HALSEL, MALUTLINE – Pengelolaan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, menjadi sorotan. Dugaan ketidaktransparanan dan penyimpangan penggunaan anggaran yang terjadi pada tahun 2025 hingga 2026 kini mulai dipersoalkan.
Kepala Puskesmas Pulau Makian, Amiruddin Alim, menjadi pihak yang disorot dalam persoalan pengelolaan anggaran tersebut. Sejumlah informasi yang dihimpun menyebutkan adanya dugaan pemotongan dana BOK serta penggunaan anggaran yang belum dijelaskan secara terbuka kepada pihak-pihak terkait.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, persoalan pertama terjadi pada pencairan dana BOK periode Januari hingga April 2025.
Dari total pencairan anggaran sebesar Rp300 juta, terdapat dugaan pemotongan sebesar Rp177 juta. Dana tersebut diduga digunakan untuk membayar utang lama, namun mekanisme penggunaan, dasar pertanggungjawaban, serta transparansi pengeluarannya dipersoalkan.
Jika benar terjadi penggunaan anggaran tidak sesuai peruntukan, persoalan ini perlu diperiksa secara serius karena dana BOK merupakan anggaran yang diperuntukkan bagi mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.
Sorotan kembali mengarah pada pengelolaan BOK tahun 2026. Pada pencairan tahap kedua, anggaran disebut telah dicairkan sebanyak tiga kali dengan total mencapai Rp381 juta.
Namun, penyaluran dan realisasi penggunaan dana tersebut diduga belum disampaikan secara transparan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pencairan, penggunaan, serta kelengkapan dokumen pertanggungjawaban anggaran.
Dengan demikian, terdapat dua nilai anggaran yang menjadi sorotan, yakni Rp177 juta pada periode Januari–April 2025 dan Rp381 juta pada pencairan tahap kedua tahun 2026.
Total nilai anggaran yang dipersoalkan mencapai Rp558 juta. Angka tersebut merupakan akumulasi nilai yang menjadi sorotan, bukan kesimpulan bahwa seluruh dana telah terbukti diselewengkan.
Pelayanan Kesehatan Ikut Dipertanyakan
Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi keuangan, tetapi juga menyangkut kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Pulau Makian.
Informasi yang diterima menyebutkan adanya keluhan terkait ketersediaan obat-obatan, cairan infus, hingga oksigen. Bahkan, gangguan pasokan listrik juga disebut menjadi salah satu persoalan yang berdampak terhadap pelayanan kesehatan.
Sejumlah pasien dari Desa Gurua juga dikabarkan harus mendapatkan rujukan ke fasilitas kesehatan lain.
Apabila kondisi tersebut berkaitan dengan lemahnya pengelolaan anggaran operasional, maka persoalan ini patut menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan dan Inspektorat.
Sebab, anggaran BOK seharusnya mendukung pelaksanaan program kesehatan, kegiatan promotif dan preventif, serta peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
FAKI Desak Ombudsman dan Kejati Periksa Pengelolaan BOK
Ketua Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara, Dani Haris Purnawan, mendesak agar persoalan pengelolaan dana BOK Puskesmas Pulau Makian tidak dibiarkan berlarut-larut.
FAKI menilai perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses pencairan, penggunaan, hingga pertanggungjawaban anggaran BOK tahun 2025 dan 2026.
Menurutnya, dugaan pemotongan anggaran sebesar Rp177 juta pada 2025 serta persoalan transparansi pencairan Rp381 juta pada 2026 harus ditelusuri melalui audit dan pemeriksaan dokumen keuangan.
FAKI juga menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara apabila tidak ada langkah konkret dari instansi terkait.
Dani menilai, pengawasan terhadap anggaran kesehatan harus dilakukan secara serius karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Ia meminta aparat penegak hukum tidak hanya memeriksa laporan administrasi, tetapi juga menelusuri aliran dana, pihak yang mengendalikan pencairan, bukti transaksi, serta kesesuaian realisasi anggaran dengan kegiatan di lapangan.
Perlu Audit dan Penelusuran Aliran Dana
Secara hukum, apabila ditemukan indikasi penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan, penyidik perlu menguji fakta melalui dokumen pencairan, rekening transaksi, laporan pertanggungjawaban (SPJ), bukti kegiatan, serta keterangan pihak-pihak yang terlibat.
Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat menjadi bagian dari kerangka pemeriksaan apabila ditemukan unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, serta kerugian keuangan negara.
Namun, dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penegakan hukum yang sah.
FAKI berharap Dinas Kesehatan Halsel, Inspektorat, Ombudsman, serta aparat penegak hukum segera melakukan langkah pemeriksaan agar persoalan ini memperoleh kejelasan.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut. Redaksi masih berupaya memperoleh keterangan dari Amiruddin Alim selaku Kepala Puskesmas Pulau Makian serta Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendapatkan penjelasan mengenai penggunaan anggaran BOK tahun 2025–2026. (Red)






