HALSEL, MALUTLINE – Kasus dugaan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap seorang anak yang masih berstatus pelajar di Desa Bajo, Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, menuai keprihatinan dan menjadi perhatian masyarakat.

Korban berinisial ASJ, warga Desa Paisuimbos, Kecamatan Botang Lomang, diduga menjadi korban aksi kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah orang saat berada di Desa Bajo. Peristiwa tersebut tidak hanya mengakibatkan korban mengalami luka fisik, tetapi juga berpotensi meninggalkan trauma psikologis, mengingat korban masih berusia anak dan sedang menempuh pendidikan.

Kasus ini kini menjadi sorotan setelah pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut secara resmi ke Polres Halmahera Selatan. Masyarakat pun mendesak aparat kepolisian agar segera menindaklanjuti laporan, mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat, serta memberikan kepastian hukum bagi korban.

Berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor: STTPL/407/XII/2026/SPKT/POLRES HALSEL/POLDA MALUKU UTARA, peristiwa dugaan penganiayaan tersebut dilaporkan terjadi pada Kamis, 12 November 2026, sekitar pukul 09.30 WIT, di Desa Bajo, Kecamatan Botang Lomang.

Kronologi Dugaan Pengeroyokan

Berdasarkan keterangan pelapor, Asrul Jani, peristiwa bermula ketika korban pulang dari sekolah bersama seorang rekannya pada Rabu, 11 November 2026, sekitar pukul 14.00 WIT.

Saat melintas dan berada di wilayah Desa Bajo, korban diduga tiba-tiba mendapatkan serangan fisik dari sejumlah orang. Korban disebut mengalami pemukulan hingga pengeroyokan secara bersama-sama.

Tidak hanya dipukul menggunakan tangan, korban juga diduga ditendang dan dipukul menggunakan benda tumpul yang disebut dalam laporan sebagai bom batu.

Situasi tersebut semakin memprihatinkan ketika pelapor berupaya menenangkan keadaan dan meminta agar tindakan kekerasan dihentikan. Namun, berdasarkan keterangannya, pelapor justru mengaku turut mendapatkan ancaman dari pihak-pihak yang berada di lokasi kejadian.

Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran serius bagi keluarga korban. Sebab, tindakan kekerasan terhadap seorang anak yang masih berstatus pelajar merupakan persoalan yang tidak boleh dipandang sebagai permasalahan biasa, terlebih apabila dilakukan secara bersama-sama.

Masyarakat Desak Polisi Segera Berikan Kepastian Hukum

Mencuatnya kasus tersebut memunculkan desakan agar Polres Halmahera Selatan tidak membiarkan laporan keluarga korban berlarut-larut tanpa kejelasan penanganan.

Masyarakat berharap penyidik segera melakukan serangkaian langkah hukum, mulai dari meminta keterangan korban dan saksi-saksi, mengumpulkan alat bukti, mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat, hingga melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penanganan perkara ini juga diharapkan dilakukan secara profesional, transparan, dan mengedepankan perlindungan terhadap korban yang masih berusia anak.

Pasalnya, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, ancaman, maupun tindakan yang dapat mengganggu keselamatan dan masa depannya.

Jangan sampai tindakan kekerasan terhadap anak sekolah justru menimbulkan ketakutan bagi pelajar lainnya ketika menjalankan aktivitas pendidikan maupun kehidupan sosial di lingkungan masyarakat.

Perlindungan Anak Harus Menjadi Prioritas

Dalam perspektif hukum, dugaan kekerasan terhadap anak merupakan persoalan serius yang harus ditangani berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76C, melarang setiap orang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Sementara itu, ketentuan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 80 undang-undang tersebut, dengan penerapan yang harus disesuaikan berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan, usia korban, serta fakta hukum yang terungkap.

Karena itu, masyarakat berharap penanganan perkara ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian laporan, tetapi juga memastikan hak-hak korban sebagai anak tetap terlindungi.

Polres Halsel Diharapkan Segera Berikan Penjelasan

Laporan resmi yang disampaikan keluarga korban pada 12 November 2026 menjadi dasar bagi masyarakat untuk berharap agar aparat kepolisian segera mengambil langkah penanganan sesuai prosedur.

Dalam dokumen penerimaan laporan tersebut tercantum nama IPDA Suhaeb S. Sabu selaku Kasat Samapta Polres Halmahera Selatan.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi mengenai perkembangan penyelidikan maupun langkah penanganan lebih lanjut dari pihak Polres Halmahera Selatan.

Malutline berharap pihak kepolisian dapat memberikan penjelasan kepada publik mengenai perkembangan laporan tersebut, termasuk langkah perlindungan yang diberikan kepada korban.

Kasus ini menjadi perhatian bersama bahwa keamanan anak-anak, khususnya para pelajar, harus menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.

Jangan biarkan seorang anak yang seharusnya pulang dari sekolah dengan aman justru harus menghadapi kekerasan dan rasa takut. Hukum harus hadir memberikan perlindungan, keadilan, serta kepastian bagi setiap korban.

Malutline akan terus memantau perkembangan penanganan perkara ini dan membuka ruang klarifikasi bagi seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip pemberitaan yang berimbang dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. (Red)

TERNATE, MALUTLINE – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Maluku Utara menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi atas peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri yang diperingati pada 14 November 2026.

Ucapan tersebut disampaikan langsung Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara, Sahril Thahir, didampingi Sekretaris DPD, Syachril Marsaoli, sebagai bentuk penghargaan terhadap dedikasi dan pengabdian Korps Brimob dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sahril Thahir mengatakan, Korps Brimob Polri memiliki peran strategis dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan, terutama dalam menjaga stabilitas nasional hingga ke wilayah kepulauan dan perbatasan, termasuk Provinsi Maluku Utara.

Menurutnya, pengabdian personel Brimob yang senantiasa berada di garis terdepan dalam menjalankan tugas negara patut mendapatkan penghormatan dan apresiasi dari seluruh elemen masyarakat.

“Selamat Dirgahayu ke-81 Korps Brimob Polri. Semoga semakin tangguh, profesional, dan humanis dalam menjalankan tugas mulia menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mempertahankan keutuhan NKRI dari Sabang sampai Merauke,” ujar Sahril Thahir.

Ia juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh jajaran Korps Brimob, khususnya personel yang bertugas di wilayah hukum Polda Maluku Utara, atas dedikasi dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat.

Sahril menilai, kondisi geografis Maluku Utara yang terdiri dari wilayah kepulauan dengan jangkauan antarpulau menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas keamanan. Karena itu, kehadiran aparat keamanan, termasuk Korps Brimob, memiliki arti penting dalam mendukung terciptanya situasi daerah yang aman dan kondusif.

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Gerindra Maluku Utara, Syachril Marsaoli, menegaskan bahwa terciptanya keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, partai politik, dan seluruh elemen masyarakat.

Ia mengatakan, stabilitas keamanan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Maluku Utara.

“Keamanan bukan hanya tugas aparat semata, melainkan tanggung jawab kita bersama. Partai Gerindra Maluku Utara siap bersinergi dan mendukung kinerja Korps Brimob Polri dalam menjaga kondusivitas wilayah, sehingga pembangunan dan kemajuan di Maluku Utara dapat berjalan dengan baik,” ungkap Syachril.

DPD Partai Gerindra Maluku Utara juga menyambut positif tema peringatan HUT ke-81 Korps Brimob Polri, yakni Brimob Bersama Masyarakat. Tema tersebut dinilai mencerminkan pentingnya membangun kedekatan antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, serta harmonis.

Melalui momentum peringatan HUT ke-81 ini, DPD Partai Gerindra Maluku Utara berharap Korps Brimob Polri terus meningkatkan profesionalisme, menjaga integritas, serta mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap pelaksanaan tugas.

Peringatan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian personel Brimob kepada bangsa dan negara, sekaligus mempererat hubungan kemitraan dengan masyarakat.

DPD Partai Gerindra Maluku Utara berharap Korps Brimob Polri semakin solid, tangguh, dan dicintai rakyat serta senantiasa diberikan kekuatan dan perlindungan dalam menjalankan setiap tugas pengabdian demi menjaga keutuhan NKRI. (Red)

TERNATE, MALUTLINE– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Ternate resmi menerima Surat Keputusan (SK) Pengesahan Komposisi dan Personalia kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Ternate masa bakti 2025–2030.

Penyerahan SK tersebut berlangsung pada Jumat (13/11/2026), sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara.

SK kepengurusan diserahkan langsung oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara, Ir. Hi. Arifin Djafar, M.Si., dan diterima Ketua DPD Partai Golkar Kota Ternate, Ardian Idhan.

Dalam prosesi penyerahan tersebut, Ardian Idhan didampingi sejumlah pengurus inti, di antaranya Sekretaris Bachtiar Syakir, Bendahara Inkha Angreini Airin, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan (KK) Tahara Kalimuda, serta Wakil Ketua Bidang Koordinator Pemenangan Pemilu (PP) Bongso Hi. Arahman.

Penyerahan SK ini menjadi bagian penting dalam proses penguatan struktur organisasi dan konsolidasi internal Partai Golkar di Kota Ternate untuk menjalankan roda organisasi selama periode kepengurusan 2025–2030.

Dengan diterimanya SK pengesahan tersebut, kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Ternate memiliki landasan organisasi untuk melaksanakan tugas, fungsi, serta tanggung jawab kepartaian sesuai dengan ketentuan dan mekanisme organisasi.

Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Partai Golkar Kota Ternate, Tahara Kalimuda, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara, Alien Mus, serta Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara, Ir. Hi. Arifin Djafar, M.Si., atas dukungan dan proses penyerahan SK kepengurusan tersebut.

Menurutnya, pengesahan komposisi dan personalia kepengurusan merupakan momentum penting untuk memperkuat soliditas organisasi, membangun koordinasi antarpengurus, serta meningkatkan konsolidasi partai hingga ke tingkat bawah.

Ia berharap seluruh jajaran pengurus yang telah mendapatkan amanah dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi dengan penuh komitmen, menjaga kebersamaan, serta memperkuat peran Partai Golkar di tengah masyarakat Kota Ternate.

Selain itu, konsolidasi kaderisasi dan keanggotaan juga diharapkan menjadi perhatian dalam membangun regenerasi kader serta memperluas partisipasi masyarakat dalam kehidupan organisasi kepartaian.

Penyerahan SK ini sekaligus menandai dimulainya tahapan kerja kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Ternate periode 2025–2030 dalam menjalankan agenda organisasi dan memperkuat konsolidasi politik di wilayah Kota Ternate.

Tahara Kalimuda Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan (KK) DPD Partai Golkar Kota Ternate. (Red)

TERNATE, MALUTLINE – Pelayanan kesehatan semestinya menjadi tempat masyarakat mendapatkan pertolongan, kenyamanan, serta harapan untuk sembuh. Namun, sebuah peristiwa memilukan dialami salah seorang pasien asal Desa Gurua, yang sebelumnya dikenal sebagai Desa Soma, Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoirie.

Pasien yang mengalami pembengkakan pada bagian leher tersebut dikabarkan harus menjalani perawatan dalam kondisi duduk karena tidak mendapatkan tempat tidur rawat inap. Situasi ini tentu menjadi pengalaman yang sangat menyedihkan, bukan hanya bagi pasien, tetapi juga keluarga yang setia mendampingi di tengah kondisi kesehatan yang sedang menurun.

Berdasarkan keterangan pihak keluarga kepada media ini, Sabtu (14/11/2026), pasien seharusnya mendapatkan fasilitas tempat tidur rawat inap agar dapat beristirahat dengan baik selama menjalani perawatan medis.

Namun, keluarga mengaku mendapat penjelasan dari pihak rumah sakit bahwa seluruh ruangan rawat inap telah terisi penuh. Akibatnya, pasien terpaksa menjalani perawatan dalam posisi duduk tanpa tempat tidur maupun sandaran yang memadai.

Kondisi semakin memprihatinkan ketika keluarga yang mendampingi pasien juga harus ikut bertahan dalam keadaan duduk tanpa fasilitas pendukung yang layak.

Bayangkan, seseorang yang sedang berjuang melawan rasa sakit akibat pembengkakan pada leher, yang seharusnya mendapatkan kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan kondisi tubuhnya, justru harus menjalani perawatan dalam posisi duduk.

Di tengah rasa sakit yang dialami pasien, keluarga hanya bisa menyaksikan dan mendampingi dengan perasaan sedih, cemas, serta penuh harapan agar pasien segera mendapatkan tempat perawatan yang lebih layak.

Bagi keluarga, persoalan ini bukan semata-mata tentang fasilitas tempat tidur, melainkan menyangkut rasa kemanusiaan, kenyamanan pasien, serta tanggung jawab pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang membutuhkan pertolongan.

Keluarga memahami bahwa rumah sakit mungkin menghadapi keterbatasan kapasitas ruangan dan tingginya jumlah pasien. Namun, kondisi tersebut diharapkan tidak membuat pasien yang membutuhkan perawatan harus dibiarkan tanpa fasilitas dasar yang memadai.

Pelayanan Kesehatan Bukan Sekadar Menerima Pasien

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa pelayanan kesehatan tidak cukup hanya dengan menerima dan memeriksa pasien. Rumah sakit juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan pasien memperoleh penanganan medis, pemantauan, serta fasilitas perawatan sesuai kebutuhan dan kondisi kesehatannya.

Apabila ruang rawat inap memang penuh, keluarga berharap pihak rumah sakit dapat memberikan solusi terbaik, termasuk menyediakan tempat perawatan sementara yang aman, nyaman, dan tetap berada dalam pengawasan tenaga medis.

Jangan sampai masyarakat yang datang mencari pertolongan justru harus menghadapi kondisi yang menambah beban fisik maupun psikologis keluarga.

Keluarga pasien pun berharap manajemen RSUD Chasan Boesoirie dapat memberikan perhatian serius terhadap kejadian tersebut dan mengevaluasi pelayanan di ruang rawat inap, khususnya dalam menghadapi kondisi ketika kapasitas tempat tidur telah terpenuhi.

Masyarakat juga berharap pemerintah daerah dan instansi terkait dapat menjadikan persoalan ini sebagai bahan evaluasi agar pelayanan kesehatan di Maluku Utara semakin baik dan manusiawi.

Sebab, setiap pasien yang datang ke rumah sakit bukan sekadar angka dalam daftar antrean. Mereka adalah manusia yang sedang berjuang melawan penyakit, memiliki keluarga yang menaruh harapan, dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

Keluarga berharap kejadian seperti ini tidak kembali dialami pasien lainnya. Sebab, di saat seseorang sedang sakit dan membutuhkan pertolongan, hal paling mendasar yang diharapkan adalah mendapatkan penanganan medis yang baik, tempat beristirahat yang layak, serta pelayanan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak manajemen RSUD Chasan Boesoirie terkait kondisi yang dialami pasien tersebut. Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak rumah sakit demi pemberitaan yang berimbang. (Red)

HALSEL, MALUTLINE – Penanganan dugaan penyelewengan dan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, kembali menjadi sorotan.

Kali ini, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara didesak untuk membuka secara terang hasil pemeriksaan rekaman kamera pengawas atau Closed Circuit Television (CCTV) yang disebut-sebut telah diamankan dari lokasi usaha milik pengusaha berinisial A alias Ansar.

Desakan tersebut muncul menyusul adanya informasi dan dugaan bahwa rekaman CCTV di lokasi tersebut memperlihatkan sejumlah orang yang diduga berasal dari berbagai kalangan, termasuk oknum anggota kepolisian, oknum wartawan, dan oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang beberapa kali terlihat mendatangi kediaman maupun lokasi usaha Ansar di Desa Babang.

Bahkan, beredar dugaan adanya transaksi atau pemberian sesuatu yang diduga berkaitan dengan upaya memengaruhi penanganan perkara penyelewengan BBM bersubsidi tersebut. Namun, dugaan ini masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan rekaman CCTV, penelusuran aliran dana, serta klarifikasi terhadap pihak-pihak yang disebutkan.

Sebagaimana diketahui, Ditreskrimsus Polda Maluku Utara sebelumnya mengungkap dugaan penyalahgunaan solar bersubsidi di sebuah garasi kendaraan di Desa Babang pada 27–28 Oktober 2026.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan tujuh unit mobil truk, empat di antaranya diduga telah mengalami modifikasi tangki untuk menampung BBM dalam jumlah lebih besar.

Selain itu, polisi juga menyita 57 jerigen, dengan rincian 36 jerigen berisi solar bersubsidi dan 21 jerigen dalam keadaan kosong.

Dari hasil penindakan awal, petugas menemukan dugaan aktivitas pemindahan solar bersubsidi dari tangki kendaraan truk ke dalam jerigen untuk ditampung dan diduga diperjualbelikan kembali.

Pemilik kendaraan sekaligus pengusaha berinisial A alias Ansar turut menjalani pemeriksaan bersama sejumlah sopir dan pihak lain yang berkaitan dengan aktivitas tersebut.

CCTV Jangan Hanya Menjadi Barang Bukti

Publik kini menaruh perhatian terhadap sejauh mana penyidik mendalami rekaman CCTV yang disebut telah diamankan dalam proses penyelidikan.

Sebab, apabila benar terdapat rekaman aktivitas kunjungan sejumlah pihak di lokasi tersebut, maka informasi itu perlu ditelusuri secara profesional untuk mengetahui tujuan kedatangan, hubungan dengan pemilik usaha, serta apakah terdapat komunikasi atau transaksi yang berkaitan dengan perkara BBM subsidi.

Penyidik juga perlu memastikan keaslian rekaman, waktu kejadian, identitas orang-orang yang terekam, serta konteks setiap aktivitas yang terlihat.

Jangan sampai muncul spekulasi liar di tengah masyarakat akibat tidak adanya penjelasan yang memadai mengenai perkembangan penanganan perkara.

Dugaan Keterlibatan Oknum Harus Diusut

Lebih jauh, apabila ditemukan indikasi keterlibatan oknum aparat, wartawan, maupun pihak yang mengatasnamakan organisasi masyarakat dalam dugaan praktik yang berhubungan dengan perkara tersebut, maka hal itu harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai perbuatannya.

Sebaliknya, pihak-pihak yang disebut dalam informasi tersebut juga harus diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi agar tidak terjadi penghakiman sebelum adanya hasil penyelidikan yang sah.

Penyidik Ditreskrimsus Diharapkan Transparan

Ditreskrimsus Polda Maluku Utara di bawah kepemimpinan Kombes Pol. Reinhard Habonaran Nainggolan diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan penyidikan, termasuk status hukum Ansar, asal-usul pasokan solar bersubsidi, kemungkinan keterlibatan pihak lain, serta hasil analisis barang bukti elektronik yang telah diamankan.

Kasus ini tidak boleh berhenti hanya pada penyitaan tujuh unit truk dan puluhan jerigen. Aparat penegak hukum perlu menelusuri secara menyeluruh kemungkinan adanya jaringan distribusi, pihak pemasok, pembeli, hingga dugaan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Sebab, solar bersubsidi merupakan komoditas yang diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor tertentu yang berhak menerima manfaatnya. Apabila benar diselewengkan untuk kepentingan bisnis ilegal, maka perbuatan tersebut bukan sekadar persoalan distribusi, melainkan juga menyangkut hak masyarakat dan kerugian negara.

Malutline mendorong Polda Maluku Utara mengusut perkara ini secara transparan, objektif, dan profesional. Jangan sampai penanganan kasus yang menjadi perhatian publik justru menyisakan tanda tanya mengenai kemungkinan adanya pihak lain yang belum tersentuh proses hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan transaksi suap maupun keterlibatan oknum kepolisian, wartawan, dan LSM tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya dan masih memerlukan konfirmasi serta pembuktian dari penyidik. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan. (Red)