya dalam memastikan penyedia jasa memenuhi kewajiban sesuai jadwal pekerjaan.

PUPR Halsel Diminta Bertanggung Jawab

Temuan-temuan tersebut menjadi peringatan serius bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya Dinas PUPR, agar memperbaiki sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan.

BPK merekomendasikan agar kelebihan pembayaran dan kekurangan volume pekerjaan segera dipulihkan ke kas daerah sesuai hasil pemeriksaan.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta menindaklanjuti pencairan Jaminan Pelaksanaan proyek Sambiki serta memperketat pemeriksaan fisik sebelum melakukan pembayaran kepada kontraktor.

Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan sebelumnya juga menyatakan akan merekomendasikan penyerahan persoalan proyek Sambiki kepada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan apabila pihak kontraktor tidak menindaklanjuti temuan dalam batas waktu yang diberikan.

Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah dalam memastikan seluruh temuan tersebut ditindaklanjuti, termasuk berapa besar dana yang telah dikembalikan ke kas daerah dan siapa saja pihak yang harus bertanggung jawab.

Sebab, anggaran pembangunan infrastruktur merupakan uang negara yang bersumber dari keuangan publik. Setiap rupiah yang dibayarkan harus sebanding dengan pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan.

Jika kewajiban pengembalian tidak diselesaikan dan ditemukan unsur pelanggaran hukum, aparat pengawasan maupun aparat penegak hukum perlu melakukan pendalaman sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Red)

JAKARTA, MALUTLINE – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Titiek Soeharto, menyampaikan pandangan yang menarik dan mendapat perhatian luas terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, alih-alih melalui berbagai pihak ketiga, dana program tersebut akan jauh lebih tepat sasaran jika diserahkan langsung kepada para ibu di rumah.

“Kasih duit ke emaknya! Emaknya lebih tahu kesukaan anaknya,” ujar Titiek Soeharto dalam sebuah diskusi publik yang disebarkan di media sosial, belakangan ini.

Mengapa Langsung ke Ibu?
Menurut Titiek, seorang ibu adalah pihak yang paling memahami kebutuhan dan selera anak-anaknya. Setiap anak memiliki kondisi yang berbeda-beda. Ada yang alergi terhadap jenis makanan tertentu, ada yang memiliki selera khusus, dan ada pula yang membutuhkan asupan gizi yang berbeda. Keputusan terbaik mengenai apa yang dimakan anak, menurut beliau, ada di tangan ibu sendiri.

Efisiensi Anggaran yang Signifikan
Salah satu alasan utama usulan ini adalah agar anggaran negara tidak tergerus oleh biaya-biaya yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan gizi anak. Titiek mencontohkan biaya untuk vendor, kemasan, pengemasan, transportasi, pengemudi, hingga petugas kebersihan. Jika biaya-biaya ini dihilangkan, maka dana yang tersedia akan utuh diterima masyarakat dan digunakan sepenuhnya untuk membeli makanan bergizi bagi anak-anak.

“Daripada harus bayar vendor, packaging, supir, tukang cuci piring, buang-buang anggaran saja! Justru makin ribet,” tegasnya.

Dua Pandangan yang Sama-sama Ingin Anak Sehat
Pemerintah memiliki pandangan bahwa penyediaan makanan terpusat menjamin standar gizi dan kebersihan yang terkontrol secara merata. Sementara usulan Titiek Soeharto menawarkan alternatif: berikan dananya kepada ibu, biarkan mereka yang menentukan makanan terbaik untuk anak-anak mereka sendiri.

Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan tantangannya masing-masing. Yang terpenting dari semua ini adalah satu tujuan yang sama: memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan kuat. Semoga diskusi yang terbuka ini membawa kita pada solusi terbaik untuk masa depan generasi penerus bangsa.(Red)

HALSEL, MALUTLINE – Dukungan terhadap Sufmi Dasco Ahmad untuk mengemban amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia mulai mendapat perhatian dari berbagai daerah. Kali ini, aspirasi tersebut turut disuarakan dari Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara.

Dukungan itu disampaikan Rustam J. Marsaoly yang menilai Sufmi Dasco Ahmad merupakan salah satu figur nasional yang memiliki pengalaman, kapasitas politik, serta kemampuan membangun komunikasi lintas kekuatan politik.

Menurut Rustam, munculnya dukungan dari daerah merupakan bagian dari dinamika demokrasi sekaligus bentuk aspirasi masyarakat yang menginginkan hadirnya figur dengan pengalaman politik dan kepemimpinan yang matang di tingkat nasional.

Ia berpandangan, posisi Wakil Presiden bukan sekadar jabatan pendamping Presiden, melainkan amanah kenegaraan yang membutuhkan kemampuan koordinasi, komunikasi, serta pemahaman terhadap berbagai persoalan bangsa.

Karena itu, nama Sufmi Dasco Ahmad dinilai layak menjadi salah satu figur yang dipertimbangkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dasco Dinilai Memiliki Pengalaman dan Kemampuan Politik

Sufmi Dasco Ahmad merupakan politikus Partai Gerindra yang dikenal memiliki pengalaman panjang dalam dinamika politik nasional. Ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam munculnya dukungan terhadap dirinya. Kemampuannya membangun komunikasi politik dengan berbagai pihak dinilai menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas hubungan antara lembaga negara dan kekuatan politik.

Dalam sistem pemerintahan, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan kebijakan negara dapat berjalan secara efektif.

Rustam menilai, pengalaman Dasco di parlemen dapat menjadi nilai tambah apabila mendapatkan kepercayaan untuk mengemban tanggung jawab sebagai Wakil Presiden.

Selain itu, kedekatannya dengan dinamika pemerintahan dan lingkungan politik nasional dinilai dapat membantu memperkuat koordinasi dalam menjalankan agenda pembangunan pemerintah.

Aspirasi Daerah Harus Menjadi Bagian dari Pertimbangan Nasional

Rustam J. Marsaoly juga menilai bahwa suara dari daerah perlu mendapatkan ruang dalam setiap dinamika politik nasional.

Menurutnya, masyarakat di daerah memiliki harapan besar terhadap kepemimpinan nasional yang mampu memperhatikan kebutuhan pembangunan, pemerataan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan pelayanan publik hingga wilayah kepulauan.

Bagi Maluku Utara, khususnya Halmahera Selatan, perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah menjadi salah satu harapan penting.

Persoalan infrastruktur, konektivitas antarpulau, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan potensi sumber daya alam membutuhkan dukungan kebijakan nasional yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Karena itu, figur pemimpin nasional diharapkan mampu membangun komunikasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga berbagai aspirasi masyarakat tidak berhenti pada tataran wacana.

Dukungan Daerah dalam Dinamika Politik Nasional

Menguatnya nama Dasco dalam bursa calon Wakil Presiden juga menjadi bagian dari perkembangan politik nasional.

Sejumlah pengurus daerah Partai Gerindra telah menyampaikan dukungan terhadap Sufmi Dasco Ahmad. Aspirasi tersebut datang dari beberapa wilayah, termasuk Sumatera Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Aceh, Jawa Timur, Papua Barat Daya, Kalimantan Barat, Banten, dan Riau.

Dukungan dari berbagai daerah itu memperlihatkan bahwa nama Dasco mulai menjadi pembicaraan dalam dinamika politik nasional.

Meski demikian, proses pengisian jabatan Wakil Presiden tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dukungan politik dari daerah merupakan aspirasi yang perlu dipertimbangkan, bukan keputusan penetapan jabatan.

Harapan untuk Kepemimpinan Nasional

Bagi Rustam J. Marsaoly, yang terpenting dari dinamika politik tersebut adalah bagaimana kepemimpinan nasional ke depan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pergantian atau pengisian jabatan di tingkat nasional harus tetap mengedepankan kepentingan bangsa, stabilitas pemerintahan, serta keberlanjutan pembangunan.

Ia berharap setiap figur yang nantinya mendapatkan amanah kepemimpinan dapat menunjukkan komitmen terhadap kepentingan rakyat, termasuk masyarakat di wilayah timur Indonesia.

Halmahera Selatan sebagai salah satu kabupaten kepulauan di Maluku Utara membutuhkan perhatian serius pemerintah pusat agar pembangunan dapat dirasakan secara merata.

Dengan demikian, aspirasi dukungan terhadap Sufmi Dasco Ahmad tidak hanya menjadi bagian dari percakapan politik mengenai figur calon Wakil Presiden, tetapi juga menjadi momentum untuk menyuarakan harapan daerah terhadap masa depan kepemimpinan Indonesia.

Dari Halmahera Selatan, suara aspirasi politik turut mengemuka. Harapannya sederhana: siapa pun yang nantinya dipercaya mengemban amanah kenegaraan harus mampu bekerja untuk rakyat, menjaga persatuan, dan memastikan pembangunan Indonesia menjangkau seluruh pelosok negeri. (Red)

HALSEL, MALUTLINE – Pepatah lama mengatakan, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ungkapan tersebut seakan menggambarkan perjalanan prestasi Aufar Zayyan Mustafa, putra kedua dari pasangan Ikbal Mustafa dan Ny. Masnun, yang berhasil mengharumkan nama Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, melalui cabang olahraga bela diri Taekwondo di tingkat internasional.

Di usianya yang masih muda, Aufar membuktikan bahwa anak daerah memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama untuk bersaing di panggung olahraga internasional. Kerja keras, kedisiplinan, serta dukungan keluarga menjadi bagian penting dalam perjalanan prestasi yang kini membanggakan kedua orang tuanya tersebut.

Aufar berhasil meraih juara III atau medali perunggu dalam ajang 14th Taekwondo Asian Club Championship Open Tournament 2026, yang berlangsung pada 11–15 November 2026 di Indoor Stadium Sport Center Kelapa Dua (Indomilk Stadium), Tangerang, Banten.

Dalam kejuaraan tersebut, Aufar tampil pada nomor Kyorugi individu kategori pemula, kelompok usia Cadet kelas U-57 kilogram. Ia harus menghadapi persaingan ketat dengan atlet-atlet dari berbagai daerah dan negara sebelum akhirnya berhasil mengamankan posisi ketiga.

Prestasi ini menjadi catatan membanggakan bagi keluarga besar Ikbal Mustafa sekaligus masyarakat Halmahera Selatan. Sebab, nama daerah kembali diperkenalkan melalui kemampuan dan pencapaian generasi mudanya di bidang olahraga.

Dari Medali Perak Nasional hingga Podium Asia

Keberhasilan Aufar meraih medali perunggu bukanlah prestasi yang datang secara tiba-tiba. Sebelumnya, pada September 2026, ia juga berhasil meraih medali perak dalam kejuaraan One Pride Future Champ tingkat nasional.

Rangkaian pencapaian tersebut memperlihatkan perkembangan kemampuan Aufar dalam menekuni olahraga Taekwondo. Dari kompetisi nasional hingga kejuaraan tingkat Asia, ia terus mengasah kemampuan, mental bertanding, dan kepercayaan diri.

Bagi seorang atlet muda, keberanian menghadapi lawan dengan kemampuan berbeda merupakan proses pembelajaran yang sangat berharga. Setiap pertandingan menjadi pengalaman untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kualitas diri.

Saat ini, Aufar tercatat sebagai pelajar SMP IT Darul Qur’an Mulia, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di tengah kesibukannya menjalani latihan dan mengikuti kompetisi, ia juga tetap mengemban tanggung jawab sebagai seorang pelajar.

Mengenal Sosok Ayah, Ikbal Mustafa

Di balik perjalanan prestasi Aufar, terdapat sosok ayah yang turut memberikan dukungan dan motivasi. Ikbal Mustafa merupakan figur yang dikenal melalui kiprahnya di lingkungan pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Halmahera Selatan.

Saat ini, Ikbal mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Halmahera Selatan.

Selain menjalankan tugas pemerintahan, Ikbal juga dipercaya sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar (IKB) Masatawa Halmahera Selatan periode 2026–2029.

Dalam perjalanan organisasi, ia turut membawa semangat persaudaraan, kebersamaan, dan kekeluargaan sebagai fondasi memperkuat hubungan sosial masyarakat.

Kesibukan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan organisasi tidak menghilangkan perannya sebagai seorang ayah. Dukungan terhadap pendidikan, pengembangan bakat, dan masa depan anak menjadi bagian penting dalam kehidupan keluarga.

Bersama Ny. Masnun, Ikbal tentu memiliki kebanggaan tersendiri melihat putra keduanya mampu menunjukkan kemampuan hingga meraih prestasi di tingkat internasional.

Pepatah buah jatuh tak jauh dari pohonnya pun menjadi gambaran tentang pentingnya keteladanan, dukungan, dan pendidikan karakter dalam lingkungan keluarga. Namun, prestasi Aufar tetap merupakan hasil dari perjuangan, latihan, dan kesungguhannya sendiri.

Ikbal Mustafa: Jangan Cepat Puas, Perjalanan Masih Panjang

Ikbal Mustafa mengaku bangga atas pencapaian yang diraih putranya. Baginya, keberhasilan Aufar bukan semata-mata tentang medali yang dibawa pulang, tetapi juga tentang proses panjang yang telah dilalui seorang anak dalam membangun kemampuan dan mental bertanding.

“Sebagai orang tua, tentu saya sangat bangga melihat Aufar bisa sampai pada tahap ini. Apa yang dia raih merupakan buah dari latihan, kerja keras, dan kesungguhannya. Kami selalu memberikan dukungan agar dia terus berkembang dan tidak cepat puas dengan hasil yang sudah dicapai,” ungkap Ikbal.

Ia berharap pencapaian tersebut menjadi motivasi bagi Aufar untuk terus meningkatkan kemampuan, menjaga kedisiplinan, serta tidak melupakan kewajibannya dalam pendidikan.

Menurutnya, perjalanan seorang atlet muda masih sangat panjang. Karena itu, prestasi yang telah diraih harus dijadikan pengalaman dan bekal untuk menghadapi kompetisi berikutnya.

“Harapan saya, Aufar tetap rendah hati, disiplin, dan serius menjalani pendidikan maupun latihan. Perjalanan dia masih panjang. Semoga pengalaman ini menjadi motivasi untuk terus belajar dan meraih prestasi yang lebih tinggi, sekaligus membawa nama baik Halmahera Selatan,” harapnya.

Inspirasi bagi Generasi Muda Maluku Utara

Prestasi Aufar Zayyan Mustafa menjadi pesan positif bagi generasi muda di Halmahera Selatan dan Maluku Utara bahwa keterbatasan asal daerah bukan alasan untuk berhenti bermimpi.

Anak-anak dari daerah kepulauan juga memiliki peluang besar untuk berkembang dan menunjukkan kemampuan di berbagai bidang, termasuk olahraga.

Diperlukan dukungan keluarga, pendidikan yang baik, pembinaan atlet, serta lingkungan yang memberikan ruang bagi anak-anak muda untuk mengembangkan potensi mereka.

Medali perunggu yang diraih Aufar mungkin belum menjadi puncak perjalanan kariernya. Namun, pencapaian tersebut merupakan langkah penting menuju prestasi yang lebih besar.

Dari keluarga Ikbal Mustafa dan Ny. Masnun, lahir seorang anak muda yang kini membawa kebanggaan melalui olahraga. Sebuah pencapaian yang tidak hanya menjadi kebahagiaan keluarga, tetapi juga menjadi inspirasi bagi masyarakat Halmahera Selatan.

Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ketika dukungan keluarga bertemu dengan kerja keras dan tekad seorang anak, lahirlah prestasi yang mampu membawa nama keluarga dan daerah ke panggung yang lebih luas.

Selamat atas prestasi Aufar Zayyan Mustafa. Teruslah berlatih, tetap rendah hati, dan jadikan setiap pertandingan sebagai jalan menuju keberhasilan yang lebih tinggi. Harumkan nama keluarga, Halmahera Selatan, dan Maluku Utara di kancah nasional maupun internasional. (Red)

HALSEL, MALUTLINE – Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Kukupang, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, mulai menuai sorotan masyarakat.

Kebijakan Kepala Desa Kukupang, Yunus Ibrahim, terkait penyaluran bantuan berupa bodi perahu dan mesin menjadi perhatian warga. Bantuan tersebut diduga lebih diprioritaskan kepada sejumlah perangkat desa, khususnya kepala urusan (kaur) desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dibandingkan masyarakat yang dinilai lebih membutuhkan.

Kondisi ini memunculkan kekecewaan dan pertanyaan di tengah masyarakat. Warga mempertanyakan dasar penetapan penerima bantuan serta alasan pemerintah desa lebih mengutamakan unsur perangkat desa dan BPD.

Masyarakat meminta Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan segera melakukan audit terhadap pengelolaan Dana Desa Kukupang, termasuk memeriksa proses pengadaan bodi perahu dan mesin, penetapan penerima manfaat, serta dokumen pertanggungjawaban anggaran.

Warga juga meminta Kepala Desa Yunus Ibrahim memberikan penjelasan terbuka mengenai kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan dugaan adanya ketidakadilan dalam pembagian program bantuan desa. (Red)