Berita, Daerah, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline – Seperti mimpi yang menjadi kenyataan, suasana di Kantor Lurah Akehuda, Kecamatan Ternate Selatan, berubah haru dan bangga pada hari ini, Mobil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, bersama Gubernur Maluku Utara dan Kepala Kanwil Kemenkumham, tampak berjejer di depan kantor kelurahan yang sederhana itu.

Kedatangan rombongan pejabat tinggi negara ini bukan tanpa alasan. Mereka hadir untuk memberikan apresiasi kepada Lurah Akehuda, Farida Saleh, atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam mencegah tindak kejahatan serta menyelesaikan berbagai persoalan hukum masyarakat melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang baru saja dibentuk.

Meski Posbankum Kelurahan Akehuda resmi berdiri pada 27 September 2025, namun kiprah dan pengabdian Farida bersama timnya telah dimulai sejak tahun 2022, dengan membantu warga menyelesaikan berbagai masalah hukum secara cepat, adil, dan tanpa biaya besar.

“Impian saya hanya sampai pada tingkat kedatangan Ibu Gubernur Sherly jhoanda Laos Tapi Allah memberi bonus luar biasa — kantor kami didatangi langsung oleh Pak Menteri Hukum dan HAM RI. Ini bukti bahwa kerja tulus tidak pernah sia-sia,” ungkap Lurah Farida Saleh dengan mata berkaca-kaca.

Perjuangan Farida tidak selalu mudah. Ia mengaku sempat mendapat hujatan dan kurang dukungan dari lingkungan terdekat. Namun keyakinannya bahwa “Allah tidak tidur dan keikhlasan akan berbuah kebaikan” menjadi pegangan kuat dalam bekerja.

“Siapa yang bekerja banyak akan mendapat banyak hal, bahkan di luar dugaan. Kami hanya ingin membantu masyarakat agar persoalan hukum bisa selesai di tingkat kelurahan, tanpa harus keluar biaya besar untuk ke pengadilan,” ujarnya.

Inisiatif Posbankum di Kelurahan Akehuda ini kini menjadi inspirasi bagi kelurahan lain di Kota Ternate. Program tersebut diharapkan dapat menjadi model pelayanan hukum yang humanis, dekat dengan rakyat, dan berlandaskan semangat gotong royong.

Kehadiran Menteri Hukum dan HAM RI di Kantor Lurah Akehuda menjadi penghargaan bagi kerja keras, ketulusan, dan komitmen pelayanan publik yang nyata — sebuah pesan bahwa pengabdian yang jujur akan selalu menemukan jalannya sendiri menuju perhatian dan apresiasi. (Red)

Berita, Daerah, Maluku Utara|oleh

Maluku Utara, Malutline – Tidak ada kisah yang lebih mengguncang hati dari perjalanan seorang perempuan yang lahir dari duka, lalu menumbuhkan harapan bagi seluruh rakyatnya. Nama Sherly Tjoanda Laos kini menjadi cahaya baru bagi Maluku Utara. Namun, di balik setiap langkah yang ia tapakkan sebagai Gubernur, tersimpan luka yang dalam—luka yang pernah hampir merenggut hidupnya.

Masih terpatri kuat dalam ingatan warga Maluku Utara, Sabtu siang, 12 Oktober 2024, di pelabuhan kecil Desa Bobong, Taliabu Barat. Speedboat Bela 72 yang ditumpangi oleh Sherly dan suaminya, Benny Laos, tiba-tiba meledak hebat. Ledakan yang membelah langit siang itu bukan hanya memecah kapal, tetapi juga memecah hati jutaan warga Maluku Utara yang menyayangi mereka.

Benny Laos — calon gubernur yang penuh cita-cita besar untuk membangun negeri rempah — gugur dalam insiden itu. Sedangkan Sherly, berlumur luka bakar di kaki dan pinggul, berhasil diselamatkan dari reruntuhan kapal yang terbelah dua. Ia dibawa ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, dengan tubuh yang lemah dan hati yang hancur.

“Luka bakar di kakinya cukup parah tapi ia masih hidup, dan itu keajaiban,” tutur Choel Mallarangeng, sahabat keluarga yang mendampingi sejak evakuasi dari Luwuk, Tak ada yang tahu saat itu, perempuan yang terbaring di ruang perawatan itu akan bangkit—bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh rakyat Maluku Utara.

Bangkit dari Abu, Meneruskan Mimpi Sang Suami, Setahun berselang, Sherly Tjoanda Laos berdiri tegak di Istana Negara. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto, 20 Februari 2025, menjadi Gubernur Maluku Utara, didampingi Sarbin Sehe sebagai Wakil Gubernur.

Duka kehilangan tak lagi ia tangisi. Ia ubah menjadi janji dan pengabdian. “Semua ini untuk Maluku Utara lebih baik dan lebih maju untuk Benny,” katanya pelan, sesaat setelah pelantikannya.

Hari-hari awal pemerintahannya ia jalani bukan dengan kemewahan, tapi dengan keteguhan hati. Bersama wakilnya, ia mengikuti retreat di Akademi Militer Magelang—melatih mental dan fisik, seperti seorang prajurit yang bersiap untuk perang, perang melawan kemiskinan, ketertinggalan, dan kesedihan rakyatnya.

Seratus Hari, Seribu Perubahan, Hanya dalam waktu 100 hari kerja, Sherly Tjoanda menyalakan api perubahan yang nyata. Ia mencabut pungutan uang komite, mengembalikan 2.330 ijazah siswa yang tertahan, dan mengalokasikan Rp 34 miliar BOSDA untuk sekolah negeri dan swasta.
“Negara harus hadir ketika seorang anak nyaris putus sekolah,” ucapnya dengan suara bergetar di sidang paripurna DPRD Maluku Utara.

Ia tahu, membangun negeri bukan hanya tentang infrastruktur—tapi tentang harapan di mata anak kecil yang ingin tetap bersekolah, Tak berhenti di situ, dua rumah sakit di Bobong dan Maba ia bangun bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Ia ingin memastikan tak ada lagi rakyat Maluku Utara yang kehilangan nyawa karena jarak dan biaya.
“Dalam soal kesehatan, tak boleh ada waktu yang terbuang—karena nyawa bisa jadi taruhannya,” ucapnya lirih, mengenang masa di rumah sakit setahun lalu.

Cahaya untuk Mereka yang Pernah Gelap, Dari pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan rakyat, langkah Sherly bagai suluh yang menembus kabut gelap masa lalu, Ia berikan beasiswa untuk mahasiswa, jaminan kecelakaan kerja bagi nelayan dan buruh, hingga uang saku Rp 1,076 miliar untuk jemaah haji — sebuah bentuk kasih sayang nyata dari seorang pemimpin yang pernah tahu rasanya kehilangan.

“Ini adalah cinta kami untuk rakyat,” katanya saat melepas jemaah haji, saat itu dengan mata yang berkaca namun tersenyum bahagia, Ia pun mengaktifkan kembali Pelabuhan Sofifi, memulai pembangunan Sekolah Rakyat, hingga membangun Kampung Nelayan Modern.

Di tiap langkahnya, Sherly selalu menyebut nama suaminya.
“Seratus hari memang singkat, tapi cukup untuk menyalakan obor perubahan,” ujarnya. “Dan api ini akan terus saya jaga, untuk rakyat Maluku Utara… dan untuk mimpi besar Benny Laos.”

Air Mata yang Kini Jadi Cahaya, setiap kali warga Maluku Utara menyebut nama Sherly Tjoanda Laos, mereka tak lagi menangis karena kehilangan — mereka menangis karena bangga.

Air mata yang dulu jatuh karena ledakan Bela 72, kini jatuh lagi — tapi kali ini karena bahagia melihat Maluku Utara kembali berdiri tegak, Dari api yang membakar kapal, lahirlah api semangat yang membakar jiwa rakyatnya.

Di ujung perjalanan yang penuh luka itu, Sherly Tjoanda berdiri tegak di atas panggung kehormatan rakyatnya—bukan sebagai istri almarhum gubernur, tetapi sebagai pemimpin sejati yang menyalakan kembali harapan Maluku Utara.

“Saya hanya ingin menuntaskan mimpi yang belum selesai,” katanya lembut.
“Dan kini, Maluku Utara telah menyalakan kembali obornya.” (Red)

Berita, Daerah, Maluku Utara|oleh

BANDUNG, Malutline— Kepala Desa Kampung Makian, Gurdam Abu Sama, menjadi salah satu peserta yang ikut dalam kegiatan Retreat Kepala Desa se-Kabupaten Halmahera Selatan yang diselenggarakan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat.

Kegiatan ini merupakan program strategis Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur desa, yang diikuti oleh 125 kepala desa dan 15 camat dari seluruh kecamatan di Halsel.

Rombongan peserta dipimpin langsung oleh Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, yang hadir memberikan motivasi sekaligus membuka kegiatan secara resmi di lapangan utama Kampus IPDN.

Dalam sambutannya, Bupati Bassam Kasuba menyampaikan bahwa retreat ini bukan sekadar pelatihan administratif, melainkan proses pembentukan karakter dan mental kepemimpinan aparatur desa agar lebih tangguh dan siap menghadapi dinamika pemerintahan modern.

“Kepala desa adalah garda terdepan pelayanan masyarakat. Karena itu, mereka perlu dibekali dengan semangat kepemimpinan, disiplin, dan integritas agar mampu membawa perubahan nyata di desanya masing-masing,” ujar Bassam.

Sementara itu, Kepala Desa Kampung Makian, Gurdam Abu Sama, mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kapasitas dirinya sebagai pemimpin desa.

“Kami dilatih tidak hanya soal administrasi dan tata kelola pemerintahan desa, tetapi juga fisik, mental, dan etika kepemimpinan. Ini sangat berharga agar kami bisa memimpin dengan bijak dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Menambahkan hal tersebut, Kepala Dinas DPMD Halmahera Selatan, M. Zaky Abdul Wahab, menjelaskan bahwa kegiatan retreat ini merupakan bagian dari visi besar Bupati Bassam Kasuba dalam menciptakan pemerintahan desa yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan.

“Kami ingin kepala desa di Halsel punya semangat dan kapasitas yang seimbang antara pengetahuan teknis dan karakter kepemimpinan. Karena membangun desa bukan hanya soal anggaran, tapi soal bagaimana seorang pemimpin bisa menjadi teladan bagi masyarakatnya,” terang Zaky.

Zaky menambahkan, kegiatan di IPDN Jatinangor ini dirancang secara komprehensif dengan kombinasi antara latihan kedisiplinan, simulasi pelayanan publik, serta pembekalan kebijakan pembangunan desa berbasis potensi lokal.

Kegiatan retreat yang berlangsung hingga 18 Oktober 2025 ini diharapkan melahirkan generasi kepala desa yang visioner, disiplin, dan berjiwa pengabdian tinggi, sehingga mampu membawa kemajuan nyata bagi masyarakat Halmahera Selatan.

“Kami percaya, sepulang dari IPDN nanti, para kepala desa termasuk Kades Gurdam Abu Sama akan kembali dengan semangat baru untuk membangun desa mereka lebih baik lagi,” tutup Zaky. (Bul)

Berita, Daerah, Halteng, Maluku Utara|oleh

WEDA, Malutline — Wakil Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Maluku Utara, Kasim Nurdin, mengecam keras tindakan premanisme yang diduga dilakukan oleh salah satu perusahaan tambang yang beroperasi di Desa Sagea, Kabupaten Halmahera Tengah.

Perusahaan tersebut dituding telah merusak mobil pikap milik warga Desa Sagea menggunakan alat berat jenis excavator, setelah warga setempat mempertanyakan status tanah miliknya yang dipakai sebagai lokasi jetty bongkar muat material nikel.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Kasim menyebut tindakan itu sebagai bentuk intimidasi dan arogansi berlebihan dari pihak perusahaan terhadap warga yang hanya menuntut haknya.

“Ini tindakan premanisme yang tidak bisa ditolerir. Perusahaan seharusnya menghormati hak warga, bukan malah menghancurkan kendaraan milik mereka dengan alat berat. Itu perbuatan yang sangat memalukan,” tegas Kasim, Minggu (12/10/2025).

Sebagai putra asli Desa Sagea, Kasim mengaku geram dengan perlakuan tidak manusiawi tersebut. Ia mendesak Kapolres Halmahera Tengah untuk segera turun tangan dan memerintahkan pihak perusahaan agar mengganti rugi kendaraan warga yang dirusak.

“Kami minta Kapolres Halmahera Tengah bertindak tegas. Mobil warga itu rusak karena ulah perusahaan. Jangan biarkan hukum tunduk pada uang dan kekuasaan,” tegasnya lagi.

Kasim juga memperingatkan, jika dalam waktu dekat tidak ada penyelesaian yang adil, maka pihaknya bersama pemuda lingkar tambang akan melakukan aksi konsolidasi besar-besaran untuk menduduki lokasi tambang dan menghentikan seluruh aktivitas penambangan di wilayah tersebut.

“Kalau tidak ada tanggapan, kami akan turun langsung. Kami siap duduki tambang dan hentikan aktivitasnya. Ini bentuk perlawanan terhadap kesewenang-wenangan perusahaan,” ujarnya tegas.

Lebih lanjut, Kasim menegaskan bahwa kehadiran perusahaan tambang di daerah seharusnya membawa manfaat ekonomi, rasa aman, dan kenyamanan bagi masyarakat sekitar, bukan justru menimbulkan ketakutan.

“Perusahaan harus hadir dengan menghormati kearifan lokal, bersikap santun terhadap masyarakat, dan memberikan kontribusi positif. Bukan datang dengan cara-cara kasar seperti preman,” tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan tambang yang disebut-sebut bertanggung jawab atas perusakan kendaraan tersebut belum memberikan tanggapan resmi. (Bur)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA — Terkait insiden pemukulan yang dilakukan oleh oknum sekuriti DPRD Halmahera Selatan (Halsel) bernama Takdir Abdullah terhadap Abdul Azis Lasaibu alias Randu, di dalam ruang SPKT Polres Halsel pada Sabtu lalu, akhirnya mendapatkan klarifikasi dari berbagai pihak.

Peristiwa tersebut disebut terjadi secara spontan dan tanpa perencanaan. Berdasarkan keterangan di lapangan, tindakan pemukulan dilakukan secara refleks oleh pelaku akibat dorongan emosional. Saat kejadian, petugas piket yang tengah duduk di balik meja mediasi tidak sempat mencegah karena posisi antara pelaku dan korban saling berhadapan di ruang mediasi.

“Kejadian itu berlangsung sangat cepat. Petugas yang ada di lokasi tidak sempat menahan karena posisi mereka berhadapan langsung dengan kedua pihak,” ungkap salah satu sumber di Polres Halsel.

Sementara itu, menanggapi pemberitaan sebelumnya yang menyinggung dugaan intimidasi oleh oknum polisi berinisial Adi, pihak terkait menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kesalahpahaman dalam penulisan berita oleh media Malut Line edisi 13 Oktober 2025.

Dalam klarifikasi terbaru, disebutkan bahwa tidak ada tindakan intimidasi yang dilakukan oleh anggota Polres Halsel tersebut. Adi hanya berupaya membantu proses mediasi agar persoalan antara kedua pihak dapat diselesaikan secara damai dan tidak berlarut.

“Istilah intimidasi yang muncul dalam berita sebelumnya hanyalah kesalahan persepsi waktu konfirmasi. Yang benar, anggota Polres hanya berupaya menengahi agar persoalan diselesaikan secara baik-baik,” ujar salah satu sumber kepolisian yang enggan disebutkan namanya.

Diketahui, persoalan ini bermula dari perjanjian jual beli kayu antara pelaku dengan mertua korban. Namun karena perjanjian tersebut tidak terpenuhi sesuai waktu yang disepakati, timbul kesalahpahaman yang berujung pada pertengkaran.

Beruntung, setelah kejadian pemukulan tersebut, kedua pihak akhirnya sepakat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan di ruang mediasi Polres Halsel.

“Masalah sudah diselesaikan di meja mediasi saat itu juga. Kedua belah pihak telah sepakat berdamai,” tambah sumber tersebut.

Dengan demikian, pemberitaan sebelumnya tentang adanya dugaan intimidasi oleh oknum polisi dinyatakan tidak benar dan telah diklarifikasi secara resmi oleh pihak terkait. Polres Halsel juga memastikan bahwa insiden ini tidak akan mengganggu proses pelayanan masyarakat di ruang SPKT. (Red)