HALSEL, MALUTLINE – Sebuah gedung pertanian yang berada di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, dilalap si jago merah pada Minggu sekitar pukul 16.00 WIT.

Kobaran api menghanguskan seluruh bagian atap gedung yang selama ini dikelola dan difungsikan oleh para petani di desa tersebut. Beruntung, petugas pemadam kebakaran bergerak cepat mendatangi lokasi dan melakukan upaya pemadaman sehingga api tidak merembet ke bangunan maupun area lainnya.

Peristiwa kebakaran tersebut disampaikan Kepala Desa Tuwokona, Nursanti Awal, S.Pd., M.Pd., melalui akun Facebook miliknya.

Dalam keterangannya, Nursanti menjelaskan bahwa gedung pertanian tersebut telah lama dimanfaatkan oleh para petani sebagai fasilitas pendukung kegiatan pertanian masyarakat setempat. Namun, bangunan itu akhirnya mengalami kebakaran hingga bagian atapnya hangus.

Ia mengungkapkan, kondisi hujan saat kejadian turut membantu menghambat penyebaran api. Menurutnya, jika tidak turun hujan dan petugas pemadam kebakaran terlambat tiba, dikhawatirkan seluruh bangunan bisa habis terbakar.

“Beruntung karena hujan. Kalau tidak, mungkin seluruh gedung sudah habis terbakar. Kami juga bersyukur mobil pemadam kebakaran cepat datang sehingga api berhasil dipadamkan dan tidak merembet ke mana-mana,” ujar Nursanti.

Hingga berita ini diterbitkan, penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti. Belum ada keterangan resmi mengenai sumber api maupun perkiraan kerugian akibat peristiwa tersebut.

Peristiwa ini diharapkan menjadi perhatian pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi bangunan serta memastikan fasilitas pertanian yang digunakan masyarakat dapat kembali difungsikan. (Red)

LABUHA, MALUTLINE – Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2025 menjadi perhatian. Dalam hasil pemeriksaan yang disampaikan, Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan disebut tidak memiliki temuan kerugian daerah maupun kerugian negara yang dinyatakan dalam nilai rupiah.

Berdasarkan informasi hasil pemeriksaan tersebut, tidak terdapat nilai kerugian keuangan negara atau daerah yang harus dikembalikan ke kas daerah terkait pengelolaan anggaran Dinas Kesehatan pada Tahun Anggaran 2025.

Meski demikian, pemeriksaan BPK tetap mencatat sejumlah aspek administrasi yang perlu mendapat perhatian dan pembenahan. Di antaranya, kelengkapan dokumen pendukung pertanggungjawaban belanja, ketepatan waktu pencatatan persediaan obat dan alat kesehatan, serta penyempurnaan prosedur pendistribusian obat ke seluruh puskesmas.

Catatan tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap tata kelola administrasi dan pengendalian internal agar pengelolaan anggaran serta pelayanan kesehatan semakin tertib, transparan, dan akuntabel.

Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan saat ini dipimpin oleh Kepala Dinas, Asia Hasyim, M.Kes. Hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dorongan untuk mempertahankan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak adanya temuan kerugian negara dalam pemeriksaan tersebut perlu dipahami secara proporsional. Hal itu tidak serta-merta berarti seluruh aspek pengelolaan keuangan telah bebas dari catatan, sebab rekomendasi administratif dan perbaikan sistem tetap perlu ditindaklanjuti.

Karena itu, Dinas Kesehatan diharapkan terus memperkuat sistem pertanggungjawaban belanja, pengelolaan persediaan obat dan alat kesehatan, serta pengawasan distribusi obat agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan semakin optimal. (Red)

SANANA, MALUTLINE – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pimpinan Cabang Kabupaten Kepulauan Sula mendesak Bupati Fifian Adeningsih Mus segera memberikan kepastian status kepegawaian terhadap 2.579 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap IMM yang meminta pemerintah daerah tidak menunda proses administrasi pengangkatan maupun penerbitan Surat Keputusan (SK) bagi ribuan tenaga yang telah lama mengabdi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula.

IMM menilai pemerintah daerah harus memberikan kepastian dan transparansi terkait nasib ribuan tenaga PPPK Paruh Waktu tersebut, terutama menyangkut hak, status, serta keberlanjutan pengabdian mereka.

Organisasi mahasiswa itu juga menyoroti informasi mengenai kebijakan pemerintah pusat terkait peluang peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Namun, proses tersebut harus tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan negara maupun daerah.

Dalam pernyataan sikapnya, IMM menyampaikan empat tuntutan, yakni meminta Bupati segera menyampaikan informasi resmi kepada 2.579 PPPK Paruh Waktu, mempercepat proses administrasi pengangkatan sesuai ketentuan, menjamin transparansi proses kepegawaian, serta memberikan kepastian hukum kepada seluruh tenaga yang telah mengabdi.

IMM menegaskan, ribuan tenaga tersebut merupakan bagian penting dari pelayanan pemerintahan dan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan tidak membiarkan mereka terus berada dalam ketidakpastian.

“Jadikanlah kebijakan ini sebagai awal perubahan yang baik, bukan justru menunda-nunda sehingga harapan para pekerja ini pupus di tengah jalan. Mereka telah mengabdi dengan tulus dan jujur untuk masyarakat Kepulauan Sula,” tegas perwakilan IMM.

IMM berharap Bupati Fifian Adeningsih Mus segera merespons tuntutan tersebut dengan langkah konkret, bukan sekadar memberikan janji tanpa kepastian pelaksanaan.

Sebab, persoalan status kepegawaian bukan hanya menyangkut administrasi birokrasi, tetapi juga menyangkut kepastian masa depan dan kesejahteraan ribuan tenaga beserta keluarganya. (Red)

SANANA, MALUTLINE – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pimpinan Cabang Kabupaten Kepulauan Sula mendesak aparat penegak hukum (APH) agar mengusut secara transparan dan menyeluruh sejumlah dugaan kasus korupsi yang dalam berbagai laporan dan pemberitaan turut menyeret nama Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsih Mus.

Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap terbuka bertajuk Stop Korupsi. IMM meminta Kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya tidak tebang pilih dalam menangani setiap laporan dugaan penyimpangan keuangan negara.

Sedikitnya terdapat empat persoalan yang menjadi sorotan IMM, mulai dari proyek jalan Saniahaya–Modapuhi, anggaran Bantuan Tak Terduga (BTT) COVID-19 senilai lebih dari Rp28 miliar, proyek Power House dan Bank Sampah di Pulau Taliabu, hingga dugaan intervensi terhadap independensi auditor Inspektorat Kepulauan Sula.

IMM menilai seluruh persoalan tersebut membutuhkan kejelasan hukum agar tidak terus menjadi pertanyaan publik.

Salah satu yang disoroti adalah dugaan penyimpangan proyek peningkatan Jalan Santra Perkebunan Saniahaya–Modapuhi, Kecamatan Mangoli Utara, Tahun Anggaran 2023. Kasus ini diduga berkaitan dengan ketidaksesuaian nilai pekerjaan dan penggelembungan anggaran yang perlu ditelusuri aparat penegak hukum.

Selain itu, IMM meminta kejelasan penanganan dugaan penyimpangan anggaran BTT COVID-19 Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Kesehatan Kepulauan Sula dengan nilai lebih dari Rp28 miliar.

Organisasi mahasiswa tersebut mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menelusuri penggunaan anggaran, dokumen pertanggungjawaban, serta kemungkinan adanya pihak-pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum.

Sorotan berikutnya menyangkut proyek Power House di Desa Beringin Jaya dan pembangunan Bank Sampah di Desa Rahaya, Kabupaten Pulau Taliabu, Tahun Anggaran 2015. Kedua proyek tersebut dilaporkan tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan disebut menimbulkan dugaan kerugian negara sekitar Rp1,7 miliar.

IMM juga mempertanyakan dugaan persoalan mutasi auditor Inspektorat Kepulauan Sula pada 15–16 April 2025. Mutasi tersebut dinilai perlu ditelusuri untuk memastikan tidak ada tekanan atau intervensi terhadap independensi pengawasan internal pemerintah daerah.

Dalam pernyataan sikapnya, IMM menegaskan bahwa tidak ada pejabat publik yang kebal hukum. Mereka meminta aparat penegak hukum membuka perkembangan penanganan perkara secara transparan, memeriksa setiap pihak berdasarkan bukti, serta melindungi auditor dan saksi dari segala bentuk tekanan.

IMM juga mendesak adanya pembaruan informasi secara berkala agar masyarakat mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula belum memberikan tanggapan resmi atas konfirmasi yang disampaikan Malutline.

Perlu ditegaskan, penyebutan nama Bupati Fifian Adeningsih Mus dalam sejumlah persoalan tersebut merupakan bagian dari sorotan dan tuntutan IMM, bukan kesimpulan bahwa yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. (Red)

LABUHA, MALUTLINE – Pengelolaan anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, kembali menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara mengungkap sejumlah temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Temuan tersebut meliputi kelebihan pembayaran perjalanan dinas, kekurangan volume pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, hingga ketidakpatuhan administrasi dalam pembayaran jasa konsultansi dan pelaksanaan proyek pendidikan.

Berdasarkan rincian nilai temuan yang dihimpun, total akumulasi persoalan keuangan pada sejumlah kegiatan tersebut mencapai Rp479.588.968,04 atau sekitar Rp479,58 juta.

Temuan ini menjadi perhatian serius karena anggaran pendidikan yang bersumber dari keuangan negara seharusnya dikelola secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

Perjalanan Dinas Disorot, Rp38,22 Juta Bermasalah

Salah satu temuan BPK berkaitan dengan belanja perjalanan dinas Tahun Anggaran 2024 dan 2025.

Dalam pemeriksaan tersebut, BPK menemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp35.661.169,52. Selain itu, terdapat pertanggungjawaban perjalanan dinas senilai Rp2.565.000,00 yang tidak didukung dokumen bukti pengeluaran secara lengkap dan memadai.

Dengan demikian, total nilai permasalahan pada belanja perjalanan dinas mencapai Rp38.226.169,52.

Ketidaksesuaian tersebut meliputi pembayaran uang harian yang melebihi ketentuan, kelebihan biaya penginapan, serta pembayaran asuransi penerbangan yang dinilai tidak semestinya.

Kondisi ini mengindikasikan lemahnya proses verifikasi administrasi dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran perjalanan dinas.

Proyek SMP Saruma, Kekurangan Volume Rp137,52 Juta

Temuan berikutnya berkaitan dengan pembangunan SMP Saruma yang dikerjakan PT Citra Putera Laterang dengan nilai kontrak sebesar Rp34.944.369.873,00.

Pekerjaan tersebut sebelumnya dinyatakan selesai 100 persen melalui Provisional Hand Over (PHO) pada 25 April 2025.

Namun, hasil pemeriksaan fisik BPK pada 10 Oktober 2025 justru menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan senilai Rp137.524.570,14.

Temuan tersebut telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan fisik yang ditandatangani pihak kontraktor.

Persoalan ini menjadi catatan penting karena pekerjaan yang telah dinyatakan selesai 100 persen semestinya sesuai dengan spesifikasi teknis, volume kontrak, dan ketentuan pembayaran.

Apabila hasil pemeriksaan fisik menunjukkan adanya kekurangan volume, penyedia jasa tetap berkewajiban menyelesaikan kekurangan pekerjaan atau mengembalikan kelebihan pembayaran sesuai hasil pemeriksaan.

Dua Sekolah Dasar Turut Ditemukan Kekurangan Volume

BPK juga menemukan ketidaksesuaian volume pekerjaan pada dua kegiatan rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar.

Rinciannya sebagai berikut:

1. SD Negeri 8 Halmahera Selatan, Desa Labuha, ditemukan kekurangan volume sebesar Rp7.540.945,20.
2. SD Negeri 56 Halmahera Selatan, Desa Modayama, Kecamatan Kayoa Utara, ditemukan kekurangan volume sebesar Rp40.106.601,33.

Jika diakumulasikan, kekurangan volume pada dua proyek rehabilitasi sekolah tersebut mencapai Rp47.647.546,53.

Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan pengawasan pekerjaan fisik tidak hanya terjadi pada pembangunan SMP Saruma, tetapi juga menyentuh kegiatan rehabilitasi fasilitas pendidikan.

LHP Agustus 2026, Temuan USB SMP Hidayat dan Jasa Konsultansi Rp256,29 Juta

Persoalan lainnya tercatat dalam LHP yang diterbitkan pada Agustus 2026.

Dalam laporan tersebut, BPK menemukan sejumlah ketidaksesuaian pada pembayaran jasa konsultansi dan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Desa Hidayat, Kecamatan Bacan.

Nilai keseluruhan temuan mencapai Rp256.296.851,72, dengan rincian:

– Kelebihan pembayaran: Rp173.185.739,66.
– Temuan lainnya: Rp83.111.112,06.

Permasalahan yang dicatat meliputi pembayaran biaya konsultansi tanpa didukung dokumen pengeluaran yang lengkap, ketidaksesuaian kualifikasi tenaga ahli, serta kekurangan volume pekerjaan pembangunan USB SMP.

Temuan tersebut perlu ditindaklanjuti secara serius, terutama untuk memastikan setiap pembayaran kepada penyedia jasa didasarkan pada pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan dan dokumen pertanggungjawaban yang sah.

Total Temuan Rp479,58 Juta, Dinas Pendidikan Diminta Bertanggung Jawab

Berdasarkan akumulasi seluruh rincian yang tersedia, berikut nilai temuan BPK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan:

1. Belanja perjalanan dinas: Rp38.226.169,52.
2. Pembangunan SMP Saruma: Rp137.524.570,14.
3. Rehabilitasi SD Negeri 8 Halsel: Rp7.540.945,20.
4. Rehabilitasi SD Negeri 56 Halsel: Rp40.106.601,33.
5. Temuan konsultansi dan pembangunan USB SMP Hidayat: Rp256.296.851,72.

TOTAL: Rp479.695.138, –

Angka akumulasi berdasarkan penjumlahan kelima kelompok temuan tersebut adalah Rp479.695.138, – atau sekitar Rp479,70 juta. Nilai ini merupakan akumulasi temuan, bukan penetapan kerugian negara final. Khusus kategori temuan lainnya pada USB SMP Hidayat, perlu diperjelas komponen dan status pengembaliannya.

Kadisdik Klaim Uang SMP Saruma Telah Dikembalikan

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan, Siti Khodijah, sebelumnya menyampaikan bahwa kekurangan volume pada proyek pembangunan SMP Saruma telah dikembalikan oleh pihak penyedia ke kas daerah.

Namun, ia membantah adanya temuan pada pekerjaan Tahun Anggaran 2025.

Pernyataan tersebut perlu menjadi bagian dari klarifikasi yang harus diuji dengan bukti administrasi, dokumen setoran pengembalian, serta hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK.

Publik juga berhak mengetahui apakah seluruh nilai temuan telah dipulihkan, siapa pihak yang bertanggung jawab atas masing-masing kegiatan, serta bagaimana langkah pemerintah daerah dalam mencegah persoalan serupa terulang.

Aparat Pengawasan Diminta Kawal Tindak Lanjut

Secara hukum, temuan administrasi dan kelebihan pembayaran dalam pemeriksaan BPK tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana korupsi.

Namun, apabila dalam proses pendalaman ditemukan unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Karena itu, Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan dan pihak terkait perlu memastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan justru menyisakan persoalan administrasi, kekurangan pekerjaan fisik, dan kelebihan pembayaran. (Red)