WEDA, Malutline — Siang itu, suasana di Halmahera Tengah terasa berbeda. Tak ada seremoni besar, tak ada protokol panjang. Hanya pertemuan sederhana antara Bupati Halmahera Tengah, Ikram M. Sangaji, dan seorang penjual ikan dari Desa Tepeleo bernama Fata — sosok yang tak bisa berbicara, namun mampu menyampaikan pesan paling jujur lewat tindakannya.

Fata datang jauh-jauh dari Patani Utara, menempuh perjalanan panjang hanya untuk bertemu sang bupati. Tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya, namun kehadirannya menjadi bahasa cinta yang lebih dalam dari sekadar ucapan.

“Ia tidak bisa bicara, tapi hatinya lantang dalam memberi pesan,” kata Bupati Ikram dengan mata yang terlihat berkaca.

Menurut Ikram, langkah kecil Fata bukan sekadar kunjungan biasa. Di balik kesederhanaannya, ada makna besar tentang ketulusan, tentang kepedulian yang sering luput dari pandangan banyak orang.

> “Bagi sebagian orang mungkin ini hal sepele. Tapi bagi saya, dan warga di sini, kedatangan Fata adalah tanda cinta dan kepedulian yang luar biasa,” ujar Ikram dengan nada haru.

Hari itu, tak ada kata sambutan, tak ada panggung, hanya senyum tulus yang menautkan dua hati  seorang pemimpin dan rakyat kecilnya.

“Hari ini, hati saya bahagia. Bahagia yang tulus, bahagia yang tak akan pudar,” ucap Ikram.

Langkah Fata memang kecil, tapi maknanya melampaui jarak dan kata-kata. Ia datang bukan untuk meminta, melainkan untuk mengingatkan: bahwa cinta, empati, dan ketulusan adalah bahasa kemanusiaan yang paling murni. (Red)

HALBAR, Malutline-, 2025 — Seruan kebanggaan “Halsel Menyalaaa!” kembali menggema setelah Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Selatan berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 Tingkat Provinsi Maluku Utara yang digelar di Kabupaten Halmahera Barat.

Di bawah kepemimpinan Ketua TP PKK Halsel, Hj. Rifaat Al Sa’adah Bassam Kasuba, kontingen Halmahera Selatan tampil memukau dan sukses memborong sejumlah juara dari berbagai cabang lomba yang diikuti oleh seluruh kabupaten/kota se-Maluku Utara.

Prestasi yang diraih PKK Halsel tahun ini benar-benar membanggakan:
🏆 Stand UP2K – Juara 1
🏆 Tanaman TOGA – Juara 1
🥈 Fashion Show Ketua TP PKK – Juara 2
🥈 Lomba Aku Hatinya PKK – Juara 2
🥉 Senam Kreasi – Juara 3
🎖️ Tebak Kata Cinta – Harapan 3
🎖️ Penyuluhan Kader PKK – Harapan 3

Prestasi membanggakan ini menjadi bukti nyata bahwa semangat dan kerja keras seluruh kader PKK di Halmahera Selatan terus menyala untuk membawa nama daerah ke tingkat yang lebih tinggi.

Ketua TP PKK Halsel, Hj. Rifaat Al Sa’adah Bassam Kasuba, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kerja keras semua pihak, mulai dari kader PKK desa, kecamatan hingga kabupaten, yang telah berjuang dengan penuh dedikasi.

> “Alhamdulillah, ini adalah hasil kerja bersama. Kemenangan ini bukan semata-mata milik tim PKK, tapi milik seluruh masyarakat Halmahera Selatan yang selalu mendukung setiap langkah dan inovasi kami. Insyaa Allah, semangat ini akan terus kita nyalakan — Halsel Manyalaaaa!” ujar Rifaat penuh semangat.

Kegiatan HKG PKK ke-53 ini menjadi ajang silaturahmi, inovasi, dan kreativitas antar TP PKK se-Maluku Utara. Selain perlombaan, kegiatan ini juga menampilkan berbagai pameran hasil karya unggulan daerah, produk lokal, serta inovasi pemberdayaan keluarga dari tiap kabupaten/kota.

Dengan kemenangan ini, Halmahera Selatan membuktikan diri sebagai daerah yang tidak hanya kaya budaya, tetapi juga unggul dalam pemberdayaan keluarga, kreativitas, dan peran aktif kaum perempuan.

Selamat untuk TP PKK Halmahera Selatan! Terus Manyalaa, terus berkarya untuk keluarga dan daerah tercinta (red)

LABUHA, Malutline — Keluhan terkait kerusakan meteran listrik kembali mencuat di wilayah selatan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), tepatnya di Desa Orimakurunga, Kecamatan Kayoa Selatan, Provinsi Maluku Utara.

Sejumlah warga mengaku sudah berbulan-bulan menghadapi gangguan pada meteran listrik mereka yang menampilkan tulisan “PERIKSA” setiap kali selesai mengisi pulsa listrik, namun belum juga mendapatkan penanganan dari pihak PLN setempat.

Menurut informasi yang dihimpun Malutline, kerusakan meteran listrik tersebut telah dilaporkan oleh warga ke PLN Kecamatan Kayoa sejak beberapa bulan lalu. Tak hanya melalui laporan langsung, warga juga telah mengadukan persoalan itu lewat aplikasi PLN Mobile dan Call Center PLN 123, dengan harapan segera mendapat kode “Clear Tamper” agar listrik kembali normal.

Namun hingga kini, belum ada tindakan konkret dari pihak PLN Kayoa, Masalah ini, kata warga, menyebabkan puluhan rumah di Desa Orimakurunga tidak bisa menikmati aliran listrik dengan normal. Padahal listrik merupakan kebutuhan vital masyarakat, terlebih di wilayah pesisir seperti Kayoa Selatan yang kini mulai berkembang pesat.

Keluhan Warga yang Tak Digubris, Salah satu warga Desa Orimakurunga, Yasim, kepada Malutline mengaku kecewa terhadap lambannya respons pihak PLN Kayoa. Ia menyebutkan bahwa keluhan serupa bukan hanya terjadi di desanya, tetapi juga di beberapa desa lain di Kecamatan Kayoa Selatan.

“Meteran kami sudah berbulan-bulan rusak. Setiap kali isi pulsa muncul tulisan ‘Periksa’, dan listrik langsung mati. Kami sudah lapor ke PLN Kayoa dan lewat aplikasi, tapi sampai sekarang tidak ada tindakan. Sementara petugas lapangan di Kayoa sudah berulang kali menyampaikan hal ini ke pihak atas, tapi tidak digubris,” ungkap Yasim dengan nada kecewa.

Ia berharap, Gubernur Maluku Utara dapat turun tangan langsung menindaklanjuti persoalan ini, karena menurutnya program “Listrik Masuk Desa” yang dicanangkan pemerintah semestinya bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat, bukan hanya sebatas slogan.

“Kami harap Gubernur bisa tegur PLN, supaya jangan hanya janji di atas kertas. Kami di desa juga rakyat Indonesia yang butuh penerangan,” tambahnya.

Desakan Evaluasi untuk Pihak PLN, Sejumlah warga juga mendesak agar pimpinan PLN di wilayah Kayoa dan Tidore dievaluasi. Mereka menilai, pelayanan yang lambat dan tidak tanggap terhadap laporan masyarakat mencerminkan lemahnya kinerja di lapangan.

Warga menilai sudah saatnya PLN wilayah Maluku Utara mengambil langkah tegas, memberikan sanksi atau rotasi jabatan, bila ditemukan unsur kelalaian dari petugas yang bertanggung jawab.

“Kalau petugas di lapangan sudah lapor tapi tidak ditindaklanjuti oleh atasan, berarti ada yang salah dalam sistemnya. Kepala PLN harus dievaluasi, karena masyarakat sudah terlalu lama menunggu perbaikan,” tegas salah satu tokoh pemuda Orimakurunga.

Perlu Penanganan Cepat, Masalah meteran rusak dengan tulisan “Periksa” umumnya disebabkan oleh kesalahan pemasangan awal, gangguan instalasi, atau kerusakan pada perangkat meteran listrik itu sendiri.

Namun demikian, perbaikan dan reset meteran hanya dapat dilakukan oleh petugas resmi PLN, bukan oleh masyarakat umum, sehingga keterlambatan penanganan berdampak langsung pada aktivitas sehari-hari warga.

Kondisi ini juga berdampak sosial dan ekonomi. Beberapa warga mengaku tidak bisa menjalankan usaha kecil seperti kios, warung makan, atau penggilingan karena listrik padam terus-menerus. Anak-anak pun sulit belajar di malam hari.

“Kami tidak minta lebih. Kami hanya ingin hak kami sebagai pelanggan PLN dipenuhi. Bayar token terus, tapi listrik tidak jalan. Ini jelas merugikan kami,” ucap warga lainnya.

Hingga berita ini dipublikasikan, Kepala PLN Kecamatan Kayoa belum berhasil dikonfirmasi. Upaya wartawan untuk menghubungi melalui telepon seluler dan pesan singkat belum mendapat respons.

Sementara itu, masyarakat berharap pihak PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) kota tidore maupun Manajemen PLN Wilayah Maluku Utara segera turun langsung ke lapangan untuk memastikan dan menindaklanjuti keluhan ini. (Bur/red)

LABUHA, Malutline– Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Gandasuli Kabupaten Halmahera Selatan kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah tenaga kesehatan dan warga setempat menduga adanya indikasi penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut yang nilainya mencapai kurang lebih Rp1 miliar.

Dugaan itu muncul setelah beberapa tenaga kesehatan mengeluhkan adanya pemotongan dana kegiatan lapangan, yang seharusnya digunakan untuk operasional pelayanan masyarakat. Mereka menilai pengelolaan dana oleh pimpinan puskesmas tidak transparan.

“Kami hanya menerima sebagian kecil dari dana kegiatan. Padahal kami yang bekerja di lapangan. Kalau ini benar dana BOK, harusnya jelas peruntukannya,” ungkap salah satu tenaga kesehatan yang meminta identitasnya dirahasiakan, Senin (13/10/2025).

Sumber lain menyebutkan, praktik seperti ini dikhawatirkan dapat menyeret pihak-pihak tertentu ke ranah hukum, sebagaimana kasus korupsi mantan Kepala Puskesmas Gandasuli, sebelumnya sempat diperiksa dalam perkara serupa.

“Kami tidak ingin kejadian lama terulang lagi. Kami hanya minta Kepala Puskesmas saat ini, Ibu Faidja, ST, bekerja transparan dan tidak melakukan potongan terhadap dana kegiatan,” tambah sumber tersebut.

Pihaknya juga berencana untuk melaporkan dugaan penyimpangan ini kepada aparat penegak hukum di Halmahera Selatan, serta meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan melakukan audit dan pemeriksaan terhadap penggunaan dana BOK tahun 2025 di Puskesmas Gandasuli.

“Dana itu besar, hampir satu miliar rupiah. Kami minta transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas. Kalau tidak, kami akan konsultasi langsung dengan penegak hukum,” tegasnya.

Selain itu, tenaga kesehatan dan sejumlah pihak juga meminta Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba, Kepala Dinas Kesehatan Halsel Asia Hasyim, serta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjohanda untuk turun tangan dan menindaklanjuti laporan ini secara serius.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Puskesmas Gandasuli Faidja, ST dan pihak Dinas Kesehatan Halmahera Selatan belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan dugaan penyimpangan dana BOK tersebut. (Red)

LABUHA, Malutline — Sejumlah tenaga kesehatan di Puskesmas Gandasuli, kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), menyampaikan keluhan terkait dugaan pemotongan dana kegiatan atau dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) oleh pimpinan puskesmas.

Keluhan tersebut disampaikan oleh beberapa pegawai PTT dan bidan yang merasa bahwa dana kegiatan yang seharusnya mereka terima tidak dibayarkan secara utuh.

Salah satu tenaga kesehatan yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa dengan tindakan Kepala Puskesmas Gandasuli, Faidja, ST, yang diduga melakukan pemotongan tanpa penjelasan jelas.

“Kami ini kerja di lapangan, panas-panas, tapi uang kegiatan yang seharusnya kami terima dipotong. Kami cuma dikasih Rp300 ribu, padahal dana itu untuk operasional kegiatan,” ungkap salah satu bidan, Senin (13/10/2025)

Menurutnya, kepala puskesmas hanya bekerja di kantor, sementara para bidan dan tenaga kesehatan lainnya yang melaksanakan kegiatan lapangan justru mendapatkan dana minim.

“Kami yang turun langsung ke masyarakat, tapi yang menikmati malah orang kantor. Kami sangat kecewa, apalagi ini dana kegiatan yang jelas-jelas ada peruntukannya,” tambahnya.

Informasi yang diperoleh media ini menyebutkan bahwa dana tersebut bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2025. Para tenaga kesehatan berharap Dinas Kesehatan Halmahera Selatan maupun Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba segera menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan dana tersebut.

“Kami harap Dinas Kesehatan dan Bupati bisa turun tangan. Jangan sampai ada yang semena-mena dengan dana program yang seharusnya digunakan untuk pelayanan masyarakat,” tegas salah satu tenaga medis lainnya.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Puskesmas Gandasuli, Faidja, ST, belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan tersebut. (Red)